DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2013

Nomor: 11
Tahun: 2013
Ditetapkan: 14 Maret 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, Pemerintah telah

Menetapkan

menetapkan program rencana aksi nasional hak asasi manusia;

c.bahwa untuk memacu pemerintah daerah melaksanakan program rencana aksi nasional hak asasi manusia perlu ditetapkan kriteria kabupaten/kota Peduli hak asasi manusia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No. 420 2 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
1. 2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. 6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
6. 7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No. 4203 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2.Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut RANHAM adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.
3.Panitia RANHAM Nasional adalah panitia yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan RANHAM.
4.Panitia RANHAM Provinsi adalah panitia yang dibentuk oleh Gubernur sebagai penanggung jawab pelaksanaan RANHAM di provinsi yang bersangkutan.
5.Panitia RANHAM Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh bupati/walikota sebagai penanggung jawab pelaksanaan RANHAM di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
6.Peduli HAM adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan program rencana aksi nasional hak asasi manusia.

Pasal 2

Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM bertujuan untuk:

a.memberikan motivasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
b.mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM; dan
c.mengukur hasil kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No. 420 4

Pasal 3

(1)Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya:
1. a.hak hidup;
2. b.hak mengembangkan diri;
3. c.hak atas kesejahteraan;
4. d.hak atas rasa aman; dan
5. e.hak atas perempuan.
(2)Penjabaran kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya ditetapkan tiap bulan Desember.

Pasal 5

Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dilakukan oleh panitia RANHAM Provinsi.

Pasal 6

(1)Ketua Panitia RANHAM Kabupaten/Kota menyampaikan data kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam 12 (dua belas) bulan terakhir paling lambat pada minggu pertama bulan Juli tahun berjalan kepada Ketua Panitia RANHAM Provinsi.
(2)Panitia RANHAM Provinsi melakukan penilaian data kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Ketua Panitia RANHAM Provinsi menyampaikan hasil penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada Gubernur dan Sekretaris Panitia RANHAM Nasional paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus tahun berjalan.
(4)Panitia RANHAM Nasional menelaah laporan hasil penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Sekretaris Panitia RANHAM Nasional menyampaikan hasil telaahan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada Ketua Panitia RANHAM Nasional paling lambat pada awal bulan November tahun berjalan.

Pasal 7

(1)Ketua Panitia RANHAM Nasional menetapkan Kabupaten/Kota Peduli HAM pada bulan Desember. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No. 4205
(2)Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan.

Pasal 8

(1)Pendanaan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dilakukan Panitia RANHAM Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
(2)Pendanaan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dilakukan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dilakukan Panitia RANHAM Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, Pemerintah telah

Menetapkan

menetapkan program rencana aksi nasional hak asasi manusia;

c.bahwa untuk memacu pemerintah daerah melaksanakan program rencana aksi nasional hak asasi manusia perlu ditetapkan kriteria kabupaten/kota Peduli hak asasi manusia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No. 420 2 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
1. 2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. 6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
6. 7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No. 4203 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2.Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut RANHAM adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.
3.Panitia RANHAM Nasional adalah panitia yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan RANHAM.
4.Panitia RANHAM Provinsi adalah panitia yang dibentuk oleh Gubernur sebagai penanggung jawab pelaksanaan RANHAM di provinsi yang bersangkutan.
5.Panitia RANHAM Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh bupati/walikota sebagai penanggung jawab pelaksanaan RANHAM di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
6.Peduli HAM adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan program rencana aksi nasional hak asasi manusia.

Pasal 2

Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM bertujuan untuk:

a.memberikan motivasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
b.mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM; dan
c.mengukur hasil kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No. 420 4

Pasal 3

(1)Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya:
1. a.hak hidup;
2. b.hak mengembangkan diri;
3. c.hak atas kesejahteraan;
4. d.hak atas rasa aman; dan
5. e.hak atas perempuan.
(2)Penjabaran kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya ditetapkan tiap bulan Desember.

Pasal 5

Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dilakukan oleh panitia RANHAM Provinsi.

Pasal 6

(1)Ketua Panitia RANHAM Kabupaten/Kota menyampaikan data kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam 12 (dua belas) bulan terakhir paling lambat pada minggu pertama bulan Juli tahun berjalan kepada Ketua Panitia RANHAM Provinsi.
(2)Panitia RANHAM Provinsi melakukan penilaian data kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Ketua Panitia RANHAM Provinsi menyampaikan hasil penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada Gubernur dan Sekretaris Panitia RANHAM Nasional paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus tahun berjalan.
(4)Panitia RANHAM Nasional menelaah laporan hasil penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Sekretaris Panitia RANHAM Nasional menyampaikan hasil telaahan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada Ketua Panitia RANHAM Nasional paling lambat pada awal bulan November tahun berjalan.

Pasal 7

(1)Ketua Panitia RANHAM Nasional menetapkan Kabupaten/Kota Peduli HAM pada bulan Desember. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No. 4205
(2)Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan.

Pasal 8

(1)Pendanaan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dilakukan Panitia RANHAM Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
(2)Pendanaan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dilakukan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dilakukan Panitia RANHAM Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.