DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar bagi Narapidana dalam rangka Pembinaan; www.peraturan.go.id 2016, No.404 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN KELUAR BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PEMBINAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Izin Keluar adalah pemberian izin bagi narapidana yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang tertentu untuk mengembangkan bakat, keahlian, dan keterampilan di masyarakat. www.peraturan.go.id 2016, No.404
2.Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
3.Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
4.Petugas Pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan.
5.Pengawalan adalah kegiatan penjagaan, pengawasan, perlindungan Narapidana yang berada di dalam dan/atau di luar Lapas yang melakukan aktivitas atau keperluan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan.
7.Keluarga adalah suami atau istri, anak kandung, anak angkat, atau anak tiri, orang tua kandung, orang tua angkat, atau orang tua tiri, atau saudara kandung, saudara angkat, atau saudara tiri atau ipar, dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal.
8.Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
11.Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN IZIN KELUAR

Pasal 2

(1)Izin Keluar dapat diberikan berdasarkan permohonan. www.peraturan.go.id 2016, No.404
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh lembaga/instansi pemerintah atau nonpemerintah yang berbadan hukum.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Kepala Lapas.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.jenis kegiatan;
2. b.waktu pelaksanaan;
3. c.tempat pelaksanaan; dan
4. d.jumlah Narapidana yang akan dimohonkan untuk Izin Keluar.

Pasal 3

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Pemasyarakatan di Lapas bersangkutan.
(2)Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendataan terhadap Narapidana yang dapat diberikan Izin Keluar.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN KELUAR

Pasal 5

(1)Izin Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi persyaratan:
1. a.berkelakuan baik; www.peraturan.go.id 2016, No.404
2. b.telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana, dengan ketentuan tidak melewati 1/2 (satu per dua) masa pidananya; dan
3. c.mempunyai kemampuan di bidang keagamaan, pendidikan, keterampilan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan, dan olahraga.
(2)Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
1. a.tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; dan
2. b.telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan Lapas dengan baik.

Pasal 6

(1)Persyaratan Izin Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
1. a.surat permohonan dari lembaga/instansi pemerintah atau nonpemerintah yang berbadan hukum;
2. b.surat keterangan tidak memiliki perkara lain yang dalam proses peradilan dari kepolisian dan/atau kejaksaan;
3. c.fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
4. d.laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan;
5. e.hasil asesmen risiko dan asesmen kebutuhan Narapidana;
6. f.laporan penelitian kemasyarakatan yang telah dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan;
7. g.salinan register F dari Kepala Lapas;
8. h.sertifikat atau surat keterangan keahlian di bidang keagamaan, pendidikan, keterampilan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan, dan olahraga dari lembaga/instansi pemerintah atau nonpemerintah yang berbadan hukum; www.peraturan.go.id 2016, No.404
9. i.surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
10. j.surat jaminan kesanggupan dari pihak pemohon untuk membimbing dan mengawasi Narapidana selama melaksanakan Izin Keluar; dan
11. k.surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa yang menyatakan bahwa Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum selama melaksanakan Izin Keluar.
(2)Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus melengkapi dokumen:
1. a.surat persetujuan dan jaminan dari kedutaan besar/konsulat negara yang bersangkutan; dan
2. b.surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dalam permasalahan keimigrasian.

Pasal 7

(1)Izin Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat diberikan kepada:
1. a.Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekusor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
2. b.Narapidana yang terancam jiwanya;
3. c.Narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana; dan/atau
4. d.Narapidana yang dipidana seumur hidup.
(2)Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika serta psikotropika sebagaimana www.peraturan.go.id 2016, No.404 dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Narapidana yang masa pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 8

(1)Pemberian Izin Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dibahas dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas.
(2)Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekomendasikan usulan pemberian Izin Keluar kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
(3)Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Izin Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Izin Keluar kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 9

(1)Berdasarkan usulan Kepala Lapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dilaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah.
(2)Hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.
(3)Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)memberikan Izin Keluar untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) kali kegiatan.
(4)Pemberian Izin Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat diajukan paling banyak 4 (empat) kali dan paling banyak diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun. www.peraturan.go.id 2016, No.404

