DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Januari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kualifikasi Paralegal dan pemberdayaan Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum perlu diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2018, No.182

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik www.peraturan.go.id 2018, No.182 Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
3.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5.Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disebut BPHN adalah unit utama yang menjalankan tugas, fungsi dan wewenang di bidang pembinaan hukum nasional pada Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 2

Paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan Paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 3

(1)Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi kepada Penerima Bantuan Hukum. www.peraturan.go.id 2018, No.182
(2)Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen Paralegal sebagai pelaksana Bantuan Hukum.
(3)Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika:
1. a.ketersediaan jumlah pelaksana Bantuan Hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara; dan/atau
2. b.tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum.

BAB II

PELATIHAN PARALEGAL

Pasal 4

Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.warga negara Indonesia;
b.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
c.memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat; dan/atau
d.memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 5

(1)Paralegal yang telah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum memperoleh kartu identitas yang diterbitkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Pemberi Bantuan Hukum mendaftarkan Paralegal sebagai pelaksana Bantuan Hukum kepada BPHN melalui sistem informasi database Bantuan Hukum. www.peraturan.go.id 2018, No.182

Pasal 6

(1)Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhak mendapatkan pelatihan Paralegal.
(2)Pelatihan Paralegal dilaksanakan untuk meningkatkan kualifikasi Paralegal dalam memberikan Bantuan Hukum.
(3)Kualifikasi Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi:
1. a.kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat;
2. b.kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
3. c.keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya.

Pasal 7

(1)Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh:
1. a.Pemberi Bantuan Hukum;
2. b.perguruan tinggi;
3. c.lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; dan/atau
4. d.lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
(2)Dalam menyelenggarakan pelatihan Paralegal, penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya.
(3)Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk unit khusus yang menangani penyelenggaraan pelatihan.
(4)Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelatihan Paralegal setelah mendapatkan persetujuan dari BPHN. www.peraturan.go.id 2018, No.182

Pasal 8

(1)Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengajukan permohonan pelatihan Paralegal kepada Kepala BPHN dengan melampirkan proposal pelaksanaan pelatihan Paralegal.
(2)Proposal pelaksanaan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.tujuan dan sasaran;
3. c.kurikulum;
4. d.nama dan kualifikasi pengajar;
5. e.sarana, prasarana, dan alat bantu yang tersedia; dan
6. f.susunan kepanitiaan.
(3)BPHN melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Hasil pemeriksaan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala BPHN kepada penyelenggara pelatihan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengajuan permohonan diterima.

Pasal 9

(1)Pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
1. a.tingkat dasar; dan
2. b.tingkat lanjutan.
(2)Selain pelatihan Paralegal, penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menyelenggarakan pelatihan khusus lain untuk meningkatkan keterampilan bagi Paralegal.
(3)Penyelenggara pelatihan dapat mengembangkan materi kurikulum Paralegal untuk menampung kekhasan daerah dan kekhususan ruang lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum.
(4)Dalam pengembangan materi kurikulum Paralegal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), www.peraturan.go.id 2018, No.182 Penyelenggara dapat berkonsultasi dengan BPHN.
(5)Ketentuan mengenai pedoman pelatihan Paralegal ditetapkan oleh Kepala BPHN.

Pasal 10

(1)Peserta pelatihan Paralegal yang telah mengikuti pelatihan berhak memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara pelatihan Paralegal.
(2)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan penyelenggara pelatihan Paralegal.
(3)Dalam hal penyelenggaraan pelatihan Paralegal dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh BPHN.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kualifikasi Paralegal dan pemberdayaan Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum perlu diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik www.peraturan.go.id 2018, No.182 Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
3.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5.Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disebut BPHN adalah unit utama yang menjalankan tugas, fungsi dan wewenang di bidang pembinaan hukum nasional pada Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 2

Paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan Paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 3

(1)Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi kepada Penerima Bantuan Hukum. www.peraturan.go.id 2018, No.182
(2)Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen Paralegal sebagai pelaksana Bantuan Hukum.
(3)Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika:
1. a.ketersediaan jumlah pelaksana Bantuan Hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara; dan/atau
2. b.tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum.

BAB II

PELATIHAN PARALEGAL

Pasal 4

Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.warga negara Indonesia;
b.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
c.memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat; dan/atau
d.memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 5

(1)Paralegal yang telah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum memperoleh kartu identitas yang diterbitkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Pemberi Bantuan Hukum mendaftarkan Paralegal sebagai pelaksana Bantuan Hukum kepada BPHN melalui sistem informasi database Bantuan Hukum. www.peraturan.go.id 2018, No.182

Pasal 6

(1)Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhak mendapatkan pelatihan Paralegal.
(2)Pelatihan Paralegal dilaksanakan untuk meningkatkan kualifikasi Paralegal dalam memberikan Bantuan Hukum.
(3)Kualifikasi Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi:
1. a.kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat;
2. b.kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
3. c.keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya.

Pasal 7

(1)Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh:
1. a.Pemberi Bantuan Hukum;
2. b.perguruan tinggi;
3. c.lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; dan/atau
4. d.lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
(2)Dalam menyelenggarakan pelatihan Paralegal, penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya.
(3)Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk unit khusus yang menangani penyelenggaraan pelatihan.
(4)Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelatihan Paralegal setelah mendapatkan persetujuan dari BPHN. www.peraturan.go.id 2018, No.182

Pasal 8

(1)Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengajukan permohonan pelatihan Paralegal kepada Kepala BPHN dengan melampirkan proposal pelaksanaan pelatihan Paralegal.
(2)Proposal pelaksanaan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.tujuan dan sasaran;
3. c.kurikulum;
4. d.nama dan kualifikasi pengajar;
5. e.sarana, prasarana, dan alat bantu yang tersedia; dan
6. f.susunan kepanitiaan.
(3)BPHN melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Hasil pemeriksaan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala BPHN kepada penyelenggara pelatihan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengajuan permohonan diterima.

Pasal 9

(1)Pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
1. a.tingkat dasar; dan
2. b.tingkat lanjutan.
(2)Selain pelatihan Paralegal, penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menyelenggarakan pelatihan khusus lain untuk meningkatkan keterampilan bagi Paralegal.
(3)Penyelenggara pelatihan dapat mengembangkan materi kurikulum Paralegal untuk menampung kekhasan daerah dan kekhususan ruang lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum.
(4)Dalam pengembangan materi kurikulum Paralegal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), www.peraturan.go.id 2018, No.182 Penyelenggara dapat berkonsultasi dengan BPHN.
(5)Ketentuan mengenai pedoman pelatihan Paralegal ditetapkan oleh Kepala BPHN.

Pasal 10

(1)Peserta pelatihan Paralegal yang telah mengikuti pelatihan berhak memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara pelatihan Paralegal.
(2)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan penyelenggara pelatihan Paralegal.
(3)Dalam hal penyelenggaraan pelatihan Paralegal dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh BPHN.