DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018

Nomor: 52
Tahun: 2018
Ditetapkan: 11 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); www.peraturan.go.id 2018, No.1711

2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan www.peraturan.go.id 2018, No.1711 Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d dihapus dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Izin Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kegiatan:
1. a.Survei Umum Minyak dan Gas Bumi konvensional;
2. b.Survei Umum Migas Non Konvensional;
3. c.Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional; dan
4. d.Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi non–konvensional.
(2)Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain meliputi kegiatan:
1. a.pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi, untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di dalam negeri atau luar negeri; www.peraturan.go.id 2018, No.1711
2. b.pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan ilmiah di dalam negeri atau luar negeri; dan/atau
3. c.pemanfaatan data hasil kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan pembukaan data (disclosed data) dalam rangka pengalihan interest, termasuk pembukaan data secara virtual.
(3)Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kegiatan:
1. a.pengolahan Minyak Bumi;
2. b.pengolahan Gas Bumi;
3. c.pengolahan Hasil Olahan; dan
4. d.dihapus.
(4)Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi kegiatan:
1. a.penyimpanan Minyak Bumi;
2. b.penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
3. c.penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBG; dan
4. d.penyimpanan Hasil Olahan.
(5)Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi kegiatan usaha:
1. a.Pengangkutan Minyak Bumi;
2. b.pengangkutan Bahan Bakar Minyak;
3. c.pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
4. d.pengangkutan LPG, LNG, CNG, atau BBG; dan
5. e.pengangkutan Hasil Olahan.
(6)Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi kegiatan:
1. a.niaga Minyak Bumi;
2. b.niaga Umum Bahan Bakar Minyak;
3. c.niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak; www.peraturan.go.id 2018, No.1711
4. d.niaga Umum Hasil Olahan;
5. e.niaga Terbatas Hasil Olahan;
6. f.niaga Gas Bumi melalui pipa;
7. g.niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi; dan
8. h.niaga LPG, LNG, CNG atau BBG.
  1. 2.Ketentuan Pasal 26 huruf d diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Jangka waktu Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sampai dengan ayat (6), sebagai berikut:

a.untuk Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap perpanjangan;
b.untuk Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap perpanjangan;
c.untuk Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap perpanjangan; dan
d.untuk Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap perpanjangan.
1. 3.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.1711

Pasal 38

(1)Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b wajib:
1. a.memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 kl (seribu lima ratus kilo liter); dan/atau
2. b.menguasai/sewa/kerja sama atas sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 kl (seribu lima ratus kilo liter): 1) dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi; atau 2) milik pihak lain secara eksklusif, dengan jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
(2)Sarana dan fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibangun dan/atau dikuasai/disewa/dikerjasamakan pada wilayah jaringan distribusi niaga yang ditetapkan.

4.Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 53A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

Permohonan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Umum Bahan Bakar Minyak dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan, yang telah diajukan kepada Menteri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diproses penyelesaiannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

5.Lampiran VII tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang mengatur mengenai persyaratan administratif dan teknis serta tata cara pengajuan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi www.peraturan.go.id 2018, No.1711 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No.1711 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2018 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan www.peraturan.go.id 2018, No.1711 Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d dihapus dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Izin Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kegiatan:
1. a.Survei Umum Minyak dan Gas Bumi konvensional;
2. b.Survei Umum Migas Non Konvensional;
3. c.Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional; dan
4. d.Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi non–konvensional.
(2)Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain meliputi kegiatan:
1. a.pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi, untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di dalam negeri atau luar negeri; www.peraturan.go.id 2018, No.1711
2. b.pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan ilmiah di dalam negeri atau luar negeri; dan/atau
3. c.pemanfaatan data hasil kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan pembukaan data (disclosed data) dalam rangka pengalihan interest, termasuk pembukaan data secara virtual.
(3)Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kegiatan:
1. a.pengolahan Minyak Bumi;
2. b.pengolahan Gas Bumi;
3. c.pengolahan Hasil Olahan; dan
4. d.dihapus.
(4)Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi kegiatan:
1. a.penyimpanan Minyak Bumi;
2. b.penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
3. c.penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBG; dan
4. d.penyimpanan Hasil Olahan.
(5)Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi kegiatan usaha:
1. a.Pengangkutan Minyak Bumi;
2. b.pengangkutan Bahan Bakar Minyak;
3. c.pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
4. d.pengangkutan LPG, LNG, CNG, atau BBG; dan
5. e.pengangkutan Hasil Olahan.
(6)Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi kegiatan:
1. a.niaga Minyak Bumi;
2. b.niaga Umum Bahan Bakar Minyak;
3. c.niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak; www.peraturan.go.id 2018, No.1711
4. d.niaga Umum Hasil Olahan;
5. e.niaga Terbatas Hasil Olahan;
6. f.niaga Gas Bumi melalui pipa;
7. g.niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi; dan
8. h.niaga LPG, LNG, CNG atau BBG.
  1. 2.Ketentuan Pasal 26 huruf d diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Jangka waktu Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sampai dengan ayat (6), sebagai berikut:

a.untuk Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap perpanjangan;
b.untuk Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap perpanjangan;
c.untuk Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap perpanjangan; dan
d.untuk Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap perpanjangan.
1. 3.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.1711

Pasal 38

(1)Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b wajib:
1. a.memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 kl (seribu lima ratus kilo liter); dan/atau
2. b.menguasai/sewa/kerja sama atas sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 kl (seribu lima ratus kilo liter): 1) dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi; atau 2) milik pihak lain secara eksklusif, dengan jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
(2)Sarana dan fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibangun dan/atau dikuasai/disewa/dikerjasamakan pada wilayah jaringan distribusi niaga yang ditetapkan.

4.Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 53A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

5.Lampiran VII tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang mengatur mengenai persyaratan administratif dan teknis serta tata cara pengajuan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi www.peraturan.go.id 2018, No.1711 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No.1711 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2018 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id 2018, No.1711 www.peraturan.go.id