DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2026

Nomor: 9
Tahun: 2026
Ditetapkan: 17 Juni 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ringkasan

Peraturan ini diterbitkan untuk memperkuat budaya kerja dan menegakkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan tugas pegawai Kementerian ESDM. Regulasi ini menggantikan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2011 yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1487);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Pegawai Kementerian adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dan Badan Pengelola Migas Aceh.
2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3.Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Kementerian di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
4.Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Pegawai Kementerian yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
5.Pelapor adalah pihak yang melaporkan adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
6.Terperiksa adalah Pegawai Kementerian yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan informasi atau laporan.
7.Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan mengenai suatu peristiwa yang berhubungan dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
8.Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
9.Pengaduan adalah pelaporan yang disertai dengan bukti dan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Kementerian yang diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
10.Temuan adalah sekumpulan data dan/atau informasi terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian yang diperoleh dari hasil pengawasan atau pemantauan.
11.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
13.Unit Organisasi adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dan Badan Pengelola Migas Aceh.
14.Pimpinan Unit Organisasi adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh.
15.Inspektorat Jenderal adalah Unit Organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.
16.Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Kementerian adalah tim yang bersifat ad hoc yang dibentuk di lingkungan Kementerian dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
17.Unit Kepatuhan Internal adalah unit yang melaksanakan fungsi kepatuhan internal pada Unit Organisasi.

Pasal 2

Setiap Pegawai Kementerian dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku harus berlandaskan pada:

a.nilai dasar ASN; dan
b.Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB II

NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
b.akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
c.kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
d.harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
e.loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
f.adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan
g.kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Pasal 4

Nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan dalam Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian.

BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 5

Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan nilai dasar ASN berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a.memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
b.ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
c.melakukan perbaikan tiada henti.

Pasal 6

Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan nilai dasar ASN berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan sebagai berikut:

a.memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan fungsi secara cepat, tepat, responsif, dan solutif;
b.memberikan bantuan apabila diperlukan kepada masyarakat di luar bidang tugas atas dasar kemanusiaan atau memupuk jiwa sosial sebagai partisipasi aktif dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan norma yang berlaku serta bebas dari konflik kepentingan;
c.menunjukkan sikap dan ucapan serta perilaku yang baik, ramah, cepat tanggap, santun, mampu memberikan solusi, dan dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan;
d.memastikan segala program, kebijakan, dan kegiatan pelayanan berlangsung secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e.melakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan; dan
f.menindaklanjuti kritik, Pengaduan, laporan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, serta memberikan saran dan masukan dengan pendekatan komunikasi yang persuasif dan responsif.

Pasal 7

Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan nilai dasar ASN akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a.melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
b.menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
c.tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Pasal 8

Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan nilai dasar ASN akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan sebagai berikut:

a.melaksanakan jabatan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan dengan mengacu pada prosedur secara bertanggung jawab dan berintegritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menghindari manipulasi data, laporan, atau informasi yang dapat menyesatkan publik;
c.menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab;
d.menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
e.bersedia untuk memberikan data dan/atau informasi, serta solusi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pihak lain sesuai dengan kewenangannya untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pekerjaan;
f.menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi serta komitmen terbatas oleh para pihak sesuai dengan perjanjian;
g.melaksanakan tugas jabatan dan wewenang sesuai dengan kewenangannya secara adil, objektif, dan bertanggung jawab agar tidak berdampak negatif terhadap karier pegawai lain;
h.melaporkan hasil kegiatan kinerja individu kepada atasan yang sesuai dengan hasil kegiatan yang telah dikerjakan;
i.mengajukan permohonan izin kepada Pimpinan Unit Organisasi setiap akan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pribadi;
j.mengajukan permohonan izin kepada atasan setiap akan meninggalkan tugas pada hari kerja untuk kepentingan pribadi;
k.menggunakan fasilitas kantor secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan atas seizin Pimpinan Unit Organisasi atau pejabat yang berwenang;
l.merawat dan tidak merusak barang milik negara yang penggunaannya melekat pada jabatan;
m.melaksanakan kegiatan dengan menggunakan anggaran secara efisien dan efektif guna mencapai hasil kinerja yang optimal serta sesuai dengan peruntukannya; dan
n.mengajukan permohonan izin kepada atasan apabila akan melaksanakan kegiatan atau menerima pihak/kelompok lain yang tidak terkait dengan pekerjaan di tempat kerja pada jam kerja sepanjang tidak mengganggu pekerjaan atau pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 9

Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan nilai dasar ASN kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

a.meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
b.membantu orang lain belajar; dan
c.melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Pasal 10

Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan nilai dasar ASN kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diwujudkan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan sebagai berikut:

a.memberikan kesempatan kepada pegawai lain untuk mengembangkan kompetensi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
b.melaksanakan penugasan sesuai dengan arahan pimpinan untuk meningkatkan kapabilitas;
c.bertanggung jawab penuh atas penugasan yang diberikan sesuai dengan target waktu dengan memberikan hasil terbaik dari tugas yang dilaksanakan;
d.menjaga etika berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka peningkatan kapabilitas; dan
e.menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…