DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2017, No.100 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja www.peraturan.go.id 2017, No.100 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
2.Mineral Logam adalah Mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.
3.Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan.
4.Steam (Thermal) Coal adalah batubara yang digunakan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik dan mesin uap pada industri.
5.Coking (Metallurgical) Coal adalah batubara yang digunakan pada industri peleburan logam atau metalurgi.
6.Harga Patokan Mineral Logam yang selanjutnya disebut HPM Logam adalah harga mineral logam yang ditentukan pada suatu titik serah penjualan (at sale point) secara Free on Board untuk masing-masing komoditas tambang Mineral Logam.
7.Harga Mineral Logam Acuan yang selanjutnya disingkat HMA adalah harga yang diperoleh dari rata-rata publikasi harga Mineral Logam pada bulan sebelumnya www.peraturan.go.id 2017, No.100 atau harga pada tanggal yang sama dengan transaksi sesuai dengan kutipan harga dari publikasi harga Mineral Logam.
8.Harga Patokan Batubara yang selanjutnya disingkat HPB adalah harga Batubara yang ditentukan pada suatu titik serah penjualan (at sale point) secara Free on Board.
9.Harga Batubara Acuan yang selanjutnya disingkat HBA adalah harga yang diperoleh dari rata-rata indeks harga Batubara pada bulan sebelumnya.
10.Rencana Kerja dan Anggaran Biaya adalah suatu dokumen mengenai rencana kerja dan anggaran biaya untuk 1 (satu) tahun ke depan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
12.Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
13.Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral.
14.Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.
15.Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang Izin www.peraturan.go.id 2017, No.100 Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, KK, atau PKP2B.
16.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
17.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

Pasal 2

(1)Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUPK Operasi Produksi Batubara dalam menjual Mineral Logam atau Batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada HPM Logam atau HPB.
(2)Kewajiban untuk berpedoman pada HPM Logam atau HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUPK Operasi Produksi Batubara dalam menjual Mineral Logam atau Batubara yang diproduksi kepada Afiliasinya.
(3)HPM Logam atau HPB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.

Pasal 3

HPM Logam dan HPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, atau IUPK Operasi Produksi Batubara. www.peraturan.go.id 2017, No.100

Pasal 4

(1)Penetapan HPM Logam atau HPB dihitung dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika.
(2)Penyetaraan mata uang Rupiah dan Dolar Amerika menggunakan nilai tengah kurs Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal dan periode yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, atau IUPK Operasi Produksi Batubara dengan pembeli Mineral Logam atau Batubara.

BAB II

HPM LOGAM

Pasal 5

(1)HPM Logam ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk masing-masing jenis komoditas Mineral Logam.
(2)HPM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa HPM Logam untuk komoditas:
1. a.nikel, dapat berupa:
  1. 1.bijih nikel;
  2. 2.feronikel;
  3. 3.mixed hidroxyde presipitate;
  4. 4.mixed sulfide presipitate;
  5. 5.nickel metal shot;
  6. 6.nickel pig iron;
  7. 7.ingot nikel; dan/atau
  8. 8.nickel-matte.
2. b.kobalt, dapat berupa:
  1. 1.bijih kobalt;
  2. 2.konsentrat kobalt;
  3. 3.ingot kobalt; dan/atau
  4. 4.kobalt sulfida. www.peraturan.go.id 2017, No.100
3. c.timbal, dapat berupa:
  1. 1.bijih timbal;
  2. 2.konsentrat timbal;
  3. 3.ingot timbal; dan/atau
  4. 4.bullion timbal.
4. d.seng, dapat berupa:
  1. 1.bijih seng;
  2. 2.ingot seng;
  3. 3.konsentrat seng; dan/atau
  4. 4.seng oksida (zinc oxide).
5. e.bauksit, dapat berupa:
  1. 1.bijih bauksit;
  2. 2.ingot aluminium;
  3. 3.chemical grade alumina; dan/atau
  4. 4.smelter grade alumina.
6. f.besi, dapat berupa:
  1. 1.bijih besi;
  2. 2.konsentrat besi;
  3. 3.pasir besi;
  4. 4.pellet pasir besi;
  5. 5.sponge iron; dan/atau
  6. 6.pig iron.
7. g.emas berupa logam emas;
8. h.perak berupa logam perak;
9. i.timah berupa ingot timah;
10. j.tembaga, dapat berupa:
  1. 1.bijih tembaga;
  2. 2.konsentrat tembaga; dan/atau
  3. 3.logam tembaga.
11. k.mangan, dapat berupa:
  1. 1.bijih mangan; dan/atau
  2. 2.konsentrat mangan.
12. l.krom, dapat berupa;
  1. 1.bijih krom; dan/atau
  2. 2.logam krom.
13. m.titanium, dapat berupa:
  1. 1.konsentrat ilmenit; dan/atau www.peraturan.go.id 2017, No.100
  2. 2.konsentrat titanium.
14. n.Mineral Logam tertentu lainnya.

