DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 April 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; www.peraturan.go.id 2016, No.533 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5254);

2.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan naskah dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2016, No.533

Pasal 2

Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.Pendahuluan;
b.jenis dan format naskah dinas;
c.penyusunan naskah dinas;
d.pengendalian naskah dinas;
e.kewenangan penandatanganan;
f.penggunaan lambang negara dan logo dalam naskah dinas;
g.pengamanan naskah dinas;
h.perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas; dan
i.penutup.

Pasal 3

Tata Naskah Dinas sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 449), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.533 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.533 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah administrasi umum. Ruang lingkup administrasi umum meliputi tata naskah dinas (tata persuratan, distribusi, formulir dan media), penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, dan tata ruang perkantoran. Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum mencakup pengaturan tentang jenis, penyusunan, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata persuratan, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, dan ralat disusun berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas. Keterpaduan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran komunikasi secara tertulis dalam penyelenggaraan tugas umum dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Seiring dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi www.peraturan.go.id 2016, No.533 Manusia serta peraturan perundang-undangan, maka Tata Naskah Dinas yang sudah ada perlu disempurnakan. B. Maksud dan Tujuan

1.Maksud Tata Naskah Dinas dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan dan pembuatan petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.Tujuan Tata Naskah Dinas bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi secara tertulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. C. Sasaran Sasaran penetapan tata naskah dinas adalah:
1.terwujudnya pedoman pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam lingkup administrasi umum;
2.tercapainya kesamaan pengertian dan penafsiran penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
3.lancarnya komunikasi tulis kedinasan dan kemudahan dalam pengendalian serta tercapainya penyelenggaraan tata naskah dinas yang efektif dan efisien. D. Asas Tata naskah dinas disusun berdasarkan asas:
1.Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. www.peraturan.go.id 2016, No.533
2.Pembakuan Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.
3.Pertanggungjawaban Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi format, isi, prosedur, kewenangan, keabsahan dan kearsipan.
4.Keterkaitan Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum.
5.Kecepatan dan Ketepatan Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tata naskah dinas harus dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, serta kecepatan penyampaian dan distribusi.
6.Keamanan Tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, distribusi dan kearsipan. E. Ruang Lingkup Ruang lingkup tata naskah dinas meliputi berbagai kegiatan yang mencakup pengaturan tentang jenis, bentuk, dan penyusunan naskah dinas, serta kelengkapan naskah dinas yang meliputi penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, dan ralat. Untuk mencapai kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran dalam tata naskah dinas, perlu ditetapkan format naskah yang menampung bentuk redaksional dan tata letak serta faktor penunjang lainnya, termasuk penggunaan media dan sampul. www.peraturan.go.id 2016, No.533 F. Pengertian Umum
1.Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.
2.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN/BUMD dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
3.Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
4.Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas.
5.Komunikasi Intern adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan antar unit kerja dalam organisasi secara vertikal dan horizontal.
6.Komunikasi Ekstern adalah tata hubungan penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan oleh instansi dengan pihak lain diluar lingkungan instansi yang bersangkutan.
7.Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
8.Penandatangan Naskah Dinas adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
9.Instansi Pemerintah adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10.Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
11.Logo adalah gambar atau huruf sebagai identitas instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
12.Kop Surat Dinas adalah kepala surat yang menunjukan jabatan atau nama lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi www.peraturan.go.id 2016, No.533 negeri, BUMN/BUMD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.
13.Kop Amplop Surat Dinas adalah kepala sampul surat yang menunjukan jabatan atau nama lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN/BUMD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul surat.
14.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
15.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
16.Sistem Penomoran Naskah Dinas adalah penomoran yang dipergunakan dalam tata naskah dinas dengan susunan nomor urut surat, kategori surat, klasifikasi arsip dan tahun takwin/kalender.
17.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. www.peraturan.go.id 2016, No.533 A. Naskah Dinas Arahan Naskah Dinas Arahan adalah Naskah Dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.
1.Naskah Dinas Pengaturan Naskah Dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi, Prosedur Tetap, Surat Edaran dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Peraturan Menteri termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri adalah jenis peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Ketentuan mengenai tata Naskah Dinas tidak berlaku terhadap Peraturan perundang-undangan. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2016, No.533

a.Pedoman 1) Pengertian Pedoman adalah Naskah Dinas yang memuat acuan yang bersifat umum di lingkungan Instansi pemerintah yang perlu dijabarkan kedalam bentuk petunjuk operasional/teknis dan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik instansi/organisasi yang bersangkutan. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan pengabsahannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala pedoman terdiri atas:

(1)kop Naskah Dinas pedoman yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas yang telah dicetak, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris;
(2)kop Naskah Dinas pedoman yang ditandatangani oleh pejabat selain menteri menggunakan logo pengayoman, dengan nama lembaga ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris;
(3)Kata pedoman dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(4)judul pedoman, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; dan
(5)nomor pedoman, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris. b) Bagian batang tubuh pedoman terdiri atas:
(1)pendahuluan, yang berisi latar belakang/dasar pemikiran, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian;
(2)materi pedoman; dan
(3)penutup, yang terdiri dari hal yang harus diperhatikan, penjabaran lebih lanjut. www.peraturan.go.id 2016, No.533 c) Kaki Bagian kaki pedoman terdiri atas:
(1)tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penandatanganan Pedoman;
(2)nama jabatan pejabat yang menandatangani pedoman, yang ditulis dalam huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(3)tanda tangan pejabat yang menandatangani pedoman dan cap jabatan; dan
(4)nama lengkap pejabat yang menandatangani pedoman, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. Format pedoman tercantum pada contoh 1a dan 1b. www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 1a FORMAT PEDOMAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PEDOMAN …………………………….... NOMOR ...............................

1.Latar Belakang ……………………………………………………………………………………
2.Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………………………
3.Ruang Lingkup …………………………………………………………………………………...
4.Pengertian ……………………………………………………………………………….......
1.………………………………………………………………………………….
2.dan seterusnya. ....……………………………………………………………………………………….. dan seterusnya. Memuat latar belakang tentang ditetapkannya pedoman, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Terdiri dari konsepsi dasar/pokok- pokok/isi pedoman
1.Judul Pedoman yang ditulis dengan huruf kapital
2.Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penanda tanganan www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 1b FORMAT PEDOMAN YANG DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. PEDOMAN …………………………….... NOMOR ...............................
1.Latar Belakang ……………………………………………………………………………………
2.Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………………………
3.Ruang Lingkup …………………………………………………………………………………...
4.Pengertian ……………………………………………………………………………….......
1.………………………………………………………………………………….
2.dan seterusnya. ....……………………………………………………………………………………….. dan seterusnya. Nama Tempat, Tanggal NAMA JABATAN, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Memuat latar belakang tentang ditetapkannya pedoman, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Terdiri dari konsepsi dasar/pokok- pokok/isi pedoman
1.Judul Pedoman yang ditulis dengan huruf kapital
2.Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Logo dan nama lembaga yang telah dicetak Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penanda tanganan www.peraturan.go.id 2016, No.533

b.Petunjuk Pelaksanaan 1) Pengertian Petunjuk Pelaksanaan adalah Naskah Dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya; 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani petunjuk pelaksanaan adalah pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala petunjuk pelaksanaan terdiri atas:

