DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.peraturan.go.id 2016, No. 318
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain.
2.Manajemen Kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat www.peraturan.go.id 2016, No. 318 profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
3.Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Simpeg Kumham adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
4.Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian adalah kegiatan pemasukan, pemutakhiran, dan pemeliharaan data Pegawai agar selalu benar dan baik secara kualitas maupun kuantitas yang dilakukan secara terus menerus dan konsisten.
5.Database Kepegawaian adalah kumpulan beberapa tabel data Pegawai yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang terdiri atas data pokok, riwayat, dan data pendukung lainnya.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7.Pejabat Pembina Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

(1)Dalam mendukung pelaksanaan pembinaan terhadap Pegawai, Menteri membentuk Simpeg Kumham.
(2)Simpeg Kumham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sarana untuk melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian.

Pasal 3

Simpeg Kumham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terintegrasi dengan sistem informasi manajemen kepegawaian yang berada pada kementerian atau lembaga lain yang terkait dengan bidang kepegawaian. www.peraturan.go.id 2016, No. 318

BAB II

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Setiap Pimpinan Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian pada satuan kerja masing- masing melalui Simpeg Kumham.

Pasal 5

(1)Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sejak Pegawai diangkat sebagai calon Pegawai sampai dengan pensiun, diberhentikan, atau mengundurkan diri.
(2)Data dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.nama Pegawai:
2. b.nomor induk Pegawai;
3. c.gelar akademik;
4. d.tempat dan tanggal lahir;
5. e.jenis kelamin;
6. f.agama;
7. g.status perkawinan;
8. h.laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
9. i.golongan darah;
10. j.alamat Pegawai;
11. k.bank dan nomor rekening Pegawai;
12. l.unit kerja;
13. m.tipe pegawai;
14. n.status kepegawaian;
15. o.tanggal pensiun;
16. p.jenis Pegawai;
17. q.kedudukan hukum;
18. r.kartu Pegawai;
19. s.asuransi kesehatan;
20. t.taspen; www.peraturan.go.id 2016, No. 318
21. u.nomor pokok wajib pajak Pegawai;
22. v.pendidikan formal;
23. w.pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
24. x.pendidikan dan pelatihan prajabatan;
25. y.kompetensi;
26. z.penegakan disiplin; aa. absensi; bb. penggajian dan tunjangan; cc. riwayat cuti; dd. kinerja; ee. pengembangan kompetensi; ff. nomor induk kependudukan; gg. nomor telepon rumah/handphone; hh. alamat surat elektronik; ii. nama, nomor pokok wajib pajak, dan unit kerja suami/istri; jj. riwayat golongan/ruang dan terhitung mulai tanggal; kk. angka kredit dan terhitung mulai tanggal; ll. terhitung mulai tanggal berkala dan masa kerja gaji berkala; mm. nama jabatan/uraian tugas/kompetensi jabatan dan terhitung mulai tanggal jabatan; nn. penghargaan; dan oo. bidang keahlian pegawai.
(3)Data dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan pribadi, akademis, dan jenjang karir Pegawai.
(4)Data dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan melalui fitur yang terdapat dalam Simpeg Kumham.

Pasal 6

Data dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam: www.peraturan.go.id 2016, No. 318

a.rapat tim penilai kinerja/jabatan dalam pengisian, pemindahan, atau pemberhentian dari dan dalam jabatan serta pengembangan kompetensi Pegawai;
b.pengusulan formasi dan penempatan Pegawai;
c.mutasi yang disebabkan adanya perubahan data Pegawai yakni kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pindah unit kerja, dan pindah instansi;
d.penilaian kinerja dan penilaian prestasi kerja Pegawai;
e.penegakan disiplin Pegawai;
f.pemberian gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.pemberian penghargaan kepada Pegawai.

Pasal 7

(1)Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan melalui Simpeg Kumham.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disajikan melalui Simpeg Kumham dalam bentuk dokumen kepegawaian.
(3)Dokumen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan surat atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

Pasal 8

Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan sumber data Pegawai.

