DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2016

Nomor: 42
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, perlu meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara melalui standardisasi kompetensi kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara;
c.bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086 K/40/MEM/2003 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum serta standardisasi kompetensi kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara saat ini;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya www.peraturan.go.id 2016, No. 1885 Mineral tentang Standardisasi Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 www.peraturan.go.id 2016, No.1885 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standardisasi Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi Kerja adalah proses merumuskan, menetapkan, memberlakukan, menerapkan, dan/atau meninjau kembali standar kompetensi kerja.
2.Standar Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Kerja adalah standar kompetensi yang diterapkan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang terdiri atas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Standar Kompetensi Kerja Internasional.
3.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan www.peraturan.go.id 2016, No. 1885 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Standar Kompetensi Kerja Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikembangkan dan digunakan khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara.
5.Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.
6.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
7.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja.
8.Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh LSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara. www.peraturan.go.id 2016, No.1885

Pasal 2

Pengaturan Standardisasi Kompetensi Kerja dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara melalui Standardisasi Kompetensi Kerja.

Pasal 3

Standardisasi Kompetensi Kerja bertujuan untuk:

a.menjamin terlaksananya penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
b.mewujudkan peningkatan kompetensi tenaga kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara; dan
c.mewujudkan tertib pelaksanaan pekerjaan berbasis kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Kerja dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA

Pasal 4

(1)Setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang pertambangan mineral dan batubara wajib memiliki kompetensi kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara.
(2)Kompetensi kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
1. a.SKKNI;
2. b.Standar Kompetensi Kerja Khusus; atau
3. c.Standar Kompetensi Kerja Internasional.

Pasal 5

(1)Perumusan dan penetapan SKKNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberlakuan SKKNI sebagai standar wajib ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

(1)Direktur Jenderal membentuk Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Khusus untuk menyusun konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus.
(2)Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan susunan keanggotaan yang paling sedikit terdiri atas:
1. a.unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
2. b.unsur masyarakat yang paling sedikit terdiri atas wakil dari organisasi/asosiasi perusahaan dan/atau organisasi/asosiasi profesi; dan
3. c.unsur lembaga ilmiah/perguruan tinggi.

Pasal 7

(1)Direktur Jenderal membentuk forum konsensus untuk membahas konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus.
(2)Forum konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Khusus dan pihak terkait lainnya yang berkepentingan www.peraturan.go.id 2016, No.1885 dalam perumusan dan penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus.
(3)Pembahasan konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus menjadi rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus dalam forum konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penyebarluasan konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan tanggapan dan/atau masukan.
(4)Tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penyebarluasan.

Pasal 8

(1)Organisasi/asosiasi perusahaan, organisasi/asosiasi profesi, atau unsur lembaga ilmiah/perguruan tinggi dapat mengusulkan konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Khusus.
(2)Konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dibahas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 9

(1)Direktur Jenderal mengusulkan rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Khusus dan diberlakukan sebagai standar wajib.
(2)Penetapan dan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

www.peraturan.go.id 2016, No. 1885 Direktur Jenderal menyampaikan Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk diregistrasi.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, perlu meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara melalui standardisasi kompetensi kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara;
c.bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086 K/40/MEM/2003 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum serta standardisasi kompetensi kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara saat ini;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 www.peraturan.go.id 2016, No.1885 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standardisasi Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi Kerja adalah proses merumuskan, menetapkan, memberlakukan, menerapkan, dan/atau meninjau kembali standar kompetensi kerja.
2.Standar Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Kerja adalah standar kompetensi yang diterapkan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang terdiri atas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Standar Kompetensi Kerja Internasional.
3.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan www.peraturan.go.id 2016, No. 1885 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Standar Kompetensi Kerja Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikembangkan dan digunakan khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara.
5.Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.
6.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
7.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja.
8.Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh LSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara. www.peraturan.go.id 2016, No.1885

Pasal 2

Pasal 3

Standardisasi Kompetensi Kerja bertujuan untuk:

a.menjamin terlaksananya penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
b.mewujudkan peningkatan kompetensi tenaga kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara; dan
c.mewujudkan tertib pelaksanaan pekerjaan berbasis kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Kerja dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA

Pasal 4

(1)Setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang pertambangan mineral dan batubara wajib memiliki kompetensi kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara.
(2)Kompetensi kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
1. a.SKKNI;
2. b.Standar Kompetensi Kerja Khusus; atau
3. c.Standar Kompetensi Kerja Internasional.

Pasal 5

(1)Perumusan dan penetapan SKKNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberlakuan SKKNI sebagai standar wajib ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

(1)Direktur Jenderal membentuk Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Khusus untuk menyusun konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus.
(2)Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan susunan keanggotaan yang paling sedikit terdiri atas:
1. a.unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
2. b.unsur masyarakat yang paling sedikit terdiri atas wakil dari organisasi/asosiasi perusahaan dan/atau organisasi/asosiasi profesi; dan
3. c.unsur lembaga ilmiah/perguruan tinggi.

Pasal 7

(1)Direktur Jenderal membentuk forum konsensus untuk membahas konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus.
(2)Forum konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Khusus dan pihak terkait lainnya yang berkepentingan www.peraturan.go.id 2016, No.1885 dalam perumusan dan penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus.
(3)Pembahasan konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus menjadi rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus dalam forum konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penyebarluasan konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan tanggapan dan/atau masukan.
(4)Tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penyebarluasan.

Pasal 8

(1)Organisasi/asosiasi perusahaan, organisasi/asosiasi profesi, atau unsur lembaga ilmiah/perguruan tinggi dapat mengusulkan konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Khusus.
(2)Konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dibahas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 9

(1)Direktur Jenderal mengusulkan rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Khusus dan diberlakukan sebagai standar wajib.
(2)Penetapan dan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.