(1)kop Naskah Dinas petunjuk pelaksanaan yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas yang telah dicetak, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris;
(2)kop Naskah Dinas petunjuk pelaksanaan yang ditandatangani oleh pejabat selain menteri menggunakan logo pengayoman, dengan nama lembaga ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris;
(3)Kata petunjuk pelaksanaan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(4)judul petunjuk pelaksanaan, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; dan
(5)nomor petunjuk pelaksanaan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan terdiri atas:
(1)pendahuluan, yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan,ruang lingkup, pengertian, dan hal-lain yang dianggap perlu; www.peraturan.go.id 2016, No.533
(2)materi petunjuk pelaksanaan, dengan jelas menunjukkan urutan tindakan,pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, serta hal lain yang dianggap perlu untuk dilaksanakan; dan
(3)penutup. c) Kaki Bagian kaki petunjuk pelaksanaan ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri atas:
(1)tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan;
(2)nama jabatan pejabat yang menandatangani petunjuk pelaksanaan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(3)tanda tangan pejabat yang menandatangani petunjuk pelaksanaan serta cap jabatan; dan
(4)nama lengkap pejabat yang menandatangani petunjuk pelaksanaan ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 4) Distribusi Distribusi dilakukan dengan menggunakan daftar distribusi yang berlaku. Petunjuk pelaksanaan disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian petunjuk pelaksanaan diikuti dengan tindakan pengendalian. Format Pelaksanaan dapat dilihat pada contoh 2a dan 2b. www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 2a FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PETUNJUK PELAKSANAAN …………………………….... NOMOR ...............................

1.Latar Belakang …………………………………………………………………………………..
2.Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………………………..
3.Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………….
4.Pengertian …………………………………………………………………………………..
1.………………………………………………………………………………….
2.dan seterusnya. Nama Tempat, Tanggal NAMA JABATAN, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Memuat alasan tentang ditetapkan nya petunjuk pelaksanaan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian umum Menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan pengendalian, dsb Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak
1.Judul Petunjuk Pelaksanaan yang ditulis dengan huruf kapital
2.Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penanda tanganan www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 2b FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN YANG DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. PETUNJUK PELAKSANAAN …………………………….... NOMOR ...............................
1.Latar Belakang …………………………………………………………………………………..
2.Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………………………..
3.Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………….
4.Pengertian …………………………………………………………………………………..
1.………………………………………………………………………………….
2.dan seterusnya. Nama Tempat, Tanggal NAMA JABATAN, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Memuat alasan tentang ditetapkan nya petunjuk pelaksanaan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian umum Menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan pengendalian, dsb Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar Logo dan nama lembaga yang telah dicetak
1.Judul Petunjuk Pelaksanaan yang ditulis dengan huruf kapital
2.Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penanda tanganan www.peraturan.go.id 2016, No.533

c.Instruksi 1) Pengertian Instruksi adalah Naskah Dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Instruksi adalah pejabat pimpinan tertinggi lembaga. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Instruksi terdiri atas:

(1)kop Naskah Dinas instruksi yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas yang telah dicetak, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris;
(2)kop Naskah Dinas instruksi yang ditandatangani oleh pejabat selain menteri menggunakan logo pengayoman, dengan nama lembaga ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris;
(3)Kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(4)nomor Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(5)kata tentang, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris;
(6)judul Instruksi, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; dan
(7)nama jabatan pejabat yang menetapkan Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma secara simetris. www.peraturan.go.id 2016, No.533 b) Konsiderans Bagian konsiderans Instruksi terdiri dari:
(1)kata menimbang, yang memuat latar belakang penetapan Instruksi; dan
(2)kata mengingat, yang memuat dasar hukum sebagai landasan penetapan Instruksi. c) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Instruksi memuat substansi instruksi. d) Kaki Bagian kaki Instruksi ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari :
(1)tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penetapan Instruksi;
(2)nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma;
(3)tanda tangan pejabat yang menetapkan Instruksi; dan
(4)nama lengkap pejabat yang menandatangani instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 4) Distribusi dan Tembusan Instruksi yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berhak secara cepat, tepat, lengkap dan aman. Pendistribusian instruksi diikuti dengan tindakan pengendalian. 5) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga Instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang-undangan; dan b) Wewenang penetapan dan penandatanganan Instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. Format instruksi sebagaimana tercantum pada contoh 3a dan 3b. www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 3a FORMAT INSTRUKSI YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INSTRUKSI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR ..................... TAHUN ..... TENTANG .............…………………………………………… MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Menimbang : a. bahwa ..............................................................................................
1. b.bahwa ............................................................................................. Mengingat : 1. .........................................................................................................
  1. 2................................................................................................... MENGINSTRUKSIKAN : Kepada : 1. Nama/Jabatan Pegawai;
  2. 2.Nama/Jabatan Pegawai;
  3. 3.Nama/Jabatan Pegawai;
  4. 4.dan seterusnya; Untuk : KESATU : ........................................................................................................................ KEDUA : ....................................................................................................................... KETIGA: dan seterusnya ................................................................................................ Dikeluarkan di …….……………........... pada tanggal …………………… MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak Judul Instruksi yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkan instruksi Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penanda tanganan Daftar pejabat yang menerima Instruksi Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan Memuat substansi tentang arahan yang diinstruksikan www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 3b FORMAT INSTRUKSI YANG DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INSTRUKSI NAMA JABATAN.................. NOMOR ..................... TAHUN ..... TENTANG .............…………………………………………… NAMA JABATAN .............................................., Menimbang : a. bahwa ..................................................................................................
2. b.bahwa ................................................................................................... Mengingat : 1. ..............................................................................................................
  1. 2.............................................................................................................. MENGINSTRUKSIKAN : Kepada : 1. Nama/Jabatan Pegawai;
  2. 2.Nama/Jabatan Pegawai;
  3. 3.Nama/Jabatan Pegawai;
  4. 4.dan seterusnya; Untuk : KESATU : .......................................................................................................................... KEDUA : ........................................................................................................................ KETIGA : dan seterusnya ............................................................................................ Dikeluarkan di …….…………….. pada tanggal …………………… NAMA JABATAN, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP NIP ........................................... Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Logo dan nama lembaga yang telah dicetak Judul Instruksi yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkan instruksi Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penanda tanganan Daftar pejabat yang menerima Instruksi Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar Memuat substansi tentang arahan yang instruksikan www.peraturan.go.id 2016, No.533
3. d.Prosedur Tetap 1) Pengertian Prosedur Tetap adalah Naskah Dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara pelaksanaan dan urutan kegiatan tertentu. 2) Tujuan Prosedur Tetap Prosedur tetap bertujuan untuk: a) menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat penyampaian petunjuk; b) memudahkan pekerjaan; c) memperlancar pelaksanaan kegiatan; dan/atau d) meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf, dan unsur pelaksana. 3) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Pejabat yang menetapkan dan menandatangani Prosedur Tetap adalah pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. 4) Susunan a) Kepala Bagian kepala Prosedur Tetap terdiri atas:
(1)kop Naskah Dinas prosedur tetap yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas yang telah dicetak, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris;
(2)kop Naskah Dinas prosedur tetap yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri menggunakan logo pengayoman, dengan nama lembaga ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris;
(3)tulisan prosedur tetap, yang dicantumkan di bawah lambang negara garuda emas/logo pengayoman, ditulis dengan huruf kapital, serta nomor prosedur tetap yang ditulis secara simetris di bawahnya;
(4)kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata www.peraturan.go.id 2016, No.533 prosedur tetap yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan secara simetris; dan
(5)judul prosedur tetap, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris dan diletakkan di bawah kata tentang. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Prosedur Tetap terdiri atas:
(1)dasar penetapan prosedur tetap;
(2)pertimbangan ditetapkannya prosedur tetap; dan
(3)prosedur dan tata cara pelaksanaan kegiatan. c) Kaki Bagian kaki Prosedur Tetap terdiri atas:
(1)tempat dan tanggal penetapan;
(2)nama jabatan penanda tangan;
(3)ruang tanda tangan dan cap instansi;
(4)nama pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar; dan
(5)cap dinas. Format Prosedur Tetap sebagaimana tercantum pada tontoh 4a dan 4b. www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 4a FORMAT PROSEDUR TETAP YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROSEDUR TETAP NOMOR ......................… TAHUN ...... TENTANG ……………………………………………………………….

