DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2017

Nomor: 51
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Agustus 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembinaan dan Tata Kelola Barang Milik Negara pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran www.peraturan.go.id 2017, No. 1122 Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5047);
3.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 270) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 442);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); www.peraturan.go.id 2017, No. 1122 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBINAAN DAN TATA KELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tempat Penyimpanan Terpadu Barang yang menjadi milik/kekayaan Negara yang berasal dari Kontraktor yang selanjutnya disebut Tempat Penyimpanan Terpadu BMN adalah suatu kawasan yang ditunjuk sebagai tempat penyimpanan barang milik negara pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
2.Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3.Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat KKKS adalah Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha Tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah.
4.Barang yang menjadi milik/kekayaan Negara yang berasal dari Kontraktor yang selanjutnya disebut BMN adalah seluruh barang yang dibeli dan/atau diperoleh dengan cara lainnya yang sah dan digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan oleh Kontraktor dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama antara Kontraktor dengan Pemerintah. www.peraturan.go.id 2017, No. 1122
5.Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Menteri Keuangan adalah Pengelola Barang Milik Negara.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
7.Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat PPBMN adalah unit organisasi yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan barang milik Negara di bidang energi dan sumber daya mineral.
8.Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
9.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
10.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pembinaan dan tata kelola BMN yang digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi agar dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, optimal, dan untuk mendukung peningkatan produksi minyak dan gas bumi.

Pasal 3

(1)BMN yang digunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pembinaannya dilakukan oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2017, No. 1122
(2)Dalam melaksanakan pembinaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pengaturan mengenai rencana kebutuhan BMN, pengadaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pemanfaatan, penghapusan, pemusnahan, pengamanan, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan BMN.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN BMN

Pasal 4

(1)Setiap KKKS wajib melaksanakan perencanaan kebutuhan BMN untuk pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
(2)KKKS melalui SKK Migas wajib melaporkan perencanaan kebutuhan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan tembusan Kepala PPBMN pada setiap awal tahun berjalan.

Pasal 5

(1)Pengadaan BMN oleh KKKS dilakukan sesuai dengan perencanaan kebutuhan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mengutamakan pemanfaatan BMN yang sudah ada.
(2)Dalam hal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, KKKS dapat melakukan pengadaan BMN baik dari produksi dalam negeri maupun melalui impor.
(3)Sebelum melakukan pengadaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KKKS melalui SKK Migas berkoordinasi dengan PPBMN terkait ketersediaan BMN. www.peraturan.go.id 2017, No. 1122
(4)Ketersediaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan BMN yang telah ada dan masih dapat dimanfaatkan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 6

(1)Dalam hal pengadaan BMN dilaksanakan melalui impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), KKKS wajib mengajukan permohonan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui SKK Migas untuk dilakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKK Migas melakukan koordinasi dengan PPBMN terkait ketersediaan BMN.
(3)KKKS dilarang mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) terhadap jenis BMN yang telah ada dan masih dapat dimanfaatkan.

Pasal 7

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menandasahkan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) menjadi Rencana Impor Barang (RIB) dengan tembusan kepada Kepala PPBMN.

Pasal 8

Dalam rangka melakukan monitoring dan pengawasan BMN, PPBMN dapat mengakses sistem penandasahan Rencana Impor Barang (RIB) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 9

(1)KKKS wajib menyampaikan laporan realisasi pembelian BMN dari hasil pengadaan kepada Kepala PPBMN melalui SKK Migas paling lambat 1 (satu) bulan setelah proses pengadaan selesai.
(2)Dalam rangka pencatatan BMN, selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KKKS www.peraturan.go.id 2017, No. 1122 melalui SKK Migas menyampaikan laporan BMN yang sedang dan telah digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau melalui media elektronik.

Pasal 10

(1)Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencatatan BMN, SKK Migas bersama dengan PPBMN membangun sistem pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam sistem aplikasi yang terpadu.
(2)PPBMN melakukan pencatatan seluruh BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran www.peraturan.go.id 2017, No. 1122 Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5047);
3.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 270) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 442);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); www.peraturan.go.id 2017, No. 1122 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBINAAN DAN TATA KELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tempat Penyimpanan Terpadu Barang yang menjadi milik/kekayaan Negara yang berasal dari Kontraktor yang selanjutnya disebut Tempat Penyimpanan Terpadu BMN adalah suatu kawasan yang ditunjuk sebagai tempat penyimpanan barang milik negara pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
2.Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3.Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat KKKS adalah Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha Tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah.
4.Barang yang menjadi milik/kekayaan Negara yang berasal dari Kontraktor yang selanjutnya disebut BMN adalah seluruh barang yang dibeli dan/atau diperoleh dengan cara lainnya yang sah dan digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan oleh Kontraktor dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama antara Kontraktor dengan Pemerintah. www.peraturan.go.id 2017, No. 1122
5.Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Menteri Keuangan adalah Pengelola Barang Milik Negara.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
7.Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat PPBMN adalah unit organisasi yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan barang milik Negara di bidang energi dan sumber daya mineral.
8.Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
9.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
10.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

(1)BMN yang digunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pembinaannya dilakukan oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2017, No. 1122
(2)Dalam melaksanakan pembinaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pengaturan mengenai rencana kebutuhan BMN, pengadaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pemanfaatan, penghapusan, pemusnahan, pengamanan, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan BMN.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN BMN

Pasal 4

(1)Setiap KKKS wajib melaksanakan perencanaan kebutuhan BMN untuk pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
(2)KKKS melalui SKK Migas wajib melaporkan perencanaan kebutuhan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan tembusan Kepala PPBMN pada setiap awal tahun berjalan.

Pasal 5

(1)Pengadaan BMN oleh KKKS dilakukan sesuai dengan perencanaan kebutuhan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mengutamakan pemanfaatan BMN yang sudah ada.
(2)Dalam hal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, KKKS dapat melakukan pengadaan BMN baik dari produksi dalam negeri maupun melalui impor.
(3)Sebelum melakukan pengadaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KKKS melalui SKK Migas berkoordinasi dengan PPBMN terkait ketersediaan BMN. www.peraturan.go.id 2017, No. 1122
(4)Ketersediaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan BMN yang telah ada dan masih dapat dimanfaatkan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 6

(1)Dalam hal pengadaan BMN dilaksanakan melalui impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), KKKS wajib mengajukan permohonan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui SKK Migas untuk dilakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKK Migas melakukan koordinasi dengan PPBMN terkait ketersediaan BMN.
(3)KKKS dilarang mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) terhadap jenis BMN yang telah ada dan masih dapat dimanfaatkan.

Pasal 7

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menandasahkan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) menjadi Rencana Impor Barang (RIB) dengan tembusan kepada Kepala PPBMN.

Pasal 8

Dalam rangka melakukan monitoring dan pengawasan BMN, PPBMN dapat mengakses sistem penandasahan Rencana Impor Barang (RIB) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 9

(1)KKKS wajib menyampaikan laporan realisasi pembelian BMN dari hasil pengadaan kepada Kepala PPBMN melalui SKK Migas paling lambat 1 (satu) bulan setelah proses pengadaan selesai.
(2)Dalam rangka pencatatan BMN, selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KKKS www.peraturan.go.id 2017, No. 1122 melalui SKK Migas menyampaikan laporan BMN yang sedang dan telah digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau melalui media elektronik.

Pasal 10

(1)Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencatatan BMN, SKK Migas bersama dengan PPBMN membangun sistem pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam sistem aplikasi yang terpadu.
(2)PPBMN melakukan pencatatan seluruh BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).