DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara pengenaan penerimaan negara bukan pajak, tata cara penghitungan penerimaan negara bukan pajak, tata cara pembayaran/penyetoran penerimaan negara bukan pajak, monitoring atas pembayaran/penyetoran oenerimaan negara bukan pajak, pelaporan, pengawasan penerimaan negara bukan pajak, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, serta Pembayaran dan/ atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Minyak clan Gas Bumi;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak clan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6813);
9.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
10.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja yang Tidak Dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam rangka Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi;
12.Peraturan Menteri Energi clan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Energi clan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk Kontrak Kerja Sama yang Akan Berakhir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 822);
15.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyediaan clan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 909);
16.Peraturan Menteri Energi clan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1462); 1 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi clan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 27); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, SERTA PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya clisingkat PNBP aclalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2.Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi.
3.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.
5.Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
6.Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disebut Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Baclan Pengelola Migas Aceh.
7.Eksplorasi aclalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan clan memperoleh perkiraan cadangan minyak clan gas bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
8.Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan clan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang menclukungnya.
9.Komitmen Pasti aclalah rencana kerja sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Kerja Sama, dimana Kontraktor berkomitmen dan berkewajiban untuk memenuhinya.
10.Rekening Bersama (Escrow Account) yang selanjutnya disebut Escrow Account adalah rekening yang dibuka pada bank yang disepakati oleh penyetor dengan pihak yang berkepentingan clengan Escrow Account untuk menampung dana tertentu yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat khusus sesuai dengan perjanjian tertulis antara penyetor dengan pihak yang berkepentingan dengan Escrow Account.
11.Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar (Gas Oiij yang selanjutnya clisebut BBM Jenis Minyak Solar aclalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi yang digunakan untuk mesin diesel.
12.Badan Usaha BBM Jenis Minyak Solar yang selanjutnya disebut Badan Usaha BBM aclalah baclan usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan dan/atau niaga minyak dan gas bumi dengan jenis komoditas BBM Jenis Minyak Solar.
13.Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel (8100) yang selanjutnya disebut BBN Jenis Biodiesel adalah produk yang dihasilkan dari bahan baku kelapa sawit yang diproses secara esterifikasi atau proses lainnya sebagai bahan campuran BBM Jenis Minyak Solar.
14.Rekening Bonus Tanda Tangan ( Signature Bonus) adalah rekening pemerintah lainnya berupa rekening penampungan sementara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Minyak clan Gas Bumi untuk menampung dana PNBP dari pembayaran bonus tanda tangan (signature bonus) Kontraktor yang berada di wilayah kewenangan Aceh untuk dilakukan pembagian kepada Pemerintah Aceh.
15.Rekening Dana Jaminan Pelaksanaan Komitmen Pasti adalah rekening pemerintah lainnya berupa rekening penampungan sementara dana jaminan pelaksanaan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk menampung pencairan jaminan pelaksanaan dari Kontraktor yang belum menyelesaikan Komitmen Pas ti.
16.Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penenmaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
17.Pejabat Kuasa Pengelola PNBP adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pimpinan instansi pengelola PNBP dalam pengelolaan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Piutang PNBP adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/ a tau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.
20.PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21.Surat Tagihan PNBP yang selanjutnya disebut Surat Tagihan adalah surat dan/ atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
22.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
24.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.
25.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
26.Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut).
27.Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka melaksanakan pengawasan pencampuran BBN Jenis Biocliesel ke dalam BBM Jenis Minyak Solar pada Badan Usaha BBM sampai dengan penyaluran ke konsumen.

Pasal 2

Jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berupa:

a.jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja minyak clan gas bumi ( bid document);
b.jaminan pelaksanaan studi bersama dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap selaku pelaksana penawaran langsung Wilayah Kerja minyak clan gas bumi yang tidak dapat menyelesaikan studi bersama sesuai clengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.jaminan penawaran clalam hal pemenang lelang Wilayah Kerja minyak clan gas bumi atau pemenang lelang penawaran langsung Wilayah Kerja minyak dan gas bumi mengundurkan diri atau tidak bersedia menandatangani Kontrak Kerja Sama sesuai clengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bonus tanda tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban Kontraktor;
e.kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang tidak menyelesaikan Komitmen Pasti; dan
f.denda administratif terhadap Badan U saha BBM yang menyalurkan BBM Jenis Minyak Solar tanpa dilakukan pencampuran dengan BBN Jenis Biodiesel.

BAB II

TATA CARA PENGENAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 4

Jenis PNBP berupa jaminan pelaksanaan studi bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikenakan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana penawaran langsung Wilayah Kerja minyak dan gas bumi yang tidak dapat menyelesaikan studi bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jenis PNBP berupa jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dikenakan kepada pemenang lelang Wilayah Kerja minyak dan gas bumi atau pemenang lelang penawaran langsung Wilayah Kerja minyak dan gas bumi yang mengundurkan diri atau tidak bersedia menandatangani Kontrak Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Jenis PNBP berupa bonus tanda tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dikenakan atas Wilayah Kerja minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan pemenang atau Kontraktornya.
(2)Jenis PNBP berupa bonus tanda tangan (signature bonus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
1. a.Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap; atau
2. b.Kontraktor.
(3)Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja minyak dan gas bumi; atau
2. b.Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan pengelolaan lanjut lapangan yang tidak dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
(4)Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.Kontraktor yang telah mendapatkan persetujuan perpanjangan Kontrak Kerja Sama;
2. b.PT Pertamina (Persero) dan/ atau Kontraktor yang ditetapkan sebagai pengelola Wilayah Kerja minyak dan gas bumi yang telah berakhir Kontrak Kerja Samanya; atau
3. c.anak perusahaan atau afiliasi PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero) untuk mengelola Wilayah Kerja minyak dan gas bumi yang telah berakhir Kontrak Kerja Samanya.

