DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara;
c.bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19; www.peraturan.go.id 2020, No. 298
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); www.peraturan.go.id 2020, No. 298
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19. www.peraturan.go.id 2020, No. 298

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
2.Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3.Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.
4.Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.
5.Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
6.Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
7.Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
8.Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. www.peraturan.go.id 2020, No. 298
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
11.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
12.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SELAIN TINDAK PIDANA TERORISME, NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, KORUPSI, KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DAN KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT, SERTA KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISASI, WARGA NEGARA ASING

Pasal 2

(1)Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
(2)Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. b.aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. c.telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.

Pasal 3

(1)Asimilasi Anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
(2)Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: www.peraturan.go.id 2020, No. 298
1. a.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
2. b.aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. c.telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Pasal 4

Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

a.fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
b.bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
c.laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
d.salinan register F dari Kepala Lapas;
e.salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
f.surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pasal 5

(1)Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
(2)Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan system informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana www.peraturan.go.id 2020, No. 298 teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.
(3)Dalam hal pemberian Asimilasi melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala lapas/LPKA dapat memberikan Asimilasi secara manual.

Pasal 6

(1)Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
(3)Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA.
(4)Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib dipenuhi paling lama:
1. a.1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; dan
2. b.3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.

Pasal 7

(1)Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat.
(2)Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian Asimilasi.
(3)Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputuasan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah. www.peraturan.go.id 2020, No. 298
(4)Kantor wilayah mengirimkan salinan keputuasan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 8

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun.

BAB III

PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SELAIN TINDAK PIDANA TERORISME, NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, KORUPSI, KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DAN KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT, SERTA KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISASI, WARGA NEGARA ASING

Pasal 9

Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

a.telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
b.berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
c.telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
d.masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana. www.peraturan.go.id 2020, No. 298

Pasal 10

Pemberian Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

a.telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan;
b.berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
c.telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
d.masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara;
c.bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19; www.peraturan.go.id 2020, No. 298
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); www.peraturan.go.id 2020, No. 298
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19. www.peraturan.go.id 2020, No. 298

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
2.Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3.Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.
4.Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.
5.Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
6.Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
7.Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
8.Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. www.peraturan.go.id 2020, No. 298
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
11.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
12.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SELAIN TINDAK PIDANA TERORISME, NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, KORUPSI, KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DAN KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT, SERTA KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISASI, WARGA NEGARA ASING

Pasal 2

(1)Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
(2)Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. b.aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. c.telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.

Pasal 3

(1)Asimilasi Anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
(2)Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: www.peraturan.go.id 2020, No. 298
1. a.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
2. b.aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. c.telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Pasal 4

Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

a.fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
b.bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
c.laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
d.salinan register F dari Kepala Lapas;
e.salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
f.surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pasal 5

(1)Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
(2)Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan system informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana www.peraturan.go.id 2020, No. 298 teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.
(3)Dalam hal pemberian Asimilasi melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala lapas/LPKA dapat memberikan Asimilasi secara manual.

Pasal 6

(1)Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
(3)Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA.
(4)Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib dipenuhi paling lama:
1. a.1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; dan
2. b.3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.

Pasal 7

(1)Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat.
(2)Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian Asimilasi.
(3)Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputuasan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah. www.peraturan.go.id 2020, No. 298
(4)Kantor wilayah mengirimkan salinan keputuasan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 8

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun.

BAB III

PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SELAIN TINDAK PIDANA TERORISME, NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, KORUPSI, KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DAN KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT, SERTA KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISASI, WARGA NEGARA ASING

Pasal 9

Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

a.telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
b.berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
c.telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
d.masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana. www.peraturan.go.id 2020, No. 298

Pasal 10

Pemberian Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

a.telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan;
b.berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
c.telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
d.masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.