DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2016

Nomor: 39
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Sistem Monitoring Produksi Minyak Bumi Berbasis Online Real Time Pada Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); www.peraturan.go.id 2016, No.1813

2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5047);
3.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG SISTEM MONITORING PRODUKSI MINYAK BUMI BERBASIS ONLINE REAL TIME PADA FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk www.peraturan.go.id 2016, No.1813 batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2.Flow Meter adalah alat ukur yang dipergunakan untuk pengukuran kuantitas Minyak Bumi sesudah proses pemisahan dan secara teknis dapat dianggap dalam kondisi satu fasa di fasilitas produksi dan/atau transportasi.
3.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
4.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerja sama.
5.Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan SKK Migas.

Pasal 2

(1)Dalam rangka pengawasan produksi Minyak Bumi, perlu dibangun sistem monitoring produksi minyak bumi melalui penyediaan dan pemasangan Flow Meter dan fasilitas pendukungnya pada setiap Wilayah Kerja.
(2)Sistem monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik, data proses, prosedur, standar yang diacu dan berbasis online real time.

Pasal 3

(1)Penyediaan dan pemasangan Flow Meter dan fasilitas pendukungnya sebagai bagian dari sistem monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh www.peraturan.go.id 2016, No.1813 SKK Migas atau menggunakan Flow Meter yang sudah tersedia sepanjang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.
(2)Penyediaan dan pemasangan Flow Meter dan fasilitas pendukungnya sebagai bagian dari sistem monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada setiap Wilayah Kerja dan harus telah terpasang paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
(3)Pemasangan Flow Meter dan fasilitas pendukungnya sebagai bagian dari sistem monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan serta meminimalisasi kehilangan produksi.

Pasal 4

Flow Meter dan fasilitas pendukungnya sebagai bagian dari sistem monitoring wajib dipasang pada lokasi:

a.sesudah fasilitas pemisahan dimana minyak bumi secara teknis dapat dianggap dalam kondisi fasa tunggal;
b.terminal lifting (titik serah); dan
c.dalam hal diperlukan, pada lokasi dimana pemasangan Flow Meter akan membantu sistem monitoring.

Pasal 5

Sistem monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib terhubung dengan sistem teknologi informasi SKK Migas dan Direktorat Jenderal dalam rangka pemantauan secara online real time produksi dan lifting Minyak Bumi.

Pasal 6

(1)SKK Migas wajib mengoperasikan dan memelihara sistem monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKK Migas wajib menyusun pedoman dan prosedur www.peraturan.go.id 2016, No.1813 pengoperasian dan pemeliharaan Flow Meter dan fasilitas pendukungnya.

Pasal 7

Biaya penyediaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 menjadi tanggung jawab SKK Migas.

Pasal 8

(1)Kontraktor wajib memberikan akses dalam pelaksanaan pembangunan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Menteri memberikan sanksi administratif kepada Kontraktor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi SKK Migas.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.1813 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2016 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5047);
3.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG SISTEM MONITORING PRODUKSI MINYAK BUMI BERBASIS ONLINE REAL TIME PADA FASILITAS PRODUKSI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk www.peraturan.go.id 2016, No.1813 batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2.Flow Meter adalah alat ukur yang dipergunakan untuk pengukuran kuantitas Minyak Bumi sesudah proses pemisahan dan secara teknis dapat dianggap dalam kondisi satu fasa di fasilitas produksi dan/atau transportasi.
3.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
4.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerja sama.
5.Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan SKK Migas.

Pasal 2

(1)Dalam rangka pengawasan produksi Minyak Bumi, perlu dibangun sistem monitoring produksi minyak bumi melalui penyediaan dan pemasangan Flow Meter dan fasilitas pendukungnya pada setiap Wilayah Kerja.
(2)Sistem monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik, data proses, prosedur, standar yang diacu dan berbasis online real time.

Pasal 3

(1)Penyediaan dan pemasangan Flow Meter dan fasilitas pendukungnya sebagai bagian dari sistem monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh www.peraturan.go.id 2016, No.1813 SKK Migas atau menggunakan Flow Meter yang sudah tersedia sepanjang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.
(2)Penyediaan dan pemasangan Flow Meter dan fasilitas pendukungnya sebagai bagian dari sistem monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada setiap Wilayah Kerja dan harus telah terpasang paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
(3)Pemasangan Flow Meter dan fasilitas pendukungnya sebagai bagian dari sistem monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan serta meminimalisasi kehilangan produksi.

Pasal 4

Flow Meter dan fasilitas pendukungnya sebagai bagian dari sistem monitoring wajib dipasang pada lokasi:

a.sesudah fasilitas pemisahan dimana minyak bumi secara teknis dapat dianggap dalam kondisi fasa tunggal;
b.terminal lifting (titik serah); dan
c.dalam hal diperlukan, pada lokasi dimana pemasangan Flow Meter akan membantu sistem monitoring.

Pasal 5

Pasal 6

(1)SKK Migas wajib mengoperasikan dan memelihara sistem monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKK Migas wajib menyusun pedoman dan prosedur www.peraturan.go.id 2016, No.1813 pengoperasian dan pemeliharaan Flow Meter dan fasilitas pendukungnya.

Pasal 7

Biaya penyediaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 menjadi tanggung jawab SKK Migas.

Pasal 8

(1)Kontraktor wajib memberikan akses dalam pelaksanaan pembangunan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Menteri memberikan sanksi administratif kepada Kontraktor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi SKK Migas.