DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Juli 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Statuta Politeknik Imigrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5216); www.peraturan.go.id 2017, No.1114

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2126); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG STATUTA POLITEKNIK IMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Imigrasi yang selanjutnya disebut Poltekim adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Hukum www.peraturan.go.id 2017, No.1114 dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang Keimigrasian.
2.Statuta Poltekim yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Poltekim yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Poltekim.
3.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
4.Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan peserta didik untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan dan doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Kurikulum Poltekim yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan dalam satu periode jenjang pendidikan di Poltekim.
6.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah rencana kerja anggaran pendapatan dan rencana kerja anggaran belanja yang merupakan dasar pengelolaan keuangan yang disusun berdasarkan pada rencana kerja yang merupakan penjabaran dari rencana strategis.
8.Sivitas Akademika Poltekim yang selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, pejabat struktural, fungsional umum, dan peserta didik di lingkungan Poltekim.
9.Dewan Penyantun Poltekim yang selanjutnya disebut Dewan Penyantun adalah unsur yang memberikan www.peraturan.go.id 2017, No.1114 pertimbangan nonakademik dan membantu mengembangkan Poltekim.
10.Senat Poltekim yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik Poltekim.
11.Direktur Poltekim yang selanjutnya disebut Direktur adalah dosen tetap yang telah mengikuti pendidikan khusus keimigrasian yang diberikan tugas tambahan memimpin Poltekim.
12.Wakil Direktur Poltekim adalah dosen tetap yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin Poltekim.
13.Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
14.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekim.
15.Peserta Didik adalah taruna pada Poltekim yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan Poltekim.
16.Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai dan Peserta Didik dalam melaksanakan tugas kedinasan.
17.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan pegawai dan Peserta Didik, dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
18.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan pegawai dan Peserta Didik dalam upacara pelantikan dan upacara lainnya. www.peraturan.go.id 2017, No.1114
19.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai dan Peserta Didik yang bertugas di bidang pengamanan di lingkungan Politeknik Imigrasi.
20.Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh pembina dalam melaksanakan tugas piket harian atau tugas lainnya.
21.Pakaian Dinas Pesiar yang selanjutnya disingkat PDP adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Peserta Didik pada saat melaksanakan pesiar.
22.Pakaian Dinas Pesiar Malam yang selanjutnya disingkat PDPM adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Peserta Didik pada saat melaksanakan pesiar malam.
23.Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukan identitas pemakainya.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
25.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BPSDM Hukum dan HAM adalah Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)Poltekim bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala BPSDM Hukum dan HAM.
(2)Pembinaan Poltekim secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan www.peraturan.go.id 2017, No.1114 urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
(3)Pembinaan Poltekim secara operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 3

(1)Poltekim menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di kampus Poltekim.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Poltekim di kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan organisasi Poltekim.

Pasal 4

Poltekim didirikan pada tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekim.

Pasal 5

Tanggal 21 Desember merupakan hari jadi (Dies Natalis) Poltekim berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.P.17/59/11 Tahun 1962 tentang Pembentukan Akademi Imigrasi.

Pasal 6

(1)Poltekim mempunyai lambang, bendera, busana akademik, pakaian dinas peserta didik, mars Poltekim dan himne Poltekim.
(2)Lambang, bendera, busana akademik, pakaian dinas peserta didik, mars Poltekim dan himne Poltekim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi Poltekim; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1114
2. b.manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita Poltekim.
(3)Lambang, bendera, busana akademik, pakaian dinas peserta didik, mars Poltekim dan himne Poltekim tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang, bendera, mars Poltekim dan himne Poltekim diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

(1)Poltekim memiliki lambang berbentuk perisai dengan 4 (empat) titik sudut berwarna biru, yang memuat tulisan “POLTEKIM” yang berbentuk pita berwarna putih dan lambang pengayoman di bagian tengah, lambang gerbang berwarna putih, lambang Imigrasi, dan buku di bagian tengah, lambang padi di sebelah kanan, lambang kapas di sebelah kiri serta tulisan “BHUMI PURA DHARMA KSATRIA” di bagian bawah.
(2)Lambang POLTEKIM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memiliki makna sebagai berikut:
1. a.perisai melambangkan bentuk pertahanan untuk melindungi wilayah Indonesia;
2. b.4 (empat) titik sudut pada perisai melambangkan 4 (empat) fungsi keimigrasian yakni pelayanan, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat;
3. c.lambang pengayoman melambangkan bahwa Poltekim berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. d.pintu gerbang melambangkan gerbang lalu lintas negara Indonesia;
5. e.lambang imigrasi berada di tengah gerbang melambangkan kader imigrasi yang menjaga lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia; www.peraturan.go.id 2017, No.1114
6. f.padi dan kapas melambangkan kehidupan manusia yang adil, makmur dan sejahtera;
7. g.buku terbuka melambangkan Poltekim adalah sumber ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang dan membawa manfaat bagi manusia; dan
8. h.“Bhumi Pura Dharma Ksatria” memiliki arti pemimpin yang memiliki kewajiban menjaga pintu gerbang negara.

