DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Januari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123, www.peraturan.go.id 2017, No.116 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5047);
3.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, www.peraturan.go.id 2017, No.116 lilin, mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
3.Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
4.Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
5.Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
6.Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi berdasarkan prinsip Pembagian Hasil Produksi.
7.Kontrak Bagi Hasil Gross Split adalah suatu Kontrak Bagi Hasil dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.
8.Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. www.peraturan.go.id 2017, No.116
9.Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
10.Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
12.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
13.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi dan pengawasan Menteri.

BAB II

BENTUK DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT

Pasal 2

(1)Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Bagi Hasil Gross Split.
(2)Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan:
1. a.kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
2. b.pengendalian manajemen operasi berada pada SKK Migas; dan
3. c.modal dan risiko seluruhnya ditanggung Kontraktor. www.peraturan.go.id 2017, No.116

Pasal 3

Kontrak Bagi Hasil Gross Split wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:

a.penerimaan negara;
b.Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
c.kewajiban pengeluaran dana;
d.perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
e.jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
f.penyelesaian perselisihan;
g.kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
h.berakhirnya kontrak;
i.kewajiban pasca operasi pertambangan;
j.keselamatan dan kesehatan kerja;
k.pengelolaan lingkungan hidup;
l.pengalihan hak dan kewajiban;
m.pelaporan yang diperlukan;
n.rencana pengembangan lapangan;
o.pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia;
p.pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; dan
q.pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak- hak masyarakat adat.

Pasal 4

Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menggunakan mekanisme bagi hasil awal (base split) yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif.

Pasal 5

(1)Dalam pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran bagi hasil awal (base split) yaitu:
1. a.untuk Minyak Bumi sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) bagian Negara dan 43% (empat puluh tiga www.peraturan.go.id 2017, No.116 persen) bagian Kontraktor.
2. b.untuk Gas Bumi sebesar 52% (lima puluh dua persen) bagian Negara dan 48% (empat puluh delapan persen) bagian Kontraktor.
(2)Bagi hasil awal (base split) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dasar dalam penetapan bagi hasil pada saat persetujuan rencana pengembangan lapangan.

Pasal 6

(1)Pada saat persetujuan pengembangan lapangan, besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal (base split) yang disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif.
(2)Komponen variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.status Wilayah Kerja;
2. b.lokasi lapangan;
3. c.kedalaman reservoir;
4. d.ketersediaan infrastruktur pendukung;
5. e.jenis reservoir;
6. f.kandungan karbon-dioksida (CO2);
7. g.kandungan hidrogen-sulfida (H2S);
8. h.berat jenis (Specific Gravity) Minyak Bumi;
9. i.tingkat komponen dalam negeri pada masa pengembangan lapangan; dan
10. j.tahapan produksi.
(3)Komponen variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
(4)Komponen progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.harga Minyak Bumi; dan
2. b.jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi
(5)Interval komponen progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2017, No.116

Pasal 7

(1)Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan tidak mencapai keekonomian tertentu, Menteri dapat memberikan tambahan persentase bagi hasil paling banyak sebesar 5% (lima persen) kepada Kontraktor.
(2)Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan melebihi keekonomian tertentu, Menteri dapat menetapkan tambahan persentase bagi hasil paling banyak sebesar 5% (lima persen) untuk Negara dari Kontraktor.

Pasal 8

(1)Menteri atas usulan dari Kepala SKK Migas menetapkan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang merupakan satu kesatuan dengan persetujuan rencana pengembangan lapangan pertama.
(2)Kepala SKK Migas menetapkan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk pengembangan lapangan selanjutnya.
(3)Dalam hal terdapat perbedaan komponen variabel dan komponen progresif pada pengembangan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi aktual, dilakukan penyesuaian bagi hasil dengan mengacu kepada kondisi aktual setelah adanya produksi komersial.

