DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Politeknik Energi dan Mineral Akamigas yang selanjutnya disebut PEM Akamigas merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)PEM Akamigas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

(1)Pembinaan teknis akademik PEM Akamigas dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
(2)Pembinaan teknis operasional dan administratif PEM Akamigas dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 3

(1)PEM Akamigas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, pendidikan profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang energi dan sumber daya mineral.
(2)Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PEM Akamigas menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program pendidikan;
b.penyelenggaraan pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi di bidang energi dan sumber daya mineral;
c.pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
d.pengembangan sistem penjaminan mutu;
e.pelaksanaan sistem pengawasan internal;
f.pembinaan sivitas akademika;
g.pengelolaan unit penunjang perguruan tinggi;
h.pengelolaan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
i.pengelolaan administrasi umum, hukum, dan keuangan; dan
j.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)PEM Akamigas terdiri atas:
1. a.Direktur dan Wakil Direktur;
2. b.Dewan Penyantun;
3. c.Senat;
4. d.Satuan Penjaminan Mutu;
5. e.Satuan Pengawas Internal;
6. f.Bagian Umum;
7. g.Program Studi;
8. h.Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
9. i.Unit Penunjang; dan
10. j.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi PEM Akamigas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 6

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan tenaga Dosen yang berstatus pegawai negeri sipil dan diberi tugas tambahan memimpin PEM Akamigas.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
2. b.Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan
3. c.Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 8

(1)Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam penetapan kebijakan di bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, promosi kelembagaan dan hubungan masyarakat, serta mengoordinasikan kegiatan administrasi akademik.
(2)Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam penetapan kebijakan di bidang keuangan dan umum serta mengoordinasikan kegiatan perencanaan, penyusunan program dan evaluasi.
(3)Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam penetapan kebijakan di bidang kemahasiswaan dan alumni, kepegawaian, sistem dan teknologi informasi, mengoordinasikan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan pelayanan jasa, serta pengelolaan sarana dan prasarana teknis.

Pasal 9

(1)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik.
(2)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Statuta PEM Akamigas.

Pasal 10

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan akademik PEM Akamigas.
(2)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Statuta PEM Akamigas.

Pasal 11

(1)Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur penjaminan mutu di bidang dokumentasi, pemeliharaan, dan pengendalian sistem penjaminan mutu.
(2)Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjaminan Mutu diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Statuta PEM Akamigas.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Politeknik Energi dan Mineral Akamigas yang selanjutnya disebut PEM Akamigas merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)PEM Akamigas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

(1)Pembinaan teknis akademik PEM Akamigas dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
(2)Pembinaan teknis operasional dan administratif PEM Akamigas dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 3

(1)PEM Akamigas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, pendidikan profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang energi dan sumber daya mineral.
(2)Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PEM Akamigas menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program pendidikan;
b.penyelenggaraan pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi di bidang energi dan sumber daya mineral;
c.pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
d.pengembangan sistem penjaminan mutu;
e.pelaksanaan sistem pengawasan internal;
f.pembinaan sivitas akademika;
g.pengelolaan unit penunjang perguruan tinggi;
h.pengelolaan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
i.pengelolaan administrasi umum, hukum, dan keuangan; dan
j.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)PEM Akamigas terdiri atas:
1. a.Direktur dan Wakil Direktur;
2. b.Dewan Penyantun;
3. c.Senat;
4. d.Satuan Penjaminan Mutu;
5. e.Satuan Pengawas Internal;
6. f.Bagian Umum;
7. g.Program Studi;
8. h.Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
9. i.Unit Penunjang; dan
10. j.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi PEM Akamigas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 6

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan tenaga Dosen yang berstatus pegawai negeri sipil dan diberi tugas tambahan memimpin PEM Akamigas.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
2. b.Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan
3. c.Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 8

(1)Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam penetapan kebijakan di bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, promosi kelembagaan dan hubungan masyarakat, serta mengoordinasikan kegiatan administrasi akademik.
(2)Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam penetapan kebijakan di bidang keuangan dan umum serta mengoordinasikan kegiatan perencanaan, penyusunan program dan evaluasi.
(3)Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam penetapan kebijakan di bidang kemahasiswaan dan alumni, kepegawaian, sistem dan teknologi informasi, mengoordinasikan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan pelayanan jasa, serta pengelolaan sarana dan prasarana teknis.

Pasal 9

(1)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik.
(2)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Statuta PEM Akamigas.

Pasal 10

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan akademik PEM Akamigas.
(2)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Statuta PEM Akamigas.

Pasal 11

(1)Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur penjaminan mutu di bidang dokumentasi, pemeliharaan, dan pengendalian sistem penjaminan mutu.
(2)Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjaminan Mutu diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Statuta PEM Akamigas.