DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2024

Nomor: 13
Tahun: 2024
Ditetapkan: 7 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkumham ini mengatur mengenai Tata Kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) adalah arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan Lainnya dalam melakukan kegiatan usaha dengan memperhatikan pelindungan, penghormatan dan pemulihan HAM. Untuk menyelenggarakan pelaksanaan Stranas BHAM dibentuk: Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GTN BHAM) dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GTD BHAM).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
5.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 123);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA KERJA GUGUS TUGAS NASIONAL DAN GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun, sehingga sebagai bentuk tanggung jawab moral yang diemban oleh Indonesia, sehingga Hak Asasi Manusia perlu dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang di dalamnya menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek. Untuk mempermudah pelaksanaan penghormatan Hak Asasi Manusia kepada seluruh warga maka disusunlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah juga mengamanatkan Penegakan Bisnis dan Hak Asasi Manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024) sebagai bentuk pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.
2.Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Stranas BHAM adalah arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan Lainnya dalam melakukan kegiatan usaha dengan memperhatikan pelindungan, penghormatan dan pemulihan HAM.
3.Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat GTN BHAM adalah gugus tugas yang mengoordinasikan pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat nasional.
4.Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat GTD BHAM adalah gugus tugas yang mengoordinasikan pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat daerah.
5.Aksi BHAM adalah penjabaran lebih lanjut dari Stranas BHAM untuk dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan Lainnya.
6.Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mendokumentasikan data dan informasi perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi BHAM.
7.Evaluasi adalah kegiatan menganalisis dan melakukan penilaian secara sistematis terhadap pelaksanaan rencana aksi BHAM yang mencakup target, capaian, dan data dukung.
8.Sekretariat GTN BHAM adalah unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang ditugaskan secara ex officio membantu GTN BHAM.
9.Sekretariat GTD BHAM adalah unit yang berkedudukan di instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang ditugaskan secara ex officio membantu GTD BHAM.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangann di daerah otonom.
11.Pemangku Kepentingan Lainnya adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, praktisi, akademisi, asosiasi, mitra pembangunan, dan media massa yang terkait dengan pelaksanaan Stranas BHAM.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan pelaksanaan Stranas BHAM dibentuk:

a.GTN BHAM; dan
b.GTD BHAM.

BAB II

KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN GTN DAN GTD BHAM A. Kedudukan GTN BHAM berkedudukan di tingkat pusat dan bertanggung jawab kepada Menteri. Selanjutnya, GTD BHAM berkedudukan di provinsi dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

(1)Pembentukan GTN BHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(2)GTN BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri.
(3)Keanggotaan GTN BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.kementerian/lembaga; dan
2. b.mitra nonpemerintah.
(4)GTN BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk kelompok kerja dalam rangka melakukan koordinasi, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi Aksi BHAM.
(5)Masa keanggotaan GTN BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti periode Aksi BHAM.

Pasal 4

(1)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas GTN BHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk Sekretariat GTN BHAM.
(2)Sekretariat GTN BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas:
1. a.mengumpulkan laporan capaian Aksi BHAM yang berasal dari kementerian/lembaga dan GTD BHAM;
2. b.menerima laporan kelompok kerja GTN BHAM;
3. c.menyusun laporan evaluasi capaian Aksi BHAM; dan
4. d.memberikan dukungan administratif untuk kelancaran tugas GTN BHAM.

Pasal 5

GTN BHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:

a.mengusulkan rancangan Aksi BHAM;
b.mengoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat nasional dan daerah;
c.mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat nasional dan daerah; dan
d.melaporkan hasil pelaksanaan Aksi BHAM kepada Menteri.

Pasal 6

(1)Pengusulan rancangan Aksi BHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disampaikan oleh GTN BHAM kepada Menteri.
(2)Rancangan Aksi BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka mencapai sasaran Stranas BHAM.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas koordinasi dan penyelerasan pelaksanaan Stranas BHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, GTN BHAM berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan GTD BHAM.
(2)Koordinasi dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.rapat koordinasi; dan
2. b.rapat penajaman Aksi BHAM.
(3)Rapat koordinasi dan rapat penajaman Aksi BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.rapat anggota GTN BHAM; dan/atau
2. b.rapat dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan GTD BHAM.
(5)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan dalam rangka pengusulan dan penyusunan Aksi BHAM periode selanjutnya.
(6)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat mengikutsertakan Pemangku Kepentingan Lainnya.
(7)Rapat penajaman Aksi BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menetapkan capaian target keberhasilan tahunan Aksi BHAM.

Pasal 8

(1)Tujuan pelaksanaan tugas pengoordinasian Pemantauan pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat nasional dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c untuk:
1. a.memastikan ukuran keberhasilan Aksi BHAM yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan;
2. b.mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai persoalan yang dihadapi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Aksi BHAM; dan
3. c.memberikan rekomendasi guna mendorong perubahan dan perbaikan pelaksanaan Aksi BHAM.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), GTN BHAM melakukan:
1. a.pengumpulan data dan informasi pelaksanaan Aksi BHAM oleh kementerian/lembaga;
2. b.verifikasi pelaporan Aksi BHAM oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai penetapan target capaian Aksi BHAM;
3. c.rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga dan GTD BHAM terkait hasil capaian Aksi BHAM; dan/atau
4. d.kunjungan lapangan dalam rangka koordinasi dengan GTD BHAM.
(3)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas pengoordinasian evaluasi pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat nasional dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, GTN BHAM melakukan:
1. a.pengkajian terhadap capaian Aksi BHAM dengan target yang telah ditetapkan pada setiap tahun; dan
2. b.penyusunan rekomendasi untuk pembentukan Aksi BHAM periode berikutnya.
(2)Tugas pengoordinasian evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan Aksi BHAM yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah terhadap capaian Aksi BHAM.
(3)Pengoordinasian evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 10

(1)GTN BHAM menyusun laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berdasarkan capaian Aksi BHAM yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan GTD BHAM.
(2)Laporan GTN BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri setiap bulan September tahun berjalan.
(3)Menteri menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden setiap bulan Desember tahun berjalan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 11

Tata Kerja GTN BHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…