DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2026

Nomor: 7
Tahun: 2026
Ditetapkan: 8 Juni 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
4.Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
2.Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
4.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
5.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB II

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 2

(1)Untuk melakukan kegiatan usaha sektor energi dan sumber daya mineral, Pelaku Usaha wajib memiliki PB sektor energi dan sumber daya mineral.
(2)Apabila PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk PB diluar sektor energi dan sumber daya mineral perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.
(3)PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses secara elektronik melalui Sistem OSS.
(4)Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga.

Pasal 3

(1)PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diperoleh setelah Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Terhadap kegiatan survei umum serta wilayah kerja untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, persetujuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang diberikan tanpa dilakukan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemenuhan persyaratan dasar untuk kegiatan pencampuran hasil produk kilang minyak dan gas bumi dengan biofuel berupa persetujuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah tercakup dalam pemenuhan persyaratan dasar pemberian Izin Pengolahan Minyak dan Gas Bumi, Izin Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, dan/atau Izin Niaga Minyak dan Gas Bumi.
(4)Terhadap infrastruktur ketenagalistrikan yang dibangun dalam wilayah usaha ketenagalistrikan yang ditetapkan oleh Pemerintah, persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan tanpa dilakukan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang, dengan ketentuan:
1. a.lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi KEK atau kawasan industri yang poligon koordinat lokasinya telah terdaftar dalam Sistem OSS dan terdapat bukti bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan usaha di KEK atau kawasan industri;
2. b.lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di kawasan yang dikelola oleh otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan yang poligon koordinat lokasinya telah terdaftar dalam Sistem OSS dan terdapat bukti bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan usaha di kawasan tersebut; atau
3. c.lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di luar lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk infrastruktur ketenagalistrikan berupa jaringan distribusi tenaga listrik, gardu distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik.
(5)Terhadap infrastruktur ketenagalistrikan berupa pembangkit, jaringan transmisi, dan/atau gardu induk di wilayah usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), baik yang berasal dari pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara maupun pembiayaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), permohonan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diajukan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang.
(6)Kewajiban pemenuhan persyaratan dasar untuk PB berupa Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dikecualikan dalam tahap:
1. a.survei dan eksplorasi pada subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
2. b.kegiatan eksplorasi pada subsektor mineral dan batubara.
(7)Pemenuhan persyaratan dasar untuk kegiatan usaha di sektor energi dan sumber daya mineral yang berada pada kawasan hutan atau wilayah perairan laut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)PB sektor energi dan sumber daya mineral meliputi subsektor:
1. a.minyak dan gas bumi;
2. b.ketenagalistrikan;
3. c.mineral dan batubara; dan
4. d.energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
(2)PB UMKU sektor energi dan sumber daya mineral meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas subsektor:
1. a.minyak dan gas bumi;
2. b.ketenagalistrikan;
3. c.mineral dan batubara;
4. d.energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
5. e.geologi.

Pasal 5

Menteri menetapkan standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan PBBR berupa:

a.PB sektor energi dan sumber daya mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
b.PB UMKU sektor energi dan sumber daya mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU sektor energi dan sumber daya mineral dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan PB dan/atau PB UMKU subsektor minyak dan gas bumi dikenai sanksi administratif berupa:

a.teguran tertulis;
b.penghentian sementara kegiatan usaha;
c.penghentian usaha atau kegiatan;
d.pengenaan denda administratif; dan/atau
e.pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan PB dan/atau PB UMKU subsektor ketenagalistrikan dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.pembekuan kegiatan sementara;
3. c.denda administratif; dan/atau
4. d.pencabutan PB dan/atau PB UMKU.
(2)Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mengakibatkan timbulnya korban dan/atau kerusakan terhadap:
1. a.keselamatan;
2. b.kesehatan;
3. c.lingkungan;
4. d.pemanfaatan sumber daya; dan/atau
5. e.aspek lainnya, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara atau pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 9

(1)Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan PB dan/atau PB UMKU subsektor mineral dan batubara dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan PB dan/atau PB UMKU; dan/atau
3. c.pencabutan PB dan/atau PB UMKU.
(2)Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang PB atau PB UMKU yang melanggar kewajiban pembayaran pendapatan negara dan/atau pendapatan daerah dikenai denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan PB dan/atau PB UMKU subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi:
1. a.untuk kegiatan usaha panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang panas bumi;
2. b.untuk kegiatan usaha panas bumi untuk pemanfaatan langsung dikenai sanksi administratif berupa:
  1. 1.peringatan tertulis;
  2. 2.penghentian sementara seluruh kegiatan usaha pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung; dan/atau
  3. 3.pencabutan PB UMKU.
(2)Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan PB dan/atau PB UMKU subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi untuk kegiatan usaha bahan bakar nabati dan kegiatan usaha bahan bakar biogas dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara kegiatan usaha bahan bakar nabati dan/atau kegiatan usaha bahan bakar biogas;
3. c.denda administratif; dan/atau
4. d.pencabutan PB.
(3)Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan PB dan/atau PB UMKU subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi untuk kegiatan usaha konservasi energi dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara seluruh kegiatan usaha; dan/atau
3. c.pencabutan PB.

Pasal 11

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan PB UMKU subsektor geologi dikenai sanksi administratif berupa:

a.peringatan tertulis;
b.penghentian sementara seluruh kegiatan pengusahaan air tanah; dan/atau
c.pencabutan PB UMKU.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…