DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2021

Nomor: 13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten; 2021, No. 106 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1764); 2021, No.106 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PERMOHONAN PATEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1764), diubah sebagai berikut:
1.Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 83A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A

Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi.

2.Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Pemeriksaan substantif berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.memiliki kebaruan;
b.dapat merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada;
c.memiliki kegunaan praktis; dan
d.dapat diterapkan dalam industri.
1. 3.Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

(1)Permohonan Paten sederhana diperiksa administrasi dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak tanggal pengajuan Permohonan diterima. 2021, No. 106
(2)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi.
(3)Pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana.
(4)Dalam hal kekurangan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri memberitahukan secara tertulis bahwa permohonan dianggap ditarik kembali.

4.Di antara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 85A dan Pasal 85B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

(1)Pengumuman Permohonan Paten Sederhana dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diumumkan.

Pasal 85B

(1)Dalam hal terdapat pandangan dan/atau keberatan, penjelasan, dan/atau sanggahan terhadap Permohonan Paten sederhana dapat disampaikan secara tertulis kepada Menteri.
(2)Menteri menggunakan pandangan dan/atau keberatan, penjelasan, dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 2021, No.106 tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

(1)Permohonan pemeriksaan subtantif atas Paten sederhana dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya.
(2)Pemohon yang tidak mengajukan permohonan pemeriksaan subtantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau biaya tidak dibayar maka Permohonan Paten sederhana dianggap ditarik kembali.
(3)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya berdasarkan ketentuan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6.Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

(1)Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten sederhana dilakukan setelah selesai masa pengumuman.
(2)Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilakukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

(1)Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten sederhana paling 2021, No. 106 lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pemohon.
(3)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik.

8.Di antara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 103A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permohonan Paten sederhana yang sudah diajukan dan masih dalam proses, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2021, No.106 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1764); 2021, No.106 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PERMOHONAN PATEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1764), diubah sebagai berikut:
1.Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 83A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A

Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi.

2.Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Pemeriksaan substantif berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.memiliki kebaruan;
b.dapat merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada;
c.memiliki kegunaan praktis; dan
d.dapat diterapkan dalam industri.
1. 3.Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

(1)Permohonan Paten sederhana diperiksa administrasi dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak tanggal pengajuan Permohonan diterima. 2021, No. 106
(2)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi.
(3)Pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana.
(4)Dalam hal kekurangan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri memberitahukan secara tertulis bahwa permohonan dianggap ditarik kembali.

4.Di antara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 85A dan Pasal 85B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

(1)Pengumuman Permohonan Paten Sederhana dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diumumkan.

Pasal 85B

(1)Dalam hal terdapat pandangan dan/atau keberatan, penjelasan, dan/atau sanggahan terhadap Permohonan Paten sederhana dapat disampaikan secara tertulis kepada Menteri.
(2)Menteri menggunakan pandangan dan/atau keberatan, penjelasan, dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 2021, No.106 tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

(1)Permohonan pemeriksaan subtantif atas Paten sederhana dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya.
(2)Pemohon yang tidak mengajukan permohonan pemeriksaan subtantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau biaya tidak dibayar maka Permohonan Paten sederhana dianggap ditarik kembali.
(3)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya berdasarkan ketentuan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6.Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

(1)Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten sederhana dilakukan setelah selesai masa pengumuman.
(2)Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilakukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

(1)Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten sederhana paling 2021, No. 106 lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pemohon.
(3)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik.

8.Di antara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 103A sehingga berbunyi sebagai berikut: