DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2015

Nomor: 44
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik www.peraturan.go.id 2015, No.2051 Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 www.peraturan.go.id 2015, No.2051 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
9.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
10.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DARI PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH KOTA. www.peraturan.go.id 2015, No.2051

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota yang selanjutnya disebut dengan PLTSa adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis sampah kota yang diubah menjadi energi listrik.
2.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
3.PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
4.Commercial Operation Date yang selanjutnya disingkat COD adalah tanggal mulai beroperasinya pembangkit untuk menyalurkan tenaga listrik secara komersial ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero).
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
6.Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.
7.Pengembang PLTSa adalah badan usaha yang telah menandatangani kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau Pengelola Sampah Kota untuk memanfaatkan sampah kota sebagai bahan baku PLTSa, www.peraturan.go.id 2015, No.2051 dan telah mendapatkan penetapan dari Menteri melalui Dirjen EBTKE.
8.Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara Pengembang PLTSa dengan PT PLN (Persero).

Pasal 2

(1)Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik dan meningkatkan ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan, Pemerintah memberi kesempatan kepada badan usaha untuk memanfaatkan sampah kota sebagai bahan baku PLTSa.
(2)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, dan koperasi yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Pasal 3

(1)Menteri menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTSa yang dikelola oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)PLTSa yang dikelola oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 (dua) jenis proses penanganan sampah kota sebagai bahan baku PLTSa, yang terdiri atas:
1. a.melalui pengumpulan dan pemanfaatan gas metana dengan teknologi sanitary landfill, anaerob digestion, atau yang sejenis dari hasil penimbunan sampah; dan
2. b.melalui pemanfaatan panas/termal dengan menggunakan teknologi thermochemical.
(3)Penugasan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai:
1. a.penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero); dan www.peraturan.go.id 2015, No.2051
2. b.persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).

BAB II

HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTSa

Pasal 4

(1)Harga pembelian tenaga listrik dari PLTSa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan memperhatikan jenis teknologi pembangkitan yang digunakan, kapasitas pembangkit, dan tegangan jaringan listrik PT PLN (Persero), dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Harga pembelian tenaga listrik dari PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungan dari PLTSa ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero).
(3)Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga yang digunakan dalam PJBL tanpa negosiasi harga dan tanpa eskalasi.
(4)Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada saat PLTSa dinyatakan telah mencapai COD sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam PJBL.
(5)Transaksi pembayaran pembelian tenaga listrik dari PLTSa antara PT PLN (Persero) dan badan usaha dilakukan dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada waktu yang disepakati dalam PJBL.

Pasal 5

(1)PJBL berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimulai sejak COD.
(2)PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2015, No.2051

BAB III

PELAKSANAAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTSa

Pasal 6

(1)Badan usaha yang berminat memanfaatkan sampah kota untuk PLTSa, terlebih dahulu menyampaikan permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTSa kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE.
(2)Permohonan penetapan sebagai pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.profil badan usaha;
2. b.dokumen studi kelayakan (feasibility study) yang telah diverifikasi PT PLN (Persero) antara lain meliputi:
  1. 1.total investasi yang diperlukan untuk pembangunan PLTSa;
  2. 2.jadwal pelaksanaan pembangunan PLTSa sampai dengan COD; dan
  3. 3.hasil kajian teknis interkoneksi ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero).
(3)Permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh badan usaha secara tertulis kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dengan menggunakan format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Dirjen EBTKE melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dirjen EBTKE membentuk Tim Evaluasi yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Energi Baru, www.peraturan.go.id 2015, No.2051 Terbarukan, dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi terkait lainnya.
(3)Tim Evaluasi melakukan penilaian adminsitrasi, teknis, dan ekonomi atas permohonan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan melaporkan hasilnya kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
(4)Dengan memperhatikan laporan Tim Evaluasi dan hasil verifikasi serta rekomendasi PT PLN (Persero), Dirjen EBTKE atas nama Menteri menetapkan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTSa paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima laporan Tim Evaluasi.
(5)Keputusan persetujuan penetapan badan usaha sebagai Pengembang PLTSa disampaikan oleh Dirjen EBTKE kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN (Persero).
(6)Dalam hal permohonan penetapan badan usaha sebagai Pengembang PLTSa ditolak, Dirjen EBTKE atas nama Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakannya.

Pasal 8

Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) wajib menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan PLTSa kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE setiap 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penetapannya sebagai Pengembang PLTSa sampai dengan COD dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN (Persero). www.peraturan.go.id 2015, No.2051

Pasal 9

(1)Pengembang PLTSa mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPTL sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima IUPTL sementara, Pengembang PLTSa harus menyampaikan salinan IUPTL sementara kepada Dirjen EBTKE dan Direksi PT PLN (Persero).

