DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 56 Tahun 2017

Nomor: 56
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya;
6.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya;
7.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal tentang Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan Angka Kreditnya;
8.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi dan Angka Kreditnya;
9.Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1245 K/70/MEM/2002 dan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan Angka Kreditnya; www.peraturan.go.id 2017, No. 1780
10.Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1246 K/70/MEM/2002 dan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya;
11.Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1247 K/70/MEM/2002 dan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya;
12.Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0064 K/70/MEM/2004 dan Nomor 05 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi dan Angka Kreditnya;
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 223);
14.Peraturan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2013 dan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1448);
15.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1586);
16.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN/ INPASSING JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI, INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, PENYELIDIK BUMI, DAN PENGAMAT GUNUNGAPI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
5.Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi. www.peraturan.go.id 2017, No. 1780
6.Inspektur Ketenagalistrikan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan.
7.Inspektur Tambang adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi tambang.
8.Penyelidik Bumi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyelidikan kebumian.
9.Pengamat Gunungapi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan pengamatan gunungapi.
10.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
11.Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
12.Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melakukan pembinaan teknis terhadap Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian, Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional, dan/atau PNS yang memenuhi syarat untuk www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 melaksanakan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi.

Pasal 3

Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan bagi:

a.PNS yang pernah dan masih menjalankan tugas inspeksi, pengujian, penelaahan proses, dan gejala berbagai aspek minyak dan gas bumi/ketenagalistrikan/tambang, mengembangkan metode dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi bagi Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/ Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang, penyelidikan kebumian, serta pengembangan metode dan teknologi penyelidikan kebumian bagi Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi, pengamatan, dan pengukuran gejala aktifitas gunungapi untuk menentukan tingkat kegiatan gunungapi bagi Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi;
b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
c.Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, atau Pengamat Gunungapi yang akan didudukinya; atau
d.PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 4

Petunjuk Teknis Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-J yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing didasarkan pada kebutuhan pegawai dalam e-formasi dan peta kebutuhan pegawai di setiap unit organisasi.

Pasal 6

Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi dilaksanakan sampai dengan Desember 2018.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2017 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya;
6.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya;
7.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal tentang Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan Angka Kreditnya;
8.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi dan Angka Kreditnya;
9.Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1245 K/70/MEM/2002 dan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan Angka Kreditnya; www.peraturan.go.id 2017, No. 1780
10.Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1246 K/70/MEM/2002 dan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya;
11.Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1247 K/70/MEM/2002 dan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya;
12.Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0064 K/70/MEM/2004 dan Nomor 05 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi dan Angka Kreditnya;
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 223);
14.Peraturan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2013 dan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1448);
15.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1586);
16.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN/ INPASSING JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI, INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, PENYELIDIK BUMI, DAN PENGAMAT GUNUNGAPI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
5.Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi. www.peraturan.go.id 2017, No. 1780
6.Inspektur Ketenagalistrikan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan.
7.Inspektur Tambang adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi tambang.
8.Penyelidik Bumi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyelidikan kebumian.
9.Pengamat Gunungapi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan pengamatan gunungapi.
10.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
11.Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
12.Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melakukan pembinaan teknis terhadap Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 2

Pasal 3

a.PNS yang pernah dan masih menjalankan tugas inspeksi, pengujian, penelaahan proses, dan gejala berbagai aspek minyak dan gas bumi/ketenagalistrikan/tambang, mengembangkan metode dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi bagi Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi/ Inspektur Ketenagalistrikan/Inspektur Tambang, penyelidikan kebumian, serta pengembangan metode dan teknologi penyelidikan kebumian bagi Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi, pengamatan, dan pengukuran gejala aktifitas gunungapi untuk menentukan tingkat kegiatan gunungapi bagi Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi;
b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
c.Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, atau Pengamat Gunungapi yang akan didudukinya; atau
d.PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat www.peraturan.go.id 2017, No. 1780 memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 4

Petunjuk Teknis Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-J yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing didasarkan pada kebutuhan pegawai dalam e-formasi dan peta kebutuhan pegawai di setiap unit organisasi.