DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614); www.peraturan.go.id 2015, No.1039 2

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
4.Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
5.Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENGUBAHAN KLAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN. www.peraturan.go.id 2015, No.1039 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2.Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut UPT Pemasyarakatan adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pemasyarakatan di wilayah masing-masing.
3.Klasifikasi UPT Pemasyarakatan adalah acuan dalam menentukan klasifikasi UPT Pemasyarakatan yang didasarkan pada unsur penilaian.
4.Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
5.Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
6.Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
7.Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah unit pelaksana teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8.Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien.
9.Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
11.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

(1)Menteri menetapkan pedoman penilaian pengubahan klas UPT Pemasyarakatan.
(2)UPT Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Lapas;
2. b.Rutan; www.peraturan.go.id 2015, No.1039 4
3. c.Bapas;
4. d.Rupbasan;
5. e.LPKA; dan
6. f.LPAS.
(3)Pedoman penilaian pengubahan klas UPT Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pengubahan klas UPT Pemasyarakatan dilakukan secara berjenjang terhadap:

a.struktur organisasi;
b.peningkatan kelas; dan
c.peningkatan jabatan.

Pasal 4

(1)Kepala Kantor Wilayah dapat mengajukan usul pengubahan klas UPT Pemasyarakatan yang berada di bawah kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
(2)Berdasarkan usulan kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap klas UPT Pemasyarakatan dimaksud.
(3)Dalam melaksanakan evaluasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pemasyarakatan harus berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

(1)Hasil evaluasi dan pengkajian klas UPT Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam bentuk naskah akademis.
(2)Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan naskah akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuan.
(3)Dalam hal naskah akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui Menteri, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memerintahkan Kepala Kantor Wilayah untuk meminta rekomendasi pengubahan klas UPT Pemasyarakatan kepada Kepala Daerah.

Pasal 6

Menteri menyampaikan naskah akademis dan rekomendasi Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi www.peraturan.go.id 2015, No.1039 5 memberikan persetujuannya terhadap naskah akademis dan rekomendasi Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri menetapkan organisasi dan tata kerja UPT Pemasyarakatan.

Pasal 8

(1)Penilaian klas UPT Pemasyarakatan dilakukan secara berkala dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penilaian terakhir.
(2)Peningkatan klas UPT Pemasyarakatan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) tingkat di atasnya.
(3)Pengusulan peningkatan klas Pemasyarakatan berikutnya hanya dapat diajukan 3 (tiga) tahun setelah peningkatan klas UPT Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1452) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id 2015, No.1039 6 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 7 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 8 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 9 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 10 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 11 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 12 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 13 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 14 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 15 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 16 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 17 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 18 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 19 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 20 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 21 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 22 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 23 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 24 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 25 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 26 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 27 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 28 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 29 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 30 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 31 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 32 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 33 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 34 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 35 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 36 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 37 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 38 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 39 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 40 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 41 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 42 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 43 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 44 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 45 www.peraturan.go.id 2015, No.1039 46 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
4.Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
5.Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENGUBAHAN KLAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN. www.peraturan.go.id 2015, No.1039 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2.Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut UPT Pemasyarakatan adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pemasyarakatan di wilayah masing-masing.
3.Klasifikasi UPT Pemasyarakatan adalah acuan dalam menentukan klasifikasi UPT Pemasyarakatan yang didasarkan pada unsur penilaian.
4.Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
5.Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
6.Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
7.Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah unit pelaksana teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8.Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien.
9.Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
11.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

(1)Menteri menetapkan pedoman penilaian pengubahan klas UPT Pemasyarakatan.
(2)UPT Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Lapas;
2. b.Rutan; www.peraturan.go.id 2015, No.1039 4
3. c.Bapas;
4. d.Rupbasan;
5. e.LPKA; dan
6. f.LPAS.
(3)Pedoman penilaian pengubahan klas UPT Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pengubahan klas UPT Pemasyarakatan dilakukan secara berjenjang terhadap:

a.struktur organisasi;
b.peningkatan kelas; dan
c.peningkatan jabatan.

Pasal 4

(1)Kepala Kantor Wilayah dapat mengajukan usul pengubahan klas UPT Pemasyarakatan yang berada di bawah kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
(2)Berdasarkan usulan kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap klas UPT Pemasyarakatan dimaksud.
(3)Dalam melaksanakan evaluasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pemasyarakatan harus berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

(1)Hasil evaluasi dan pengkajian klas UPT Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam bentuk naskah akademis.
(2)Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan naskah akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuan.
(3)Dalam hal naskah akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui Menteri, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memerintahkan Kepala Kantor Wilayah untuk meminta rekomendasi pengubahan klas UPT Pemasyarakatan kepada Kepala Daerah.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

(1)Penilaian klas UPT Pemasyarakatan dilakukan secara berkala dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penilaian terakhir.
(2)Peningkatan klas UPT Pemasyarakatan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) tingkat di atasnya.
(3)Pengusulan peningkatan klas Pemasyarakatan berikutnya hanya dapat diajukan 3 (tiga) tahun setelah peningkatan klas UPT Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).