DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri yaitu tentang pemberian kesempatan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu kepada pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral, penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dan pengawasan oleh Menteri

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tetap menjaga manfaat ekonomi secara optimal dan penerimaan negara dari kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi mineral logam pada saat terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mendorong percepatan perbaikan fasilitas pemurnian yang terkendala keadaan kahar, perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
5.Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENYELESAIAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN MINERAL LOGAM DI DALAM NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282) diubah sebagai berikut:
1.Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Selain ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ruang lingkup Peraturan Menteri ini juga mengatur mengenai pemberian kesempatan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu kepada pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam komoditas tembaga yang telah selesai membangun fasilitas Pemurnian Mineral logam namun tidak dapat beroperasi dan memerlukan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar.

2.Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, dan Pasal 6C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Dalam hal terjadi keadaan kahar, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam komoditas tembaga yang telah selesai membangun fasilitas Pemurnian Mineral logam namun tidak dapat beroperasi dan memerlukan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar dapat melakukan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu.
(2)Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diperhitungkan pembayaran klaim asuransi atas fasilitas Pemurnian Mineral logam.
(3)Dalam masa perbaikan akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam dapat melakukan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri dengan mempertimbangkan:
1. a.tercukupinya kebutuhan bahan baku di dalam negeri;
2. b.menghindari terhentinya kegiatan usaha pertambangan;
3. c.menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja;
4. d.optimalisasi penerimaan negara dan penerimaan daerah; dan
5. e.perbaikan fasilitas Pemurnian Mineral logam dapat dilaksanakan dalam waktu tertentu.
(4)Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia, tidak disengaja, dan tidak dapat dihindarkan.
(5)Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
1. a.memenuhi batasan minimum Pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
2. b.membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6B

(1)Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A dilakukan setelah mendapatkan persetujuan ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(2)Sebelum mendapatkan persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam komoditas tembaga yang telah selesai membangun fasilitas Pemurnian Mineral logam namun tidak dapat beroperasi dan memerlukan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar wajib mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 1 (satu) kali selama masa penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi dari Menteri.
(4)Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melakukan evaluasi atas penyelesaian perbaikan kerusakan fasilitas Pemurnian Mineral logam akibat keadaan kahar.
(5)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri dapat memberikan perpanjangan rekomendasi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 6C

(1)Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam komoditas tembaga yang telah selesai membangun fasilitas Pemurnian Mineral logam namun tidak dapat beroperasi dan memerlukan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar harus mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri paling sedikit disertai:
1. a.laporan verifikasi penyelesaian pembangunan fisik fasilitas Pemurnian Mineral logam di dalam negeri oleh Verifikator Independen yang menyatakan fasilitas Pemurnian Mineral logam telah beroperasi dilengkapi dengan surat pernyataan dari Verifikator Independen bahwa fasilitas Pemurnian Mineral logam telah beroperasi;
2. b.surat pernyataan dari pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam yang menyatakan telah terjadi keadaan kahar dan mengakibatkan fasilitas Pemurnian Mineral logam yang telah selesai dibangun tidak dapat beroperasi;
3. c.dokumen dari instansi/pihak lain yang berkepentingan yang dapat mendukung surat pernyataan terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada huruf b;
4. d.rencana penyelesaian perbaikan fasilitas Pemurnian Mineral logam akibat keadaan kahar;
5. e.RKAB yang telah disetujui; dan
6. f.laporan mutakhir estimasi cadangan.
(2)Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(4)Dalam hal permohonan rekomendasi ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6A ditentukan berdasarkan pertimbangan:

a.estimasi cadangan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas Pemurnian Mineral logam;
b.jumlah Penjualan ke luar negeri dalam persetujuan RKAB; dan
c.kapasitas input fasilitas Pemurnian Mineral logam.
1. 4.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi, dan persetujuan pemberian rekomendasi ekspor akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6C tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam komoditas tembaga yang telah selesai membangun fasilitas Pemurnian Mineral logam namun tidak dapat beroperasi dan memerlukan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar yang telah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B wajib menyampaikan laporan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar kepada Menteri setiap 1 (satu) bulan sejak rekomendasi diberikan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2)Laporan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya bulan takwim.

6.Di antara Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1)Menteri melakukan pengawasan terhadap:
1. a.pelaksanaan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri; dan
2. b.penyelesaian perbaikan fasilitas Pemurnian Mineral logam di dalam negeri akibat keadaan kahar, yang dilakukan oleh pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam komoditas tembaga yang telah selesai membangun fasilitas Pemurnian Mineral logam namun tidak dapat beroperasi dan memerlukan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar yang telah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6C.
(2)Pengawasan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan asal produk pertambangan yang akan diekspor; dan
2. b.jenis, jumlah, dan kualitas produk berdasarkan hasil pengujian oleh surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah.
(3)Pengawasan penanganan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A; dan/atau
2. b.pemeriksaan lapangan.
(4)Pengawasan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(5)Pengawasan penyelesaian perbaikan fasilitas Pemurnian Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2025 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Œ BAHLIL LAHADALIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENYELESAIAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN MINERAL LOGAM DI DALAM NEGERI PEDOMAN PELAKSANAAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPOR AKIBAT KEADAAN KAHAR A. PENDAHULUAN

