DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Maret 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Staatsblad 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi Tanda Tangan;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2017, No.523 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN LEGALISASI DOKUMEN PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pejabat adalah seseorang yang mempunyai kewenangan dan menduduki jabatan atau posisi tertentu dalam kantor Pemerintahan atau lembaga atau badan non pemerintah, termasuk pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah.
2.Legalisasi Dokumen yang selanjutnya disebut Legalisasi adalah layanan untuk mengesahkan tanda tangan Pejabat dan/atau pengesahan stempel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan pencocokan tanda tangan dan/atau stempel dengan spesimen.
3.Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan legalisasi. www.peraturan.go.id 2017, No.523
4.Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dipakai sebagai bukti keterangan.
5.Spesimen adalah contoh tanda tangan dan/atau cap sebagai pembanding tanda tangan pejabat pemerintah atau lembaga atau pejabat publik yang diangkat oleh pemerintah, yang telah diserahkan dan disimpan dalam database Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Legalisasi dilakukan terhadap Dokumen.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Dokumen yang diterbitkan di dalam negeri dan akan dipergunakan di luar negeri; atau
2. b.Dokumen yang diterbitkan di luar negeri dan akan dipergunakan di dalam negeri.

Pasal 3

(1)Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan permohonan oleh Pemohon.
(2)Permohonan Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan mengisi formulir permohonan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui loket layanan Legalisasi. www.peraturan.go.id 2017, No.523
(5)Format formulir permohonan Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pemohon;
2. b.identitas penerima kuasa, jika permohonan melalui kuasa;
3. c.nama Dokumen yang akan dilegalisasi dan memuat keterangan dokumen tersebut fotokopi atau asli;
4. d.jumlah Dokumen yang akan dilegalisasi; dan
5. e.negara tujuan dimana dokumen tersebut akan digunakan.
(2)Selain mengisi formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon wajib melampirkan:
1. a.fotokopi identitas Pemohon atau kuasanya;
2. b.Dokumen yang akan dilegalisasi;
3. c.materai 6000 (enam ribu) yang masih berlaku dengan jumlah sesuai dengan Dokumen yang akan dilegalisasi; dan
4. d.bukti setoran pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 5

(1)Permohonan Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan pemeriksaan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan Dokumen permohonan dan kecocokan tanda tangan pada dokumen dengan Spesimen.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat permohonan diterima. www.peraturan.go.id 2017, No.523

Pasal 6

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat kekurangan kelengkapan Dokumen permohonan, permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 7

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat ketidaksesuaian nama Pejabat, jabatan dan tanda tangan pada Dokumen dengan daftar Pejabat dan jabatan pemilik Spesimen tanda tangan, permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
(2)Pengembalian Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan formulir Spesimen tanda tangan yang akan dilengkapi oleh Pemohon dengan meminta kepada Pejabat yang menandatangani Dokumen.
(3)Dalam hal formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilengkapi dengan Spesimen tanda tangan Pejabat pada dokumen, Pemohon menyampaikan formulir tersebut kepada Direktur Jenderal.
(4)Format formulir Spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan Legalisasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur Jenderal memproses permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 9

Pemohon bertanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan Legalisasi yang diajukan dan penggunaan Dokumen hasil Legalisasi. www.peraturan.go.id 2017, No.523

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 maret 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2017, No.523 www.peraturan.go.id 2017, No.523 www.peraturan.go.id 2017, No.523 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2017, No.523 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN LEGALISASI DOKUMEN PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pejabat adalah seseorang yang mempunyai kewenangan dan menduduki jabatan atau posisi tertentu dalam kantor Pemerintahan atau lembaga atau badan non pemerintah, termasuk pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah.
2.Legalisasi Dokumen yang selanjutnya disebut Legalisasi adalah layanan untuk mengesahkan tanda tangan Pejabat dan/atau pengesahan stempel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan pencocokan tanda tangan dan/atau stempel dengan spesimen.
3.Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan legalisasi. www.peraturan.go.id 2017, No.523
4.Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dipakai sebagai bukti keterangan.
5.Spesimen adalah contoh tanda tangan dan/atau cap sebagai pembanding tanda tangan pejabat pemerintah atau lembaga atau pejabat publik yang diangkat oleh pemerintah, yang telah diserahkan dan disimpan dalam database Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Legalisasi dilakukan terhadap Dokumen.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Dokumen yang diterbitkan di dalam negeri dan akan dipergunakan di luar negeri; atau
2. b.Dokumen yang diterbitkan di luar negeri dan akan dipergunakan di dalam negeri.

Pasal 3

(1)Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan permohonan oleh Pemohon.
(2)Permohonan Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan mengisi formulir permohonan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui loket layanan Legalisasi. www.peraturan.go.id 2017, No.523
(5)Format formulir permohonan Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pemohon;
2. b.identitas penerima kuasa, jika permohonan melalui kuasa;
3. c.nama Dokumen yang akan dilegalisasi dan memuat keterangan dokumen tersebut fotokopi atau asli;
4. d.jumlah Dokumen yang akan dilegalisasi; dan
5. e.negara tujuan dimana dokumen tersebut akan digunakan.
(2)Selain mengisi formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon wajib melampirkan:
1. a.fotokopi identitas Pemohon atau kuasanya;
2. b.Dokumen yang akan dilegalisasi;
3. c.materai 6000 (enam ribu) yang masih berlaku dengan jumlah sesuai dengan Dokumen yang akan dilegalisasi; dan
4. d.bukti setoran pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 5

(1)Permohonan Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan pemeriksaan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan Dokumen permohonan dan kecocokan tanda tangan pada dokumen dengan Spesimen.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat permohonan diterima. www.peraturan.go.id 2017, No.523

Pasal 6

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat kekurangan kelengkapan Dokumen permohonan, permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 7

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat ketidaksesuaian nama Pejabat, jabatan dan tanda tangan pada Dokumen dengan daftar Pejabat dan jabatan pemilik Spesimen tanda tangan, permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
(2)Pengembalian Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan formulir Spesimen tanda tangan yang akan dilengkapi oleh Pemohon dengan meminta kepada Pejabat yang menandatangani Dokumen.
(3)Dalam hal formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilengkapi dengan Spesimen tanda tangan Pejabat pada dokumen, Pemohon menyampaikan formulir tersebut kepada Direktur Jenderal.
(4)Format formulir Spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pasal 9

Pemohon bertanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan Legalisasi yang diajukan dan penggunaan Dokumen hasil Legalisasi. www.peraturan.go.id 2017, No.523