DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, serta Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal berupa: 1) jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan; 2) denda ketidakpatuhan TKDN berupa denda atas ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban pengutamaan produk dan potensi dalam negeri dalam melakukan usaha ketenagalistrikan; dan 3) denda subsektor ketenagalistrikan. PNBP wajib dibayarkan dan/atau disetorkan seluruhnya oleh Wajib Bayar ke Kas Negara secara elektronik.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, serta Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637); www.peraturan.go.id 2023, No.413
6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6813);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 671);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 709);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, SERTA PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang diterbitkan oleh Menteri.
4.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUPTLS adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang diterbitkan oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2023, No.413
5.Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran komponen dalam negeri yang merupakan gabungan barang dan/atau jasa pada suatu rangkaian barang dan jasa pada setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
6.Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah bukti pengakuan formal terhadap kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan pelaku usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
7.Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik dioperasikan.
8.Sertifikat Produk adalah sertifikat kesesuaian berupa keterangan tertulis yang diberikan untuk menyatakan suatu peralatan atau pemanfaat tenaga listrik telah memenuhi persyaratan acuan.
9.Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
10.Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Surat Tagihan PNBP yang selanjutnya disebut Surat Tagihan adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
13.Piutang PNBP adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
15.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan.
16.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan.
17.Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada Direktorat Jenderal www.peraturan.go.id 2023, No.413 yang selanjutnya disebut Pejabat Kuasa Pengelola PNBP adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pimpinan instansi pengelola PNBP dalam pengelolaan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pasal 2

Jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal berupa:

a.jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan;
b.denda ketidakpatuhan TKDN berupa denda atas ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban pengutamaan produk dan potensi dalam negeri dalam melakukan usaha ketenagalistrikan; dan
c.denda subsektor ketenagalistrikan.

BAB II

TATA CARA PENGENAAN PNBP

Pasal 3

Jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.administrasi SBU yang diberikan oleh Menteri;
b.administrasi nomor registrasi SBU;
c.akreditasi usaha jasa penunjang tenaga listrik;
d.administrasi Perizinan Berusaha kantor perwakilan Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik asing;
e.administrasi nomor registrasi Sertifikat Produk peralatan dan pemanfaat wajib standar nasional Indonesia bidang ketenagalistrikan;
f.penerbitan nomor registrasi SLO instalasi tenaga listrik;
g.penerbitan nomor registrasi sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, nomor registrasi sertifikat kompetensi asesor kompetensi ketenagalistrikan, dan nomor registrasi sertifikat kompetensi asesor Badan Usaha; dan
h.penerbitan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dan asesor ketenagalistrikan yang diberikan Menteri.

Pasal 4

(1)Jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikenakan kepada Badan Usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik.
(2)Jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikenakan www.peraturan.go.id 2023, No.413 kepada Badan Usaha yang mengajukan permohonan administrasi nomor registrasi SBU.
(3)Jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dikenakan kepada Badan Usaha yang mengajukan permohonan akreditasi usaha jasa penunjang tenaga listrik.
(4)Jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dikenakan kepada kantor perwakilan Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang mengajukan permohonan administrasi Perizinan Berusaha kantor perwakilan Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik asing.
(5)Jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dikenakan kepada Badan Usaha yang mengajukan permohonan administrasi nomor registrasi Sertifikat Produk peralatan dan pemanfaat wajib standar nasional Indonesia bidang ketenagalistrikan.
(6)Jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dikenakan kepada Badan Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan nomor registrasi SLO instalasi tenaga listrik.
(7)Jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dikenakan kepada Badan Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan nomor registrasi sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, nomor registrasi sertifikat kompetensi asesor kompetensi ketenagalistrikan, dan nomor registrasi sertifikat kompetensi asesor Badan Usaha.
(8)Jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dikenakan kepada perorangan, Badan Usaha, pemilik instalasi tenaga listrik, atau instansi pemerintah yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dan asesor ketenagalistrikan.

Pasal 5

(1)Jenis PNBP berupa denda ketidakpatuhan TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikenakan kepada Badan Usaha yang tidak memenuhi kewajiban ketentuan besaran nilai TKDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemegang IUPTLU terintegrasi.
(3)Dalam hal pemegang IUPTLU terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kerja sama penyediaan tenaga listrik dengan pemegang IUPTLU, maka denda dikenakan kepada pemegang IUPTLU yang menjual tenaga listrik kepada pemegang IUPTLU terintegrasi. www.peraturan.go.id 2023, No.413

Pasal 6

(1)Pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan evaluasi hasil verifikasi TKDN.
(2)Verifikasi TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian pemenuhan besaran nilai TKDN yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Evaluasi hasil verifikasi TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim peningkatan penggunaan produksi dalam negeri bidang ketenagalistrikan yang dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(4)Tim peningkatan penggunaan produksi dalam negeri bidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan monitoring dan evaluasi TKDN termasuk melakukan evaluasi hasil verifikasi TKDN dan penghitungan denda ketidakpatuhan TKDN.
(5)Keanggotaan tim peningkatan penggunaan produksi dalam negeri bidang ketenagalistrikan terdiri dari perwakilan Direktorat Jenderal yang menangani TKDN ketenagalistrikan serta instansi terkait lainnya jika diperlukan.