Pasal 10

(1)Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyampaikan usulan pemberian Izin Keluar kepada Direktur Jenderal dalam hal permohonan Izin Keluar lebih dari 3 (tiga) hari.
(2)Direktur Jenderal memberikan persetujuan Izin Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan pusat.
(3)Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan Izin Keluar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) kali kegiatan.
(4)Pemberian Izin Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat diajukan paling banyak 4 (empat) kali dan paling banyak diberikan selama 60 (enam puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN KELUAR BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PEMBINAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Izin Keluar adalah pemberian izin bagi narapidana yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang tertentu untuk mengembangkan bakat, keahlian, dan keterampilan di masyarakat. www.peraturan.go.id 2016, No.404
2.Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
3.Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
4.Petugas Pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan.
5.Pengawalan adalah kegiatan penjagaan, pengawasan, perlindungan Narapidana yang berada di dalam dan/atau di luar Lapas yang melakukan aktivitas atau keperluan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan.
7.Keluarga adalah suami atau istri, anak kandung, anak angkat, atau anak tiri, orang tua kandung, orang tua angkat, atau orang tua tiri, atau saudara kandung, saudara angkat, atau saudara tiri atau ipar, dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal.
8.Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
11.Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN IZIN KELUAR

Pasal 2

(1)Izin Keluar dapat diberikan berdasarkan permohonan. www.peraturan.go.id 2016, No.404
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh lembaga/instansi pemerintah atau nonpemerintah yang berbadan hukum.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Kepala Lapas.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.jenis kegiatan;
2. b.waktu pelaksanaan;
3. c.tempat pelaksanaan; dan
4. d.jumlah Narapidana yang akan dimohonkan untuk Izin Keluar.

Pasal 3

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Pemasyarakatan di Lapas bersangkutan.
(2)Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendataan terhadap Narapidana yang dapat diberikan Izin Keluar.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN KELUAR

Pasal 5

(1)Izin Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi persyaratan:
1. a.berkelakuan baik; www.peraturan.go.id 2016, No.404
2. b.telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana, dengan ketentuan tidak melewati 1/2 (satu per dua) masa pidananya; dan
3. c.mempunyai kemampuan di bidang keagamaan, pendidikan, keterampilan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan, dan olahraga.
(2)Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
1. a.tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; dan
2. b.telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan Lapas dengan baik.

Pasal 6

(1)Persyaratan Izin Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
1. a.surat permohonan dari lembaga/instansi pemerintah atau nonpemerintah yang berbadan hukum;
2. b.surat keterangan tidak memiliki perkara lain yang dalam proses peradilan dari kepolisian dan/atau kejaksaan;
3. c.fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
4. d.laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan;
5. e.hasil asesmen risiko dan asesmen kebutuhan Narapidana;
6. f.laporan penelitian kemasyarakatan yang telah dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan;
7. g.salinan register F dari Kepala Lapas;
8. h.sertifikat atau surat keterangan keahlian di bidang keagamaan, pendidikan, keterampilan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan, dan olahraga dari lembaga/instansi pemerintah atau nonpemerintah yang berbadan hukum; www.peraturan.go.id 2016, No.404
9. i.surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
10. j.surat jaminan kesanggupan dari pihak pemohon untuk membimbing dan mengawasi Narapidana selama melaksanakan Izin Keluar; dan
11. k.surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa yang menyatakan bahwa Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum selama melaksanakan Izin Keluar.
(2)Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus melengkapi dokumen:
1. a.surat persetujuan dan jaminan dari kedutaan besar/konsulat negara yang bersangkutan; dan
2. b.surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dalam permasalahan keimigrasian.

Pasal 7

(1)Izin Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat diberikan kepada:
1. a.Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekusor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
2. b.Narapidana yang terancam jiwanya;
3. c.Narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana; dan/atau
4. d.Narapidana yang dipidana seumur hidup.
(2)Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika serta psikotropika sebagaimana www.peraturan.go.id 2016, No.404 dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Narapidana yang masa pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 8

(1)Pemberian Izin Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dibahas dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas.
(2)Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekomendasikan usulan pemberian Izin Keluar kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
(3)Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Izin Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Izin Keluar kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 9

(1)Berdasarkan usulan Kepala Lapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dilaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah.
(2)Hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.
(3)Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)memberikan Izin Keluar untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) kali kegiatan.
(4)Pemberian Izin Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat diajukan paling banyak 4 (empat) kali dan paling banyak diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun. www.peraturan.go.id 2016, No.404

Pasal 10

(1)Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyampaikan usulan pemberian Izin Keluar kepada Direktur Jenderal dalam hal permohonan Izin Keluar lebih dari 3 (tiga) hari.
(2)Direktur Jenderal memberikan persetujuan Izin Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan pusat.
(3)Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan Izin Keluar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) kali kegiatan.
(4)Pemberian Izin Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat diajukan paling banyak 4 (empat) kali dan paling banyak diberikan selama 60 (enam puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.