Pasal 6

(1)Penetapan HPM Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan berdasarkan formula HPM Logam.
(2)Formula HPM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan berdasarkan variabel:
1. a.nilai/kadar Mineral Logam;
2. b.konstanta;
3. c.HMA;
4. d.corrective factor;
5. e.biaya treatment cost dan refining charges; dan/atau
6. f.payable metal.
(3)Nilai/kadar Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan sesuai dengan certificate of analysis.
(4)Besaran HMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setiap bulan.
(5)Besaran HMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan mengacu pada publikasi harga Mineral Logam yang dikeluarkan, antara lain oleh:
1. a.London Metal Exchange;
2. b.London Bullion Market Association;
3. c.Asian Metal; dan/atau
4. d.Indonesia Commodity & Derivatives Exchange.
(6)Formula HPM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. www.peraturan.go.id 2017, No.100

BAB III

HPB

Pasal 7

(1)HPB ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(2)HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa HPB untuk:
1. a.Steam (Thermal) Coal; dan
2. b.Coking (Metallurgical) Coal.

Pasal 8

(1)Penetapan HPB untuk Steam (Thermal) Coal atau Coking (Metallurgical) Coal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan berdasarkan formula HPB Steam (Thermal) Coal atau Coking (Metallurgical) Coal.
(2)Formula HPB Steam (Thermal) Coal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel:
1. a.nilai kalor Batubara (calorific value);
2. b.HBA Steam (Thermal) Coal;
3. c.kandungan air (moisture content);
4. d.kandungan belerang (sulphur content); dan
5. e.kandungan abu (ash content).
(3)Formula HPB Coking (Metallurgical) Coal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel:
1. a.HBA Coking (Metallurgical) Coal;
2. b.Coke Strength after Reaction;
3. c.kadar zat terbang (volatile matter);
4. d.kandungan air (moisture content);
5. e.kandungan belerang (sulphur content); dan
6. f.kandungan abu (ash content).
(4)Nilai kalor Batubara (calorific value), kadar zat terbang (volatile matter), kandungan air (moisture content), kandungan belerang (sulphur content), dan kandungan abu (ash content) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e serta ayat (3) www.peraturan.go.id 2017, No.100 huruf c sampai dengan huruf f ditentukan sesuai dengan certificate of analysis.
(5)Besaran HBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setiap bulan.
(6)Besaran HBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan mengacu pada indeks harga Batubara yang dikeluarkan, antara lain oleh:
1. a.Indonesian Coal Index/Argus Coalindo;
2. b.New Castle Export Index;
3. c.Globalcoal New Castle Index;
4. d.Platts Index;
5. e.Energy Publishing Coking Coal Index; dan/atau
6. f.IHS Markit Index.
(7)Formula HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

(1)Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara dan IUPK Operasi Produksi Batubara dapat menjual Batubara jenis tertentu dan Batubara untuk keperluan tertentu di bawah HPB berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(2)Batubara jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.fine coal;
2. b.reject coal; dan
3. c.Batubara dengan impurities tertentu.
(3)Batubara untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.Batubara yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan sendiri dalam proses penambangan batubara; www.peraturan.go.id 2017, No.100
2. b.Batubara yang dimanfaatkan oleh Perusahaan dalam rangka peningkatan nilai tambah batubara yang dilakukan di mulut tambang; dan
3. c.Batubara untuk pengembangan daerah tertinggal di sekitar tambang.
(4)Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara dan IUPK Operasi Produksi Batubara dapat menjual Batubara kepada perusahaan pembangkit listrik mulut tambang dengan harga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penyediaan dan penetapan harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 10

Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUPK Operasi Produksi Batubara wajib menyampaikan setiap kontrak penjualan Mineral Logam atau Batubara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

