DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017

Nomor: 40
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk sinkronisasi pelaksanaan pemberian perizinan bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, perlu

Menetapkan

menetapkan www.peraturan.go.id 2017, No.858 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); www.peraturan.go.id 2017, No.858
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN BIDANG KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

(1)Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut Perizinan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.
(2)Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin yang menjadi wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi, meliputi:
1. a.Izin Survei;
2. b.Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi;
3. c.Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
4. d.Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;
5. e.Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi; dan
6. f.Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.
(3)Pendelegasian kewenangan terkait Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b meliputi: www.peraturan.go.id 2017, No.858
1. a.pemanfaatan data hasil kegiatan survei umum, studi bersama, eksplorasi, eksploitasi, untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di dalam negeri atau luar negeri; dan
2. b.kegiatan eksplorasi dan eksploitasi untuk tujuan pembukaan data (disclose data) dalam rangka pengalihan interest, termasuk pembukaan data secara virtual.
(4)Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan yang di dalamnya terdapat modal dalam negeri dan/atau modal asing.

Pasal 2

(1)Dalam rangka pelaksanaan pendelegasian wewenang pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menunjuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan status penugasan sebagai perwakilan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk ditempatkan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(2)Penunjukan Pegawai Negeri Sipil dengan status penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dengan status penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu penyelesaian dan memberikan konsultasi dalam proses pemberian Perizinan serta berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
(4)Pembinaan administrasi Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dengan status penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk gaji dan tunjangan www.peraturan.go.id 2017, No.858 kinerja, tetap berada pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
(5)Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dengan status penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima honorarium atau imbalan lain yang berlaku di Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan pendelegasian wewenang pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada:
1. a.ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian Perizinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait; dan
2. b.Standar Operasional Prosedur yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
(2)Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan pendelegasian wewenang pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)Dalam melaksanakan pendelegasian wewenang pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyampaikan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. www.peraturan.go.id 2017, No.858
(3)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian wewenang pemberian Perizinan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 5

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menarik kembali pendelegasian wewenang pemberian Perizinan apabila:

a.sebagian atau seluruh wewenang yang telah didelegasikan tidak dilanjutkan pendelegasiannya karena perubahan kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
b.Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh wewenang yang didelegasikan; dan/atau
c.Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang yang telah didelegasikan.

Pasal 6

(1)Permohonan Perizinan yang telah diajukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap diproses penyelesaiannya sampai dengan diterbitkannya Perizinan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
(2)Permohonan rekomendasi, persetujuan, dan bentuk lain yang telah diajukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap diproses penyelesaiannya oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(3)Segala perizinan, rekomendasi, persetujuan, dan bentuk lain yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan www.peraturan.go.id 2017, No.858 berakhirnya masa berlaku perizinan, rekomendasi, persetujuan, dan bentuk lain.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1135), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No.858 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2017 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk sinkronisasi pelaksanaan pemberian perizinan bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); www.peraturan.go.id 2017, No.858
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN BIDANG KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

(1)Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut Perizinan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.
(2)Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin yang menjadi wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi, meliputi:
1. a.Izin Survei;
2. b.Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi;
3. c.Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
4. d.Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;
5. e.Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi; dan
6. f.Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.
(3)Pendelegasian kewenangan terkait Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b meliputi: www.peraturan.go.id 2017, No.858
1. a.pemanfaatan data hasil kegiatan survei umum, studi bersama, eksplorasi, eksploitasi, untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di dalam negeri atau luar negeri; dan
2. b.kegiatan eksplorasi dan eksploitasi untuk tujuan pembukaan data (disclose data) dalam rangka pengalihan interest, termasuk pembukaan data secara virtual.
(4)Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan yang di dalamnya terdapat modal dalam negeri dan/atau modal asing.

Pasal 2

(1)Dalam rangka pelaksanaan pendelegasian wewenang pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menunjuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan status penugasan sebagai perwakilan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk ditempatkan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(2)Penunjukan Pegawai Negeri Sipil dengan status penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dengan status penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu penyelesaian dan memberikan konsultasi dalam proses pemberian Perizinan serta berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
(4)Pembinaan administrasi Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dengan status penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk gaji dan tunjangan www.peraturan.go.id 2017, No.858 kinerja, tetap berada pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
(5)Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dengan status penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima honorarium atau imbalan lain yang berlaku di Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan pendelegasian wewenang pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada:
1. a.ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian Perizinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait; dan
2. b.Standar Operasional Prosedur yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
(2)Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan pendelegasian wewenang pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)Dalam melaksanakan pendelegasian wewenang pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyampaikan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. www.peraturan.go.id 2017, No.858
(3)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian wewenang pemberian Perizinan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 5

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menarik kembali pendelegasian wewenang pemberian Perizinan apabila:

a.sebagian atau seluruh wewenang yang telah didelegasikan tidak dilanjutkan pendelegasiannya karena perubahan kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
b.Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh wewenang yang didelegasikan; dan/atau
c.Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang yang telah didelegasikan.

Pasal 6

(1)Permohonan Perizinan yang telah diajukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap diproses penyelesaiannya sampai dengan diterbitkannya Perizinan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
(2)Permohonan rekomendasi, persetujuan, dan bentuk lain yang telah diajukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap diproses penyelesaiannya oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(3)Segala perizinan, rekomendasi, persetujuan, dan bentuk lain yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan www.peraturan.go.id 2017, No.858 berakhirnya masa berlaku perizinan, rekomendasi, persetujuan, dan bentuk lain.