DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2018

Nomor: 39
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua www.peraturan.go.id 2018, No.1092 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Listrik Lintas Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); www.peraturan.go.id 2018, No.1092
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Izin Penjualan, Izin Pembelian dan Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1064);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 385);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 706);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1539);
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada www.peraturan.go.id 2018, No.1092 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1970) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 732);
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 853); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BIDANG KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. www.peraturan.go.id 2018, No.1092
2.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Ketenagalistrikan atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri atau gubernur, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri atau gubernur setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
4.Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri atau gubernur setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
5.Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
6.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
7.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. www.peraturan.go.id 2018, No.1092
8.Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
9.Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
10.Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
11.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
12.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
13.Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
14.Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
15.Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi transmisi, dan instalasi Distribusi Tenaga Listrik.
16.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pemanfaatan tenaga listrik oleh konsumen akhir.
17.Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
18.Sertifikat Badan Usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
19.Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi Tenaga Teknik dan Asesor di bidang ketenagalistrikan. www.peraturan.go.id 2018, No.1092
20.Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah perorangan yang berpendidikan di bidang tenik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.
21.Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan/atau Informatika yang selanjutnya disebut IPJ Telematika adalah izin yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenagap Listrik atau Izin Operasi sebagai pemilik jaringan.
22.Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
23.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

BAB II

JENIS, PEMOHON, PROSES, PENERBIT, DAN MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Pasal 2

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas:

a.Izin Usaha; dan
b.Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 3

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
b.Izin Operasi;
c.Penetapan Wilayah Usaha;
d.Izin Usaha Jual Beli Listrik Lintas Negara;
e.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; dan
f.IPJ Telematika. www.peraturan.go.id 2018, No.1092

Pasal 4

Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.Sertifikat Laik Operasi;
b.Sertifikat Badan Usaha; dan
c.Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

Pasal 5

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

a.Pembangkitan Tenaga Listrik;
b.Transmisi Tenaga Listrik;
c.Distribusi Tenaga Listrik;
d.penjualan tenaga listrik; atau
e.terintegrasi.

Pasal 6

Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a.Pembangkitan Tenaga Listrik;
b.Pembangkitan Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik; atau
c.Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, dan Distribusi Tenaga Listrik.

Pasal 7

Penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diwajibkan apabila melakukan:

a.usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi;
b.usaha Distribusi Tenaga Listrik; dan/atau
c.usaha penjualan tenaga listrik.

Pasal 8

Izin Usaha Jual Beli Listrik Lintas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:

a.penjualan tenaga listrik lintas negara; dan/atau
b.pembelian tenaga listrik lintas negara. www.peraturan.go.id 2018, No.1092

Pasal 9

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:

a.konsultansi dalam bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
b.pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
c.pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
d.pengoperasian instalasi tenaga listrik;
e.pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
f.penelitian dan pengembangan;
g.pendidikan dan pelatihan;
h.laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
i.sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
j.sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
k.sertifikasi badan usaha.

Pasal 10

(1)Usaha jasa konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi konsultansi usaha jasa perencanaan dan/atau pengawasan dalam bidang:
1. a.Pembangkitan Tenaga Listrik;
2. b.Transmisi Tenaga Listrik;
3. c.Distribusi Tenaga Listrik; dan
4. d.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.
(2)Usaha jasa konsultansi di bidang Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan dalam subbidang:
1. a.pembangkit listrik tenaga uap;
2. b.pembangkit listrik tenaga gas;
3. c.pembangkit listrik tenaga gas-uap;
4. d.pembangkit listrik tenaga panas bumi;
5. e.pembangkit listrik tenaga air;
6. f.pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah; www.peraturan.go.id 2018, No.1092
7. g.pembangkit listrik tenaga diesel;
8. h.pembangkit listrik tenaga nuklir; dan
9. i.pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
(3)Usaha jasa konsultansi di bidang Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan dalam subbidang:
1. a.jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
2. b.gardu induk.
(4)Usaha jasa konsultansi di bidang Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan dalam subbidang:
1. a.jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
2. b.jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan rendah.
(5)Usaha jasa konsultansi di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diklasifikasikan dalam subbidang:
1. a.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
2. b.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menegah; dan
3. c.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.

Pasal 11

(1)Usaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diklasifikasikan dalam bidang:
1. a.Pembangkitan Tenaga Listrik;
2. b.Transmisi Tenaga Listrik;
3. c.Distribusi Tenaga Listrik; dan
4. d.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.
(2)Usaha jasa Pembangunan dan pemasangan di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan dalam subbidang: www.peraturan.go.id 2018, No.1092
1. a.pembangkit listrik tenaga uap;
2. b.pembangkit listrik tenaga gas;
3. c.pembangkit listrik tenaga gas-uap;
4. d.pembangkit listrik tenaga panas bumi;
5. e.pembangkit listrik tenaga air;
6. f.pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
7. g.pembangkit listrik tenaga diesel;
8. h.pembangkit listrik tenaga nuklir; dan
9. i.pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
(3)Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, diklasifikasikan dalam subbidang:
1. a.jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
2. b.gardu induk.
(4)Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, diklasifikasikan dalam subbidang:
1. a.jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
2. b.jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan rendah.
(5)Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, diklasifikasikan dalam subbidang:
1. a.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
2. b.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menegah; dan
3. c.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah. www.peraturan.go.id 2018, No.1092
(6)Klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi perencana, pelaksana, dan pengawas bangunan sipil dan gedung untuk Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua www.peraturan.go.id 2018, No.1092 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Listrik Lintas Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); www.peraturan.go.id 2018, No.1092
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Izin Penjualan, Izin Pembelian dan Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1064);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 385);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 706);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1539);
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada www.peraturan.go.id 2018, No.1092 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1970) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 732);
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 853); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BIDANG KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. www.peraturan.go.id 2018, No.1092
2.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Ketenagalistrikan atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri atau gubernur, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri atau gubernur setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
4.Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri atau gubernur setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
5.Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
6.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
7.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. www.peraturan.go.id 2018, No.1092
8.Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
9.Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
10.Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
11.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
12.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
13.Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
14.Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
15.Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi transmisi, dan instalasi Distribusi Tenaga Listrik.
16.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pemanfaatan tenaga listrik oleh konsumen akhir.
17.Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
18.Sertifikat Badan Usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
19.Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi Tenaga Teknik dan Asesor di bidang ketenagalistrikan. www.peraturan.go.id 2018, No.1092
20.Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah perorangan yang berpendidikan di bidang tenik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.
21.Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan/atau Informatika yang selanjutnya disebut IPJ Telematika adalah izin yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenagap Listrik atau Izin Operasi sebagai pemilik jaringan.
22.Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
23.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

BAB II

JENIS, PEMOHON, PROSES, PENERBIT, DAN MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Pasal 2

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas:

a.Izin Usaha; dan
b.Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 3

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
b.Izin Operasi;
c.Penetapan Wilayah Usaha;
d.Izin Usaha Jual Beli Listrik Lintas Negara;
e.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; dan
f.IPJ Telematika. www.peraturan.go.id 2018, No.1092

Pasal 4

Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.Sertifikat Laik Operasi;
b.Sertifikat Badan Usaha; dan
c.Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

Pasal 5

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

a.Pembangkitan Tenaga Listrik;
b.Transmisi Tenaga Listrik;
c.Distribusi Tenaga Listrik;
d.penjualan tenaga listrik; atau
e.terintegrasi.

Pasal 6

Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a.Pembangkitan Tenaga Listrik;
b.Pembangkitan Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik; atau
c.Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, dan Distribusi Tenaga Listrik.

Pasal 7

Penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diwajibkan apabila melakukan:

a.usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi;
b.usaha Distribusi Tenaga Listrik; dan/atau
c.usaha penjualan tenaga listrik.

Pasal 8

Izin Usaha Jual Beli Listrik Lintas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:

a.penjualan tenaga listrik lintas negara; dan/atau
b.pembelian tenaga listrik lintas negara. www.peraturan.go.id 2018, No.1092

Pasal 9

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:

a.konsultansi dalam bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
b.pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
c.pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
d.pengoperasian instalasi tenaga listrik;
e.pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
f.penelitian dan pengembangan;
g.pendidikan dan pelatihan;
h.laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
i.sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
j.sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
k.sertifikasi badan usaha.

Pasal 10

(1)Usaha jasa konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi konsultansi usaha jasa perencanaan dan/atau pengawasan dalam bidang:
1. a.Pembangkitan Tenaga Listrik;
2. b.Transmisi Tenaga Listrik;
3. c.Distribusi Tenaga Listrik; dan
4. d.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.
(2)Usaha jasa konsultansi di bidang Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan dalam subbidang:
1. a.pembangkit listrik tenaga uap;
2. b.pembangkit listrik tenaga gas;
3. c.pembangkit listrik tenaga gas-uap;
4. d.pembangkit listrik tenaga panas bumi;
5. e.pembangkit listrik tenaga air;
6. f.pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah; www.peraturan.go.id 2018, No.1092
7. g.pembangkit listrik tenaga diesel;
8. h.pembangkit listrik tenaga nuklir; dan
9. i.pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
(3)Usaha jasa konsultansi di bidang Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan dalam subbidang:
1. a.jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
2. b.gardu induk.
(4)Usaha jasa konsultansi di bidang Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan dalam subbidang:
1. a.jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
2. b.jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan rendah.
(5)Usaha jasa konsultansi di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diklasifikasikan dalam subbidang:
1. a.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
2. b.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menegah; dan
3. c.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.

Pasal 11

(1)Usaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diklasifikasikan dalam bidang:
1. a.Pembangkitan Tenaga Listrik;
2. b.Transmisi Tenaga Listrik;
3. c.Distribusi Tenaga Listrik; dan
4. d.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.
(2)Usaha jasa Pembangunan dan pemasangan di bidang pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan dalam subbidang: www.peraturan.go.id 2018, No.1092
1. a.pembangkit listrik tenaga uap;
2. b.pembangkit listrik tenaga gas;
3. c.pembangkit listrik tenaga gas-uap;
4. d.pembangkit listrik tenaga panas bumi;
5. e.pembangkit listrik tenaga air;
6. f.pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
7. g.pembangkit listrik tenaga diesel;
8. h.pembangkit listrik tenaga nuklir; dan
9. i.pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.
(3)Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, diklasifikasikan dalam subbidang:
1. a.jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
2. b.gardu induk.
(4)Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, diklasifikasikan dalam subbidang:
1. a.jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan menengah; dan
2. b.jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan rendah.
(5)Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, diklasifikasikan dalam subbidang:
1. a.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;
2. b.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menegah; dan
3. c.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah. www.peraturan.go.id 2018, No.1092
(6)Klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi perencana, pelaksana, dan pengawas bangunan sipil dan gedung untuk Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.