1.Umum …………………………………………………………………………………………..
2.Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………………………………..
3.Ruang Lingkup …………………………………………………………………………………………..
4.Dasar ………………………………………………………………………………………......

BAB II

PROSEDUR

Pasal 1

………………………………………………………………………………………………… dan seterusnya. Ditetapkan di …………………… pada tanggal …………………… MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (Tanda tangan dan cap instansi) NAMA LENGKAP Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak Judul Prosedur Tetap yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Prosedur Tetap Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya prosedur tetap Menunjukkan urutan tindakan, pengorganisa sian, koordinasi, pengendalian, dsb. Kota sesuai dengan alamat Instansi dan tanggal penanda tanganan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 4b FORMAT PROSEDUR TETAP DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. PROSEDUR TETAP NOMOR .......................… TAHUN ..... TENTANG ……………………………………………………………….

1.Umum …………………………………………………………………………………………..
2.Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………………….
3.Ruang Lingkup …………………………………………………………………………………………..
4.Dasar …………………………………………………………………………………………..

Pasal 1

………………………………………………………………………………………………… dan seterusnya. Ditetapkan di …………………… pada tanggal …………………… NAMA JABATAN, (Tanda tangan dan cap instansi) NAMA LENGKAP NIP............................... Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Logo dan nama lembaga yang telah dicetak Judul Prosedur Tetap yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya Prosedur Tetap Menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, dsb. Kota sesuai dengan alamat Instansi dan tanggal penanda tanganan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar www.peraturan.go.id 2016, No.533

e.Surat Edaran 1) Pengertian Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat edaran oleh pejabat pimpinan tertinggi instansi pemerintah dapat dilimpahkan kepada pejabat pimpinan sekretariat instansi pemerintah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi Surat Edaran. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Surat Edaran terdiri atas:

(1)kop surat edaran yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas dengan nama jabatan ditulis dengan huruf kapital diletakkan secara simetris;
(2)kop surat edaran yang ditandatangani oleh pejabat selain menteri menggunakan logo pengayoman dengan nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris;
(3)kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi surat edaran;
(4)tulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah lambang negara/logo pengayoman ditulis dengan huruf kapital serta nomor surat edaran di bawahnya secara simetris;
(5)kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata surat edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
(6)rumusan judul surat edaran, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang. www.peraturan.go.id 2016, No.533 b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Edaran terdiri atas:
(1)latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran;
(2)maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran;
(3)ruang lingkup diberlakukannya surat edaran;
(4)peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain yang menjadi dasar pembuatan surat edaran; dan
(5)isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak; dan
(6)penutup. c) Kaki Bagian kaki Surat Edaran ditempatkan di sebelah kanan yang terdiri atas:
(1)tempat dan tanggal penetapan;
(2)nama jabatan pejabat penandatangan, yang ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;
(3)tanda tangan pejabat penandatangan;
(4)nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar; dan
(5)cap dinas. 4) Distribusi Surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat edaran diikuti dengan tindakan pengendalian. Format Surat Edaran dapat dilihat pada contoh 5a dan 5b. www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 5a FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Yth. 1. ....................

2.....................
3.dan seterusnya SURAT EDARAN NOMOR .............. TAHUN ..... TENTANG …………………………………
1.Latar Belakang ..................................................................................................................................
2.Maksud dan Tujuan ..................................................................................................................................
3.Ruang Lingkup ..................................................................................................................................
4.Dasar ..................................................................................................................................
5.Isi surat edaran ..................................................................................................................................
6.Penutup .................................................................................................................................. dan seterusnya. Ditetapkan di ……..………………. pada tanggal ......….……………… MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Tembusan :
1...............
2...............
3.dan seterusnya Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak Judul Surat Edaran yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Surat Edaran, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan seterusnya Memuat ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar ditetapkannya Surat Edaran Memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. Kota sesuai dengan alamat Instansi dan tanggal penandatanganan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar Daftar pejabat yang menerima surat edaran www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 5b FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. Yth. 1. ....................
2.....................
3.dan seterusnya SURAT EDARAN NOMOR .............. TAHUN ..... TENTANG …………………………………
1.Latar Belakang ..................................................................................................................................
2.Maksud dan Tujuan ..................................................................................................................................
3.Ruang Lingkup ..................................................................................................................................
4.Dasar ..................................................................................................................................
5.Isi surat edaran ..................................................................................................................................
6.Penutup .................................................................................................................................. dan seterusnya. Ditetapkan di ……..………………. pada tanggal ......….……………… NAMA JABATAN, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP NIP .................. Tembusan :
1...............
2...............
3.dan seterusnya Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Logo dan nama lembaga yang telah dicetak Judul surat edaran yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya surat edaran, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan seterusnya Memuat ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar ditetapkannya surat Memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. Kota sesuai dengan alamat Instansi dan tanggal penandatanganan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar Daftar pejabat yang menerima surat edaran www.peraturan.go.id 2016, No.533