(1)Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUPK Operasi Produksi Batubara wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penjualan Mineral Logam atau Batubara setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan takwim kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2)Laporan penjualan Mineral Logam atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat harga jual, volume penjualan, kualitas Mineral www.peraturan.go.id 2017, No.100 Logam atau Batubara yang dijual, titik serah penjualan, dan negara atau daerah tujuan penjualan.
(3)Laporan Penjualan Mineral atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen/bukti pendukung paling sedikit memuat:
1. a.invoice penjualan Mineral Logam atau Batubara;
2. b.bill of loading atau air way bill dan certificate of weight;
3. c.certificate of analysis;
4. d.time sheet pengapalan;
5. e.invoice dan/atau kontrak biaya insurance dan freight untuk titik serah penjualan cost lnsurance freight; dan
6. f.pemberitahuan ekspor barang dan laporan surveyor untuk ekspor apabila penjualan Mineral Logam atau Batubara dilakukan kepada pembeli di luar negeri.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2017, No.100 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja www.peraturan.go.id 2017, No.100 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
2.Mineral Logam adalah Mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.
3.Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan.
4.Steam (Thermal) Coal adalah batubara yang digunakan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik dan mesin uap pada industri.
5.Coking (Metallurgical) Coal adalah batubara yang digunakan pada industri peleburan logam atau metalurgi.
6.Harga Patokan Mineral Logam yang selanjutnya disebut HPM Logam adalah harga mineral logam yang ditentukan pada suatu titik serah penjualan (at sale point) secara Free on Board untuk masing-masing komoditas tambang Mineral Logam.
7.Harga Mineral Logam Acuan yang selanjutnya disingkat HMA adalah harga yang diperoleh dari rata-rata publikasi harga Mineral Logam pada bulan sebelumnya www.peraturan.go.id 2017, No.100 atau harga pada tanggal yang sama dengan transaksi sesuai dengan kutipan harga dari publikasi harga Mineral Logam.
8.Harga Patokan Batubara yang selanjutnya disingkat HPB adalah harga Batubara yang ditentukan pada suatu titik serah penjualan (at sale point) secara Free on Board.
9.Harga Batubara Acuan yang selanjutnya disingkat HBA adalah harga yang diperoleh dari rata-rata indeks harga Batubara pada bulan sebelumnya.
10.Rencana Kerja dan Anggaran Biaya adalah suatu dokumen mengenai rencana kerja dan anggaran biaya untuk 1 (satu) tahun ke depan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
12.Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
13.Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral.
14.Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.
15.Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang Izin www.peraturan.go.id 2017, No.100 Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, KK, atau PKP2B.
16.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
17.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

Pasal 2

(1)Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUPK Operasi Produksi Batubara dalam menjual Mineral Logam atau Batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada HPM Logam atau HPB.
(2)Kewajiban untuk berpedoman pada HPM Logam atau HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUPK Operasi Produksi Batubara dalam menjual Mineral Logam atau Batubara yang diproduksi kepada Afiliasinya.
(3)HPM Logam atau HPB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Penetapan HPM Logam atau HPB dihitung dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika.
(2)Penyetaraan mata uang Rupiah dan Dolar Amerika menggunakan nilai tengah kurs Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal dan periode yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, atau IUPK Operasi Produksi Batubara dengan pembeli Mineral Logam atau Batubara.

BAB II

HPM LOGAM

Pasal 5

(1)HPM Logam ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk masing-masing jenis komoditas Mineral Logam.
(2)HPM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa HPM Logam untuk komoditas:
1. a.nikel, dapat berupa:
  1. 1.bijih nikel;
  2. 2.feronikel;
  3. 3.mixed hidroxyde presipitate;
  4. 4.mixed sulfide presipitate;
  5. 5.nickel metal shot;
  6. 6.nickel pig iron;
  7. 7.ingot nikel; dan/atau
  8. 8.nickel-matte.
2. b.kobalt, dapat berupa:
  1. 1.bijih kobalt;
  2. 2.konsentrat kobalt;
  3. 3.ingot kobalt; dan/atau
  4. 4.kobalt sulfida. www.peraturan.go.id 2017, No.100
3. c.timbal, dapat berupa:
  1. 1.bijih timbal;
  2. 2.konsentrat timbal;
  3. 3.ingot timbal; dan/atau
  4. 4.bullion timbal.
4. d.seng, dapat berupa:
  1. 1.bijih seng;
  2. 2.ingot seng;
  3. 3.konsentrat seng; dan/atau
  4. 4.seng oksida (zinc oxide).
5. e.bauksit, dapat berupa:
  1. 1.bijih bauksit;
  2. 2.ingot aluminium;
  3. 3.chemical grade alumina; dan/atau
  4. 4.smelter grade alumina.
6. f.besi, dapat berupa:
  1. 1.bijih besi;
  2. 2.konsentrat besi;
  3. 3.pasir besi;
  4. 4.pellet pasir besi;
  5. 5.sponge iron; dan/atau
  6. 6.pig iron.
7. g.emas berupa logam emas;
8. h.perak berupa logam perak;
9. i.timah berupa ingot timah;
10. j.tembaga, dapat berupa:
  1. 1.bijih tembaga;
  2. 2.konsentrat tembaga; dan/atau
  3. 3.logam tembaga.
11. k.mangan, dapat berupa:
  1. 1.bijih mangan; dan/atau
  2. 2.konsentrat mangan.
12. l.krom, dapat berupa;
  1. 1.bijih krom; dan/atau
  2. 2.logam krom.
13. m.titanium, dapat berupa:
  1. 1.konsentrat ilmenit; dan/atau www.peraturan.go.id 2017, No.100
  2. 2.konsentrat titanium.
14. n.Mineral Logam tertentu lainnya.