1.Pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi, persetujuan pemberian rekomendasi ekspor akibat keadaan kahar merupakan pedoman bagi Pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam komoditas tembaga yang telah selesai membangun fasilitas Pemurnian Mineral logam namun tidak dapat beroperasi dan memerlukan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar yang akan mengajukan permohonan rekomendasi ekspor.
2.Permohonan rekomendasi ekspor diajukan kepada Menteri oleh Pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam komoditas tembaga yang telah selesai membangun fasilitas Pemurnian Mineral logam sendiri atau telah selesai bekerja sama membangun fasilitas pemurnian Mineral logam namun tidak dapat beroperasi dan memerlukan penyelesaian perbaikan akibat keadaan kahar yang dibuktikan melalui:

a.laporan verifikasi penyelesaian pembangunan fisik fasilitas Pemurnian Mineral logam di dalam negeri oleh Verifikator Independen yang menyatakan fasilitas Pemurnian Mineral logam telah beroperasi yang dilengkapi dengan surat pernyataan dari Verifikator Independen bahwa fasilitas Pemurnian Mineral logam telah beroperasi;
b.salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar dari pemegang izin kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum yang membuktikan kepemilikan saham pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi pada pemegang izin kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian. B. PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI EKSPOR Permohonan rekomendasi ekspor akibat keadaan kahar harus melampirkan persyaratan berupa:
1. 1.Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. 2.Salinan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam yang masih berlaku;
3. 3.Daftar susunan Direksi dan Komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP;
4. 4.Daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (beneficial ownership);
5. 5.RKAB yang telah disetujui;
6. 6.Report of Analysis (RoA) atau Certificate of Analysis (CoA) produk Pengolahan Mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang diterbitkan 3 (tiga) bulan terakhir dari surveyor independen;
7. 7.Dalam hal pembangunan fasilitas Pemurnian dilakukan melalui kerja sama, dibuktikan melalui salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar dari pemegang izin kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum yang membuktikan kepemilikan saham pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi pada pemegang izin kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian;
8. 8.Laporan verifikasi penyelesaian pembangunan fisik fasilitas Pemurnian Mineral logam di dalam negeri oleh Verifikator Independen yang menyatakan fasilitas Pemurnian Mineral logam telah beroperasi yang dilengkapi dengan surat pernyataan dari verifikator independen bahwa fasilitas Pemurnian Mineral logam telah beroperasi;
9. 9.Surat pernyataan dari pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam yang menyatakan telah terjadi keadaan kahar dan mengakibatkan fasilitas Pemurnian Mineral logam yang telah selesai dibangun tidak dapat beroperasi;
10. 10.Dokumen dari instansi/pihak lain yang berkepentingan yang mendukung surat pernyataan terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 9;
11. 11.Rencana penyelesaian perbaikan fasilitas Pemurnian Mineral logam akibat keadaan kahar;
12. 12.Laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. 13.Surat pernyataan keabsahan dokumen persyaratan rekomendasi ekspor. C. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN REKOMENDASI EKSPOR (KOP SURAT PERUSAHAAN) Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Dengan ini menyatakan:
14. 1.Semua dokumen yang diserahkan oleh [Perusahaan/Pemegang Izin*] yang berkaitan dengan persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan ekspor Mineral logam hasil Pengolahan akibat keadaan kahar, termasuk teknologi, spesifikasi, gambar, sampel, dan data lainnya yang terkait, adalah benar dan mengacu kepada prinsip-prinsip rekayasa dan/atau praktik industri serta tidak bertentangan dengan hukum.
15. 2.Bilamana dikemudian hari ditemukan bahwa setiap atau suatu pernyataan yang diberikan berkaitan dengan persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan ekspor Mineral logam hasil akibat keadaan kahar terbukti tidak benar atau menyimpang dari prinsip rekayasa dan/atau praktik industri, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pemohon, (…) Nama lengkap, materai, tanda tangan, Jabatan, Cap Perusahaan Keterangan: *) diisi sesuai nama perusahaan/pemegang izin Perseorangan Perseorangan Perseorangan PT JKLPerseorangan PerseoranganPerseorangan Perseorangan PT ABCPT DEFPT GHIPerseorangan PerseoranganPerseorangan PT 111PT 222PT 333Perseorangan PerseoranganPerseorangan Perseorangan PT ZZZ (Pemegang Saham) PT YYY (Pemegang Saham) PT XXX (Pemegang Saham) PT … (Perusahaan Pemohon) D. FORMAT BAGAN BENEFICIAL OWNERSHIP E. FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI EKSPOR (KOP SURAT PERUSAHAAN) Nomor : Tanggal... Lampiran : Hal : Permohonan Rekomendasi Ekspor Akibat Keadaan Kahar Yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Tempat Kami yang bertanda tangan di bawah ini untuk dan atas nama ... (Perusahaan/Pemegang Izin*), dengan ini kami menyampaikan permohonan rekomendasi ekspor akibat keadaan kahar, dengan rincian sebagai berikut: No Jenis Komoditas Mineral Logam **) Asal Komoditas Prov./ Kab./Kota Nomor pos tarif/ HS Perkiraan Kualitas Batasan Minimum Pengolahan (%) Perkiraan Jumlah Ekspor (Wet Ton) Perkiraan Harga US$/Wet Ton Pelabuhan Muat yang terdaftar di Ditjen Perla Negara Tujuan Ekspor Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan permohonan dimaksud, yaitu:
