DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2022

Nomor: 14
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2022, No.750
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 2022, No.750

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2.Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
3.Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Pelatihan Fungsional Perancang adalah pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional Perancang.
4.Metode Klasikal adalah metode pelatihan yang strategi pembelajarannya sebagian besar dilakukan melalui proses pembelajaran tata muka di dalam kelas.
5.Metode Terpadu adalah metode pelatihan yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring.
6.Metode Pembelajaran Jarak Jauh adalah pembelajaran kolaboratif antara peserta dan tenaga pelatihan dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan dan dikelola oleh penyelenggara pelatihan.
7.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM 2022, No.750 Hukum dan HAM adalah satuan kerja pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

(1)Jenis PNBP yang berlaku pada BPSDM Hukum dan HAM berupa penerimaan dari Pelatihan Fungsional Perancang.
(2)Tarif atas jenis PNBP berupa penerimaan dari pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sampai dengan Rp.0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan mempertimbangkan efisiensi penyelenggaraan dan keringanan bagi peserta pelatihan.
(3)Efisiensi penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.penyederhanaan kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang; dan
2. b.penyelenggaraan pelatihan dengan Metode Klasikal, Metode Terpadu, dan Metode Pembelajaran Jarak Jauh.
(4)Besaran tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan kepada seluruh calon peserta pelatihan yang mendaftar pada Pelatihan Fungsional Perancang.

Pasal 4

Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak termasuk biaya transportasi. 2022, No.750

Pasal 5

(1)Pengenaan tarif sampai dengan Rp.0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui surat kepala instansi calon peserta kepada Kepala BPSDM Hukum dan HAM.
(3)Kepala BPSDM Hukum dan HAM dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan oleh kepala instansi calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2022, No.750 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY 2022, No.750 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BESARAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rupiah) JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG (paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang) Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan

a.Metode Klasikal Per orang 36.252.000,00
b.Metode Terpadu Per orang 23.864.000,00
c.Metode Pembelajaran Jarak Jauh Per orang 14.708.000,00 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2022, No.750
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 2022, No.750

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2.Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
3.Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Pelatihan Fungsional Perancang adalah pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional Perancang.
4.Metode Klasikal adalah metode pelatihan yang strategi pembelajarannya sebagian besar dilakukan melalui proses pembelajaran tata muka di dalam kelas.
5.Metode Terpadu adalah metode pelatihan yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring.
6.Metode Pembelajaran Jarak Jauh adalah pembelajaran kolaboratif antara peserta dan tenaga pelatihan dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan dan dikelola oleh penyelenggara pelatihan.
7.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM 2022, No.750 Hukum dan HAM adalah satuan kerja pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

(1)Jenis PNBP yang berlaku pada BPSDM Hukum dan HAM berupa penerimaan dari Pelatihan Fungsional Perancang.
(2)Tarif atas jenis PNBP berupa penerimaan dari pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sampai dengan Rp.0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan mempertimbangkan efisiensi penyelenggaraan dan keringanan bagi peserta pelatihan.
(3)Efisiensi penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.penyederhanaan kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang; dan
2. b.penyelenggaraan pelatihan dengan Metode Klasikal, Metode Terpadu, dan Metode Pembelajaran Jarak Jauh.
(4)Besaran tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan kepada seluruh calon peserta pelatihan yang mendaftar pada Pelatihan Fungsional Perancang.

Pasal 4

Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak termasuk biaya transportasi. 2022, No.750

Pasal 5

(1)Pengenaan tarif sampai dengan Rp.0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui surat kepala instansi calon peserta kepada Kepala BPSDM Hukum dan HAM.
(3)Kepala BPSDM Hukum dan HAM dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan oleh kepala instansi calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

a.Metode Klasikal Per orang 36.252.000,00
b.Metode Terpadu Per orang 23.864.000,00
c.Metode Pembelajaran Jarak Jauh Per orang 14.708.000,00 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY