DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, antara lain kualitas air tidak baik, daerah yang tidak terjangkau pasokan air bersih, daerah yang terdapat potensi air tanah tetapi membutuhkan teknologi tertentu sehingga sumur bor eksplorasi dapat dimanfaatkan;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang air tanah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah; www.peraturan.go.id 2019, No. 979 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); www.peraturan.go.id 2019, No. 979
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari sejak Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihibahkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 100); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN PENGEBORAN EKSPLORASI AIR TANAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
2.Eksplorasi Air Tanah adalah penelitian dan penyelidikan air tanah secara detail untuk mengetahui sebaran dan karakteristik sumber air tanah melalui pengeboran atau penggalian eksplorasi dan survei geofisika.
3.Sumur Bor Eksplorasi Air Tanah adalah sumur bor yang dibangun dalam rangka penelitian dan penyelidikan air tanah untuk memperoleh data konfigurasi dan parameter akuifer.
4.Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan adalah pusat yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, dan perekayasaan serta pelayanan di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan.
5.Badan Geologi adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi. www.peraturan.go.id 2019, No. 979
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 2

(1)Menteri melakukan kegiatan Eksplorasi Air Tanah dalam rangka mengetahui sebaran dan karakteristik akuifer Air Tanah.
(2)Kegiatan Eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Geologi dan dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengeboran Eksplorasi Air Tanah.

Pasal 3

Pengeboran Eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan pada:

a.lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah;
b.lokasi yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah;
c.daerah sulit air bersih;
d.daerah terdampak bencana; dan/atau
e.daerah sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 4

(1)Pengeboran Eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Badan Geologi melalui Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan.
(2)Kegiatan pengeboran Eksplorasi Air Tanah meliputi tahapan:
1. a.perencanaan pengeboran Eksplorasi Air Tanah; dan
2. b.pelaksanaan pengeboran Eksplorasi Air Tanah.
(3)Pelaksanaan pengeboran Eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan Sumur Bor Eksplorasi Air Tanah.
(4)Sumur Bor Eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan optimalisasi pemanfaatan Sumur Bor Eksplorasi Air Tanah. www.peraturan.go.id 2019, No. 979

Pasal 5

(1)Optimalisasi pemanfaatan Sumur Bor Eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) bertujuan meningkatkan nilai kemanfaatan Sumur Bor Eksplorasi Air Tanah dengan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih.
(2)Optimalisasi pemanfaatan Sumur Bor Eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.pemasangan instalasi fisik beserta alat kelengkapannya;
2. b.pelaporan; dan
3. c.serah terima barang.
(3)Tata cara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan optimalisasi pemanfaatan Sumur Bor Eksplorasi Air Tanah, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan:

a.berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat; dan
b.menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Kepala Badan Geologi secara berkala dan pada setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan optimalisasi pemanfaatan Sumur Bor Eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. www.peraturan.go.id 2019, No. 979

Pasal 8

Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Sumur Bor Eksplorasi Air Tanah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, tetap diakui sebagai kegiatan Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No. 979 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2019 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, antara lain kualitas air tidak baik, daerah yang tidak terjangkau pasokan air bersih, daerah yang terdapat potensi air tanah tetapi membutuhkan teknologi tertentu sehingga sumur bor eksplorasi dapat dimanfaatkan;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang air tanah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); www.peraturan.go.id 2019, No. 979
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari sejak Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihibahkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 100); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN PENGEBORAN EKSPLORASI AIR TANAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
2.Eksplorasi Air Tanah adalah penelitian dan penyelidikan air tanah secara detail untuk mengetahui sebaran dan karakteristik sumber air tanah melalui pengeboran atau penggalian eksplorasi dan survei geofisika.
3.Sumur Bor Eksplorasi Air Tanah adalah sumur bor yang dibangun dalam rangka penelitian dan penyelidikan air tanah untuk memperoleh data konfigurasi dan parameter akuifer.
4.Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan adalah pusat yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, dan perekayasaan serta pelayanan di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan.
5.Badan Geologi adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi. www.peraturan.go.id 2019, No. 979
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 2

(1)Menteri melakukan kegiatan Eksplorasi Air Tanah dalam rangka mengetahui sebaran dan karakteristik akuifer Air Tanah.
(2)Kegiatan Eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Geologi dan dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengeboran Eksplorasi Air Tanah.

Pasal 3

Pengeboran Eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan pada:

a.lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah;
b.lokasi yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah;
c.daerah sulit air bersih;
d.daerah terdampak bencana; dan/atau
e.daerah sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 4

(1)Pengeboran Eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Badan Geologi melalui Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan.
(2)Kegiatan pengeboran Eksplorasi Air Tanah meliputi tahapan:
1. a.perencanaan pengeboran Eksplorasi Air Tanah; dan
2. b.pelaksanaan pengeboran Eksplorasi Air Tanah.
(3)Pelaksanaan pengeboran Eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan Sumur Bor Eksplorasi Air Tanah.
(4)Sumur Bor Eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan optimalisasi pemanfaatan Sumur Bor Eksplorasi Air Tanah. www.peraturan.go.id 2019, No. 979

Pasal 5

(1)Optimalisasi pemanfaatan Sumur Bor Eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) bertujuan meningkatkan nilai kemanfaatan Sumur Bor Eksplorasi Air Tanah dengan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih.
(2)Optimalisasi pemanfaatan Sumur Bor Eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.pemasangan instalasi fisik beserta alat kelengkapannya;
2. b.pelaporan; dan
3. c.serah terima barang.
(3)Tata cara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan optimalisasi pemanfaatan Sumur Bor Eksplorasi Air Tanah, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan:

a.berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat; dan
b.menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Kepala Badan Geologi secara berkala dan pada setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2015