DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); www.peraturan.go.id 2018, No.169

2.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5047);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996); www.peraturan.go.id 2018, No.169
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGUSAHAAN GAS BUMI PADA KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer www.peraturan.go.id 2018, No.169 berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi, dan/atau gas bumi yang telah diproses secara fisika dalam bentuk Compressed Natural Gas atau Liquefied Natural Gas.
2.Pengangkutan Gas Bumi adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan/atau pipa transmisi dan pipa distribusi, dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi, dan/atau kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui moda angkut lainnya.
3.Niaga Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Gas Bumi.
4.Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
5.Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
6.Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional adalah dokumen mengenai rencana pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi serta infrastruktur Gas Bumi lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat disesuaikan setiap tahun.
7.Neraca Gas Bumi adalah dokumen mengenai perkiraan kebutuhan dan pasokan Gas Bumi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk jangka waktu tertentu dan dapat disesuaikan setiap tahun.
8.Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi. www.peraturan.go.id 2018, No.169
9.Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa distribusi.
10.Wilayah Niaga Tertentu adalah wilayah tertentu untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi.
11.Sub Wilayah Niaga Tertentu adalah wilayah tertentu yang merupakan bagian dari Wilayah Niaga Tertentu untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi.
12.Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan-lapangan Gas Bumi ke Ruas Transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi, Wilayah Niaga Tertentu, dan/atau konsumen Gas Bumi.
13.Pipa Distribusi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari Pipa Transmisi pada suatu Ruas Transmisi dan/atau Pipa Distribusi pada suatu Wilayah Jaringan Distribusi ke konsumen Gas Bumi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi lainnya yang berbentuk jaringan.
14.Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu dalam rangka kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba berdasarkan mekanisme lelang oleh Badan Pengatur atau penugasan dari Menteri.
15.Penyimpanan Compressed Natural Gas, yang selanjutnya disebut Penyimpanan CNG adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Gas Bumi bertekanan termasuk kegiatan kompresi dan pengisian dan/atau kegiatan lainnya yang diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.
16.Penyimpanan Liquefied Natural Gas, yang selanjutnya disebut Penyimpanan LNG adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Gas Bumi cair termasuk kegiatan regasifikasi dan/atau www.peraturan.go.id 2018, No.169 kegiatan lainnya yang diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.
17.Reserved Capacity adalah besaran kapasitas pipa yang dapat digunakan untuk mengangkut Gas Bumi milik sendiri setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengatur.
18.Konsumen Gas Bumi adalah konsumen atau pengguna Gas Bumi yang memiliki perikatan jual beli Gas Bumi dengan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.
19.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
22.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
23.Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir. www.peraturan.go.id 2018, No.169

Pasal 2

Pengaturan kegiatan usaha Gas Bumi dalam Peraturan Menteri ini meliputi kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi, kegiatan usaha Niaga Gas Bumi, dan kegiatan usaha Penyimpanan Gas Bumi yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kompetitif, dan adil.

Pasal 3

Pengaturan kegiatan usaha Gas Bumi bertujuan:

a.meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
b.meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur Gas Bumi;
c.menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyediaan Gas Bumi sebagai sumber energi maupun bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
d.memberikan kepastian hukum dalam berusaha bagi para Badan Usaha; dan
e.terpenuhinya hak Konsumen Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RENCANA INDUK JARINGAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI GAS BUMI NASIONAL

Pasal 4

(1)Untuk pelaksanaan kegiatan usaha Gas Bumi, Direktur Jenderal menyiapkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
(2)Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ruas Transmisi;
2. b.Wilayah Jaringan Distribusi; dan
3. c.fasilitas dan sarana infrastruktur yang diperlukan untuk pemanfaatan Gas Bumi. www.peraturan.go.id 2018, No.169
(3)Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional memuat informasi terkait target waktu pembangunan dan pengoperasian serta kapasitas infrastruktur yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur Gas Bumi, keputusan investasi, dan pengembangan pasar Gas Bumi domestik.
(4)Penyiapan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian teknis dan ekonomis yang selaras dengan Neraca Gas Bumi Indonesia dan perencanaan infrastrukur Gas Bumi serta dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada.
(5)Direktur Jenderal dalam menyiapkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional mempertimbangkan masukan dari Badan Pengatur dan Badan Usaha.

