DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 54 Tahun 2017

Nomor: 54
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Oktober 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan penataan organisasi dan perubahan mekanisme penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur kembali mengenai Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber www.peraturan.go.id 2017, No.1402 Daya Mineral termasuk Dewan Energi Nasional, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak www.peraturan.go.id 2017, No.1402 Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
9.Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa www.peraturan.go.id 2017, No.1402 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
10.Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
11.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
12.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);
15.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja www.peraturan.go.id 2017, No.1402 Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 207);
16.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 208);
17.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 209);
18.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1024);
19.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1582);
20.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
21.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
22.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 302); www.peraturan.go.id 2017, No.1402 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. termasuk Dewan Energi Nasional, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
3.Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang www.peraturan.go.id 2017, No.1402 dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN, baik atas nama Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN atau orang lain, yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN memangku jabatannya.
4.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
5.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Pegawai ASN.
6.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
7.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
9.Sekretaris Jenderal Kementerian, yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal, adalah sekretaris jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian. www.peraturan.go.id 2017, No.1402
10.Inspektorat Jenderal Kementerian adalah unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.
11.Inspektur Jenderal adalah inspektur jenderal yang melaksanakan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian.
12.Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang selanjutnya disebut BPH Migas adalah badan yang mempunyai fungsi melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.
13.Dewan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat DEN adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional.
14.Sekretariat Jenderal DEN adalah unsur pembantu DEN yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DEN dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri.
15.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

BAB II

KEWAJIBAN LHKPN DAN LHKASN

Pasal 2

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.
(2)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas: www.peraturan.go.id 2017, No.1402
1. a.Menteri;
2. b.Wakil Menteri;
3. c.Anggota DEN yang berasal dari Unsur Pemangku Kepentingan;
4. d.Komite BPH Migas;
5. e.Kepala SKK Migas;
6. f.Wakil Kepala SKK Migas;
7. g.Staf Khusus Menteri;
8. h.Tenaga Ahli Menteri;
9. i.Tenaga Ahli SKK Migas;
10. j.Sekretaris SKK Migas;
11. k.Pengawas Internal SKK Migas;
12. l.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
13. m.Deputi SKK Migas;
14. n.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
15. o.Pejabat Administrator;
16. p.Pejabat Pengawas;
17. q.Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian;
18. r.Pejabat Fungsional Auditor;
19. s.Pejabat Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
20. t.Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
21. u.Pejabat Fungsional Inspektur Tambang;
22. v.Pekerja SKK Migas; dan
23. w.Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(3)Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w, terdiri atas:
1. a.Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
2. b.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
3. c.Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran;
4. d.Bendahara Pengeluaran;
5. e.Bendahara Pengeluaran Pembantu;
6. f.Bendahara Penerimaan;
7. g.Pejabat Pembuat Komitmen;
8. h.Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan; www.peraturan.go.id 2017, No.1402
9. i.Perangkat Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
10. j.Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
11. k.Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
12. l.Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
13. m.Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
14. n.Sekretariat Kuasa Pengguna Anggaran;
15. o.Staf Pengelola Keuangan Pada Pejabat Pembuat Komitmen;
16. p.Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan; dan
17. q.Panitia Penghapusan Barang Milik Negara.

Pasal 3

Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan LHKASN kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal.

Pasal 4

Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN dan Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenai sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN LHKPN DAN LHKASN

Pasal 5

Pengelolaan LHKPN dilaksanakan oleh:

a.Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian;
b.Admin Instansi Kementerian; dan
c.Admin Unit Kerja. www.peraturan.go.id 2017, No.1402

Pasal 6

Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabat oleh kepala biro yang mempunyai fungsi di bidang sumber daya manusia.