f.Standar Operasional Prosedur Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2016, No.533
1. 2.Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) Naskah dinas penetapan dituangkan dalam bentuk keputusan.
a.Pengertian Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk: 1) menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/ keanggotaan/material/peristiwa; 2) Menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan /tim; dan 3) menetapkan pelimpahan wewenang.
b.Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani keputusan adalah pimpinan tertinggi lembaga atau pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang.
c.Susunan 1) Kepala Bagian kepala Keputusan terdiri atas: a) kop keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; b) kop keputusan yang ditandatangani sendiri oleh pejabat selain menteri menggunakan logo pengayoman, dengan nama lembaga ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; c) kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; d) nomor keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; e) kata penghubung tentang, yang ditulis dengan huruf kapital; f) judul keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital; dan www.peraturan.go.id 2016, No.533 g) nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma. 2) Konsiderans Bagian konsiderans Keputusan terdiri atas: a) kata menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan / tujuan / kepentingan / pertimbangan tentang perlu ditetapkannya keputusan; dan b) kata mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan. 3) Diktum Bagian diktum Keputusan terdiri dari hal-hal berikut: a) kata memutuskan yang ditulis seluruhnya tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan ditengah margin; b) kata menetapkan di tepi kiri dengan huruf awal kapital dan diakhiri tanda baca titik dua; c) nama yang tercantum dalam judul keputusan dicantumkan lagi setelah kata menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia yang ditulis dengan huruf awal kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik; dan d) untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi dengan salinan dan petikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Batang Tubuh Diktum keputusan diuraikan bukan dalam pasal, melainkan diawali dengan bilangan bertingkat/diktum Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya. 5) Kaki Bagian kaki Keputusan terdiri atas: a) tempat dan tanggal penetapan keputusan; b) jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma; c) tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan; dan www.peraturan.go.id 2016, No.533 d) nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.
d.Pengabsahan 1) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau administrasi umum atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi keputusan. 2) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri atas kata salinan sesuai dengan aslinya, nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat penandatangan, dan dibubuhi nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital.
e.Distribusi Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan.
f.Hal yang Perlu Diperhatikan Naskah asli dan salinan keputusan yang ditandatangani harus disimpan sebagai arsip. Format Keputusan sebagaimana tercantum pada contoh 6a, 6b, dan 6c dan format salinan Keputusan sebagaimana tercantum pada contoh 6d. www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 6a FORMAT KEPUTUSAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR ... TAHUN .... TENTANG …………………………………………………………………………… MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa...................................................................................... ...............................................................................................;
b.bahwa ..................................................................................... ...............................................................................................; Mengingat : 1. ...............................................................................................;
1. 2................................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ..................................................................................... KESATU : ...................................................................................................... KEDUA : ..................................................................................................... ...................................................................................................... KETIGA : ...................................................................................................... ...................................................................................................... dst. Ditetapkan di …………………….. pada tanggal …………………….. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Keputusan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 6b FORMAT KEPUTUSAN DITANDA TANGANI OLEH PEJABAT YANG MENGATASNAMAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR ... TAHUN .... TENTANG …………………………………………………………………………… MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa...................................................................................... ...............................................................................................;
b.bahwa ..................................................................................... ...............................................................................................; Mengingat : 1. ...............................................................................................;
1. 2................................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ..................................................................................... KESATU : ...................................................................................................... KEDUA : ..................................................................................................... ...................................................................................................... KETIGA : ...................................................................................................... ...................................................................................................... Ditetapkan di …………………….. pada tanggal …………………….. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIS JENDERAL, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP NIP ............................. Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Logo dan nama lembaga yang telah dicetak Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Keputusan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 6c FORMAT KEPUTUSAN DITANDA TANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ................................ TAHUN ...... TENTANG …………………………………………………………………………… SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Menimbang : a. bahwa...................................................................................... ...............................................................................................;
b.bahwa ..................................................................................... ...............................................................................................; Mengingat : 1. ...............................................................................................;
1. 2................................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG........................... KESATU : ...................................................................................................... KEDUA : ..................................................................................................... ...................................................................................................... KETIGA : ...................................................................................................... ...................................................................................................... Ditetapkan di …………………….. pada tanggal …………………….. SEKRETARIS JENDERAL, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP NIP ............................. Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Logo dan nama lembaga yang telah dicetak Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Keputusan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 6d FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPUTUSAN ........................................................................... NOMOR ................................ TAHUN ...... TENTANG …………………………………………………………………………… NAMA JABATAN.............................................., Menimbang : a. bahwa...................................................................................... ...............................................................................................;
b.bahwa ..................................................................................... ...............................................................................................; Mengingat : 1. ...............................................................................................;
1. 2................................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN .................TENTANG .............................................. KESATU : ...................................................................................................... KEDUA : ..................................................................................................... KETIGA : ...................................................................................................... Ditetapkan di …………………….. pada tanggal …………………….. NAMA JABATAN, (sesuai subtansi keputusan) ttd. NAMA LENGKAP NIP ............................. Salinan sesuai dengan aslinya Nama Jabatan, Tanda Tangan Nama Lengkap Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Logo dan nama lembaga Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Keputusan Pencantuman ttd. di antara nama jabatan dan nama lengkap SALINAN Ruang pengabsahan Penomoran salinan berdasarkan angka arab www.peraturan.go.id 2016, No.533
2. 3.Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah)
a.Pengertian Surat Perintah adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat lain yang diperintah yang memuat apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas tertentu.
b.Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat perintah dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
c.Susunan 1) Kepala Bagian kepala Surat Perintah terdiri atas: a) kop surat perintah yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; b) kop surat perintah yang ditandatangani oleh pejabat selain menteri menggunakan logo pengayoman, dengan nama lembaga ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; c) kata surat perintah, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; dan d) nomor, yang berada di bawah tulisan surat perintah. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Perintah terdiri dari hal-hal sebagai berikut: a) Konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar: pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat perintah; dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat perintah tersebut; b) Diktum dimulai dengan frasa memerintahkan, yang ditulis dengan huruf kapital dicantumkan secara simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri serta nama, NIP dan jabatan pegawai yang mendapat perintah. c) Di bawah kata kepada ditulis kata untuk dengan perintah-perintah yang harus dilaksanakan. www.peraturan.go.id 2016, No.533 3) Kaki Bagian kaki Surat Perintah ditempatkan disebelah kanan bawah yang terdiri atas: a) tempat dan tanggal surat perintah; b) nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri dengan tanda baca koma; c) tanda tangan pejabat yang memerintahkan; d) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat perintah, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata tanpa mencantumkan gelar; e) cap dinas.
d.Distribusi dan Tembusan 1) surat perintah disampaikan kepada pihak yang mendapat perintah dan 2) tembusan surat perintah disampaikan kepada pejabat/instansi yang terkait.
e.Hal yang Perlu Diperhatikan 1) bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar; 2) jika perintah merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan; dan 3) surat perintah tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan. Format Surat Perintah sebagaimana tercantum pada contoh 7a dan 7b. www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 7a FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SURAT PERINTAH NOMOR ………............ MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Menimbang : a. bahwa ....................................................... ;
b.bahwa .......................................................; Dasar : 1. ..................................................................;
1. 2...................................................................; MEMERINTAHKAN : Kepada : 1. Nama : .............................. NIP : .............................. Jabatan : ..............................
2. 2.dan seterusnya. Untuk : 1. ..................................................................;
3. 2...................................................................;
4. 3...................................................................;
5. 4.dan seterusnya. Nama Tempat, Tanggal Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap Tembusan :
6. 1....................
7. 2.................... Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak Memuat peraturan/dasar ditetapkannya surat perintah Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan Daftar pejabat yang menerima perintah Memuat substansi arahan yang diperintahkan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar Nama jabatan yang menandatangani Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Memuat alasan tentang perlu ditetapkan surat perintah www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 7b FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. SURAT PERINTAH NOMOR ………............ NAMA JABATAN Menimbang : a. bahwa ....................................................... ;
b.bahwa .......................................................; Dasar : 1. ..................................................................;
1. 2...................................................................; MEMERINTAHKAN : Kepada : 1. Nama : .............................. NIP : .............................. Jabatan : ..............................
2. 2.dan seterusnya. Untuk : 1. ..................................................................;
3. 2...................................................................;
4. 3...................................................................;
5. 4.dan seterusnya. Nama Tempat, Tanggal Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap NIP .................................. Tembusan :
6. 1....................
7. 2.................... Logo dan nama lembaga yang telah dicetak Memuat peraturan/dasar ditetapkannya surat perintah Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan Daftar pejabat yang menerima perintah Memuat substansi arahan yang diperintahkan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar Nama jabatan yang menandatangani Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Memuat alasan tentang perlu ditetapkan surat perintah www.peraturan.go.id 2016, No.533 B. Naskah Dinas Korespondensi
8. 1.Naskah Dinas Korespondensi Intern (Nota Dinas) Jenis naskah dinas korespondensi intern hanya ada satu macam, yaitu nota dinas.
a.Pengertian Nota Dinas adalah Naskah Dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
b.Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Nota Dinas dibuat oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
c.Susunan 1) Kepala Bagian kepala Nota Dinas terdiri atas: a) kop nota dinas berisi nama instansi/satuan organisasi yang ditulis secara simetris di tengah atas; b) kata nota dinas, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; c) kata nomor, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris. Nomor hanya diberikan untuk Nota Dinas unit kerja/satuan kerja; d) kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan tanda baca titik; e) kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital; f) kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan g) kata Tanggal, yang ditulis dengan huruf awal kapital. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Nota Dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas. 3) Kaki Bagian kaki Nota Dinas terdiri dari tanda tangan, nama pejabat, dan tembusan (jika perlu).
d.Hal yang Perlu Diperhatikan 1) Nota Dinas tidak dibubuhi cap dinas; 2) tembusan Nota Dinas berlaku di lingkungan intern instansi; dan www.peraturan.go.id 2016, No.533 3) Penomoran Nota Dinas dilakukan dengan mencantumkan nomor Nota Dinas, kode jabatan penanda tangan, kode klasifikasi arsip, bulan, dan tahun. Format Nota Dinas sebagaimana tercantum pada Contoh 8. www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 8 FORMAT NOTA DINAS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT JENDERAL NOTA DINAS NOMOR ........…………………… Yth. : …………………………….. Dari : …………………………….. Hal : …………………………….. Lampiran : (jika ada) Tanggal : …………………………..... ……………………………………………………………………………. .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ……………………………………………………………………………. .......................................................................................................................... ……………………………………………………………………………. .......................................................................................................................... Tanda Tangan Nama Lengkap NIP................... Tembusan:
1. 1.………………..
2. 2.……………….
3. 3.………………. Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap dinas Memuat laporan, pemberitahuan, pernyataan, atau permintaan yang sifatnya rutin, berupa catatan ringkas. Nama instansi www.peraturan.go.id 2016, No.533
4. 2.Naskah Dinas Korespondensi Ekstern (Surat Dinas) Jenis Naskah Dinas korespondensi ekstern hanya ada satu macam, yaitu surat dinas. 1) Pengertian Naskah Dinas Korespondensi Ekstern yang selanjutnya disebut Surat Dinas adalah Naskah Dinas pelaksanaan tugas seorang pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain di luar lembaga yang bersangkutan. 2) Wewenang Penandatanganan Surat Dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan 1) Kepala Bagian kepala Surat Dinas terdiri atas: a) kop surat dinas yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas yang telah dicetak, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; b) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop naskah dinas; c) tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; d) kata Yth., yang ditulis di bawah Hal, diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat; dan e) alamat surat, yang ditulis di bawah Yth. 2) Batang tubuh Bagian batang tubuh Surat Dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup. 3) Kaki Bagian kaki Surat Dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri atas: a) nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma; b) tanda tangan pejabat; www.peraturan.go.id 2016, No.533 c) nama lengkap pejabat/penanda tangan, yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar; d) stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan; dan e) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada). 4) Distribusi Surat Dinas disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat dinas diikuti dengan tindakan pengendalian. 5) Hal yang perlu diperhatikan 1) kop Naskah Dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat dinas; 2) Jika surat dinas dengan lampiran, pada kolom lampiran dicantumkan jumlahnya; dan 3) hal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa diakhiri tanda baca. Format Surat Dinas sebagaimana tercantum pada contoh 9a dan 9b. www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 9a FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Nomor : .................. Tgl, Bln, Thn Sifat : .................. Lampiran : .................. Hal : .................. Yth. ........................................... ………………………................... ………………………................... .........................................(Alinea Pembuka) ..................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ..............................................(Alinea Isi)............................................ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ..........................................(Alinea Penutup) ...................................... ........................................................................................................................... Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap Tembusan:
5. 1.………………..
6. 2........................
7. 3........................ Jalan H.R.Rasuna Said Kav.X-6 No.8, Telepon/Faksimili : 021-5213560 Jakarta Selatan Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak Alamat tujuan yang ditulis di Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. Nomor : .................. Tgl, Bln, Thn Sifat : .................. Lampiran : .................. Hal : .................. Yth. ........................................... ………………………................... ………………………................... .........................................(Alinea Pembuka) ..................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ..............................................(Alinea Isi)............................................ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ..........................................(Alinea Penutup) ...................................... ........................................................................................................................... Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap NIP ........................... Tembusan:
8. 1.………………
9. 2........................
10. 3........................ Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat Logo dan nama lembaga yang telah dicetak Alamat tujuan yang ditulis di
11. 3.Surat Undangan
a.Pengertian Surat Undangan adalah surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara, dan pertemuan.
b.Kewenangan Surat Undangan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
c.Susunan 1) Kepala Bagian kepala Surat Undangan terdiri atas: a) kop surat undangan yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; b) kop surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri menggunakan logo pengayoman, dengan nama instansi ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; c) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah kiri di bawah kop surat undangan; d) tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; dan e) kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat (jika diperlukan). 2) Batang tubuh Bagian batang tubuh Surat Undangan terdiri atas: a) alinea pembuka; b) isi undangan, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan c) alinea penutup. www.peraturan.go.id 2016, No.533 3) Kaki Bagian kaki Surat Undangan terdiri atas nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar.
d.Hal yang Perlu Diperhatikan 1) format surat undangan sama dengan format surat dinas, yang membedakan adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada surat undangan dapat ditulis pada lampiran; 2) surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu; dan 3) surat undangan juga dapat mencantumkan hal-hal yang diperlukan (misalnya pakaian, konfirmasi kehadiran, dll). Format Surat Undangan sebagaimana tercantum pada contoh 10a,10b,10c, 10d dan 10e www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 10a FORMAT SURAT UNDANGAN DITANDA TANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Nomor : .................. Tgl, Bln, Thn Sifat : .................. Lampiran : .................. Hal : .................. Yth. ........................................... ………………………................... ………………………................... ..............................(Alinea Pembuka dan Alinea Isi).......................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... pada hari, tanggal : .............................. waktu : pukul..................... tempat : ............................... acara : ............................... ..........................................(Alinea Penutup) ...................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap Tembusan:
1. 1.………………..
2. 2........................
3. 3........................ Jalan H.R.Rasuna Said Kav.X-6 No.8, Telepon/Faksimili : 021-5213560 Jakarta Selatan Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri, dan jumlahnya cukup banyak, dapat dibuat pada daftar lampiran Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar Alamat instansi www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 10b FORMAT SURAT UNDANGAN DITANDA TANGANI OLEH PEJABAT SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. Nomor : .................. Tgl, Bln, Thn Sifat : .................. Lampiran : .................. Hal : .................. Yth. ........................................... ………………………................... ………………………................... ..............................(Alinea Pembuka dan Alinea Isi) ......................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... pada hari, tanggal : .............................. waktu : pukul..................... tempat : ............................... acara : ............................... ..........................................(Alinea Penutup)...................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap NIP ........................ Tembusan:
4. 1.………………..
5. 2........................
6. 3........................ Tanggal pembuatan surat Logo dan nama lembaga yang telah dicetak Alamat tujuan yang ditulis di Bagian kiri, jika jumlahnya cukup banyak, dapat dibuat pada daftar lampiran Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 10c FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN Lampiran Surat Nomor : ..................... Tanggal : ..................... DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG
7. 1...................................................................................
8. 2...................................................................................
9. 3...................................................................................
10. 4...................................................................................
11. 5...................................................................................
12. 6...................................................................................
13. 7...................................................................................
14. 8...................................................................................
15. 9...................................................................................
16. 10................................................................................... Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap NIP............... Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 10d FORMAT KARTU UNDANGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara ............................................................................................. ................................................................................... ...................................................................... hari................/ (tanggal)...................., pukul............WIB bertempat di..............................  Harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan undangan dibawa  Konfirmasi ................................ Pakaian : Laki-laki : ................ Perempuan : ................. TNI/Polri : ................ www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 10e FORMAT KARTU UNDANGAN SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIS JENDERAL mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara ............................................................. hari, tanggal : .......................................... pukul : .......................................... tempat : .......................................... * Harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan undangan dibawa * Konfirmasi ............................. Pakaian : Laki-laki : ..................... Perempuan : ..................... www.peraturan.go.id 2016, No.533 C. Naskah Dinas Khusus
17. 1.Surat Perjanjian
a.Pengertian Surat Perjanjian adalah Naskah Dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
b.Jenis Perjanjian Jenis perjanjian terdiri dari perjanjian dalam negeri dan perjanjian luar negeri. 1) Perjanjian Dalam Negeri Kerja sama antarlembaga di dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama atau perjanjian kerja sama. a) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Perjanjian yang dilakukan antar instansi pemerintah di dalam negeri, baik di pusat maupun di daerah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi wewenang, dan tanggung jawabnya. b) Susunan

