DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendirian Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/478/M.KT.01/2019 tanggal 31 Mei 2019 hal Pembentukan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung; www.peraturan.go.id 2019, No.801 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6.Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823); www.peraturan.go.id 2019, No.801
7.Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

(1)Pembinaan teknis akademik Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
(2)Pembinaan teknis operasional dan administratif Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. www.peraturan.go.id 2019, No.801

Pasal 3

Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program pendidikan;
b.penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang energi dan sumber daya mineral;
c.pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
d.pengembangan sistem penjaminan mutu;
e.pelaksanaan sistem pengawasan internal;
f.pembinaan sivitas akademika;
g.pengelolaan unit penunjang perguruan tinggi;
h.pengelolaan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
i.pengelolaan administrasi umum dan keuangan; dan
j.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung terdiri atas:
1. a.Direktur dan Wakil Direktur;
2. b.Dewan Penyantun;
3. c.Senat;
4. d.Satuan Penjaminan Mutu; www.peraturan.go.id 2019, No.801
5. e.Satuan Pengawas Internal;
6. f.Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
7. g.Subbagian Umum dan Keuangan;
8. h.Program Studi;
9. i.Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
10. j.Unit Penunjang; dan
11. k.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Direktur merupakan tenaga Dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas tambahan memimpin Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
2. b.Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan
3. c.Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 8

(1)Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan tenaga Dosen yang diberi www.peraturan.go.id 2019, No.801 tugas tambahan membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program studi, laboratorium dan bengkel, serta mengoordinasikan kegiatan administrasi akademik.
(2)Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penjaminan mutu dan teknologi informasi serta mengoordinasikan kegiatan administrasi umum dan keuangan.
(3)Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, hubungan masyarakat, kerja sama, bahasa dan perpustakaan.

Pasal 9

(1)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik.
(2)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
(3)Ketentuan mengenai Dewan Penyantun diatur lebih lanjut dalam Statuta.

Pasal 10

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan akademik Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. www.peraturan.go.id 2019, No.801
(2)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
(3)Ketentuan mengenai Senat diatur lebih lanjut dalam Statuta.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendirian Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/478/M.KT.01/2019 tanggal 31 Mei 2019 hal Pembentukan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6.Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823); www.peraturan.go.id 2019, No.801
7.Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

(1)Pembinaan teknis akademik Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
(2)Pembinaan teknis operasional dan administratif Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. www.peraturan.go.id 2019, No.801

Pasal 3

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program pendidikan;
b.penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang energi dan sumber daya mineral;
c.pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
d.pengembangan sistem penjaminan mutu;
e.pelaksanaan sistem pengawasan internal;
f.pembinaan sivitas akademika;
g.pengelolaan unit penunjang perguruan tinggi;
h.pengelolaan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
i.pengelolaan administrasi umum dan keuangan; dan
j.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung terdiri atas:
1. a.Direktur dan Wakil Direktur;
2. b.Dewan Penyantun;
3. c.Senat;
4. d.Satuan Penjaminan Mutu; www.peraturan.go.id 2019, No.801
5. e.Satuan Pengawas Internal;
6. f.Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
7. g.Subbagian Umum dan Keuangan;
8. h.Program Studi;
9. i.Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
10. j.Unit Penunjang; dan
11. k.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Direktur merupakan tenaga Dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas tambahan memimpin Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
2. b.Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan
3. c.Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 8

(1)Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan tenaga Dosen yang diberi www.peraturan.go.id 2019, No.801 tugas tambahan membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program studi, laboratorium dan bengkel, serta mengoordinasikan kegiatan administrasi akademik.
(2)Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penjaminan mutu dan teknologi informasi serta mengoordinasikan kegiatan administrasi umum dan keuangan.
(3)Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, hubungan masyarakat, kerja sama, bahasa dan perpustakaan.

Pasal 9

(1)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik.
(2)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
(3)Ketentuan mengenai Dewan Penyantun diatur lebih lanjut dalam Statuta.

Pasal 10

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan akademik Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. www.peraturan.go.id 2019, No.801
(2)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
(3)Ketentuan mengenai Senat diatur lebih lanjut dalam Statuta.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2021