DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Advokasi Hukum adalah serangkaian tindakan pemberian Bantuan Hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta pemberian Pembinaan Hukum.
2.Masalah Hukum adalah masalah yang timbul akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3.Bantuan Hukum adalah tindakan penanganan dan penyelesaian Masalah Hukum yang sedang dihadapi.
4.Bantuan Hukum di Dalam Pengadilan yang selanjutnya disebut Bantuan Hukum Litigasi adalah Bantuan Hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan.
5.Bantuan Hukum di Luar Pengadilan yang selanjutnya disebut Bantuan Hukum Non Litigasi adalah Bantuan Hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan.
6.Pembinaan Hukum adalah pemberian edukasi dan pemahaman hukum terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.
8.Pengadilan adalah badan yang melakukan Peradilan.
9.Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Pegawai KESDM adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.
10.Pegawai Yang Telah Memasuki Purnabakti yang selanjutnya disebut Pensiunan/Mantan Pegawai KESDM adalah Pegawai KESDM yang telah mencapai batas usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara atau orang yang pernah menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diberhentikan tanpa hak pensiun.
11.Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
13.Unit Organisasi adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian, serta Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.
14.Biro Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan, penelaahan hukum, serta advokasi hukum dan informasi hukum.
15.Pimpinan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian termasuk Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini merupakan pedoman dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan Advokasi Hukum di lingkungan Kementerian.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan:
1. a.ketertiban hukum bagi pemberi Advokasi Hukum dalam memberikan pelayanan Advokasi Hukum kepada penerima Advokasi Hukum; dan
2. b.kepastian hukum bagi penerima Advokasi Hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menghadapi Masalah Hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Advokasi Hukum meliputi:
1. a.Bantuan Hukum; dan
2. b.Pembinaan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Bantuan Hukum Litigasi; dan
2. b.Bantuan Hukum Non Litigasi.

BAB III

PEMBERI ADVOKASI HUKUM DAN PENERIMA ADVOKASI HUKUM

Pasal 4

(1)Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh pemberi Advokasi Hukum.
(2)Pemberi Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Biro Hukum; dan/atau
2. b.unit kerja yang menangani fungsi hukum pada Unit Organisasi.
(3)Selain pemberi Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi Advokasi Hukum dapat dilakukan oleh:
1. a.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian; dan
2. b.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian, khusus untuk pemberian Pembinaan Hukum.

Pasal 5

Pemberi Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan hak untuk mengembangkan kompetensi dalam bentuk pendidikan khusus profesi advokat, sharing knowledge, bedah kasus, focus group discussion/seminar, dan/atau pendidikan dan pelatihan di bidang hukum lainnya.

Pasal 6

(1)Penerima Advokasi Hukum yang mendapatkan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
1. a.Menteri;
2. b.Wakil Menteri;
3. c.Pegawai KESDM; dan
4. d.pihak lain yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian.
(2)Selain Penerima Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Advokasi Hukum diberikan kepada:
1. a.Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, dan Pensiunan/Mantan Pegawai KESDM untuk Advokasi Hukum berupa Bantuan Hukum; dan
2. b.pemangku kepentingan sektor energi dan sumber daya mineral untuk Advokasi Hukum berupa Pembinaan Hukum.
(3)Pelaksanaan Advokasi Hukum diberikan kepada penerima Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a yang menghadapi Masalah Hukum.

BAB IV

BANTUAN HUKUM LITIGASI

Pasal 7

Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.Bantuan Hukum yang mengarah pada proses Peradilan;
b.Bantuan Hukum dalam proses Peradilan; dan
c.Bantuan Hukum setelah putusan Pengadilan.

Pasal 8

Bantuan Hukum yang mengarah pada proses Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas Bantuan Hukum terhadap:

a.proses penyelidikan dan/atau penyidikan;
b.somasi; dan
c.upaya administratif.

Pasal 9

(1)Pemberi Advokasi Hukum memberikan Bantuan Hukum kepada penerima Advokasi Hukum yang mendapatkan surat panggilan dari aparat penegak hukum.
(2)Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meminta keterangan atau kesaksian penerima Advokasi Hukum sebagai saksi dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan penetapan status tersangka oleh aparat penegak hukum.

Pasal 10

(1)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
1. a.pembahasan perkara;
2. b.pembuatan dokumen legalitas dalam rangka proses penyelidikan dan/atau penyidikan; dan/atau
3. c.memfasilitasi proses penyelidikan dan/atau penyidikan di hadapan aparat penegak hukum.
(2)Pembahasan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilakukan melalui:
1. a.pengumpulan dan pemeriksaan dokumen;
2. b.pemberian konsultasi dan pendapat hukum terkait materi tindak pidana dan ketentuan hukum acaranya; dan/atau
3. c.kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Advokasi Hukum adalah serangkaian tindakan pemberian Bantuan Hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta pemberian Pembinaan Hukum.
2.Masalah Hukum adalah masalah yang timbul akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3.Bantuan Hukum adalah tindakan penanganan dan penyelesaian Masalah Hukum yang sedang dihadapi.
4.Bantuan Hukum di Dalam Pengadilan yang selanjutnya disebut Bantuan Hukum Litigasi adalah Bantuan Hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan.
5.Bantuan Hukum di Luar Pengadilan yang selanjutnya disebut Bantuan Hukum Non Litigasi adalah Bantuan Hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan.
6.Pembinaan Hukum adalah pemberian edukasi dan pemahaman hukum terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.
8.Pengadilan adalah badan yang melakukan Peradilan.
9.Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Pegawai KESDM adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.
10.Pegawai Yang Telah Memasuki Purnabakti yang selanjutnya disebut Pensiunan/Mantan Pegawai KESDM adalah Pegawai KESDM yang telah mencapai batas usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara atau orang yang pernah menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diberhentikan tanpa hak pensiun.
11.Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
13.Unit Organisasi adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian, serta Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.
14.Biro Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan, penelaahan hukum, serta advokasi hukum dan informasi hukum.
15.Pimpinan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian termasuk Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini merupakan pedoman dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan Advokasi Hukum di lingkungan Kementerian.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan:
1. a.ketertiban hukum bagi pemberi Advokasi Hukum dalam memberikan pelayanan Advokasi Hukum kepada penerima Advokasi Hukum; dan
2. b.kepastian hukum bagi penerima Advokasi Hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menghadapi Masalah Hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Advokasi Hukum meliputi:
1. a.Bantuan Hukum; dan
2. b.Pembinaan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Bantuan Hukum Litigasi; dan
2. b.Bantuan Hukum Non Litigasi.

BAB III

PEMBERI ADVOKASI HUKUM DAN PENERIMA ADVOKASI HUKUM

Pasal 4

(1)Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh pemberi Advokasi Hukum.
(2)Pemberi Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Biro Hukum; dan/atau
2. b.unit kerja yang menangani fungsi hukum pada Unit Organisasi.
(3)Selain pemberi Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi Advokasi Hukum dapat dilakukan oleh:
1. a.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian; dan
2. b.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian, khusus untuk pemberian Pembinaan Hukum.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Penerima Advokasi Hukum yang mendapatkan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
1. a.Menteri;
2. b.Wakil Menteri;
3. c.Pegawai KESDM; dan
4. d.pihak lain yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian.
(2)Selain Penerima Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Advokasi Hukum diberikan kepada:
1. a.Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, dan Pensiunan/Mantan Pegawai KESDM untuk Advokasi Hukum berupa Bantuan Hukum; dan
2. b.pemangku kepentingan sektor energi dan sumber daya mineral untuk Advokasi Hukum berupa Pembinaan Hukum.
(3)Pelaksanaan Advokasi Hukum diberikan kepada penerima Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a yang menghadapi Masalah Hukum.

BAB IV

BANTUAN HUKUM LITIGASI

Pasal 7

Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.Bantuan Hukum yang mengarah pada proses Peradilan;
b.Bantuan Hukum dalam proses Peradilan; dan
c.Bantuan Hukum setelah putusan Pengadilan.

Pasal 8

Bantuan Hukum yang mengarah pada proses Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas Bantuan Hukum terhadap:

a.proses penyelidikan dan/atau penyidikan;
b.somasi; dan
c.upaya administratif.

Pasal 9

(1)Pemberi Advokasi Hukum memberikan Bantuan Hukum kepada penerima Advokasi Hukum yang mendapatkan surat panggilan dari aparat penegak hukum.
(2)Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meminta keterangan atau kesaksian penerima Advokasi Hukum sebagai saksi dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan penetapan status tersangka oleh aparat penegak hukum.

Pasal 10

(1)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
1. a.pembahasan perkara;
2. b.pembuatan dokumen legalitas dalam rangka proses penyelidikan dan/atau penyidikan; dan/atau
3. c.memfasilitasi proses penyelidikan dan/atau penyidikan di hadapan aparat penegak hukum.
(2)Pembahasan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilakukan melalui:
1. a.pengumpulan dan pemeriksaan dokumen;
2. b.pemberian konsultasi dan pendapat hukum terkait materi tindak pidana dan ketentuan hukum acaranya; dan/atau
3. c.kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.