DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang mineral dan batubara.

Pasal 2

(1)Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
(2)Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA mempunyai tugas melaksanakan pengujian di bidang mineral dan batubara.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program dan anggaran;
b.pelaksanaan pengujian teknis di bidang mineral dan batubara;
c.pelayanan jasa pengujian teknis di bidang mineral dan batubara;
d.pengelolaan sarana dan prasarana pengujian teknis di bidang mineral dan batubara;
e.pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi; dan
f.pelaksanaaan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA terdiri atas:
1. a.Bagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, keuangan, urusan hukum, kerja sama, pengelolaan informasi, ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik negara, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
b.pengelolaan urusan keuangan;
c.pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi;
d.pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
e.pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
f.pelaksanaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
g.pengelolaan barang milik negara; dan
h.pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 8

a.Subbagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Pengadaan; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Subbagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan pengadaan barang/jasa.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Di lingkungan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
(2)Penetapan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional.
(3)Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(4)Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

(1)Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
(2)Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA mempunyai tugas melaksanakan pengujian di bidang mineral dan batubara.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program dan anggaran;
b.pelaksanaan pengujian teknis di bidang mineral dan batubara;
c.pelayanan jasa pengujian teknis di bidang mineral dan batubara;
d.pengelolaan sarana dan prasarana pengujian teknis di bidang mineral dan batubara;
e.pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi; dan
f.pelaksanaaan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA terdiri atas:
1. a.Bagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
b.pengelolaan urusan keuangan;
c.pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi;
d.pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
e.pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
f.pelaksanaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
g.pengelolaan barang milik negara; dan
h.pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 8

a.Subbagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Pengadaan; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Subbagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan pengadaan barang/jasa.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Di lingkungan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
(2)Penetapan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional.
(3)Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(4)Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.