DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 www.peraturan.go.id 2018, No.520 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENERJEMAHAN RESMI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2018, No.520
2.Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Penerjemahan adalah pengalihbahasaan Peraturan Perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris.
3.Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan adalah proses pengalihbahasaan Peraturan Perundang- undangan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris mulai dari tahap permohonan sampai dengan penandatanganan oleh Menteri.
4.Pemohon adalah menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan satuan kerja perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang mengajukan permohonan penerjemahan peraturan perundang- undangan.
5.Klarifikasi adalah kegiatan memeriksa urgensi penerjemahan dan kelengkapan persyaratan permohonan penerjemahan peraturan perundang-undangan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
8.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan ke dalam bahasa Inggris dilaksanakan oleh Menteri.
(2)Pelaksanaan Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENERJEMAHAN

Pasal 3

(1)Permohonan Penerjemahan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2018, No.520
(2)Permohonan Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh:
1. a.sekretaris jenderal;
2. b.pejabat pimpinan tinggi madya; atau
3. c.sekretaris daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota dari Pemohon.

Pasal 4

(1)Permohonan Penerjemahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling sedikit memuat urgensi Penerjemahan dengan melampirkan persyaratan:
1. a.salinan naskah Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan; dan
2. b.konsep terjemahan Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan.
(2)Urgensi permohonan Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pokok pikiran yang melatarbelakangi perlunya Penerjemahan untuk:
1. a.mendukung program strategis pemerintahan di bidang politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat; dan
2. b.mendukung dunia usaha perekonomian.

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal melakukan Klarifikasi terhadap permohonan Penerjemahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Dalam hal berdasarkan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi.
(3)Dalam hal permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus melengkapi permohonan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima. www.peraturan.go.id 2018, No.520
(4)Apabila Pemohon tidak melengkapi permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dinyatakan tidak diterima.
(5)Permohonan yang tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan secara tertulis oleh Direktur Jenderal kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dengan disertai alasan.

Pasal 6

Dalam hal berdasarkan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) permohonan dinyatakan telah memenuhi syarat, Direktur Jenderal dapat membentuk tim untuk melakukan Penerjemahan Resmi.

Pasal 7

(1)Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
2. b.pemrakarsa; dan
3. c.penerjemah tersumpah.
(2)Unsur penerjemah tersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari pejabat fungsional penerjemah.

Pasal 8

(1)Hasil rancangan terjemahan Peraturan Perundang- undangan disampaikan oleh ketua tim kepada Direktur Jenderal.
(2)Direktur Jenderal menyampaikan hasil rancangan terjemahan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon untuk memperoleh paraf persetujuan.
(3)Direktur Jenderal menandatangani hasil rancangan terjemahan Peraturan Perundang-undangan yang telah memperoleh paraf persetujuan. www.peraturan.go.id 2018, No.520
(4)Hasil rancangan terjemahan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan terjemahan resmi.

Pasal 9

(1)Terjemahan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) disampaikan kepada Pemohon dalam bentuk salinan.
(2)Salinan terjemahan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal terjemahan Peraturan Perundang- undangan ditandatangani.

BAB III

SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 10

(1)Salinan terjemahan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dimuat dalam sistem informasi Peraturan Perundang-undangan.
(2)Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 www.peraturan.go.id 2018, No.520 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENERJEMAHAN RESMI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2018, No.520
2.Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Penerjemahan adalah pengalihbahasaan Peraturan Perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris.
3.Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan adalah proses pengalihbahasaan Peraturan Perundang- undangan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris mulai dari tahap permohonan sampai dengan penandatanganan oleh Menteri.
4.Pemohon adalah menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan satuan kerja perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang mengajukan permohonan penerjemahan peraturan perundang- undangan.
5.Klarifikasi adalah kegiatan memeriksa urgensi penerjemahan dan kelengkapan persyaratan permohonan penerjemahan peraturan perundang-undangan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
8.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan ke dalam bahasa Inggris dilaksanakan oleh Menteri.
(2)Pelaksanaan Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENERJEMAHAN

Pasal 3

(1)Permohonan Penerjemahan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2018, No.520
(2)Permohonan Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh:
1. a.sekretaris jenderal;
2. b.pejabat pimpinan tinggi madya; atau
3. c.sekretaris daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota dari Pemohon.

Pasal 4

(1)Permohonan Penerjemahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling sedikit memuat urgensi Penerjemahan dengan melampirkan persyaratan:
1. a.salinan naskah Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan; dan
2. b.konsep terjemahan Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan.
(2)Urgensi permohonan Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pokok pikiran yang melatarbelakangi perlunya Penerjemahan untuk:
1. a.mendukung program strategis pemerintahan di bidang politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat; dan
2. b.mendukung dunia usaha perekonomian.

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal melakukan Klarifikasi terhadap permohonan Penerjemahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Dalam hal berdasarkan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi.
(3)Dalam hal permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus melengkapi permohonan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima. www.peraturan.go.id 2018, No.520
(4)Apabila Pemohon tidak melengkapi permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dinyatakan tidak diterima.
(5)Permohonan yang tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan secara tertulis oleh Direktur Jenderal kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dengan disertai alasan.

Pasal 6

Dalam hal berdasarkan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) permohonan dinyatakan telah memenuhi syarat, Direktur Jenderal dapat membentuk tim untuk melakukan Penerjemahan Resmi.

Pasal 7

(1)Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
2. b.pemrakarsa; dan
3. c.penerjemah tersumpah.
(2)Unsur penerjemah tersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari pejabat fungsional penerjemah.

Pasal 8

(1)Hasil rancangan terjemahan Peraturan Perundang- undangan disampaikan oleh ketua tim kepada Direktur Jenderal.
(2)Direktur Jenderal menyampaikan hasil rancangan terjemahan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon untuk memperoleh paraf persetujuan.
(3)Direktur Jenderal menandatangani hasil rancangan terjemahan Peraturan Perundang-undangan yang telah memperoleh paraf persetujuan. www.peraturan.go.id 2018, No.520
(4)Hasil rancangan terjemahan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan terjemahan resmi.

Pasal 9

(1)Terjemahan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) disampaikan kepada Pemohon dalam bentuk salinan.
(2)Salinan terjemahan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal terjemahan Peraturan Perundang- undangan ditandatangani.

BAB III

SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 10

(1)Salinan terjemahan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dimuat dalam sistem informasi Peraturan Perundang-undangan.
(2)Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktur Jenderal.