Pasal 6

(1)Penetapan HPM Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan berdasarkan formula HPM Logam.
(2)Formula HPM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan berdasarkan variabel:
1. a.nilai/kadar Mineral Logam;
2. b.konstanta;
3. c.HMA;
4. d.corrective factor;
5. e.biaya treatment cost dan refining charges; dan/atau
6. f.payable metal.
(3)Nilai/kadar Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan sesuai dengan certificate of analysis.
(4)Besaran HMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setiap bulan.
(5)Besaran HMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan mengacu pada publikasi harga Mineral Logam yang dikeluarkan, antara lain oleh:
1. a.London Metal Exchange;
2. b.London Bullion Market Association;
3. c.Asian Metal; dan/atau
4. d.Indonesia Commodity & Derivatives Exchange.
(6)Formula HPM Logam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. www.peraturan.go.id 2017, No.100

BAB III

HPB

Pasal 7

(1)HPB ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(2)HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa HPB untuk:
1. a.Steam (Thermal) Coal; dan
2. b.Coking (Metallurgical) Coal.

Pasal 8

(1)Penetapan HPB untuk Steam (Thermal) Coal atau Coking (Metallurgical) Coal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan berdasarkan formula HPB Steam (Thermal) Coal atau Coking (Metallurgical) Coal.
(2)Formula HPB Steam (Thermal) Coal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel:
1. a.nilai kalor Batubara (calorific value);
2. b.HBA Steam (Thermal) Coal;
3. c.kandungan air (moisture content);
4. d.kandungan belerang (sulphur content); dan
5. e.kandungan abu (ash content).
(3)Formula HPB Coking (Metallurgical) Coal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel:
1. a.HBA Coking (Metallurgical) Coal;
2. b.Coke Strength after Reaction;
3. c.kadar zat terbang (volatile matter);
4. d.kandungan air (moisture content);
5. e.kandungan belerang (sulphur content); dan
6. f.kandungan abu (ash content).
(4)Nilai kalor Batubara (calorific value), kadar zat terbang (volatile matter), kandungan air (moisture content), kandungan belerang (sulphur content), dan kandungan abu (ash content) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e serta ayat (3) www.peraturan.go.id 2017, No.100 huruf c sampai dengan huruf f ditentukan sesuai dengan certificate of analysis.
(5)Besaran HBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setiap bulan.
(6)Besaran HBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan mengacu pada indeks harga Batubara yang dikeluarkan, antara lain oleh:
1. a.Indonesian Coal Index/Argus Coalindo;
2. b.New Castle Export Index;
3. c.Globalcoal New Castle Index;
4. d.Platts Index;
5. e.Energy Publishing Coking Coal Index; dan/atau
6. f.IHS Markit Index.
(7)Formula HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

(1)Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara dan IUPK Operasi Produksi Batubara dapat menjual Batubara jenis tertentu dan Batubara untuk keperluan tertentu di bawah HPB berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(2)Batubara jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.fine coal;
2. b.reject coal; dan
3. c.Batubara dengan impurities tertentu.
(3)Batubara untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.Batubara yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan sendiri dalam proses penambangan batubara; www.peraturan.go.id 2017, No.100
2. b.Batubara yang dimanfaatkan oleh Perusahaan dalam rangka peningkatan nilai tambah batubara yang dilakukan di mulut tambang; dan
3. c.Batubara untuk pengembangan daerah tertinggal di sekitar tambang.
(4)Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara dan IUPK Operasi Produksi Batubara dapat menjual Batubara kepada perusahaan pembangkit listrik mulut tambang dengan harga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penyediaan dan penetapan harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 10

Pasal 11

(1)Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Batubara, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUPK Operasi Produksi Batubara wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penjualan Mineral Logam atau Batubara setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan takwim kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2)Laporan penjualan Mineral Logam atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat harga jual, volume penjualan, kualitas Mineral www.peraturan.go.id 2017, No.100 Logam atau Batubara yang dijual, titik serah penjualan, dan negara atau daerah tujuan penjualan.
(3)Laporan Penjualan Mineral atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen/bukti pendukung paling sedikit memuat:
1. a.invoice penjualan Mineral Logam atau Batubara;
2. b.bill of loading atau air way bill dan certificate of weight;
3. c.certificate of analysis;
4. d.time sheet pengapalan;
5. e.invoice dan/atau kontrak biaya insurance dan freight untuk titik serah penjualan cost lnsurance freight; dan
6. f.pemberitahuan ekspor barang dan laporan surveyor untuk ekspor apabila penjualan Mineral Logam atau Batubara dilakukan kepada pembeli di luar negeri.