DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2014

Nomor: 38
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin pekerja tambang yang selamat dan sehat serta operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, perlu menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara; 2014, No.2014 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
7.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
8.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989); 2014, No.20143 10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725); 11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya disebut SMKP Minerba, adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko keselamatan pertambangan yang terdiri atas keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan.
2.Keselamatan Pertambangan adalah segala kegiatan yang meliputi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasional pertambangan.
3.Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan, yang selanjutnya disebut K3 Pertambangan, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja tambang agar selamat dan sehat melalui upaya pengelolaan keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
4.Keselamatan Operasi Pertambangan, yang selanjutnya disebut KO Pertambangan, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif melalui upaya, antara lain pengelolaan sistem dan pelaksanaan 2014, No.2014 4 pemeliharaan/ perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, pengamanan instalasi,kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan, kompetensi tenaga teknik, dan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.
5.Perusahaan adalah perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan.
6.Perusahaan Pertambangan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
7.Perusahaan Jasa Pertambangan adalah perusahaan yang melakukan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara.
8.Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
9.Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disingkat IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan khusus di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.
10.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
11.Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
12.Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disingkat SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada perusahaan usaha jasa pertambangan noninti yang melakukan kegiatan secara terus-menerus di lokasi tambang.
13.Kontrak Karya, yang selanjutnya disingkat KK, adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian mineral.
14.Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disingkat PKP2B, adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian batubara.
15.Kepala Inspektur Tambang, yang selanjutnya disingkat KAIT, adalahpejabat yang secara exofficio menduduki jabatan:

a.direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan pertambangan mineral dan batubara 2014, No.20145 padaKementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara; atau
b.kepala dinas teknis provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batubara pada pemerintah provinsi.
1. 16.Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi tambang ditingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
2. 17.Kepala Teknik Tambang, yang selanjutnya disingkat KTT, adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi Perusahaan Pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan yang bertanggung jawab kepada KAIT atas dilaksanakan dan ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan Pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
3. 18.Penanggung Jawab Operasional, yang selanjutnya disingkat PJO, adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi Perusahaan Jasa Pertambangan di wilayah kegiatan usaha jasa pertambangan yang bertanggung jawab kepada KTT atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan Pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
4. 19.Audit SMKP Minerba adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhankriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMKP Minerba oleh Perusahaan.
5. 20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
6. 21.Direktur Jenderal adalah adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral.

Pasal 2

Penerapan SMKP Minerba bertujuan untuk:

a.meningkatkan efektifitas Keselamatan Pertambangan yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
b.mencegah kecelakaan tambang, penyakit akibat kerja, dan kejadian berbahaya;
c.menciptakan kegiatan operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif; dan 2014, No.2014 6
d.menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, nyaman, dan efisien untuk meningkatkan produktivitas.

BAB II

PENERAPAN SMKP MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 3

(1)Perusahaan wajib menerapkan SMKP Minerba di perusahaannya.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Perusahaan Pertambangan, yaitu pemegang:
  1. 1.IUP;
  2. 2.IUPK;
  3. 3.IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
  4. 4.KK; dan
  5. 5.PKP2B.
2. b.Perusahaan Jasa Pertambangan, yaitu pemegang:
  1. 1.IUJP; dan
  2. 2.SKT.

Pasal 4

(1)Dalam menerapkan SMKP Minerba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan Pertambangan wajib memiliki KTT.
(2)Dalam menerapkan SMKP Minerba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan Jasa Pertambangan wajib memiliki PJO.

BAB III

ELEMEN SMKP MINERBA

Pasal 5

Penerapan SMKP Minerba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi elemen-elemen sebagai berikut:

a.kebijakan;
b.perencanaan;
c.organisasi dan personel;
d.implementasi;
e.evaluasi dan tindak lanjut;
f.dokumentasi; dan 2014, No.20147
g.tinjauan manajemen.

Pasal 6

(1)Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
1. a.penyusunan kebijakan;
2. b.isi kebijakan;
3. c.penetapan kebijakan;
4. d.komunikasi kebijakan; dan
5. e.tinjauan kebijakan.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdisahkan oleh pimpinan tertinggi Perusahaan.

Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a.penelaahan awal;
b.manajemen risiko;
c.identifikasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dan persyaratan lainnya yang terkait;
d.penetapan tujuan, sasaran, dan program; dan
e.rencana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan.

Pasal 8

Organisasi dan personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a.penyusunan dan penetapan struktur organisasi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
b.penunjukan KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah, dan/atau Kepala Kapal Keruk untuk Perusahaan Pertambangan;
c.penunjukan PJO untuk Perusahaan Jasa Pertambangan;
d.pembentukan dan penetapan Bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO Pertambangan;
e.penunjukan pengawas operasional dan pengawas teknik;
f.penunjukan tenaga teknik khusus pertambangan;
g.pembentukan dan penetapan Komite Keselamatan Pertambangan;
h.penunjukan Tim Tanggap Darurat;
i.seleksi dan penempatan personel;
j.penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta 2014, No.2014 8 kompetensi kerja;
k.penyusunan, penetapan, dan penerapan komunikasi Keselamatan Pertambangan;
l.pengelolaan administrasi Keselamatan Pertambangan; dan
m.penyusunan, penerapan, dan pendokumentasian partisipasi, konsultasi, motivasi, dan kesadaran penerapan SMKP Minerba.

Pasal 9

Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

a.pelaksanaan pengelolaan operasional;
b.pelaksanaan pengelolaan lingkungan kerja;
c.pelaksanaan pengelolaan kesehatan kerja;
d.pelaksanaan pengelolaan KO Pertambangan;
e.pengelolaan bahan peledak dan peledakan;
f.penetapan sistem perancangan dan rekayasa;
g.penetapan sistem pembelian;
h.pemantauan dan pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan;
i.pengelolaan keadaan darurat;
j.penyediaan dan penyiapan pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
k.pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan (off the job safety).

Pasal 10

Evaluasi dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

a.pemantauan dan pengukuran kinerja;
b.inspeksi pelaksanaan Keselamatan Pertambangan;
c.evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dan persyaratan lainnya yang terkait;
d.penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja;
e.evaluasi pengelolaan administrasi Keselamatan Pertambangan;
f.audit internal penerapan SMKP Minerba; dan
g.tindak lanjut ketidaksesuaian.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin pekerja tambang yang selamat dan sehat serta operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, perlu menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
7.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
8.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989); 2014, No.20143 10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725); 11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya disebut SMKP Minerba, adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko keselamatan pertambangan yang terdiri atas keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan.
2.Keselamatan Pertambangan adalah segala kegiatan yang meliputi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasional pertambangan.
3.Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan, yang selanjutnya disebut K3 Pertambangan, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja tambang agar selamat dan sehat melalui upaya pengelolaan keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
4.Keselamatan Operasi Pertambangan, yang selanjutnya disebut KO Pertambangan, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif melalui upaya, antara lain pengelolaan sistem dan pelaksanaan 2014, No.2014 4 pemeliharaan/ perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, pengamanan instalasi,kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan, kompetensi tenaga teknik, dan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.
5.Perusahaan adalah perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan.
6.Perusahaan Pertambangan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
7.Perusahaan Jasa Pertambangan adalah perusahaan yang melakukan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara.
8.Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
9.Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disingkat IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan khusus di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.
10.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
11.Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
12.Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disingkat SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada perusahaan usaha jasa pertambangan noninti yang melakukan kegiatan secara terus-menerus di lokasi tambang.
13.Kontrak Karya, yang selanjutnya disingkat KK, adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian mineral.
14.Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disingkat PKP2B, adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian batubara.
15.Kepala Inspektur Tambang, yang selanjutnya disingkat KAIT, adalahpejabat yang secara exofficio menduduki jabatan:

a.direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan pertambangan mineral dan batubara 2014, No.20145 padaKementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara; atau
b.kepala dinas teknis provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batubara pada pemerintah provinsi.
1. 16.Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi tambang ditingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
2. 17.Kepala Teknik Tambang, yang selanjutnya disingkat KTT, adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi Perusahaan Pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan yang bertanggung jawab kepada KAIT atas dilaksanakan dan ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan Pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
3. 18.Penanggung Jawab Operasional, yang selanjutnya disingkat PJO, adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi Perusahaan Jasa Pertambangan di wilayah kegiatan usaha jasa pertambangan yang bertanggung jawab kepada KTT atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan Pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
4. 19.Audit SMKP Minerba adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhankriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMKP Minerba oleh Perusahaan.
5. 20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
6. 21.Direktur Jenderal adalah adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral.