Pasal 7

Jenis PNBP berupa kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dikenakan kepada Kontraktor yang tidak menyelesaikan Komitmen Pasti.

Pasal 8

(1)Pengenaan PNBP berupa kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi kriteria:
1. a.terdapat sisa kewajiban finansial atas nilai Komitmen Pasti yang tidak dilaksanakan; dan/ a tau
2. b.sisa kewajiban finansial atas nilai Komitmen Pasti tidak mendapatkan persetujuan Pemerintah untuk dialihkan ke wilayah terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.
(2)Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dikenakan kepada Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya diterminasi sepanjang memenuhi ketentuan:
1. a.terjadinya sengketa perbatasan dengan negara lain pada Wilayah Kerja minyak dan gas bumi yang bersangkutan setelah Kontrak Kerja Sama ditandatangani;
2. b.terjadinya keadaan kahar (force majeure) pada Wilayah Kerja minyak dan gas bumi yang bersangkutan setelah Kontrak Kerja Sama ditandatangani;
3. c.terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja minyak dan gas bumi yang bersangkutan;
4. d.terdapat restrukturisasi Piutang PNBP berupa pengalihan kegiatan Eksplorasi ke wilayah terbuka; a tau
5. e.terdapat kebijakan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan pengalihan Komitmen Pasti ke wilayah terbuka atas sisa nilai Komitmen Pasti yang belum terselesaikan.

Pasal 9

Jenis PNBP berupa denda administratif terhadap Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dikenakan kepada Badan U saha BBM yang menyalurkan BBM Jenis Minyak Solar tanpa dilakukan pencampuran dengan BBN Jenis Biodiesel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 10

(1)Jenis PNBP berupa jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja minyak dan gas bumi (bid document) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap calon peserta lelang Wilayah Kerja minyak dan gas bumi sebelum memperoleh akses dokumen lelang.

Pasal 11

(1)Jaminan pelaksanaan studi bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 4 wajib diserahkan Sadan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana penawaran langsung Wilayah Kerja minyak dan gas bumi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak persetujuan penawaran langsung Wilayah Kerja melalui studi bersama diterbitkan.
(2)Jaminan pelaksanaan studi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) be saran nilainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jaminan pelaksanaan studi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bank garansi yang diterbitkan oleh bank umum yang terdaftar di lembaga yang tugas dan wewenangnya meliputi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan dan termasuk dalam kategori minimal Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti III dengan nama penerima jaminan Direktur Jenderal dengan masa berlaku selama pelaksanaan studi bersama.
(4)Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana penawaran langsung Wilayah Kerja minyak dan gas bumi telah menyelesaikan studi bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal mengembalikan jaminan pelaksanaan studi bersama kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
(5)Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana penawaran langsung Wilayah Kerja minyak dan gas bumi tidak dapat menyelesaikan studi bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan wanprestasi kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
(6)Surat pemberitahuan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Tim Penawaran Wilayah Kerja minyak dan gas bumi menyampaikan hasil penilaian yang menyatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk U saha Tetap pelaksana penawaran langsung Wilayah Kerja minyak dan gas bumi tidak dapat menyelesaikan studi bersama.
(7)Direktur Jenderal menerbitkan surat perintah pencairan jaminan pelaksanaan studi bersama kepada bank dengan disertai kode billing pembayaran PNBP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkannya surat pemberitahuan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 12

( 1) J aminan penawaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan Pasal 5 diserahkan oleh peserta lelang reguler Wilayah Kerja atau peserta lelang penawaran langsung Wilayah Kerja yang besarnya 100% (seratus persen) dari nilai penawaran bonus tanda tangan (signature bonus) pada saat penyerahan Dokumen Partisipasi (Parlicipating Document).

(2)Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa bank garansi yang diterbitkan oleh bank umum yang terdaftar di lembaga yang tugas dan wewenangnya meliputi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan dan termasuk dalam kategori minimal Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti III dengan nama penerima jaminan Direktur Jenderal dengan masa berlaku 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang terkait dengan proses pelaksanaan lelang.
(3)Direktur Jenderal mengembalikan jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada peserta lelang reguler Wilayah Kerja atau peserta lelang penawaran langsung Wilayah Kerja, dalam hal peserta lelang:
1. a.tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang; atau
2. b.ditetapkan sebagai pemenang lelang dan telah menandatangani Kontrak Kerja Sama serta telah membayar bonus tanda tangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal peserta lelang reguler Wilayah Kerja atau peserta lelang penawaran langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan wanprestasi berupa:
1. a.mengundurkan diri sebagai pemenang lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
2. b.tidak bersedia menandatangani Kontrak Kerja Sama, Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan wanprestasi kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang reguler Wilayah Kerja atau peserta lelang penawaran langsung Wilayah Kerja.
(5)Surat pemberitahuan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Tim Penawaran Wilayah Kerja minyak dan gas bumi menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai yang menyatakan pemenang lelang melakukan wanprestasi.
(6)Direktur Jenderal menerbitkan surat perintah pencairan jaminan penawaran kepada bank disertai kode billing pembayaran PNBP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemenang lelang dinyatakan melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…