(1)Kepala Bagian kepala terdiri atas: (a) lambang negara garuda emas untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diletakkan secara simetris, atau logo pengayoman untuk pejabat selain menteri yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama instansi; (b) nama instansi; (c) judul perjanjian; dan (d) nomor.
(2)Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat perjanjian kerja sama memuat materi perjanjian, yang dituangkan dalam bentuk pasal. www.peraturan.go.id 2016, No.533
(3)Kaki Bagian kaki surat perjanjian kerja sama terdiri dari nama penanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dianggap perlu), dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Perjanjian Internasional Proses pembuatan perjanjian internasional telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Format Perjanjian Dalam Negeri dapat dilihat pada contoh 11a dan 11b, dan 11c www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 11a FORMAT SURAT PERJANJIAN ANTAR INSTANSI DALAM NEGERI YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT NEGARA PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA .......................................................... DAN ............................................... TENTANG ................................................................... NOMOR ........................... NOMOR ........................... Pada hari ini, ……….., tanggal ……, bulan ….., tahun ….., bertempat di …............, yang bertanda tangan di bawah ini 1 ............................. : ....................., selanjutnya disebut sebagai Pihak I 2 .............................. : ....................., selanjutnya disebut sebagai Pihak II bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang.................................., yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………....................................................

