DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2016

Nomor: 46
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 488);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1458);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2013);
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

(1)Setiap Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut dengan Unit Organisasi, wajib melaksanakan identifikasi potensi www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 benturan kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
(2)Identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
2. b.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. c.Pejabat Administrator.
(3)Setiap Unit Organisasi wajib melaksanakan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya kepada seluruh pegawai di lingkungannya.
(4)Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

Setiap Unit Organisasi melakukan pendokumentasian terhadap hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Setiap Unit Organisasi melaksanakan evaluasi internal secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan terhadap hasil identifikasi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya.

Pasal 4

(1)Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan pembinaan kepada seluruh www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 Unit Organisasi dalam penyelenggaraan penanganan benturan kepentingan.
(2)Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan:
1. a.pendampingan dalam penyusunan identifikasi potensi benturan kepentingan;
2. b.pemantauan kegiatan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya;
3. c.pemberian layanan konsultasi dalam pelaksanaan penanganan benturan kepentingan; dan
4. d.monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan benturan kepentingan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 488);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1458);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2013);
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

(1)Setiap Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut dengan Unit Organisasi, wajib melaksanakan identifikasi potensi www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 benturan kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
(2)Identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
2. b.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. c.Pejabat Administrator.
(3)Setiap Unit Organisasi wajib melaksanakan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya kepada seluruh pegawai di lingkungannya.
(4)Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

Setiap Unit Organisasi melakukan pendokumentasian terhadap hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan pembinaan kepada seluruh www.peraturan.go.id 2016, No. 2102 Unit Organisasi dalam penyelenggaraan penanganan benturan kepentingan.
(2)Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan:
1. a.pendampingan dalam penyusunan identifikasi potensi benturan kepentingan;
2. b.pemantauan kegiatan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya;
3. c.pemberian layanan konsultasi dalam pelaksanaan penanganan benturan kepentingan; dan
4. d.monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan benturan kepentingan.