DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2022, No.661 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENANGANAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang selanjutnya disebut Bantuan adalah permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
3.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. 2022, No.661

Pasal 2

(1)Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan berwenang:
1. a.meminta Bantuan kepada negara diminta; dan/atau
2. b.memberikan Bantuan kepada negara peminta.
(2)Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
(2)Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

Pasal 4

(1)Menteri dapat menolak pemberian Bantuan.
(2)Sebelum menolak pemberian Bantuan, Menteri harus mempertimbangkan persetujuan pemberian Bantuan dengan tata cara atau syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi.
(3)Tata cara atau syarat khusus mengenai pertimbangan persetujuan pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Pedoman Penanganan Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal untuk mengelola data dan informasi Bantuan.
(2)Pengelolaan data dan informasi Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik. 2022, No.661

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661 2022, No.661

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENANGANAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang selanjutnya disebut Bantuan adalah permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
3.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. 2022, No.661

Pasal 2

(1)Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan berwenang:
1. a.meminta Bantuan kepada negara diminta; dan/atau
2. b.memberikan Bantuan kepada negara peminta.
(2)Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
(2)Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

Pasal 4

(1)Menteri dapat menolak pemberian Bantuan.
(2)Sebelum menolak pemberian Bantuan, Menteri harus mempertimbangkan persetujuan pemberian Bantuan dengan tata cara atau syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi.
(3)Tata cara atau syarat khusus mengenai pertimbangan persetujuan pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Pedoman Penanganan Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal untuk mengelola data dan informasi Bantuan.
(2)Pengelolaan data dan informasi Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik. 2022, No.661