Pasal 8

(1)Poltekim memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang dan lebar 3:2, berwarna dasar biru tua dan di tengah terdapat lambang Poltekim dengan perbandingan logo 1:1.
(2)Program studi memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang dan lebar 3:2 dan di tengah terdapat lambang Poltekim dengan perbandingan 1:1, dengan nama Program Studi pada bagian bawah lambang dan warna latar belakang yang berbeda setiap Program Studi.
(3)Poltekim memiliki pataka berbentuk segi lima dengan ukuran perbandingan masing-masing sisi adalah 2:2:2:2:2 berwarna dasar biru tua dan di tengah terdapat lambang Poltekim dengan perbandingan 1:1.
(4)Program Studi memiliki pataka berbentuk segi lima dengan ukuran perbandingan masing-masing sisi adalah 2:2:2:2:2 berwarna dasar biru tua dan di tengah terdapat lambang Poltekim dengan perbandingan 1:1, dengan nama Program Studi pada bagian atas lambang dan warna latar belakang yang berbeda setiap Program Studi.

Pasal 9

(1)Poltekim memiliki mars yang digunakan untuk mengiringi suatu parade atau prosesi serta dapat digunakan untuk gerak jalan dan lagu yang diterapkan pada drum band. www.peraturan.go.id 2017, No.1114
(2)Poltekim memiliki himne yang digunakan untuk memberikan rasa syukur yang disampaikan dalam bentuk nada yang disusun dalam lagu.

Pasal 10

(1)Poltekim memiliki Pakaian Dinas untuk pegawai yang terdiri atas:
1. a.PDH Pegawai;
2. b.PDU I;
3. c.PDU II;
4. d.PDL Pegawai;
5. e.PDK; dan
6. f.Atribut.
(2)PDH Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.PDH adalah model standar pegawai pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan warna biru muda;
2. b.berkerah model tegak;
3. c.pada bagian bahu terdapat lidah berkancing dengan tanda pangkat berwarna dasar menyesuaikan dengan tanda pangkat golongan;
4. d.pada bagian lengan baju sebelah kiri terdapat badge tulisan “KEMENKUMHAM” dan badge lambang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. e.pada bagian lengan baju sebelah kanan terdapat badge tulisan “BPSDM” dan badge tulisan “POLTEKIM” serta badge lambang Poltekim;
6. f.terdapat 2 (dua) buah saku tertutup di bagian depan dilengkapi dengan kancing; dan
7. g.celana PDH berwarna biru tua dilengkapi 2 (dua) buah saku terbuka pada bagian samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang. www.peraturan.go.id 2017, No.1114
(3)PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.PDU I adalah model standar pegawai pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan warna biru tua;
2. b.berkerah model rebah;
3. c.dasi warna biru tua;
4. d.pakaian dalam model kemeja berwarna biru muda;
5. e.pada bagian bahu terdapat lidah berkancing dengan tanda pangkat berwarna dasar menyesuaikan dengan tanda pangkat golongan;
6. f.lengan baju model panjang;
7. g.name tag di bagian saku depan sebelah kanan; dan
8. h.terdapat 4 (empat) buah saku tertutup di bagian depan dilengkapi dengan kancing.
(4)PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.PDU II adalah model standar dengan biru tua;
2. b.berkerah model tegak;
3. c.pada bagian bahu terdapat lidah berkancing dengan tanda pangkat berwarna dasar menyesuaikan dengan tanda pangkat golongan;
4. d.lengan baju model pendek;
5. e.pada bagian lengan baju sebelah kiri terdapat badge tulisan “KEMENKUMHAM” dan badge lambang pengayoman;
6. f.pada bagian lengan baju sebelah kanan terdapat badge tulisan “BPSDM”, badge tulisan “POLTEKIM” dan badge lambang Poltekim;
7. g.ikat pinggang berwarna hitam dan berkepala ikat pinggang berwarna emas; dan
8. h.terdapat 4 (empat) buah saku tertutup di bagian depan dilengkapi dengan kancing.
(5)PDL Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai keterangan sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1114
1. a.PDL adalah model standar pegawai pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berlengan panjang dengan warna biru tua;
2. b.pada bagian kerah baju terdapat tanda korps;
3. c.pada bagian bahu dilengkapi lidah dengan kancing berwarna hitam;
4. d.pada bagian lengan baju sebelah kiri terdapat badge tulisan “KEMENKUMHAM” dan badge lambang pengayoman;
5. e.pada bagian lengan baju sebelah kanan terdapat badge tulisan “BPSDM”, badge tulisan “POLTEKIM” dan badge lambang Poltekim;
6. f.terdapat dua buah saku dengan penutup dilengkapi kancing tertutup pada bagian depan baju;
7. g.label nama dibordir dengan warna dasar hitam dan tulisan warna kuning di atas saku sebelah kanan dan tulisan “POLTEKIM” di atas saku sebelah kiri; dan
8. h.celana panjang berwarna hitam dengan dilengkapi 2 (dua) buah saku samping terbuka, 2 (dua) buah saku belakang tertutup dengan kancing, dan 2 (dua) buah saku tertutup dengan kancing di bagian samping paha.
(6)PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.PDK adalah model kaos berkerah berlengan pendek berwarna biru;
2. b.berkerah model tegak;
3. c.pada bagian punggung terdapat tulisan “PEMBINA” berwarna kuning;
4. d.pada bagian lengan baju sebelah kanan terdapat badge bendera Indonesia;
5. e.pada bagian dada sebelah kanan terdapat lambang Poltekim warna emas; dan
6. f.celana model cargo warna hitam dengan dilengkapi 2 (dua) buah saku samping terbuka, 2 (dua) buah www.peraturan.go.id 2017, No.1114 saku belakang tertutup dengan kancing, dan 2 (dua) buah saku tertutup dengan kancing samping paha.
(7)Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
1. a.pet;
2. b.topi lapangan;
3. c.dasi;
4. d.ikat pinggang pegawai;
5. e.sepatu PDH;
6. f.sepatu PDL;
7. g.tanda pangkat;
8. h.tanda penghargaan; dan
9. i.brevet.
(8)Pakaian Dinas Pegawai Poltekim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Poltekim diatur dalam Peraturan Direktur.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2126); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG STATUTA POLITEKNIK IMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Imigrasi yang selanjutnya disebut Poltekim adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Hukum www.peraturan.go.id 2017, No.1114 dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang Keimigrasian.
2.Statuta Poltekim yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Poltekim yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Poltekim.
3.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
4.Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan peserta didik untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan dan doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Kurikulum Poltekim yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan dalam satu periode jenjang pendidikan di Poltekim.
6.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah rencana kerja anggaran pendapatan dan rencana kerja anggaran belanja yang merupakan dasar pengelolaan keuangan yang disusun berdasarkan pada rencana kerja yang merupakan penjabaran dari rencana strategis.
8.Sivitas Akademika Poltekim yang selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, pejabat struktural, fungsional umum, dan peserta didik di lingkungan Poltekim.
9.Dewan Penyantun Poltekim yang selanjutnya disebut Dewan Penyantun adalah unsur yang memberikan www.peraturan.go.id 2017, No.1114 pertimbangan nonakademik dan membantu mengembangkan Poltekim.
10.Senat Poltekim yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik Poltekim.
11.Direktur Poltekim yang selanjutnya disebut Direktur adalah dosen tetap yang telah mengikuti pendidikan khusus keimigrasian yang diberikan tugas tambahan memimpin Poltekim.
12.Wakil Direktur Poltekim adalah dosen tetap yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin Poltekim.
13.Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
14.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekim.
15.Peserta Didik adalah taruna pada Poltekim yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan Poltekim.
16.Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai dan Peserta Didik dalam melaksanakan tugas kedinasan.
17.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan pegawai dan Peserta Didik, dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
18.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan pegawai dan Peserta Didik dalam upacara pelantikan dan upacara lainnya. www.peraturan.go.id 2017, No.1114
19.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai dan Peserta Didik yang bertugas di bidang pengamanan di lingkungan Politeknik Imigrasi.
20.Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh pembina dalam melaksanakan tugas piket harian atau tugas lainnya.
21.Pakaian Dinas Pesiar yang selanjutnya disingkat PDP adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Peserta Didik pada saat melaksanakan pesiar.
22.Pakaian Dinas Pesiar Malam yang selanjutnya disingkat PDPM adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Peserta Didik pada saat melaksanakan pesiar malam.
23.Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukan identitas pemakainya.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
25.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BPSDM Hukum dan HAM adalah Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)Poltekim bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala BPSDM Hukum dan HAM.
(2)Pembinaan Poltekim secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan www.peraturan.go.id 2017, No.1114 urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
(3)Pembinaan Poltekim secara operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 3

(1)Poltekim menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di kampus Poltekim.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Poltekim di kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan organisasi Poltekim.