Pasal 2

Penerapan SMKP Minerba bertujuan untuk:

a.meningkatkan efektifitas Keselamatan Pertambangan yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
b.mencegah kecelakaan tambang, penyakit akibat kerja, dan kejadian berbahaya;
c.menciptakan kegiatan operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif; dan 2014, No.2014 6
d.menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, nyaman, dan efisien untuk meningkatkan produktivitas.

BAB II

PENERAPAN SMKP MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 3

(1)Perusahaan wajib menerapkan SMKP Minerba di perusahaannya.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Perusahaan Pertambangan, yaitu pemegang:
  1. 1.IUP;
  2. 2.IUPK;
  3. 3.IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
  4. 4.KK; dan
  5. 5.PKP2B.
2. b.Perusahaan Jasa Pertambangan, yaitu pemegang:
  1. 1.IUJP; dan
  2. 2.SKT.

Pasal 4

(1)Dalam menerapkan SMKP Minerba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan Pertambangan wajib memiliki KTT.
(2)Dalam menerapkan SMKP Minerba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan Jasa Pertambangan wajib memiliki PJO.

BAB III

ELEMEN SMKP MINERBA

Pasal 5

Penerapan SMKP Minerba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi elemen-elemen sebagai berikut:

a.kebijakan;
b.perencanaan;
c.organisasi dan personel;
d.implementasi;
e.evaluasi dan tindak lanjut;
f.dokumentasi; dan 2014, No.20147
g.tinjauan manajemen.

Pasal 6

(1)Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
1. a.penyusunan kebijakan;
2. b.isi kebijakan;
3. c.penetapan kebijakan;
4. d.komunikasi kebijakan; dan
5. e.tinjauan kebijakan.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdisahkan oleh pimpinan tertinggi Perusahaan.

Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a.penelaahan awal;
b.manajemen risiko;
c.identifikasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dan persyaratan lainnya yang terkait;
d.penetapan tujuan, sasaran, dan program; dan
e.rencana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan.

Pasal 8

Organisasi dan personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a.penyusunan dan penetapan struktur organisasi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
b.penunjukan KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah, dan/atau Kepala Kapal Keruk untuk Perusahaan Pertambangan;
c.penunjukan PJO untuk Perusahaan Jasa Pertambangan;
d.pembentukan dan penetapan Bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO Pertambangan;
e.penunjukan pengawas operasional dan pengawas teknik;
f.penunjukan tenaga teknik khusus pertambangan;
g.pembentukan dan penetapan Komite Keselamatan Pertambangan;
h.penunjukan Tim Tanggap Darurat;
i.seleksi dan penempatan personel;
j.penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta 2014, No.2014 8 kompetensi kerja;
k.penyusunan, penetapan, dan penerapan komunikasi Keselamatan Pertambangan;
l.pengelolaan administrasi Keselamatan Pertambangan; dan
m.penyusunan, penerapan, dan pendokumentasian partisipasi, konsultasi, motivasi, dan kesadaran penerapan SMKP Minerba.

Pasal 9

Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

a.pelaksanaan pengelolaan operasional;
b.pelaksanaan pengelolaan lingkungan kerja;
c.pelaksanaan pengelolaan kesehatan kerja;
d.pelaksanaan pengelolaan KO Pertambangan;
e.pengelolaan bahan peledak dan peledakan;
f.penetapan sistem perancangan dan rekayasa;
g.penetapan sistem pembelian;
h.pemantauan dan pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan;
i.pengelolaan keadaan darurat;
j.penyediaan dan penyiapan pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
k.pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan (off the job safety).

Pasal 10

Evaluasi dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

a.pemantauan dan pengukuran kinerja;
b.inspeksi pelaksanaan Keselamatan Pertambangan;
c.evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dan persyaratan lainnya yang terkait;
d.penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja;
e.evaluasi pengelolaan administrasi Keselamatan Pertambangan;
f.audit internal penerapan SMKP Minerba; dan
g.tindak lanjut ketidaksesuaian.