DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa belum adanya pengaturan mengenai pelaksana harian dan pelaksana tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu disusun pengaturan mengenai pelaksana harian dan pelaksana tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.123 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.123 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
3.Pelaksana Harian adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pejabat struktural yang berhalangan sementara.
4.Pelaksana Tugas adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Struktural yang lowong.

Pasal 2

Pejabat struktural yang berwenang harus menunjuk Pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai:

a.Pelaksana Harian Jabatan Struktural, jika terdapat pejabat struktural yang berhalangan sementara; atau
b.Pelaksana Tugas Jabatan Struktural, jika terdapat Jabatan Struktural yang lowong.

BAB II

UNIT ESELON I

Pasal 3

(1)Dalam hal pejabat struktural berhalangan sementara dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) hari kerja, ditunjuk Pelaksana Harian dengan surat perintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pejabat struktural tersebut. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.123 4
(2)Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Pegawai yang ditunjuk dibebaskan dari jabatan definitifnya.

Pasal 4

(1)Menteri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menunjuk Sekretaris Unit Eselon I sebagai Pelaksana Harian pimpinan unit eselon I yang berhalangan sementara.
(2)Dalam hal Sekretaris Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian, Menteri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menunjuk pejabat struktural eselon II yang paling senior berdasarkan daftar urut kepangkatan.

Pasal 5

(1)Pelaksana Harian bagi pejabat struktural eselon II, pejabat struktural eselon III, atau pejabat struktural eselon IV yang berhalangan sementara di lingkungan Unit eselon I ditunjuk oleh atasan langsung.
(2)Pelaksana Harian yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai yang memiliki eselon setingkat atau 1 (satu) tingkat lebih rendah di lingkungan pejabat struktural yang berhalangan sementara.

Pasal 6

(1)Dalam hal jabatan struktural lowong, ditunjuk Pelaksana Tugas dengan surat perintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan struktural yang lowong tersebut.
(2)Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat perintah penunjukan Pelaksana Tugas diterbitkan.
(3)Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Pegawai yang ditunjuk dibebaskan dari jabatan definitif.

Pasal 7

Menteri menunjuk salah satu pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pelaksana Tugas bagi Jabatan Struktural pimpinan unit eselon I yang lowong.

Pasal 8

(1)Pelaksana Tugas bagi Jabatan Struktural eselon II, Jabatan Struktural eselon III, dan Jabatan Struktural eselon IV yang lowong, ditunjuk oleh pimpinan unit eselon I. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.123 5
(2)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai yang memiliki eselon setingkat.

BAB III

KANTOR WILAYAH

Pasal 9

(1)Dalam hal pejabat struktural berhalangan sementara dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) hari kerja, ditunjuk Pelaksana Harian dengan surat perintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pejabat struktural tersebut.
(2)Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Pegawai yang ditunjuk dibebaskan dari jabatan definitifnya.

Pasal 10

(1)Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menunjuk Kepala Divisi Administrasi sebagai Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah yang berhalangan sementara.
(2)Dalam hal Kepala Divisi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menunjuk salah satu Kepala Divisi yang paling senior berdasarkan daftar urut kepangkatan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa belum adanya pengaturan mengenai pelaksana harian dan pelaksana tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu disusun pengaturan mengenai pelaksana harian dan pelaksana tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.123 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
3.Pelaksana Harian adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pejabat struktural yang berhalangan sementara.
4.Pelaksana Tugas adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Struktural yang lowong.

Pasal 2

Pejabat struktural yang berwenang harus menunjuk Pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai:

a.Pelaksana Harian Jabatan Struktural, jika terdapat pejabat struktural yang berhalangan sementara; atau
b.Pelaksana Tugas Jabatan Struktural, jika terdapat Jabatan Struktural yang lowong.

BAB II

UNIT ESELON I

Pasal 3

(1)Dalam hal pejabat struktural berhalangan sementara dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) hari kerja, ditunjuk Pelaksana Harian dengan surat perintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pejabat struktural tersebut. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.123 4
(2)Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Pegawai yang ditunjuk dibebaskan dari jabatan definitifnya.

Pasal 4

(1)Menteri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menunjuk Sekretaris Unit Eselon I sebagai Pelaksana Harian pimpinan unit eselon I yang berhalangan sementara.
(2)Dalam hal Sekretaris Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian, Menteri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menunjuk pejabat struktural eselon II yang paling senior berdasarkan daftar urut kepangkatan.

Pasal 5

(1)Pelaksana Harian bagi pejabat struktural eselon II, pejabat struktural eselon III, atau pejabat struktural eselon IV yang berhalangan sementara di lingkungan Unit eselon I ditunjuk oleh atasan langsung.
(2)Pelaksana Harian yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai yang memiliki eselon setingkat atau 1 (satu) tingkat lebih rendah di lingkungan pejabat struktural yang berhalangan sementara.

Pasal 6

(1)Dalam hal jabatan struktural lowong, ditunjuk Pelaksana Tugas dengan surat perintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan struktural yang lowong tersebut.
(2)Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat perintah penunjukan Pelaksana Tugas diterbitkan.
(3)Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Pegawai yang ditunjuk dibebaskan dari jabatan definitif.

Pasal 7

Menteri menunjuk salah satu pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pelaksana Tugas bagi Jabatan Struktural pimpinan unit eselon I yang lowong.

Pasal 8

(1)Pelaksana Tugas bagi Jabatan Struktural eselon II, Jabatan Struktural eselon III, dan Jabatan Struktural eselon IV yang lowong, ditunjuk oleh pimpinan unit eselon I. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.123 5
(2)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai yang memiliki eselon setingkat.

BAB III

KANTOR WILAYAH

Pasal 9

(1)Dalam hal pejabat struktural berhalangan sementara dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) hari kerja, ditunjuk Pelaksana Harian dengan surat perintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pejabat struktural tersebut.
(2)Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Pegawai yang ditunjuk dibebaskan dari jabatan definitifnya.

Pasal 10

(1)Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menunjuk Kepala Divisi Administrasi sebagai Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah yang berhalangan sementara.
(2)Dalam hal Kepala Divisi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menunjuk salah satu Kepala Divisi yang paling senior berdasarkan daftar urut kepangkatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

UNIT ESELON I

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

KANTOR WILAYAH

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

UNIT ESELON I

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

KANTOR WILAYAH

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2018