Pasal 9

(1)Penyesuaian bagi hasil yang diakibatkan komponen progresif harga Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, dilaksanakan setiap bulan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh SKK Migas.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perhitungan harga minyak mentah Indonesia bulanan. www.peraturan.go.id 2017, No.116

Pasal 10

Penyesuaian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123, www.peraturan.go.id 2017, No.116 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5047);
3.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, www.peraturan.go.id 2017, No.116 lilin, mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
3.Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
4.Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
5.Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
6.Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi berdasarkan prinsip Pembagian Hasil Produksi.
7.Kontrak Bagi Hasil Gross Split adalah suatu Kontrak Bagi Hasil dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.
8.Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. www.peraturan.go.id 2017, No.116
9.Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
10.Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
12.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
13.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi dan pengawasan Menteri.

BAB II

BENTUK DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT

Pasal 2

(1)Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Bagi Hasil Gross Split.
(2)Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan:
1. a.kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
2. b.pengendalian manajemen operasi berada pada SKK Migas; dan
3. c.modal dan risiko seluruhnya ditanggung Kontraktor. www.peraturan.go.id 2017, No.116

Pasal 3

Kontrak Bagi Hasil Gross Split wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:

a.penerimaan negara;
b.Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
c.kewajiban pengeluaran dana;
d.perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
e.jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
f.penyelesaian perselisihan;
g.kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
h.berakhirnya kontrak;
i.kewajiban pasca operasi pertambangan;
j.keselamatan dan kesehatan kerja;
k.pengelolaan lingkungan hidup;
l.pengalihan hak dan kewajiban;
m.pelaporan yang diperlukan;
n.rencana pengembangan lapangan;
o.pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia;
p.pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; dan
q.pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak- hak masyarakat adat.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Dalam pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran bagi hasil awal (base split) yaitu:
1. a.untuk Minyak Bumi sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) bagian Negara dan 43% (empat puluh tiga www.peraturan.go.id 2017, No.116 persen) bagian Kontraktor.
2. b.untuk Gas Bumi sebesar 52% (lima puluh dua persen) bagian Negara dan 48% (empat puluh delapan persen) bagian Kontraktor.
(2)Bagi hasil awal (base split) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dasar dalam penetapan bagi hasil pada saat persetujuan rencana pengembangan lapangan.

Pasal 6

(1)Pada saat persetujuan pengembangan lapangan, besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal (base split) yang disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif.
(2)Komponen variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.status Wilayah Kerja;
2. b.lokasi lapangan;
3. c.kedalaman reservoir;
4. d.ketersediaan infrastruktur pendukung;
5. e.jenis reservoir;
6. f.kandungan karbon-dioksida (CO2);
7. g.kandungan hidrogen-sulfida (H2S);
8. h.berat jenis (Specific Gravity) Minyak Bumi;
9. i.tingkat komponen dalam negeri pada masa pengembangan lapangan; dan
10. j.tahapan produksi.
(3)Komponen variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
(4)Komponen progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.harga Minyak Bumi; dan
2. b.jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi
(5)Interval komponen progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2017, No.116

Pasal 7

(1)Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan tidak mencapai keekonomian tertentu, Menteri dapat memberikan tambahan persentase bagi hasil paling banyak sebesar 5% (lima persen) kepada Kontraktor.
(2)Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan melebihi keekonomian tertentu, Menteri dapat menetapkan tambahan persentase bagi hasil paling banyak sebesar 5% (lima persen) untuk Negara dari Kontraktor.

Pasal 8

(1)Menteri atas usulan dari Kepala SKK Migas menetapkan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang merupakan satu kesatuan dengan persetujuan rencana pengembangan lapangan pertama.
(2)Kepala SKK Migas menetapkan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk pengembangan lapangan selanjutnya.
(3)Dalam hal terdapat perbedaan komponen variabel dan komponen progresif pada pengembangan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi aktual, dilakukan penyesuaian bagi hasil dengan mengacu kepada kondisi aktual setelah adanya produksi komersial.

Pasal 9

(1)Penyesuaian bagi hasil yang diakibatkan komponen progresif harga Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, dilaksanakan setiap bulan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh SKK Migas.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perhitungan harga minyak mentah Indonesia bulanan. www.peraturan.go.id 2017, No.116

Pasal 10

Penyesuaian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Bagi Hasil Gross Split.