Pasal 4

Poltekim didirikan pada tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekim.

Pasal 5

Tanggal 21 Desember merupakan hari jadi (Dies Natalis) Poltekim berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.P.17/59/11 Tahun 1962 tentang Pembentukan Akademi Imigrasi.

Pasal 6

(1)Poltekim mempunyai lambang, bendera, busana akademik, pakaian dinas peserta didik, mars Poltekim dan himne Poltekim.
(2)Lambang, bendera, busana akademik, pakaian dinas peserta didik, mars Poltekim dan himne Poltekim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi Poltekim; dan www.peraturan.go.id 2017, No.1114
2. b.manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita Poltekim.
(3)Lambang, bendera, busana akademik, pakaian dinas peserta didik, mars Poltekim dan himne Poltekim tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang, bendera, mars Poltekim dan himne Poltekim diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

(1)Poltekim memiliki lambang berbentuk perisai dengan 4 (empat) titik sudut berwarna biru, yang memuat tulisan “POLTEKIM” yang berbentuk pita berwarna putih dan lambang pengayoman di bagian tengah, lambang gerbang berwarna putih, lambang Imigrasi, dan buku di bagian tengah, lambang padi di sebelah kanan, lambang kapas di sebelah kiri serta tulisan “BHUMI PURA DHARMA KSATRIA” di bagian bawah.
(2)Lambang POLTEKIM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memiliki makna sebagai berikut:
1. a.perisai melambangkan bentuk pertahanan untuk melindungi wilayah Indonesia;
2. b.4 (empat) titik sudut pada perisai melambangkan 4 (empat) fungsi keimigrasian yakni pelayanan, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat;
3. c.lambang pengayoman melambangkan bahwa Poltekim berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. d.pintu gerbang melambangkan gerbang lalu lintas negara Indonesia;
5. e.lambang imigrasi berada di tengah gerbang melambangkan kader imigrasi yang menjaga lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia; www.peraturan.go.id 2017, No.1114
6. f.padi dan kapas melambangkan kehidupan manusia yang adil, makmur dan sejahtera;
7. g.buku terbuka melambangkan Poltekim adalah sumber ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang dan membawa manfaat bagi manusia; dan
8. h.“Bhumi Pura Dharma Ksatria” memiliki arti pemimpin yang memiliki kewajiban menjaga pintu gerbang negara.

Pasal 8

(1)Poltekim memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang dan lebar 3:2, berwarna dasar biru tua dan di tengah terdapat lambang Poltekim dengan perbandingan logo 1:1.
(2)Program studi memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang dan lebar 3:2 dan di tengah terdapat lambang Poltekim dengan perbandingan 1:1, dengan nama Program Studi pada bagian bawah lambang dan warna latar belakang yang berbeda setiap Program Studi.
(3)Poltekim memiliki pataka berbentuk segi lima dengan ukuran perbandingan masing-masing sisi adalah 2:2:2:2:2 berwarna dasar biru tua dan di tengah terdapat lambang Poltekim dengan perbandingan 1:1.
(4)Program Studi memiliki pataka berbentuk segi lima dengan ukuran perbandingan masing-masing sisi adalah 2:2:2:2:2 berwarna dasar biru tua dan di tengah terdapat lambang Poltekim dengan perbandingan 1:1, dengan nama Program Studi pada bagian atas lambang dan warna latar belakang yang berbeda setiap Program Studi.

Pasal 9

(1)Poltekim memiliki mars yang digunakan untuk mengiringi suatu parade atau prosesi serta dapat digunakan untuk gerak jalan dan lagu yang diterapkan pada drum band. www.peraturan.go.id 2017, No.1114
(2)Poltekim memiliki himne yang digunakan untuk memberikan rasa syukur yang disampaikan dalam bentuk nada yang disusun dalam lagu.