Pasal 9

(1)Simpeg Kumham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 termuat dalam laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Simpeg Kumham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh pimpinan satuan unit kerja, super www.peraturan.go.id 2016, No. 318 administrator, administrator Simpeg Kumham, pengelola Simpeg Kumham, dan Pegawai berdasarkan hak akses masing-masing.
(3)Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pejabat Pembina Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

BAB III

PELAKSANA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1)Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian melalui Simpeg Kumham secara terpusat dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
(2)Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian melalui Simpeg Kumham di tingkat:
1. a.unit eselon I dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Eselon I;
2. b.kantor wilayah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah; dan
3. c.unit pelaksana teknis dilaksanakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.peraturan.go.id 2016, No. 318
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain.
2.Manajemen Kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat www.peraturan.go.id 2016, No. 318 profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
3.Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Simpeg Kumham adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
4.Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian adalah kegiatan pemasukan, pemutakhiran, dan pemeliharaan data Pegawai agar selalu benar dan baik secara kualitas maupun kuantitas yang dilakukan secara terus menerus dan konsisten.
5.Database Kepegawaian adalah kumpulan beberapa tabel data Pegawai yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang terdiri atas data pokok, riwayat, dan data pendukung lainnya.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7.Pejabat Pembina Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

(1)Dalam mendukung pelaksanaan pembinaan terhadap Pegawai, Menteri membentuk Simpeg Kumham.
(2)Simpeg Kumham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sarana untuk melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian.

Pasal 3

BAB II

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Pasal 5

(1)Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sejak Pegawai diangkat sebagai calon Pegawai sampai dengan pensiun, diberhentikan, atau mengundurkan diri.
(2)Data dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.nama Pegawai:
2. b.nomor induk Pegawai;
3. c.gelar akademik;
4. d.tempat dan tanggal lahir;
5. e.jenis kelamin;
6. f.agama;
7. g.status perkawinan;
8. h.laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
9. i.golongan darah;
10. j.alamat Pegawai;
11. k.bank dan nomor rekening Pegawai;
12. l.unit kerja;
13. m.tipe pegawai;
14. n.status kepegawaian;
15. o.tanggal pensiun;
16. p.jenis Pegawai;
17. q.kedudukan hukum;
18. r.kartu Pegawai;
19. s.asuransi kesehatan;
20. t.taspen; www.peraturan.go.id 2016, No. 318
21. u.nomor pokok wajib pajak Pegawai;
22. v.pendidikan formal;
23. w.pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
24. x.pendidikan dan pelatihan prajabatan;
25. y.kompetensi;
26. z.penegakan disiplin; aa. absensi; bb. penggajian dan tunjangan; cc. riwayat cuti; dd. kinerja; ee. pengembangan kompetensi; ff. nomor induk kependudukan; gg. nomor telepon rumah/handphone; hh. alamat surat elektronik; ii. nama, nomor pokok wajib pajak, dan unit kerja suami/istri; jj. riwayat golongan/ruang dan terhitung mulai tanggal; kk. angka kredit dan terhitung mulai tanggal; ll. terhitung mulai tanggal berkala dan masa kerja gaji berkala; mm. nama jabatan/uraian tugas/kompetensi jabatan dan terhitung mulai tanggal jabatan; nn. penghargaan; dan oo. bidang keahlian pegawai.
(3)Data dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan pribadi, akademis, dan jenjang karir Pegawai.
(4)Data dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan melalui fitur yang terdapat dalam Simpeg Kumham.

Pasal 6

Data dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam: www.peraturan.go.id 2016, No. 318

a.rapat tim penilai kinerja/jabatan dalam pengisian, pemindahan, atau pemberhentian dari dan dalam jabatan serta pengembangan kompetensi Pegawai;
b.pengusulan formasi dan penempatan Pegawai;
c.mutasi yang disebabkan adanya perubahan data Pegawai yakni kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pindah unit kerja, dan pindah instansi;
d.penilaian kinerja dan penilaian prestasi kerja Pegawai;
e.penegakan disiplin Pegawai;
f.pemberian gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.pemberian penghargaan kepada Pegawai.

Pasal 7

(1)Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan melalui Simpeg Kumham.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disajikan melalui Simpeg Kumham dalam bentuk dokumen kepegawaian.
(3)Dokumen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan surat atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

Pasal 8

Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan sumber data Pegawai.

Pasal 9

(1)Simpeg Kumham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 termuat dalam laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Simpeg Kumham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh pimpinan satuan unit kerja, super www.peraturan.go.id 2016, No. 318 administrator, administrator Simpeg Kumham, pengelola Simpeg Kumham, dan Pegawai berdasarkan hak akses masing-masing.
(3)Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pejabat Pembina Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

BAB III

PELAKSANA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1)Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian melalui Simpeg Kumham secara terpusat dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
(2)Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian melalui Simpeg Kumham di tingkat:
1. a.unit eselon I dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Eselon I;
2. b.kantor wilayah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah; dan
3. c.unit pelaksana teknis dilaksanakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.