Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.445 2
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 3209);
676); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ASSESSMENT RISIKO DAN ASSESSMENT KEBUTUHAN BAGI NARAPIDANA DAN KLIEN PEMASYARAKATAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.445 4
BAB II PELAKSANAAN ASSESSMENT RISIKO DAN ASSESSMENT KEBUTUHAN
BAB II
Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan dilakukan bagi:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.445 5
Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. BAB III PETUGAS PELAKSANA ASSESSMENT RISIKO DAN ASSESSMENT KEBUTUHAN
BAB III
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.445 6
Assessor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
dan
Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.445 7
Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan:
dan
Membuka PDF…
Instruksi Presiden (Inpres)