DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2016

Nomor: 40
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4152);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor www.peraturan.go.id 2016, No.1814 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5047);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4996);
4.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 132);
6.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); www.peraturan.go.id 2016, No.1814 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA GAS BUMI UNTUK INDUSTRI TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
3.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
4.Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.

Pasal 2

(1)Menteri menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu untuk bahan baku atau proses produksi pada industri tertentu yang meliputi industri petrokimia, industri pupuk, dan industri baja.
(2)Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
1. a.kemampuan daya beli konsumen Gas Bumi dalam negeri;
2. b.harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasional;
3. c.keekonomian lapangan; dan www.peraturan.go.id 2016, No.1814
4. d.nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
(3)Dengan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu ini, persetujuan Menteri atas Harga Gas Bumi Tertentu tidak diperlukan.

Pasal 3

(1)Harga Gas Bumi Tertentu untuk bahan baku atau proses produksi pada industri petrokimia, industri pupuk, dan industri baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)dan tarif pengangkutan Gas Bumi mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 4

(1)SKK Migas mengkoordinasikan penyesuaian Harga Gas Bumi Tertentu pada produsen Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Penyelesaian Perjanjian Jual Beli Gas Bumi dan dokumen administrasi lainnya terkait Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 5

(1)Badan Pengatur mengkoordinasikan dan menetapkan penyesuaian besaran tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Penyelesaian Surat Keputusan, Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi, dan dokumen administrasi lainnya terkait tarif pengangkutan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016. www.peraturan.go.id 2016, No.1814

Pasal 6

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan monitoring dan menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penetapan Harga Gas Bumi Tertentu untuk industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 7

Menteri melakukan evaluasi penetapan Harga Gas Bumi Tertentu berdasarkan laporan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.1814 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2016 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.1814 www.peraturan.go.id 2016, No.1814 www.peraturan.go.id 2016, No.1814 www.peraturan.go.id 2016, No.1814 www.peraturan.go.id 2016, No.1814 www.peraturan.go.id 2016, No.1814 www.peraturan.go.id 2016, No.1814 www.peraturan.go.id 2016, No.1814 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor www.peraturan.go.id 2016, No.1814 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5047);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4996);
4.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 132);
6.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); www.peraturan.go.id 2016, No.1814 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA GAS BUMI UNTUK INDUSTRI TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
3.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
4.Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.

Pasal 2

(1)Menteri menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu untuk bahan baku atau proses produksi pada industri tertentu yang meliputi industri petrokimia, industri pupuk, dan industri baja.
(2)Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
1. a.kemampuan daya beli konsumen Gas Bumi dalam negeri;
2. b.harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasional;
3. c.keekonomian lapangan; dan www.peraturan.go.id 2016, No.1814
4. d.nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
(3)Dengan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu ini, persetujuan Menteri atas Harga Gas Bumi Tertentu tidak diperlukan.

Pasal 3

(1)Harga Gas Bumi Tertentu untuk bahan baku atau proses produksi pada industri petrokimia, industri pupuk, dan industri baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)dan tarif pengangkutan Gas Bumi mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 4

(1)SKK Migas mengkoordinasikan penyesuaian Harga Gas Bumi Tertentu pada produsen Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Penyelesaian Perjanjian Jual Beli Gas Bumi dan dokumen administrasi lainnya terkait Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 5

(1)Badan Pengatur mengkoordinasikan dan menetapkan penyesuaian besaran tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Penyelesaian Surat Keputusan, Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi, dan dokumen administrasi lainnya terkait tarif pengangkutan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016. www.peraturan.go.id 2016, No.1814