DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 2021, No.38 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 724); 2021, No.38 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional Analis Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
2.Pejabat Fungsional Analis Hukum yang selanjutnya disebut Analis Hukum adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
3.Analisis dan Evaluasi Hukum adalah kegiatan yang meliputi analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan dan hukum tidak tertulis serta pembentukan peraturan perundang-undangan, analisis permasalahan hukum, analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan dan informasi hukum, serta advokasi hukum.
4.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Hukum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
5.Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
6.Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan unsur utama. 2021, No.38
7.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Hukum yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8.Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Analis Hukum yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
9.Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata Pejabat Fungsional untuk menghasilkan output dalam waktu efektif setahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
10.Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11.Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Badan Pembinaan Hukum Nasional.
12.Pejabat yang Berwenang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan:

a.Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Instansi Pembina; dan
b.Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Instansi Pengguna. 2021, No.38

Pasal 3

(1)Jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum terdiri atas:
1. a.Analis Hukum Ahli Pertama;
2. b.Analis Hukum Ahli Muda;
3. c.Analis Hukum Ahli Madya; dan
4. d.Analis Hukum Ahli Utama.
(2)Untuk Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Utama hanya berkedudukan di Instansi Pembina.

BAB II

PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Pasal 4

(1)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis Instansi Pemerintah dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pemerintah.
(2)Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
(3)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum dilakukan melalui tahapan:

a.perhitungan; dan
b.pengusulan.

Pasal 6

(1)Aspek dalam perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum terdiri atas:
1. a.Beban Kerja; dan
2. b.SKR penyelesaian kegiatan. 2021, No.38
(2)Beban Kerja pada Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum.
(3)Beban Kerja pada Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat Instansi Pengguna untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum.
(4)SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan satuan hasil.
(5)SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menghitung:
1. a.jumlah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi;
2. b.jumlah hukum tidak tertulis yang dievaluasi;
3. c.jumlah kebutuhan peraturan perundang-undangan yang dievaluasi;
4. d.jumlah naskah akademik, penjelasan, dan keterangan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan;
5. e.jumlah kebutuhan hukum untuk pembangunan hukum nasional;
6. f.jumlah permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang dianalisis;
7. g.jumlah pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang dianalisis;
8. h.jumlah penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang dianalisis; 2021, No.38
9. i.jumlah perjanjian kerja sama/kontrak kerja sama/kesepakatan bersama/nota kesepahaman yang dianalisis;
10. j.jumlah perjanjian internasional yang dianalisis;
11. k.jumlah kebijakan pelayanan hukum dan perizinan yang menjadi kewenangan Instansi Pemerintah yang dianalisis;
12. l.jumlah informasi hukum yang dianalisis;
13. m.jumlah penyelenggaraan bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum yang dievaluasi;
14. n.jumlah perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
15. o.jumlah advokasi di luar persidangan (nonlitigasi);
16. p.jumlah advokasi hukum secara adjudikasi; dan/atau
17. q.jumlah advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 7

(1)Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan memperhatikan aspek Beban Kerja dan SKR penyelesaian kegiatan.
(2)Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
1. a.mengidentifikasi aspek Beban Kerja berdasarkan rata-rata volume 3 (tiga) tahun terakhir atau target volume tahun berjalan; dan
2. b.menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum berdasarkan volume Beban Kerja, SKR dan persentase kontribusi dari masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum. 2021, No.38
(3)Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum dengan pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM

Pasal 8

(1)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja tingkat pusat dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum kepada Kepala Badan untuk mendapatkan rekomendasi penetapan.
(2)Kepala Badan melakukan verifikasi usulan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum.
(3)Kepala Badan memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum kepada Sekretaris Jenderal.
(4)Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan penetapan kebutuhan yang telah diverifikasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. 2021, No.38

Pasal 9

(1)PyB pada Instansi Pengguna mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum kepada Kepala Badan.
(2)Kepala Badan melakukan verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum dari Instansi Pengguna.
(3)Kepala Badan memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum kepada Instansi Pengguna dan ditembuskan kepada Menteri.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai usulan kebutuhan ASN.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2021, No.38 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA 2021, No.38 2021, No.38 2021, No.38 2021, No.38 2021, No.38 2021, No.38 2021, No.38 2021, No.38 2021, No.38 2021, No.38 2021, No.38 2021, No.38

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 2021, No.38 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 724); 2021, No.38 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional Analis Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
2.Pejabat Fungsional Analis Hukum yang selanjutnya disebut Analis Hukum adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
3.Analisis dan Evaluasi Hukum adalah kegiatan yang meliputi analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan dan hukum tidak tertulis serta pembentukan peraturan perundang-undangan, analisis permasalahan hukum, analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan dan informasi hukum, serta advokasi hukum.
4.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Hukum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
5.Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
6.Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan unsur utama. 2021, No.38
7.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Hukum yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8.Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Analis Hukum yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
9.Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata Pejabat Fungsional untuk menghasilkan output dalam waktu efektif setahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
10.Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11.Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Badan Pembinaan Hukum Nasional.
12.Pejabat yang Berwenang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan:

a.Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Instansi Pembina; dan
b.Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Instansi Pengguna. 2021, No.38

Pasal 3

(1)Jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum terdiri atas:
1. a.Analis Hukum Ahli Pertama;
2. b.Analis Hukum Ahli Muda;
3. c.Analis Hukum Ahli Madya; dan
4. d.Analis Hukum Ahli Utama.
(2)Untuk Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Utama hanya berkedudukan di Instansi Pembina.

BAB II

PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Pasal 4

(1)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis Instansi Pemerintah dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pemerintah.
(2)Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
(3)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum dilakukan melalui tahapan:

a.perhitungan; dan
b.pengusulan.

Pasal 6

(1)Aspek dalam perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum terdiri atas:
1. a.Beban Kerja; dan
2. b.SKR penyelesaian kegiatan. 2021, No.38
(2)Beban Kerja pada Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum.
(3)Beban Kerja pada Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat Instansi Pengguna untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum.
(4)SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan satuan hasil.
(5)SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menghitung:
1. a.jumlah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi;
2. b.jumlah hukum tidak tertulis yang dievaluasi;
3. c.jumlah kebutuhan peraturan perundang-undangan yang dievaluasi;
4. d.jumlah naskah akademik, penjelasan, dan keterangan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan;
5. e.jumlah kebutuhan hukum untuk pembangunan hukum nasional;
6. f.jumlah permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang dianalisis;
7. g.jumlah pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang dianalisis;
8. h.jumlah penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang dianalisis; 2021, No.38
9. i.jumlah perjanjian kerja sama/kontrak kerja sama/kesepakatan bersama/nota kesepahaman yang dianalisis;
10. j.jumlah perjanjian internasional yang dianalisis;
11. k.jumlah kebijakan pelayanan hukum dan perizinan yang menjadi kewenangan Instansi Pemerintah yang dianalisis;
12. l.jumlah informasi hukum yang dianalisis;
13. m.jumlah penyelenggaraan bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum yang dievaluasi;
14. n.jumlah perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
15. o.jumlah advokasi di luar persidangan (nonlitigasi);
16. p.jumlah advokasi hukum secara adjudikasi; dan/atau
17. q.jumlah advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 7

(1)Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan memperhatikan aspek Beban Kerja dan SKR penyelesaian kegiatan.
(2)Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
1. a.mengidentifikasi aspek Beban Kerja berdasarkan rata-rata volume 3 (tiga) tahun terakhir atau target volume tahun berjalan; dan
2. b.menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum berdasarkan volume Beban Kerja, SKR dan persentase kontribusi dari masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum. 2021, No.38
(3)Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum dengan pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM

Pasal 8

(1)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja tingkat pusat dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum kepada Kepala Badan untuk mendapatkan rekomendasi penetapan.
(2)Kepala Badan melakukan verifikasi usulan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum.
(3)Kepala Badan memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum kepada Sekretaris Jenderal.
(4)Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan penetapan kebutuhan yang telah diverifikasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. 2021, No.38

Pasal 9

(1)PyB pada Instansi Pengguna mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum kepada Kepala Badan.
(2)Kepala Badan melakukan verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum dari Instansi Pengguna.
(3)Kepala Badan memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum kepada Instansi Pengguna dan ditembuskan kepada Menteri.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai usulan kebutuhan ASN.