Pasal 5

(1)Penentuan Ruas Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.lokasi sumber Gas Bumi atau lapangan Gas Bumi;
2. b.lokasi potensi pasar Gas Bumi;
3. c.lokasi Konsumen Gas Bumi; dan/atau
4. d.kondisi infrastruktur Gas Bumi yang ada.
(2)Penentuan Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan wilayah administratif Kabupaten/Kota.
(3)Berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis, Badan Pengatur dan/atau Badan Usaha melalui Badan Pengatur dapat mengusulkan Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berdasarkan wilayah administratif Kecamatan atau gabungan beberapa Kecamatan. www.peraturan.go.id 2018, No.169

Pasal 6

(1)Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Menteri.
(2)Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional dapat disesuaikan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

(1)Berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengatur melakukan evaluasi dan penetapan suatu Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang akan dilelang Hak Khususnya.
(2)Berdasarkan hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur menetapkan Badan Usaha yang akan memperoleh Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi.

Pasal 8

Untuk percepatan pembangunan infrastruktur Gas Bumi, Menteri dengan pertimbangan Badan Pengatur dapat memberikan penugasan kepada BUMN yang menjalankan usaha di bidang Gas Bumi untuk membangun dan mengoperasikan Ruas Transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi, dan/atau Wilayah Niaga Tertentu.

Pasal 9

(1)Pemerintah, Badan Pengatur, dan/atau Badan Usaha dapat mengusulkan perubahan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
(2)Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan perubahan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) usulan perubahan dapat www.peraturan.go.id 2018, No.169 disetujui, Direktur Jenderal merekomendasikan perubahan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional kepada Menteri.
(4)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan perubahan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

BAB III

KEGIATAN USAHA GAS BUMI MELALUI PIPA

Pasal 10

(1)Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dan Hak Khusus pada Ruas Transmisi.
(2)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Pipa Transmisi dan fasilitas pendukungnya pada Ruas Transmisi.
(3)Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi tertentu hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5047);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996); www.peraturan.go.id 2018, No.169
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGUSAHAAN GAS BUMI PADA KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer www.peraturan.go.id 2018, No.169 berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi, dan/atau gas bumi yang telah diproses secara fisika dalam bentuk Compressed Natural Gas atau Liquefied Natural Gas.
2.Pengangkutan Gas Bumi adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan/atau pipa transmisi dan pipa distribusi, dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi, dan/atau kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui moda angkut lainnya.
3.Niaga Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Gas Bumi.
4.Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
5.Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
6.Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional adalah dokumen mengenai rencana pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi serta infrastruktur Gas Bumi lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat disesuaikan setiap tahun.
7.Neraca Gas Bumi adalah dokumen mengenai perkiraan kebutuhan dan pasokan Gas Bumi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk jangka waktu tertentu dan dapat disesuaikan setiap tahun.
8.Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi. www.peraturan.go.id 2018, No.169
9.Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa distribusi.
10.Wilayah Niaga Tertentu adalah wilayah tertentu untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi.
11.Sub Wilayah Niaga Tertentu adalah wilayah tertentu yang merupakan bagian dari Wilayah Niaga Tertentu untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi.
12.Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan-lapangan Gas Bumi ke Ruas Transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi, Wilayah Niaga Tertentu, dan/atau konsumen Gas Bumi.
13.Pipa Distribusi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari Pipa Transmisi pada suatu Ruas Transmisi dan/atau Pipa Distribusi pada suatu Wilayah Jaringan Distribusi ke konsumen Gas Bumi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi lainnya yang berbentuk jaringan.
14.Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu dalam rangka kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba berdasarkan mekanisme lelang oleh Badan Pengatur atau penugasan dari Menteri.
15.Penyimpanan Compressed Natural Gas, yang selanjutnya disebut Penyimpanan CNG adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Gas Bumi bertekanan termasuk kegiatan kompresi dan pengisian dan/atau kegiatan lainnya yang diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.
16.Penyimpanan Liquefied Natural Gas, yang selanjutnya disebut Penyimpanan LNG adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Gas Bumi cair termasuk kegiatan regasifikasi dan/atau www.peraturan.go.id 2018, No.169 kegiatan lainnya yang diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.
17.Reserved Capacity adalah besaran kapasitas pipa yang dapat digunakan untuk mengangkut Gas Bumi milik sendiri setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengatur.
18.Konsumen Gas Bumi adalah konsumen atau pengguna Gas Bumi yang memiliki perikatan jual beli Gas Bumi dengan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.
19.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
22.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
23.Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir. www.peraturan.go.id 2018, No.169

