DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkumham ini mengatur tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) bagi Anak dalam Pasal 3A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. SKIM diberikan kepada ABG Subjek Pasal 3A yang lahir di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka Pewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia telah

Menetapkan

menetapkan syarat administratif pengajuan permohonan pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda dengan melampirkan surat keterangan keimigrasian yang dapat diperoleh melalui tata cara tertentu;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian bagi Anak dalam Pasal 3A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia; 2023, No.613 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
2. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6798);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
6. 7.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7. 8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); 2023, No.613 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN BAGI ANAK DALAM PASAL 3A AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pewarganegaraan adalah tata cara bagi Orang Asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
2.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
3.Anak Berkewarganegaraan Ganda Subjek Pasal 3A ayat

(1)Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia yang selanjutnya disebut ABG Subjek Pasal 3A adalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

4.Surat Keterangan Keimigrasian yang selanjutnya disebut SKIM adalah dokumen keimigrasian yang memuat keterangan mengenai masa tinggal warga negara asing di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut sebagai salah satu persyaratan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses Pewarganegaraan.
5.Affidavit adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Republik Indonesia.
7.Pengecekan Keimigrasian adalah pengecekan keabsahan dokumen, keberadaan, dan kegiatan Orang Asing yang dilakukan dengan cara mendatangi orang, instansi, atau tempat lain yang berkaitan dengan permohonan. 2023, No.613
8.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang di bidang keimigrasian.
9.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10.Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
12.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
13.Hari adalah hari kerja.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN

Pasal 2

(1)SKIM diberikan kepada ABG Subjek Pasal 3A yang lahir di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka Pewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)SKIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan yang memenuhi ketentuan:
1. a.merupakan ABG Subjek Pasal 3A;
2. b.sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
3. c.tidak terdapat dalam daftar pencegahan dan penangkalan;
4. d.tidak memiliki SKIM yang masih berlaku;
5. e.tidak dalam proses Pewarganegaraan atau proses menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia; dan
6. f.bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 3

(1)Permohonan SKIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
1. a.surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
2. b.pasfoto dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) terbaru berwarna dan berlatar belakang warna putih;
3. c.pernyataan integrasi;
4. d.kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
5. e.kutipan akta perkawinan/buku nikah atau kutipan akta perceraian orang tua. 2023, No.613
(2)Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon juga melampirkan:
1. a.Keputusan Menteri mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda subjek Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang sudah mendaftar dan belum memilih kewarganegaraan;
2. b.paspor kebangsaan;
3. c.Izin Tinggal;
4. d.dokumen perjalanan Republik Indonesia;
5. e.surat keterangan dari lurah atau kepala desa atau nama lainnya;
6. f.ijazah; dan/atau
7. g.Affidavit.

Pasal 4

(1)Permohonan SKIM diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

(1)Pejabat Imigrasi melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan lengkap, Pejabat Imigrasi menerbitkan surat perintah membayar.
(3)Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan belum lengkap, Pejabat Imigrasi menolak permohonan disertai dengan alasan penolakan.
(4)Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon dapat mengajukan permohonan SKIM kembali dengan melengkapi dokumen persyaratan.

Pasal 6

(1)Kepala Kantor Imigrasi melakukan Pengecekan Keimigrasian pada setiap permohonan yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)Pengecekan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.memastikan keabsahan berkas asli persyaratan kelengkapan permohonan;
2. b.mengetahui manfaat dan informasi lainnya berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan ABG Subjek Pasal 3A yang dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait; dan
3. c.memastikan masa tinggal di wilayah negara Republik Indonesia untuk jangka waktu paling 2023, No.613 singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
(3)Pengecekan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal pembayaran diterima.
(4)Dalam melakukan Pengecekan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Imigrasi dapat berkoordinasi dengan Kepala Divisi Imigrasi pada Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
(5)Hasil Pengecekan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi.

Pasal 7

(1)Dalam hal berdasarkan hasil Pengecekan Keimigrasian diketahui pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala Kantor Imigrasi menolak permohonan dan memberitahukan surat penolakan kepada pemohon.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil Pengecekan Keimigrasian pemohon dinyatakan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permohonan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 8

(1)Kepala Kantor Wilayah meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Direktur Jenderal disertai dengan pertimbangan.
(2)Kepala Kantor Wilayah meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi.

Pasal 9

(1)Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan dari Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2)Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal permohonan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah diterima.
(3)Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 10

(1)Dalam hal permohonan disetujui oleh Direktur Jenderal, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan SKIM dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal keputusan persetujuan diterbitkan. 2023, No.613
(2)Dalam hal permohonan ditolak oleh Direktur Jenderal, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan surat penolakan dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal keputusan penolakan diterbitkan.
(3)Penerbitan SKIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon.
(4)Penolakan permohonan SKIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon dan disertai dengan alasan penolakan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…