DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah; Mengingat 1. 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemeritah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
9.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL DAN RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Umum Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat RUK adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
2.Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang selanjutnya disingkat RUKN adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional.
3.Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayahnya.
4.Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional.
5.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 2

(1)RUK terdiri atas: a, RUKN; dan
1. b.RUKD.
(2)Perencanaan dalam RUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan tidak merupakan rencana rinci proyek infrastruktur penyediaan tenaga listrik.

Pasal 3

RUKN berfungsi sebagai rujukan dan pedoman dalam penyusunan dokumen:

a.RUKD; dan
b.rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 4

(1)RUKN disusun oleh Menteri berdasarkan KEN.
(2)RUKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah provinsi.
(3)RUKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

RUKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:

a.latar belakang, pokok-pokok KEN terkait ketenagalistrikan, dan landasan hukum;
b.kebijakan ketenagalistrikan nasional;
c.kondisi penyediaan tenaga listrik nasional;
d.proyeksi kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik nasional; dan
e.rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik nasional.

Pasal 6

(1)RUKD disusun oleh gubernur berdasarkan RUKN.
(2)Penyusunan RUKD dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan dengan mengikutsertakan pihak terkait yang berada di wilayah administrasinya.
(3)RUKD disusun paling lama 1 (satu) tahun setelah RUKN ditetapkan.
(4)RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 7

RUKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat:

a.latar belakang, pokok-pokok KEN dan RUKN, dan landasan hukum;
b.kebijakan ketenagalistrikan daerah;
c.kondisi penyediaan tenaga listrik daerah;
d.proyeksi kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik daerah; dan
e.rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik daerah.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara dan sistematika penyusunan RUKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan RUKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Periode perencanaan RUKN dan RUKD sesuai dengan periode perencanaan KEN.
(2)Data historis yang digunakan untuk perencanaan RUKN dan RUKD paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, dengan ketentuan:
1. a.menggunakan data tahun terakhir 1 (satu) tahun sebelum tahun perencanaan; atau
2. b.dalam hal terdapat keterbatasan data sebagaimana dimaksud pada huruf a, data tahun terakhir paling lama 2 (dua) tahun sebelum tahun perencanaan.
(3)Data historis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa data:
1. a.realisasi ekonomi makro;
2. b.kependudukan; dan
3. c.penyediaan tenaga listrik.

Pasal 10

(1)RUKN dan RUKD dievaluasi setiap tahun dan dimutakhirkan setiap 5 (lima) tahun.
(2)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUKN dan RUKD dapat dimutakhirkan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun dalam hal terjadi:
1. a.perbedaan signifikan antara realisasi dengan proyeksi paling sedikit berupa:
  1. 1.konsumsi tenaga listrik; dan
  2. 2.bauran energi pembangkitan;
2. b.perubahan signifikan pada asumsi dan/atau target paling sedikit berupa:
  1. 1.pertumbuhan ekonomi; dan
  2. 2.inflasi;
3. c.perubahan kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan sektor ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangannya paling sedikit berupa:
  1. 1.kebijakan pembangkitan; dan
  2. 2.kebijakan penyaluran; dan
4. d.kondisi lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1151), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemeritah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
9.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL DAN RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Umum Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat RUK adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
2.Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang selanjutnya disingkat RUKN adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional.
3.Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayahnya.
4.Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional.
5.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 2

(1)RUK terdiri atas: a, RUKN; dan
1. b.RUKD.
(2)Perencanaan dalam RUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan tidak merupakan rencana rinci proyek infrastruktur penyediaan tenaga listrik.

Pasal 3

RUKN berfungsi sebagai rujukan dan pedoman dalam penyusunan dokumen:

a.RUKD; dan
b.rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 4

(1)RUKN disusun oleh Menteri berdasarkan KEN.
(2)RUKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah provinsi.
(3)RUKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

RUKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:

a.latar belakang, pokok-pokok KEN terkait ketenagalistrikan, dan landasan hukum;
b.kebijakan ketenagalistrikan nasional;
c.kondisi penyediaan tenaga listrik nasional;
d.proyeksi kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik nasional; dan
e.rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik nasional.

Pasal 6

(1)RUKD disusun oleh gubernur berdasarkan RUKN.
(2)Penyusunan RUKD dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan dengan mengikutsertakan pihak terkait yang berada di wilayah administrasinya.
(3)RUKD disusun paling lama 1 (satu) tahun setelah RUKN ditetapkan.
(4)RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 7

RUKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat:

a.latar belakang, pokok-pokok KEN dan RUKN, dan landasan hukum;
b.kebijakan ketenagalistrikan daerah;
c.kondisi penyediaan tenaga listrik daerah;
d.proyeksi kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik daerah; dan
e.rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik daerah.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Periode perencanaan RUKN dan RUKD sesuai dengan periode perencanaan KEN.
(2)Data historis yang digunakan untuk perencanaan RUKN dan RUKD paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, dengan ketentuan:
1. a.menggunakan data tahun terakhir 1 (satu) tahun sebelum tahun perencanaan; atau
2. b.dalam hal terdapat keterbatasan data sebagaimana dimaksud pada huruf a, data tahun terakhir paling lama 2 (dua) tahun sebelum tahun perencanaan.
(3)Data historis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa data:
1. a.realisasi ekonomi makro;
2. b.kependudukan; dan
3. c.penyediaan tenaga listrik.

Pasal 10

(1)RUKN dan RUKD dievaluasi setiap tahun dan dimutakhirkan setiap 5 (lima) tahun.
(2)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUKN dan RUKD dapat dimutakhirkan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun dalam hal terjadi:
1. a.perbedaan signifikan antara realisasi dengan proyeksi paling sedikit berupa:
  1. 1.konsumsi tenaga listrik; dan
  2. 2.bauran energi pembangkitan;
2. b.perubahan signifikan pada asumsi dan/atau target paling sedikit berupa:
  1. 1.pertumbuhan ekonomi; dan
  2. 2.inflasi;
3. c.perubahan kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan sektor ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangannya paling sedikit berupa:
  1. 1.kebijakan pembangkitan; dan
  2. 2.kebijakan penyaluran; dan
4. d.kondisi lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.