DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2020, No. 334 Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1502); www.peraturan.go.id 2020, No. 334 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG EFISIENSI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Specific Fuel Consumption yang selanjutnya disingkat SFC adalah konsumsi bahan bakar spesifik yang dibutuhkan oleh unit pembangkit tenaga listrik untuk menghasilkan 1 kWh (satu kilowatt-hour) energi listrik bruto.
2.Net Plant Heat Rate yang selanjutnya disingkat NPHR adalah rasio antara energi panas yang dibutuhkan (energy input) suatu unit pembangkit tenaga listrik dan energi listrik neto yang dihasilkan (energy output netto).
3.Susut Jaringan adalah selisih energi (kWh) antara energi yang diterima di sisi penyaluran dengan energi yang terjual ke pelanggan setelah dikurangi dengan energi yang digunakan untuk keperluan sendiri di penyaluran dan pendistribusian energi listrik.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
5.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
6.PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). www.peraturan.go.id 2020, No. 334

Pasal 2

Dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, PT PLN (Persero) melaksanakan dan meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik pada pembangkit tenaga listrik dan jaringan tenaga listrik.

BAB II

EFISIENSI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Pasal 3

(1)Efisiensi penyediaan tenaga listrik pada pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan memperhatikan pola operasi pembebanan, keandalan sistem tenaga listrik, mutu pelayanan tenaga listrik, NPHR, dan teknologi pembangkit.
(2)PT PLN (Persero) melaksanakan efisiensi penyediaan tenaga listrik pada pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan target besaran SFC pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan.
(3)Besaran SFC pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rerata tertimbang volume bahan bakar yang digunakan terhadap produksi listrik untuk setiap jenis pembangkit dengan klasifikasi sebagai berikut:
1. a.Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara, dihitung berdasarkan rasio antara total volume batubara (dalam satuan kilogram) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour);
2. b.Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar gas, dihitung berdasarkan rasio antara total volume gas (dalam satuan million metric british www.peraturan.go.id 2020, No. 334 thermal unit) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour);
3. c.Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) berbahan bakar gas, dihitung berdasarkan rasio antara total volume gas (dalam satuan million metric british thermal unit) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour);
4. d.Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berbahan bakar gas, dihitung berdasarkan rasio antara total volume gas (dalam satuan million metric british thermal unit) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour);
5. e.Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbahan bakar minyak, dihitung berdasarkan rasio antara total volume bahan bakar minyak (dalam satuan liter) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour);
6. f.Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar minyak, dihitung berdasarkan rasio antara total volume bahan bakar minyak (dalam satuan liter) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour); dan
7. g.Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), atau Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berbahan bakar minyak, dihitung berdasarkan rasio antara total volume bahan bakar minyak (dalam satuan liter) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour).
(4)Formula perhitungan SFC pembangkit tenaga listrik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penetapan besaran SFC pembangkit tenaga listrik meliputi:

a.target SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap);
b.target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan; dan www.peraturan.go.id 2020, No. 334
c.realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan.

Pasal 5

(1)Direktur Utama PT PLN (Persero) mengusulkan target SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun terakhir periode 5 (lima) tahunan.
(2)Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan target SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan target SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap) berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun terakhir periode 5 (lima) tahunan.
(4)Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat melakukan perubahan target SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal terdapat perubahan:
1. a.kebijakan energi nasional dan/atau rencana umum energi nasional;
2. b.rencana umum ketenagalistrikan nasional;
3. c.rencana usaha penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero);
4. d.kondisi teknis dan karakteristik pembebanan pada sistem tenaga listrik;
5. e.ketersediaan pasokan bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik; dan/atau
6. f.kebijakan atau kondisi lain terkait ketenagalistrikan.

Pasal 6

(1)PT PLN (Persero) menyusun target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan mempertimbangkan target SFC www.peraturan.go.id 2020, No. 334 pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(2)Target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan klasifikasi besaran kapasitas unit pembangkit yang terdiri atas:
1. a.Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara dengan kapasitas unit pembangkit:
  1. 1.kurang dari 100 MW (seratus megawatt);
  2. 2.100 MW (seratus megawatt) sampai dengan 400 MW (empat ratus megawatt); dan
  3. 3.lebih dari 400 MW (empat ratus megawatt);
2. b.Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar gas dengan kapasitas unit pembangkit:
  1. 1.kurang dari 100 MW (seratus megawatt); dan
  2. 2.lebih dari atau sama dengan 100 MW (seratus megawatt);
3. c.Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) berbahan bakar gas dengan kapasitas unit pembangkit:
  1. 1.kurang dari 300 MW (tiga ratus megawatt); dan
  2. 2.lebih dari atau sama dengan 300 MW (tiga ratus megawatt);
4. d.Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berbahan bakar gas dengan kapasitas unit pembangkit:
  1. 1.kurang dari 10 MW (sepuluh megawatt); dan
  2. 2.lebih dari atau sama dengan 10 MW (sepuluh megawatt;
5. e.Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbahan bakar minyak dengan kapasitas unit pembangkit:
  1. 1.kurang dari 500 kW (lima ratus kilowatt);
  2. 2.500 kW (lima ratus kilowatt) sampai dengan 2 MW (dua megawatt); dan
  3. 3.lebih dari 2 MW (dua megawatt); www.peraturan.go.id 2020, No. 334
6. f.Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar minyak dengan kapasitas unit pembangkit lebih dari atau sama dengan 5 MW (lima megawatt) termasuk kegiatan start up pembangkit; dan
7. g.Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), atau Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berbahan bakar minyak dengan kapasitas unit pembangkit:
  1. 1.kurang dari 10 MW (sepuluh megawatt); dan
  2. 2.lebih dari atau sama dengan 10 MW (sepuluh megawatt).
(3)Direktur Utama PT PLN (Persero) mengusulkan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat tanggal 31 Mei pada tahun sebelumnya.
(4)Usulan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan:
1. a.rencana pola operasi pembebanan;
2. b.metode dan antisipasi keandalan sistem tenaga listrik;
3. c.target dan optimalisasi mutu pelayanan tenaga listrik;
4. d.optimalisasi NPHR; dan
5. e.optimalisasi pemanfaatan teknologi pembangkit.
(5)Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun sebelumnya.
(7)Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat melakukan perubahan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat www.peraturan.go.id 2020, No. 334 tanggal 31 Mei pada tahun berjalan dalam hal terdapat perubahan:
1. a.kebijakan energi nasional dan/atau rencana umum energi nasional;
2. b.rencana umum ketenagalistrikan nasional;
3. c.rencana usaha penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero);
4. d.kondisi teknis dan karakteristik pembebanan pada sistem tenaga listrik;
5. e.ketersediaan pasokan bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik; dan/atau
6. f.kebijakan atau kondisi lain terkait ketenagalistrikan.

Pasal 7

(1)Target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dijabarkan dalam rencana kerja (work plan) dan rencana aksi (action plan) upaya peningkatan efisiensi pembangkit tenaga listrik PT PLN (Persero) yang dilengkapi dengan pemetaan SFC pembangkit tenaga listrik untuk setiap unit induk pembangkit tenaga listrik.
(2)Direktur Utama PT PLN (Persero) menyampaikan rencana kerja (work plan) dan rencana aksi (action plan) upaya peningkatan efisiensi pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak penetapan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
(3)PT PLN (Persero) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja (work plan) dan rencana aksi (action plan) upaya peningkatan efisiensi pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2). www.peraturan.go.id 2020, No. 334

Pasal 8

(1)Direktur Utama PT PLN (Persero) menyampaikan laporan triwulanan mengenai realisasi SFC pembangkit tenaga listrik kepada Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
(2)Laporan triwulanan mengenai realisasi SFC pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.data konsumsi bahan bakar per unit pembangkit termasuk volume bahan bakar minyak untuk start up pembangkit tenaga listrik;
2. b.data produksi tenaga listrik per unit pembangkit;
3. c.realisasi besaran SFC per unit pembangkit;
4. d.pelaksanaan rencana kerja (work plan) dan rencana aksi (action plan) upaya peningkatan efisiensi pembangkit tenaga listrik; dan
5. e.pelaksanaan pola operasi pembebanan, optimalisasi keandalan sistem tenaga listrik, optimalisasi mutu pelayanan tenaga listrik, optimalisasi NPHR, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi pembangkit.

Pasal 9

(1)Direktur Utama PT PLN (Persero) mengusulkan penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak:
1. a.akhir bulan Juni untuk usulan penetapan realisasi semester pertama; dan
2. b.akhir bulan Desember untuk usulan penetapan realisasi semester kedua dan tahunan. www.peraturan.go.id 2020, No. 334
(2)Usulan penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.data konsumsi bahan bakar per unit pembangkit termasuk volume bahan bakar minyak untuk start up pembangkit tenaga listrik;
2. b.data produksi tenaga listrik per unit pembangkit;
3. c.realisasi besaran SFC per unit pembangkit;
4. d.pelaksanaan rencana kerja (work plan) dan rencana aksi (action plan) upaya peningkatan efisiensi pembangkit tenaga listrik; dan
5. e.pelaksanaan pola operasi pembebanan, optimalisasi keandalan sistem tenaga listrik, optimalisasi mutu pelayanan tenaga listrik, optimalisasi NPHR, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi pembangkit.
(3)Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usulan penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(4)Verifikasi terhadap usulan penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.pelaksanaan pola operasi pembebanan;
2. b.optimalisasi keandalan sistem tenaga listrik;
3. c.optimalisasi mutu pelayanan tenaga listrik;
4. d.optimalisasi NPHR; dan
5. e.optimalisasi pemanfaatan teknologi pembangkit.
(5)Direktur Jenderal dapat membentuk tim verifikasi yang bertugas melaksanakan verifikasi terhadap usulan penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan www.peraturan.go.id 2020, No. 334 tahunan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak verifikasi selesai dilakukan.

Pasal 10

(1)Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan penetapan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui direktur jenderal yang membidangi anggaran.
(2)Target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan dan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan biaya pokok penyediaan tenaga listrik dan subsidi listrik.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2020, No. 334 Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1502); www.peraturan.go.id 2020, No. 334 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG EFISIENSI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Specific Fuel Consumption yang selanjutnya disingkat SFC adalah konsumsi bahan bakar spesifik yang dibutuhkan oleh unit pembangkit tenaga listrik untuk menghasilkan 1 kWh (satu kilowatt-hour) energi listrik bruto.
2.Net Plant Heat Rate yang selanjutnya disingkat NPHR adalah rasio antara energi panas yang dibutuhkan (energy input) suatu unit pembangkit tenaga listrik dan energi listrik neto yang dihasilkan (energy output netto).
3.Susut Jaringan adalah selisih energi (kWh) antara energi yang diterima di sisi penyaluran dengan energi yang terjual ke pelanggan setelah dikurangi dengan energi yang digunakan untuk keperluan sendiri di penyaluran dan pendistribusian energi listrik.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
5.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
6.PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). www.peraturan.go.id 2020, No. 334

Pasal 2

Dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, PT PLN (Persero) melaksanakan dan meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik pada pembangkit tenaga listrik dan jaringan tenaga listrik.

BAB II

EFISIENSI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Pasal 3

(1)Efisiensi penyediaan tenaga listrik pada pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan memperhatikan pola operasi pembebanan, keandalan sistem tenaga listrik, mutu pelayanan tenaga listrik, NPHR, dan teknologi pembangkit.
(2)PT PLN (Persero) melaksanakan efisiensi penyediaan tenaga listrik pada pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan target besaran SFC pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan.
(3)Besaran SFC pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rerata tertimbang volume bahan bakar yang digunakan terhadap produksi listrik untuk setiap jenis pembangkit dengan klasifikasi sebagai berikut:
1. a.Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara, dihitung berdasarkan rasio antara total volume batubara (dalam satuan kilogram) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour);
2. b.Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar gas, dihitung berdasarkan rasio antara total volume gas (dalam satuan million metric british www.peraturan.go.id 2020, No. 334 thermal unit) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour);
3. c.Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) berbahan bakar gas, dihitung berdasarkan rasio antara total volume gas (dalam satuan million metric british thermal unit) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour);
4. d.Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berbahan bakar gas, dihitung berdasarkan rasio antara total volume gas (dalam satuan million metric british thermal unit) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour);
5. e.Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbahan bakar minyak, dihitung berdasarkan rasio antara total volume bahan bakar minyak (dalam satuan liter) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour);
6. f.Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar minyak, dihitung berdasarkan rasio antara total volume bahan bakar minyak (dalam satuan liter) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour); dan
7. g.Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), atau Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berbahan bakar minyak, dihitung berdasarkan rasio antara total volume bahan bakar minyak (dalam satuan liter) dan total produksi listrik (dalam satuan kilowatt-hour).
(4)Formula perhitungan SFC pembangkit tenaga listrik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penetapan besaran SFC pembangkit tenaga listrik meliputi:

a.target SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap);
b.target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan; dan www.peraturan.go.id 2020, No. 334
c.realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan.

Pasal 5

(1)Direktur Utama PT PLN (Persero) mengusulkan target SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun terakhir periode 5 (lima) tahunan.
(2)Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan target SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan target SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap) berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun terakhir periode 5 (lima) tahunan.
(4)Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat melakukan perubahan target SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal terdapat perubahan:
1. a.kebijakan energi nasional dan/atau rencana umum energi nasional;
2. b.rencana umum ketenagalistrikan nasional;
3. c.rencana usaha penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero);
4. d.kondisi teknis dan karakteristik pembebanan pada sistem tenaga listrik;
5. e.ketersediaan pasokan bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik; dan/atau
6. f.kebijakan atau kondisi lain terkait ketenagalistrikan.

Pasal 6

(1)PT PLN (Persero) menyusun target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan mempertimbangkan target SFC www.peraturan.go.id 2020, No. 334 pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (roadmap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(2)Target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan klasifikasi besaran kapasitas unit pembangkit yang terdiri atas:
1. a.Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara dengan kapasitas unit pembangkit:
  1. 1.kurang dari 100 MW (seratus megawatt);
  2. 2.100 MW (seratus megawatt) sampai dengan 400 MW (empat ratus megawatt); dan
  3. 3.lebih dari 400 MW (empat ratus megawatt);
2. b.Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar gas dengan kapasitas unit pembangkit:
  1. 1.kurang dari 100 MW (seratus megawatt); dan
  2. 2.lebih dari atau sama dengan 100 MW (seratus megawatt);
3. c.Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) berbahan bakar gas dengan kapasitas unit pembangkit:
  1. 1.kurang dari 300 MW (tiga ratus megawatt); dan
  2. 2.lebih dari atau sama dengan 300 MW (tiga ratus megawatt);
4. d.Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berbahan bakar gas dengan kapasitas unit pembangkit:
  1. 1.kurang dari 10 MW (sepuluh megawatt); dan
  2. 2.lebih dari atau sama dengan 10 MW (sepuluh megawatt;
5. e.Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbahan bakar minyak dengan kapasitas unit pembangkit:
  1. 1.kurang dari 500 kW (lima ratus kilowatt);
  2. 2.500 kW (lima ratus kilowatt) sampai dengan 2 MW (dua megawatt); dan
  3. 3.lebih dari 2 MW (dua megawatt); www.peraturan.go.id 2020, No. 334
6. f.Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar minyak dengan kapasitas unit pembangkit lebih dari atau sama dengan 5 MW (lima megawatt) termasuk kegiatan start up pembangkit; dan
7. g.Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), atau Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berbahan bakar minyak dengan kapasitas unit pembangkit:
  1. 1.kurang dari 10 MW (sepuluh megawatt); dan
  2. 2.lebih dari atau sama dengan 10 MW (sepuluh megawatt).
(3)Direktur Utama PT PLN (Persero) mengusulkan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat tanggal 31 Mei pada tahun sebelumnya.
(4)Usulan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan:
1. a.rencana pola operasi pembebanan;
2. b.metode dan antisipasi keandalan sistem tenaga listrik;
3. c.target dan optimalisasi mutu pelayanan tenaga listrik;
4. d.optimalisasi NPHR; dan
5. e.optimalisasi pemanfaatan teknologi pembangkit.
(5)Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun sebelumnya.
(7)Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat melakukan perubahan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat www.peraturan.go.id 2020, No. 334 tanggal 31 Mei pada tahun berjalan dalam hal terdapat perubahan:
1. a.kebijakan energi nasional dan/atau rencana umum energi nasional;
2. b.rencana umum ketenagalistrikan nasional;
3. c.rencana usaha penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero);
4. d.kondisi teknis dan karakteristik pembebanan pada sistem tenaga listrik;
5. e.ketersediaan pasokan bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik; dan/atau
6. f.kebijakan atau kondisi lain terkait ketenagalistrikan.