Pasal 7

(1)PNBP berupa denda subsektor ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dikenakan kepada:
1. a.setiap orang yang melakukan:
  1. 1.usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang tidak memiliki IUPTLU;
  2. 2.usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang tidak memiliki IUPTLS;
  3. 3.usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan kegiatan usahanya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
  4. 4.kegiatan usaha ketenagalistrikan yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik atau mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat;
  5. 5.pengoperasian instalasi tenaga listrik tanpa SLO;
  6. 6.pendirian bangunan atau membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali tanaman yang: a) telah diberi ganti rugi dan/atau kompensasi; www.peraturan.go.id 2023, No.413 b) berpotensi masuk ke ruang bebas atau jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik; atau c) berpotensi membahayakan keselamatan dan/atau mengganggu keandalan penyediaan tenaga listrik.
2. b.Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang tidak memiliki Perizinan Berusaha bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik;
3. c.kantor perwakilan asing yang:
  1. 1.melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang tidak memiliki Perizinan Berusaha bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik;
  2. 2.tidak memenuhi kewajiban sebagai berikut: a) membentuk kerja sama operasi dengan Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki Perizinan Berusaha dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia; b) mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing; dan/atau c) menempatkan warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab Badan Usaha kantor perwakilan.
4. d.Badan Usaha jasa konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik, jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik, jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, jasa pengoperasian instalasi tenaga listrik, jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik, jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, dan jasa sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melaksanakan usahanya tidak memiliki SBU atau tidak memelihara masa berlaku SBU sesuai dengan ruang lingkup Perizinan Berusaha;
5. e.Lembaga Sertifikasi Produk yang tidak mendapatkan nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Menteri pada Sertifikat Produk yang diterbitkan untuk produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang wajib dibubuhi tanda standar nasional Indonesia dan/atau tanda keselamatan;
6. f.Badan Usaha penyediaan tenaga listrik yang mempekerjakan tenaga teknik yang tidak memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi di bidang ketenagalistrikan yang masih berlaku; dan
7. g.Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mempekerjakan tenaga teknik yang tidak memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan klasifikasi dan www.peraturan.go.id 2023, No.413 kualifikasi di bidang ketenagalistrikan yang masih berlaku.
(2)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf a angka 6, dikenakan setelah berakhirnya jangka waktu sanksi pembekuan kegiatan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 huruf b) dan huruf c) dikenakan bagi setiap orang yang telah diberi ganti rugi dan/atau kompensasi.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN PNBP

Pasal 8

(1)PNBP untuk jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung berdasarkan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
(2)PNBP untuk jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan oleh pengguna jasa layanan subbidang ketenagalistrikan sebelum menerima manfaat layanan.

Pasal 9

(1)Tim peningkatan penggunaan produksi dalam negeri bidang ketenagalistrikan melakukan penghitungan denda ketidakpatuhan TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan bidang perindustrian.
(2)Hasil penghitungan denda ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim peningkatan penggunaan produksi dalam negeri bidang ketenagalistrikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1)Direktur Jenderal menyampaikan surat pengenaan sanksi denda administratif kepada Badan Usaha yang tidak memenuhi kewajiban ketentuan besaran nilai TKDN dengan tembusan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian hasil penghitungan denda ketidakpatuhan TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(2)Surat pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.besaran sanksi denda yang dikenakan;
2. b.batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran; dan
3. c.mekanisme pembayaran dan/atau penyetoran. www.peraturan.go.id 2023, No.413
(3)Batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan surat pengenaan sanksi denda administratif.

Pasal 11

(1)PNBP untuk denda subsektor ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk:
1. a.huruf a angka 1 sampai dengan angka 6;
2. b.huruf b; dan
3. c.huruf c, dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
(2)Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan Direktorat Jenderal dan instansi terkait lainnya jika diperlukan.
(3)Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selain untuk angka 6 dilaksanakan berdasarkan kriteria:
1. a.jenis dan kapasitas instalasi tenaga listrik; dan/atau
2. b.dampak yang ditimbulkan.
(4)Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral, dan penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
(5)Dalam melakukan penghitungan PNBP untuk denda subsektor ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 6, tim dapat melibatkan lembaga penilai untuk menentukan nilai pasar tanaman.
(6)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penghitungan denda subsektor ketenagalistrikan kepada Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…