16. 1.Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
17. 2.Salinan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam yang masih berlaku;
18. 3.Daftar susunan Direksi dan Komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP;
19. 4.Daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (beneficial ownership);
20. 5.RKAB yang telah disetujui;
21. 6.Report of Analysis (RoA) atau Certificate of Analysis (CoA) produk Pengolahan Mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang diterbitkan 3 (tiga) bulan terakhir dari surveyor independen;
22. 7.Dalam hal pembangunan fasilitas Pemurnian dilakukan melalui kerja sama, dibuktikan melalui salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar dari pemegang izin kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum yang membuktikan kepemilikan saham pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi pada pemegang izin kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian;
23. 8.Laporan verifikasi penyelesaian pembangunan fisik fasilitas Pemurnian Mineral logam di dalam negeri oleh Verifikator Independen yang menyatakan fasilitas Pemurnian Mineral logam telah beroperasi yang dilengkapi dengan surat pernyataan dari verifikator independen bahwa fasilitas Pemurnian Mineral logam telah beroperasi;
24. 9.Surat pernyataan dari pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam yang menyatakan telah terjadi keadaan kahar dan mengakibatkan fasilitas Pemurnian Mineral logam yang telah selesai dibangun tidak dapat beroperasi;
25. 10.Dokumen dari instansi/pihak lain yang berkepentingan yang mendukung surat pernyataan terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 9;
26. 11.Rencana penyelesaian perbaikan fasilitas Pemurnian Mineral logam akibat keadaan kahar;
27. 12.Laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
28. 13.Surat pernyataan keabsahan dokumen persyaratan rekomendasi ekspor. Jika keterangan dan dokumen yang kami sampaikan terbukti tidak benar, kami menyatakan bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Menteri kami ucapkan terima kasih. Pemohon, (…) Nama lengkap, materai, tanda tangan, Jabatan, Cap perusahaan Tembusan :
29. 1.Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
30. 2.Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
31. 3.Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
32. 4.Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan F. PENENTUAN JUMLAH TERTENTU DALAM REKOMENDASI EKSPOR MINERAL LOGAM HASIL PENGOLAHAN AKIBAT KEADAAN KAHAR No. Kriteria Pemegang IUPK Tahap Operasi Produksi Jumlah Ekspor
33. 1.Produk Hasil Pengolahan Mineral Logam telah selesai membangun fasilitas Pemurnian sendiri atau telah selesai bekerja sama membangun fasilitas Pemurnian.
a.tidak melebihi sisa cadangan dari IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi sendiri, yang dihitung dari kebutuhan fasilitas Pemurnian yang telah selesai dibangun untuk beroperasi tidak kurang dari 5 (lima) tahun;
b.tidak melebihi kapasitas input fasilitas Pemurnian yang telah selesai dibangun; dan
c.tidak melebihi jumlah Penjualan ke luar negeri dalam persetujuan RKAB. G. CONTOH PERHITUNGAN JUMLAH TERTENTU REKOMENDASI EKSPOR AKIBAT KEADAAN KAHAR PT XYZ merupakan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah selesai membangun fasilitas Pemurnian dengan kapasitas input sebesar 1 juta ton konsentrat/tahun. Sisa cadangan yang dimiliki adalah sebesar 10 juta ton Konsentrat (setelah dikonversi), dan jumlah rencana Penjualan ke luar negeri yang disetujui dalam Persetujuan RKAB adalah sebesar 1 juta ton pada tahun berjalan. Perhitungan jumlah ekspor dalam rangka Rekomendasi Ekspor untuk PT XYZ sebagai berikut: ➢ Jumlah maksimum ekspor berdasarkan kapasitas input: = 1 juta ton ➢ Jumlah maksimum ekspor pada tahun berjalan berdasarkan Persetujuan RKAB: = 1 juta ton ➢ Jumlah maksimum ekspor berdasarkan cadangan: = 10 juta – (1 juta x 5 tahun) = 5 juta ton ➢ Jumlah rekomendasi ekspor yang diberikan sebesar: = 1 juta ton/tahun MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd. BAHLIL LAHADALIA

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2A

Pasal 6A

Pasal 6B

Pasal 6C

Pasal 7

Pasal 8A

Pasal 9A

Pasal 10A

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2A

Pasal 6A

Pasal 6B

Pasal 6C

Pasal 7

Pasal 8A

Pasal 9A

Pasal 10A

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024