Pasal 2

Pasal 3

Pengaturan kegiatan usaha Gas Bumi bertujuan:

a.meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
b.meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur Gas Bumi;
c.menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyediaan Gas Bumi sebagai sumber energi maupun bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
d.memberikan kepastian hukum dalam berusaha bagi para Badan Usaha; dan
e.terpenuhinya hak Konsumen Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RENCANA INDUK JARINGAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI GAS BUMI NASIONAL

Pasal 4

(1)Untuk pelaksanaan kegiatan usaha Gas Bumi, Direktur Jenderal menyiapkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
(2)Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ruas Transmisi;
2. b.Wilayah Jaringan Distribusi; dan
3. c.fasilitas dan sarana infrastruktur yang diperlukan untuk pemanfaatan Gas Bumi. www.peraturan.go.id 2018, No.169
(3)Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional memuat informasi terkait target waktu pembangunan dan pengoperasian serta kapasitas infrastruktur yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur Gas Bumi, keputusan investasi, dan pengembangan pasar Gas Bumi domestik.
(4)Penyiapan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian teknis dan ekonomis yang selaras dengan Neraca Gas Bumi Indonesia dan perencanaan infrastrukur Gas Bumi serta dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada.
(5)Direktur Jenderal dalam menyiapkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional mempertimbangkan masukan dari Badan Pengatur dan Badan Usaha.

Pasal 5

(1)Penentuan Ruas Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.lokasi sumber Gas Bumi atau lapangan Gas Bumi;
2. b.lokasi potensi pasar Gas Bumi;
3. c.lokasi Konsumen Gas Bumi; dan/atau
4. d.kondisi infrastruktur Gas Bumi yang ada.
(2)Penentuan Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan wilayah administratif Kabupaten/Kota.
(3)Berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis, Badan Pengatur dan/atau Badan Usaha melalui Badan Pengatur dapat mengusulkan Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berdasarkan wilayah administratif Kecamatan atau gabungan beberapa Kecamatan. www.peraturan.go.id 2018, No.169

Pasal 6

(1)Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Menteri.
(2)Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional dapat disesuaikan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

(1)Berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengatur melakukan evaluasi dan penetapan suatu Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang akan dilelang Hak Khususnya.
(2)Berdasarkan hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur menetapkan Badan Usaha yang akan memperoleh Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Pemerintah, Badan Pengatur, dan/atau Badan Usaha dapat mengusulkan perubahan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
(2)Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan perubahan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) usulan perubahan dapat www.peraturan.go.id 2018, No.169 disetujui, Direktur Jenderal merekomendasikan perubahan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional kepada Menteri.
(4)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan perubahan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

BAB III

KEGIATAN USAHA GAS BUMI MELALUI PIPA

Pasal 10

(1)Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dan Hak Khusus pada Ruas Transmisi.
(2)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Pipa Transmisi dan fasilitas pendukungnya pada Ruas Transmisi.
(3)Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi tertentu hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi.