DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 2

(1)Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
(2)Dalam pelaksanaan tugas di bidang ketenagalistrikan, Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE dapat berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
(3)Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE mempunyai tugas melaksanakan survei dan pengujian di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program dan anggaran;
b.pelaksanaan survei dan pemetaan potensi energi bayu, surya, hidro, bioenergi, energi baru terbarukan lainnya, dan konservasi energi;
c.pelaksanaan pengujian teknis di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
d.pelayanan jasa survei dan pemetaan potensi energi bayu, surya, hidro, bioenergi, energi baru terbarukan lainnya, dan konservasi energi, serta pelayanan jasa pengujian teknis di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
e.pengelolaan sarana dan prasarana survei, pemetaan, dan pengujian teknis di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
f.pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi; dan
g.pelaksanaaan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE terdiri atas:
1. a.Bagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, keuangan, urusan hukum, kerja sama, pengelolaan informasi, ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik negara, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
b.pengelolaan urusan keuangan;
c.pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi;
d.pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
e.pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
f.pelaksanaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
g.pengelolaan barang milik negara; dan
h.pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 8

a.Subbagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Pengadaan; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Subbagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan pengadaan barang/jasa.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Di lingkungan Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
(2)Penetapan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

(1)Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
(2)Dalam pelaksanaan tugas di bidang ketenagalistrikan, Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE dapat berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
(3)Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE mempunyai tugas melaksanakan survei dan pengujian di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program dan anggaran;
b.pelaksanaan survei dan pemetaan potensi energi bayu, surya, hidro, bioenergi, energi baru terbarukan lainnya, dan konservasi energi;
c.pelaksanaan pengujian teknis di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
d.pelayanan jasa survei dan pemetaan potensi energi bayu, surya, hidro, bioenergi, energi baru terbarukan lainnya, dan konservasi energi, serta pelayanan jasa pengujian teknis di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
e.pengelolaan sarana dan prasarana survei, pemetaan, dan pengujian teknis di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
f.pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi; dan
g.pelaksanaaan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE terdiri atas:
1. a.Bagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
b.pengelolaan urusan keuangan;
c.pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi;
d.pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
e.pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
f.pelaksanaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
g.pengelolaan barang milik negara; dan
h.pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 8

a.Subbagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Pengadaan; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Subbagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan pengadaan barang/jasa.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Di lingkungan Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
(2)Penetapan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.