Pasal 7

(1)Target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dijabarkan dalam rencana kerja (work plan) dan rencana aksi (action plan) upaya peningkatan efisiensi pembangkit tenaga listrik PT PLN (Persero) yang dilengkapi dengan pemetaan SFC pembangkit tenaga listrik untuk setiap unit induk pembangkit tenaga listrik.
(2)Direktur Utama PT PLN (Persero) menyampaikan rencana kerja (work plan) dan rencana aksi (action plan) upaya peningkatan efisiensi pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak penetapan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
(3)PT PLN (Persero) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja (work plan) dan rencana aksi (action plan) upaya peningkatan efisiensi pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2). www.peraturan.go.id 2020, No. 334

Pasal 8

(1)Direktur Utama PT PLN (Persero) menyampaikan laporan triwulanan mengenai realisasi SFC pembangkit tenaga listrik kepada Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
(2)Laporan triwulanan mengenai realisasi SFC pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.data konsumsi bahan bakar per unit pembangkit termasuk volume bahan bakar minyak untuk start up pembangkit tenaga listrik;
2. b.data produksi tenaga listrik per unit pembangkit;
3. c.realisasi besaran SFC per unit pembangkit;
4. d.pelaksanaan rencana kerja (work plan) dan rencana aksi (action plan) upaya peningkatan efisiensi pembangkit tenaga listrik; dan
5. e.pelaksanaan pola operasi pembebanan, optimalisasi keandalan sistem tenaga listrik, optimalisasi mutu pelayanan tenaga listrik, optimalisasi NPHR, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi pembangkit.

Pasal 9

(1)Direktur Utama PT PLN (Persero) mengusulkan penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak:
1. a.akhir bulan Juni untuk usulan penetapan realisasi semester pertama; dan
2. b.akhir bulan Desember untuk usulan penetapan realisasi semester kedua dan tahunan. www.peraturan.go.id 2020, No. 334
(2)Usulan penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.data konsumsi bahan bakar per unit pembangkit termasuk volume bahan bakar minyak untuk start up pembangkit tenaga listrik;
2. b.data produksi tenaga listrik per unit pembangkit;
3. c.realisasi besaran SFC per unit pembangkit;
4. d.pelaksanaan rencana kerja (work plan) dan rencana aksi (action plan) upaya peningkatan efisiensi pembangkit tenaga listrik; dan
5. e.pelaksanaan pola operasi pembebanan, optimalisasi keandalan sistem tenaga listrik, optimalisasi mutu pelayanan tenaga listrik, optimalisasi NPHR, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi pembangkit.
(3)Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usulan penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(4)Verifikasi terhadap usulan penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.pelaksanaan pola operasi pembebanan;
2. b.optimalisasi keandalan sistem tenaga listrik;
3. c.optimalisasi mutu pelayanan tenaga listrik;
4. d.optimalisasi NPHR; dan
5. e.optimalisasi pemanfaatan teknologi pembangkit.
(5)Direktur Jenderal dapat membentuk tim verifikasi yang bertugas melaksanakan verifikasi terhadap usulan penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan www.peraturan.go.id 2020, No. 334 tahunan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak verifikasi selesai dilakukan.

Pasal 10

(1)Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan penetapan target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan penetapan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui direktur jenderal yang membidangi anggaran.
(2)Target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan dan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan biaya pokok penyediaan tenaga listrik dan subsidi listrik.