Pasal 7

(1)Admin Instansi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditunjuk oleh Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian.
(2)Admin Instansi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan koordinasi dengan KPK terkait pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara di seluruh unit organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas dalam melaporkan dan mengumumkan LHKPN;
2. b.melakukan pemantauan terhadap Admin Unit Kerja terkait kewajiban pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara Negara pada masing-masing unit organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas;
3. c.mengajukan permintaan akun (username dan password) untuk Admin Unit Kerja kepada KPK;
4. d.melakukan koordinasi dengan Admin Unit Kerja terkait pemberian himbauan bagi Penyelenggara Negara untuk melaksanakan pelaporan LHPKN;
5. e.memberikan konsultansi kepada Admin Unit Kerja terkait penggunaan aplikasi LHKPN serta hal lain terkait pengelolaan LHKPN; dan
6. f.melaksanakan pendampingan pengisian LHKPN bagi Penyelenggara Negara, khususnya Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan unit organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas apabila diperlukan. www.peraturan.go.id 2017, No.1402

Pasal 8

(1)Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c pada:
1. a.unit organisasi Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal DEN, dan BPH Migas ditunjuk oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di masing-masing unit organisasi Kementerian, Sekretariat Jenderal DEN, dan BPH Migas; dan
2. b.SKK Migas ditunjuk oleh Pengawas Internal.
(2)Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menghimbau Penyelenggara Negara pada masing- masing unit organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.melakukan pemutakhiran data Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian pada masing-masing unit organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas;
3. c.melakukan pemantauan terkait kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara di masing-masing unit organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas;
4. d.menyampaikan laporan mengenai kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara secara periodik kepada masing-masing pimpinan unit organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas; dan
5. e.melakukan koordinasi dengan Admin Instansi Kementerian terkait kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara pada masing-masing unit www.peraturan.go.id 2017, No.1402 organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas.

Pasal 9

(1)Pengelolaan LHKASN dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan LHKASN ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 10

(1)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di Kementerian termasuk DEN dan BPH Migas, serta Pengawas Internal di SKK Migas menyusun:
1. a.daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai wajib lapor LHKPN; dan/atau
2. b.daftar nama Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai wajib lapor LHKASN.
(2)Daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada kepala biro yang mempunyai fungsi di bidang sumber daya manusia dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
(3)Daftar nama Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal. www.peraturan.go.id 2017, No.1402
(4)Daftar nama Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lama tanggal 30 November setiap tahun.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan penataan organisasi dan perubahan mekanisme penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur kembali mengenai Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber www.peraturan.go.id 2017, No.1402 Daya Mineral termasuk Dewan Energi Nasional, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak www.peraturan.go.id 2017, No.1402 Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
9.Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa www.peraturan.go.id 2017, No.1402 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
10.Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
11.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
12.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);
15.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja www.peraturan.go.id 2017, No.1402 Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 207);
16.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 208);
17.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 209);
18.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1024);
19.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1582);
20.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
21.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
22.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 302); www.peraturan.go.id 2017, No.1402 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. termasuk Dewan Energi Nasional, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
3.Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang www.peraturan.go.id 2017, No.1402 dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN, baik atas nama Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN atau orang lain, yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN memangku jabatannya.
4.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
5.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Pegawai ASN.
6.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
7.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
9.Sekretaris Jenderal Kementerian, yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal, adalah sekretaris jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian. www.peraturan.go.id 2017, No.1402
10.Inspektorat Jenderal Kementerian adalah unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.
11.Inspektur Jenderal adalah inspektur jenderal yang melaksanakan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian.
12.Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang selanjutnya disebut BPH Migas adalah badan yang mempunyai fungsi melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.
13.Dewan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat DEN adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional.
14.Sekretariat Jenderal DEN adalah unsur pembantu DEN yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DEN dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri.
15.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

BAB II

KEWAJIBAN LHKPN DAN LHKASN

Pasal 2

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.
(2)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas: www.peraturan.go.id 2017, No.1402
1. a.Menteri;
2. b.Wakil Menteri;
3. c.Anggota DEN yang berasal dari Unsur Pemangku Kepentingan;
4. d.Komite BPH Migas;
5. e.Kepala SKK Migas;
6. f.Wakil Kepala SKK Migas;
7. g.Staf Khusus Menteri;
8. h.Tenaga Ahli Menteri;
9. i.Tenaga Ahli SKK Migas;
10. j.Sekretaris SKK Migas;
11. k.Pengawas Internal SKK Migas;
12. l.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
13. m.Deputi SKK Migas;
14. n.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
15. o.Pejabat Administrator;
16. p.Pejabat Pengawas;
17. q.Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian;
18. r.Pejabat Fungsional Auditor;
19. s.Pejabat Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
20. t.Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
21. u.Pejabat Fungsional Inspektur Tambang;
22. v.Pekerja SKK Migas; dan
23. w.Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(3)Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w, terdiri atas:
1. a.Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
2. b.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
3. c.Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran;
4. d.Bendahara Pengeluaran;
5. e.Bendahara Pengeluaran Pembantu;
6. f.Bendahara Penerimaan;
7. g.Pejabat Pembuat Komitmen;
8. h.Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan; www.peraturan.go.id 2017, No.1402
9. i.Perangkat Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
10. j.Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
11. k.Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
12. l.Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
13. m.Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
14. n.Sekretariat Kuasa Pengguna Anggaran;
15. o.Staf Pengelola Keuangan Pada Pejabat Pembuat Komitmen;
16. p.Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan; dan
17. q.Panitia Penghapusan Barang Milik Negara.

Pasal 3

Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan LHKASN kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal.

Pasal 4

BAB III

PENGELOLAAN LHKPN DAN LHKASN

Pasal 5

Pengelolaan LHKPN dilaksanakan oleh:

a.Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian;
b.Admin Instansi Kementerian; dan
c.Admin Unit Kerja. www.peraturan.go.id 2017, No.1402

Pasal 6

Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabat oleh kepala biro yang mempunyai fungsi di bidang sumber daya manusia.

Pasal 7

(1)Admin Instansi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditunjuk oleh Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian.
(2)Admin Instansi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan koordinasi dengan KPK terkait pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara di seluruh unit organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas dalam melaporkan dan mengumumkan LHKPN;
2. b.melakukan pemantauan terhadap Admin Unit Kerja terkait kewajiban pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara Negara pada masing-masing unit organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas;
3. c.mengajukan permintaan akun (username dan password) untuk Admin Unit Kerja kepada KPK;
4. d.melakukan koordinasi dengan Admin Unit Kerja terkait pemberian himbauan bagi Penyelenggara Negara untuk melaksanakan pelaporan LHPKN;
5. e.memberikan konsultansi kepada Admin Unit Kerja terkait penggunaan aplikasi LHKPN serta hal lain terkait pengelolaan LHKPN; dan
6. f.melaksanakan pendampingan pengisian LHKPN bagi Penyelenggara Negara, khususnya Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan unit organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas apabila diperlukan. www.peraturan.go.id 2017, No.1402

Pasal 8

(1)Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c pada:
1. a.unit organisasi Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal DEN, dan BPH Migas ditunjuk oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di masing-masing unit organisasi Kementerian, Sekretariat Jenderal DEN, dan BPH Migas; dan
2. b.SKK Migas ditunjuk oleh Pengawas Internal.
(2)Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menghimbau Penyelenggara Negara pada masing- masing unit organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.melakukan pemutakhiran data Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian pada masing-masing unit organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas;
3. c.melakukan pemantauan terkait kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara di masing-masing unit organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas;
4. d.menyampaikan laporan mengenai kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara secara periodik kepada masing-masing pimpinan unit organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas; dan
5. e.melakukan koordinasi dengan Admin Instansi Kementerian terkait kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara pada masing-masing unit www.peraturan.go.id 2017, No.1402 organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas.

Pasal 9

(1)Pengelolaan LHKASN dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan LHKASN ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 10

(1)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di Kementerian termasuk DEN dan BPH Migas, serta Pengawas Internal di SKK Migas menyusun:
1. a.daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai wajib lapor LHKPN; dan/atau
2. b.daftar nama Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai wajib lapor LHKASN.
(2)Daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada kepala biro yang mempunyai fungsi di bidang sumber daya manusia dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
(3)Daftar nama Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal. www.peraturan.go.id 2017, No.1402
(4)Daftar nama Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lama tanggal 30 November setiap tahun.