DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 April 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; Mengingat 1. 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubUk Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor energi dan sumber daya mineral sebagai berikut:

a.subsektor Minyak dan Gas Bumi tercantum dalam Lampiran I;
b.subsektor Ketenagalistrikan tercantum dalam Lampiran 11;
c.subsektor Mineral dan Batubara tercantum dalam Lampiran III; dan
d.subsektor Energi Bam, Terbamkan, dan Konservasi Energi tercantum dalam Lampiran IV, yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Perizinan Bemsaha Berbasis Risiko sektor energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui sistem perizinan bemsaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan bemsaha sektor energi dan sumber daya mineral dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Sistem perizinan bemsaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan bemsaha dilakukan secara keselumhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bemsaha Berbasis Risiko.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd. ARIFIN TASRIF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 318 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAbLENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Ja Biro Hukum,

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor energi dan sumber daya mineral sebagai berikut:

a.subsektor Minyak dan Gas Bumi tercantum dalam Lampiran I;
b.subsektor Ketenagalistrikan tercantum dalam Lampiran 11;
c.subsektor Mineral dan Batubara tercantum dalam Lampiran III; dan
d.subsektor Energi Bam, Terbamkan, dan Konservasi Energi tercantum dalam Lampiran IV, yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Perizinan Bemsaha Berbasis Risiko sektor energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui sistem perizinan bemsaha terintegrasi secara elektronik.