Pasal 10

(1)PT PLN (Persero) dan Pengembang PLTSa wajib menandatangani PJBL dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Pengembang PLTSa menerima IUPTL sementara.
(2)Pengembang PLTSa wajib menyampaikan salinan PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE.
(3)Dalam hal PJBL belum ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan Pengembang PLTSa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)maka:
1. a.PT PLN (Persero) dan Pengembang PLTSa masing- masing menyampaikan laporan perihal alasan tidak ditandatanganinya PJBL kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi;
2. b.berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dirjen EBTKE atas nama Menteri memfasilitasi penandatanganan PJBL.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 www.peraturan.go.id 2015, No.2051 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
9.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
10.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DARI PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH KOTA. www.peraturan.go.id 2015, No.2051

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota yang selanjutnya disebut dengan PLTSa adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis sampah kota yang diubah menjadi energi listrik.
2.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
3.PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
4.Commercial Operation Date yang selanjutnya disingkat COD adalah tanggal mulai beroperasinya pembangkit untuk menyalurkan tenaga listrik secara komersial ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero).
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
6.Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.
7.Pengembang PLTSa adalah badan usaha yang telah menandatangani kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau Pengelola Sampah Kota untuk memanfaatkan sampah kota sebagai bahan baku PLTSa, www.peraturan.go.id 2015, No.2051 dan telah mendapatkan penetapan dari Menteri melalui Dirjen EBTKE.
8.Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara Pengembang PLTSa dengan PT PLN (Persero).

Pasal 2

(1)Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik dan meningkatkan ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan, Pemerintah memberi kesempatan kepada badan usaha untuk memanfaatkan sampah kota sebagai bahan baku PLTSa.
(2)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, dan koperasi yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Pasal 3

(1)Menteri menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTSa yang dikelola oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)PLTSa yang dikelola oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 (dua) jenis proses penanganan sampah kota sebagai bahan baku PLTSa, yang terdiri atas:
1. a.melalui pengumpulan dan pemanfaatan gas metana dengan teknologi sanitary landfill, anaerob digestion, atau yang sejenis dari hasil penimbunan sampah; dan
2. b.melalui pemanfaatan panas/termal dengan menggunakan teknologi thermochemical.
(3)Penugasan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai:
1. a.penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero); dan www.peraturan.go.id 2015, No.2051
2. b.persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).

BAB II

HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTSa

Pasal 4

(1)Harga pembelian tenaga listrik dari PLTSa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan memperhatikan jenis teknologi pembangkitan yang digunakan, kapasitas pembangkit, dan tegangan jaringan listrik PT PLN (Persero), dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Harga pembelian tenaga listrik dari PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungan dari PLTSa ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero).
(3)Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga yang digunakan dalam PJBL tanpa negosiasi harga dan tanpa eskalasi.
(4)Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada saat PLTSa dinyatakan telah mencapai COD sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam PJBL.
(5)Transaksi pembayaran pembelian tenaga listrik dari PLTSa antara PT PLN (Persero) dan badan usaha dilakukan dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada waktu yang disepakati dalam PJBL.

Pasal 5

(1)PJBL berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimulai sejak COD.
(2)PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2015, No.2051

BAB III

PELAKSANAAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTSa

Pasal 6

(1)Badan usaha yang berminat memanfaatkan sampah kota untuk PLTSa, terlebih dahulu menyampaikan permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTSa kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE.
(2)Permohonan penetapan sebagai pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.profil badan usaha;
2. b.dokumen studi kelayakan (feasibility study) yang telah diverifikasi PT PLN (Persero) antara lain meliputi:
  1. 1.total investasi yang diperlukan untuk pembangunan PLTSa;
  2. 2.jadwal pelaksanaan pembangunan PLTSa sampai dengan COD; dan
  3. 3.hasil kajian teknis interkoneksi ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero).
(3)Permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh badan usaha secara tertulis kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dengan menggunakan format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Dirjen EBTKE melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dirjen EBTKE membentuk Tim Evaluasi yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Energi Baru, www.peraturan.go.id 2015, No.2051 Terbarukan, dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi terkait lainnya.
(3)Tim Evaluasi melakukan penilaian adminsitrasi, teknis, dan ekonomi atas permohonan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan melaporkan hasilnya kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
(4)Dengan memperhatikan laporan Tim Evaluasi dan hasil verifikasi serta rekomendasi PT PLN (Persero), Dirjen EBTKE atas nama Menteri menetapkan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTSa paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima laporan Tim Evaluasi.
(5)Keputusan persetujuan penetapan badan usaha sebagai Pengembang PLTSa disampaikan oleh Dirjen EBTKE kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN (Persero).
(6)Dalam hal permohonan penetapan badan usaha sebagai Pengembang PLTSa ditolak, Dirjen EBTKE atas nama Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakannya.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Pengembang PLTSa mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPTL sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima IUPTL sementara, Pengembang PLTSa harus menyampaikan salinan IUPTL sementara kepada Dirjen EBTKE dan Direksi PT PLN (Persero).

Pasal 10

(1)PT PLN (Persero) dan Pengembang PLTSa wajib menandatangani PJBL dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Pengembang PLTSa menerima IUPTL sementara.
(2)Pengembang PLTSa wajib menyampaikan salinan PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE.
(3)Dalam hal PJBL belum ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan Pengembang PLTSa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)maka:
1. a.PT PLN (Persero) dan Pengembang PLTSa masing- masing menyampaikan laporan perihal alasan tidak ditandatanganinya PJBL kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi;
2. b.berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dirjen EBTKE atas nama Menteri memfasilitasi penandatanganan PJBL.