DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengusahaan bahan bakar nabati, pemanfaatan bahan bakar nabati, harga, penerapan kaidah keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup, insentif, penerapan nilai ekonomi karbon, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan acuan dalam keberlanjutan penahapan pemanfaatan bahan bakar nabati, mengakomodasi perkembangan teknologi, serta menerapkan kaidah keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengelolaan bahan bakar nabati, perlu mengatur pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati;
c.bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam pengaturan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel), perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5.Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
6.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 91);
7.Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 909);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Bakar Nabati yang selanjutnya disingkat BBN adalah bahan bakar berwujud cair yang dihasilkan dari bahan nabati, bahan organik lain, dan/atau limbah organik.
2.Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
3.Biodiesel adalah BBN berupa ester metil asam lemak yang diproses secara esterifikasi atau proses lainnya untuk bahan bakar motor diesel.
4.Bioetanol adalah BBN berupa etanol yang diproses secara fermentasi atau proses lainnya untuk bahan bakar motor bensin.
5.Diesel Biohidrokarbon adalah BBN berupa minyak hidrokarbon tanpa kandungan oksigenat yang diproses melalui berbagai teknologi proses tertentu untuk bahan bakar motor diesel.
6.Bioavtur adalah BBN berupa jetfuel yang diproses melalui berbagai teknologi proses tertentu untuk bahan bakar pesawat terbang mesin turbin atau jet.
7.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
8.Badan Usaha BBN adalah Badan Usaha pemegang perizinan berusaha untuk pengusahaan BBN.
9.Badan Usaha BBM adalah Badan Usaha pemegang izin usaha pengolahan atau izin usaha niaga minyak dan gas bumi yang melakukan kegiatan pemanfaatan BBN.
10.Pengguna Langsung BBN adalah perseorangan atau Badan Usaha yang menggunakan BBN dan/atau mencampur BBN dengan BBM untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
11.Konsumen BBN adalah pemanfaat BBN yang terdiri atas Pengguna Langsung BBN dan Badan Usaha BBM.
12.Kepala Inspeksi BBN yang selanjutnya disebut Kepala Inspeksi adalah pejabat yang secara ex officio menduduki jabatan direktur yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan keteknikan dan lingkungan bioenergi.
13.Kepala Teknik BBN yang selanjutnya disebut Kepala Teknik adalah pemegang jabatan dan kewenangan tertinggi dalam struktur organisasi pabrik BBN dalam penerapan kaidah keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup.
14.Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K3 adalah upaya terencana, terpadu, dan sistematis yang dilakukan guna menciptakan kegiatan usaha yang aman serta menjamin dan memberikan perlindungan dalam mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam pelaksanaan kegiatan pengusahaan BBN.
15.Inspeksi Teknis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan pengujian peralatan dan/atau instalasi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, dan kaidah keteknikan yang baik.
16.Pemeriksaan Keselamatan adalah inspeksi terhadap K3 dan keteknikan atas dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, dan kaidah keteknikan yang baik dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Inspeksi Teknis pada kegiatan pengusahaan BBN.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 2

(1)Pengusahaan dan pemanfaatan BBN dilakukan untuk jenis BBN yang terdiri atas:
1. a.Biodiesel (B100);
2. b.Bioetanol (E100);
3. c.Diesel Biohidrokarbon (D100);
4. d.Bioavtur (J100); dan
5. e.BBN jenis lainnya.
(2)BBN jenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB II

PENGUSAHAAN BAHAN BAKAR NABATI

Pasal 3

(1)Pengusahaan BBN dilakukan oleh Badan Usaha BBN untuk penyediaan BBN.
(2)Pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengolahan;
2. b.pembelian;
3. c.penjualan;
4. d.pengangkutan;
5. e.penyimpanan; dan
6. f.pemasaran.
(3)Selain pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha BBN dapat melakukan ekspor BBN.

Pasal 4

(1)Badan Usaha BBN yang melakukan pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki perizinan berusaha untuk pengusahaan BBN.
(2)Perizinan berusaha untuk pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 5

Dalam melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Badan Usaha BBN memproduksi atau mengolah bahan nabati, bahan organik lain, dan/atau limbah organik menjadi BBN.

Pasal 6

(1)Dalam melakukan pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Badan Usaha BBN melakukan:
1. a.pembelian bahan nabati, bahan organik lain, dan/atau limbah organik; dan/atau
2. b.pembelian bahan pendukung untuk kegiatan pengolahan BBN.
(2)Dalam hal terjadi kekurangan BBN untuk memenuhi permintaan BBN, Badan Usaha BBN dapat membeli BBN dari Badan Usaha BBN lain.

Pasal 7

Dalam melakukan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dan/atau pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, Badan Usaha BBN menjual, mengangkut, dan/atau memasarkan BBN kepada Konsumen BBN dan/atau Badan Usaha BBN lain.

Pasal 8

Dalam melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, Badan Usaha BBN menyediakan fasilitas penyimpanan.

Pasal 9

(1)Dalam melakukan ekspor BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Badan Usaha BBN mempertimbangkan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan BBN dalam negeri.
(2)Ekspor BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan BBN dalam negeri yang dilakukan oleh Menteri.
(3)Mekanisme ekspor BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melakukan pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Usaha BBN dilarang melakukan impor BBN.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…