Pasal 10

(1)Poltekim memiliki Pakaian Dinas untuk pegawai yang terdiri atas:
1. a.PDH Pegawai;
2. b.PDU I;
3. c.PDU II;
4. d.PDL Pegawai;
5. e.PDK; dan
6. f.Atribut.
(2)PDH Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.PDH adalah model standar pegawai pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan warna biru muda;
2. b.berkerah model tegak;
3. c.pada bagian bahu terdapat lidah berkancing dengan tanda pangkat berwarna dasar menyesuaikan dengan tanda pangkat golongan;
4. d.pada bagian lengan baju sebelah kiri terdapat badge tulisan “KEMENKUMHAM” dan badge lambang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. e.pada bagian lengan baju sebelah kanan terdapat badge tulisan “BPSDM” dan badge tulisan “POLTEKIM” serta badge lambang Poltekim;
6. f.terdapat 2 (dua) buah saku tertutup di bagian depan dilengkapi dengan kancing; dan
7. g.celana PDH berwarna biru tua dilengkapi 2 (dua) buah saku terbuka pada bagian samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang. www.peraturan.go.id 2017, No.1114
(3)PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.PDU I adalah model standar pegawai pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan warna biru tua;
2. b.berkerah model rebah;
3. c.dasi warna biru tua;
4. d.pakaian dalam model kemeja berwarna biru muda;
5. e.pada bagian bahu terdapat lidah berkancing dengan tanda pangkat berwarna dasar menyesuaikan dengan tanda pangkat golongan;
6. f.lengan baju model panjang;
7. g.name tag di bagian saku depan sebelah kanan; dan
8. h.terdapat 4 (empat) buah saku tertutup di bagian depan dilengkapi dengan kancing.
(4)PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.PDU II adalah model standar dengan biru tua;
2. b.berkerah model tegak;
3. c.pada bagian bahu terdapat lidah berkancing dengan tanda pangkat berwarna dasar menyesuaikan dengan tanda pangkat golongan;
4. d.lengan baju model pendek;
5. e.pada bagian lengan baju sebelah kiri terdapat badge tulisan “KEMENKUMHAM” dan badge lambang pengayoman;
6. f.pada bagian lengan baju sebelah kanan terdapat badge tulisan “BPSDM”, badge tulisan “POLTEKIM” dan badge lambang Poltekim;
7. g.ikat pinggang berwarna hitam dan berkepala ikat pinggang berwarna emas; dan
8. h.terdapat 4 (empat) buah saku tertutup di bagian depan dilengkapi dengan kancing.
(5)PDL Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai keterangan sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1114
1. a.PDL adalah model standar pegawai pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berlengan panjang dengan warna biru tua;
2. b.pada bagian kerah baju terdapat tanda korps;
3. c.pada bagian bahu dilengkapi lidah dengan kancing berwarna hitam;
4. d.pada bagian lengan baju sebelah kiri terdapat badge tulisan “KEMENKUMHAM” dan badge lambang pengayoman;
5. e.pada bagian lengan baju sebelah kanan terdapat badge tulisan “BPSDM”, badge tulisan “POLTEKIM” dan badge lambang Poltekim;
6. f.terdapat dua buah saku dengan penutup dilengkapi kancing tertutup pada bagian depan baju;
7. g.label nama dibordir dengan warna dasar hitam dan tulisan warna kuning di atas saku sebelah kanan dan tulisan “POLTEKIM” di atas saku sebelah kiri; dan
8. h.celana panjang berwarna hitam dengan dilengkapi 2 (dua) buah saku samping terbuka, 2 (dua) buah saku belakang tertutup dengan kancing, dan 2 (dua) buah saku tertutup dengan kancing di bagian samping paha.
(6)PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai keterangan sebagai berikut:
1. a.PDK adalah model kaos berkerah berlengan pendek berwarna biru;
2. b.berkerah model tegak;
3. c.pada bagian punggung terdapat tulisan “PEMBINA” berwarna kuning;
4. d.pada bagian lengan baju sebelah kanan terdapat badge bendera Indonesia;
5. e.pada bagian dada sebelah kanan terdapat lambang Poltekim warna emas; dan
6. f.celana model cargo warna hitam dengan dilengkapi 2 (dua) buah saku samping terbuka, 2 (dua) buah www.peraturan.go.id 2017, No.1114 saku belakang tertutup dengan kancing, dan 2 (dua) buah saku tertutup dengan kancing samping paha.
(7)Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
1. a.pet;
2. b.topi lapangan;
3. c.dasi;
4. d.ikat pinggang pegawai;
5. e.sepatu PDH;
6. f.sepatu PDL;
7. g.tanda pangkat;
8. h.tanda penghargaan; dan
9. i.brevet.
(8)Pakaian Dinas Pegawai Poltekim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Poltekim diatur dalam Peraturan Direktur.