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Pasal 2

Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.Pendahuluan;
b.jenis dan format naskah dinas;
c.penyusunan naskah dinas;
d.pengendalian naskah dinas;
e.kewenangan penandatanganan;
f.penggunaan lambang negara dan logo dalam naskah dinas;
g.pengamanan naskah dinas;
h.perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas; dan
i.penutup.

Pasal 3

Tata Naskah Dinas sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pasal 5

1.Maksud Tata Naskah Dinas dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan dan pembuatan petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.Tujuan Tata Naskah Dinas bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi secara tertulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. C. Sasaran Sasaran penetapan tata naskah dinas adalah:
1.terwujudnya pedoman pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam lingkup administrasi umum;
2.tercapainya kesamaan pengertian dan penafsiran penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
3.lancarnya komunikasi tulis kedinasan dan kemudahan dalam pengendalian serta tercapainya penyelenggaraan tata naskah dinas yang efektif dan efisien. D. Asas Tata naskah dinas disusun berdasarkan asas:
1.Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. www.peraturan.go.id 2016, No.533
2.Pembakuan Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.
3.Pertanggungjawaban Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi format, isi, prosedur, kewenangan, keabsahan dan kearsipan.
4.Keterkaitan Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum.
5.Kecepatan dan Ketepatan Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tata naskah dinas harus dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, serta kecepatan penyampaian dan distribusi.
6.Keamanan Tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, distribusi dan kearsipan. E. Ruang Lingkup Ruang lingkup tata naskah dinas meliputi berbagai kegiatan yang mencakup pengaturan tentang jenis, bentuk, dan penyusunan naskah dinas, serta kelengkapan naskah dinas yang meliputi penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, dan ralat. Untuk mencapai kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran dalam tata naskah dinas, perlu ditetapkan format naskah yang menampung bentuk redaksional dan tata letak serta faktor penunjang lainnya, termasuk penggunaan media dan sampul. www.peraturan.go.id 2016, No.533 F. Pengertian Umum
1.Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.
2.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN/BUMD dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
3.Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
4.Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas.
5.Komunikasi Intern adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan antar unit kerja dalam organisasi secara vertikal dan horizontal.
6.Komunikasi Ekstern adalah tata hubungan penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan oleh instansi dengan pihak lain diluar lingkungan instansi yang bersangkutan.
7.Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
8.Penandatangan Naskah Dinas adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
9.Instansi Pemerintah adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10.Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
11.Logo adalah gambar atau huruf sebagai identitas instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
12.Kop Surat Dinas adalah kepala surat yang menunjukan jabatan atau nama lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi www.peraturan.go.id 2016, No.533 negeri, BUMN/BUMD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.
13.Kop Amplop Surat Dinas adalah kepala sampul surat yang menunjukan jabatan atau nama lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN/BUMD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul surat.
14.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
15.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
16.Sistem Penomoran Naskah Dinas adalah penomoran yang dipergunakan dalam tata naskah dinas dengan susunan nomor urut surat, kategori surat, klasifikasi arsip dan tahun takwin/kalender.
17.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. www.peraturan.go.id 2016, No.533 A. Naskah Dinas Arahan Naskah Dinas Arahan adalah Naskah Dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.
1.Naskah Dinas Pengaturan Naskah Dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi, Prosedur Tetap, Surat Edaran dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Peraturan Menteri termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri adalah jenis peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Ketentuan mengenai tata Naskah Dinas tidak berlaku terhadap Peraturan perundang-undangan. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2016, No.533

a.Pedoman 1) Pengertian Pedoman adalah Naskah Dinas yang memuat acuan yang bersifat umum di lingkungan Instansi pemerintah yang perlu dijabarkan kedalam bentuk petunjuk operasional/teknis dan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik instansi/organisasi yang bersangkutan. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan pengabsahannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala pedoman terdiri atas:

(1)kop Naskah Dinas pedoman yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas yang telah dicetak, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris;
(2)kop Naskah Dinas pedoman yang ditandatangani oleh pejabat selain menteri menggunakan logo pengayoman, dengan nama lembaga ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris;
(3)Kata pedoman dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(4)judul pedoman, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; dan
(5)nomor pedoman, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris. b) Bagian batang tubuh pedoman terdiri atas:
(1)pendahuluan, yang berisi latar belakang/dasar pemikiran, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian;
(2)materi pedoman; dan
(3)penutup, yang terdiri dari hal yang harus diperhatikan, penjabaran lebih lanjut. www.peraturan.go.id 2016, No.533 c) Kaki Bagian kaki pedoman terdiri atas:
(1)tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penandatanganan Pedoman;
(2)nama jabatan pejabat yang menandatangani pedoman, yang ditulis dalam huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(3)tanda tangan pejabat yang menandatangani pedoman dan cap jabatan; dan
(4)nama lengkap pejabat yang menandatangani pedoman, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. Format pedoman tercantum pada contoh 1a dan 1b. www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 1a FORMAT PEDOMAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PEDOMAN …………………………….... NOMOR ...............................

1.Latar Belakang ……………………………………………………………………………………
2.Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………………………
3.Ruang Lingkup …………………………………………………………………………………...
4.Pengertian ……………………………………………………………………………….......
1.………………………………………………………………………………….
2.dan seterusnya. ....……………………………………………………………………………………….. dan seterusnya. Memuat latar belakang tentang ditetapkannya pedoman, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Terdiri dari konsepsi dasar/pokok- pokok/isi pedoman
1.Judul Pedoman yang ditulis dengan huruf kapital
2.Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penanda tanganan www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 1b FORMAT PEDOMAN YANG DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. PEDOMAN …………………………….... NOMOR ...............................
1.Latar Belakang ……………………………………………………………………………………
2.Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………………………
3.Ruang Lingkup …………………………………………………………………………………...
4.Pengertian ……………………………………………………………………………….......
1.………………………………………………………………………………….
2.dan seterusnya. ....……………………………………………………………………………………….. dan seterusnya. Nama Tempat, Tanggal NAMA JABATAN, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Memuat latar belakang tentang ditetapkannya pedoman, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Terdiri dari konsepsi dasar/pokok- pokok/isi pedoman
1.Judul Pedoman yang ditulis dengan huruf kapital
2.Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Logo dan nama lembaga yang telah dicetak Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penanda tanganan www.peraturan.go.id 2016, No.533

b.Petunjuk Pelaksanaan 1) Pengertian Petunjuk Pelaksanaan adalah Naskah Dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya; 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani petunjuk pelaksanaan adalah pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala petunjuk pelaksanaan terdiri atas:

(1)kop Naskah Dinas petunjuk pelaksanaan yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas yang telah dicetak, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris;
(2)kop Naskah Dinas petunjuk pelaksanaan yang ditandatangani oleh pejabat selain menteri menggunakan logo pengayoman, dengan nama lembaga ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris;
(3)Kata petunjuk pelaksanaan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(4)judul petunjuk pelaksanaan, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; dan
(5)nomor petunjuk pelaksanaan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan terdiri atas:
(1)pendahuluan, yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan,ruang lingkup, pengertian, dan hal-lain yang dianggap perlu; www.peraturan.go.id 2016, No.533
(2)materi petunjuk pelaksanaan, dengan jelas menunjukkan urutan tindakan,pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, serta hal lain yang dianggap perlu untuk dilaksanakan; dan
(3)penutup. c) Kaki Bagian kaki petunjuk pelaksanaan ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri atas:
(1)tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan;
(2)nama jabatan pejabat yang menandatangani petunjuk pelaksanaan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(3)tanda tangan pejabat yang menandatangani petunjuk pelaksanaan serta cap jabatan; dan
(4)nama lengkap pejabat yang menandatangani petunjuk pelaksanaan ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 4) Distribusi Distribusi dilakukan dengan menggunakan daftar distribusi yang berlaku. Petunjuk pelaksanaan disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian petunjuk pelaksanaan diikuti dengan tindakan pengendalian. Format Pelaksanaan dapat dilihat pada contoh 2a dan 2b. www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 2a FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PETUNJUK PELAKSANAAN …………………………….... NOMOR ...............................

1.Latar Belakang …………………………………………………………………………………..
2.Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………………………..
3.Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………….
4.Pengertian …………………………………………………………………………………..
1.………………………………………………………………………………….
2.dan seterusnya. Nama Tempat, Tanggal NAMA JABATAN, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Memuat alasan tentang ditetapkan nya petunjuk pelaksanaan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian umum Menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan pengendalian, dsb Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak
1.Judul Petunjuk Pelaksanaan yang ditulis dengan huruf kapital
2.Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penanda tanganan www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 2b FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN YANG DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. PETUNJUK PELAKSANAAN …………………………….... NOMOR ...............................
1.Latar Belakang …………………………………………………………………………………..
2.Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………………………..
3.Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………….
4.Pengertian …………………………………………………………………………………..
1.………………………………………………………………………………….
2.dan seterusnya. Nama Tempat, Tanggal NAMA JABATAN, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Memuat alasan tentang ditetapkan nya petunjuk pelaksanaan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian umum Menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan pengendalian, dsb Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar Logo dan nama lembaga yang telah dicetak
1.Judul Petunjuk Pelaksanaan yang ditulis dengan huruf kapital
2.Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penanda tanganan www.peraturan.go.id 2016, No.533

c.Instruksi 1) Pengertian Instruksi adalah Naskah Dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Instruksi adalah pejabat pimpinan tertinggi lembaga. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Instruksi terdiri atas:

(1)kop Naskah Dinas instruksi yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas yang telah dicetak, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris;
(2)kop Naskah Dinas instruksi yang ditandatangani oleh pejabat selain menteri menggunakan logo pengayoman, dengan nama lembaga ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris;
(3)Kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(4)nomor Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(5)kata tentang, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris;
(6)judul Instruksi, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; dan
(7)nama jabatan pejabat yang menetapkan Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma secara simetris. www.peraturan.go.id 2016, No.533 b) Konsiderans Bagian konsiderans Instruksi terdiri dari:
(1)kata menimbang, yang memuat latar belakang penetapan Instruksi; dan
(2)kata mengingat, yang memuat dasar hukum sebagai landasan penetapan Instruksi. c) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Instruksi memuat substansi instruksi. d) Kaki Bagian kaki Instruksi ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari :
(1)tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penetapan Instruksi;
(2)nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma;
(3)tanda tangan pejabat yang menetapkan Instruksi; dan
(4)nama lengkap pejabat yang menandatangani instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 4) Distribusi dan Tembusan Instruksi yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berhak secara cepat, tepat, lengkap dan aman. Pendistribusian instruksi diikuti dengan tindakan pengendalian. 5) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga Instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang-undangan; dan b) Wewenang penetapan dan penandatanganan Instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. Format instruksi sebagaimana tercantum pada contoh 3a dan 3b. www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 3a FORMAT INSTRUKSI YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INSTRUKSI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR ..................... TAHUN ..... TENTANG .............…………………………………………… MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Menimbang : a. bahwa ..............................................................................................
1. b.bahwa ............................................................................................. Mengingat : 1. .........................................................................................................
  1. 2................................................................................................... MENGINSTRUKSIKAN : Kepada : 1. Nama/Jabatan Pegawai;
  2. 2.Nama/Jabatan Pegawai;
  3. 3.Nama/Jabatan Pegawai;
  4. 4.dan seterusnya; Untuk : KESATU : ........................................................................................................................ KEDUA : ....................................................................................................................... KETIGA: dan seterusnya ................................................................................................ Dikeluarkan di …….……………........... pada tanggal …………………… MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak Judul Instruksi yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkan instruksi Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penanda tanganan Daftar pejabat yang menerima Instruksi Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan Memuat substansi tentang arahan yang diinstruksikan www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 3b FORMAT INSTRUKSI YANG DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INSTRUKSI NAMA JABATAN.................. NOMOR ..................... TAHUN ..... TENTANG .............…………………………………………… NAMA JABATAN .............................................., Menimbang : a. bahwa ..................................................................................................
2. b.bahwa ................................................................................................... Mengingat : 1. ..............................................................................................................
  1. 2.............................................................................................................. MENGINSTRUKSIKAN : Kepada : 1. Nama/Jabatan Pegawai;
  2. 2.Nama/Jabatan Pegawai;
  3. 3.Nama/Jabatan Pegawai;
  4. 4.dan seterusnya; Untuk : KESATU : .......................................................................................................................... KEDUA : ........................................................................................................................ KETIGA : dan seterusnya ............................................................................................ Dikeluarkan di …….…………….. pada tanggal …………………… NAMA JABATAN, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP NIP ........................................... Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Logo dan nama lembaga yang telah dicetak Judul Instruksi yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkan instruksi Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penanda tanganan Daftar pejabat yang menerima Instruksi Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar Memuat substansi tentang arahan yang instruksikan www.peraturan.go.id 2016, No.533
3. d.Prosedur Tetap 1) Pengertian Prosedur Tetap adalah Naskah Dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara pelaksanaan dan urutan kegiatan tertentu. 2) Tujuan Prosedur Tetap Prosedur tetap bertujuan untuk: a) menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat penyampaian petunjuk; b) memudahkan pekerjaan; c) memperlancar pelaksanaan kegiatan; dan/atau d) meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf, dan unsur pelaksana. 3) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Pejabat yang menetapkan dan menandatangani Prosedur Tetap adalah pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. 4) Susunan a) Kepala Bagian kepala Prosedur Tetap terdiri atas:
(1)kop Naskah Dinas prosedur tetap yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas yang telah dicetak, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris;
(2)kop Naskah Dinas prosedur tetap yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri menggunakan logo pengayoman, dengan nama lembaga ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris;
(3)tulisan prosedur tetap, yang dicantumkan di bawah lambang negara garuda emas/logo pengayoman, ditulis dengan huruf kapital, serta nomor prosedur tetap yang ditulis secara simetris di bawahnya;
(4)kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata www.peraturan.go.id 2016, No.533 prosedur tetap yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan secara simetris; dan
(5)judul prosedur tetap, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris dan diletakkan di bawah kata tentang. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Prosedur Tetap terdiri atas:
(1)dasar penetapan prosedur tetap;
(2)pertimbangan ditetapkannya prosedur tetap; dan
(3)prosedur dan tata cara pelaksanaan kegiatan. c) Kaki Bagian kaki Prosedur Tetap terdiri atas:
(1)tempat dan tanggal penetapan;
(2)nama jabatan penanda tangan;
(3)ruang tanda tangan dan cap instansi;
(4)nama pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar; dan
(5)cap dinas. Format Prosedur Tetap sebagaimana tercantum pada tontoh 4a dan 4b. www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 4a FORMAT PROSEDUR TETAP YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROSEDUR TETAP NOMOR ......................… TAHUN ...... TENTANG ……………………………………………………………….

1.Umum …………………………………………………………………………………………..
2.Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………………………………..
3.Ruang Lingkup …………………………………………………………………………………………..
4.Dasar ………………………………………………………………………………………......

BAB II

PROSEDUR

Pasal 1

1.Umum …………………………………………………………………………………………..
2.Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………………….
3.Ruang Lingkup …………………………………………………………………………………………..
4.Dasar …………………………………………………………………………………………..

Pasal 1

e.Surat Edaran 1) Pengertian Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat edaran oleh pejabat pimpinan tertinggi instansi pemerintah dapat dilimpahkan kepada pejabat pimpinan sekretariat instansi pemerintah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi Surat Edaran. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Surat Edaran terdiri atas:

(1)kop surat edaran yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas dengan nama jabatan ditulis dengan huruf kapital diletakkan secara simetris;
(2)kop surat edaran yang ditandatangani oleh pejabat selain menteri menggunakan logo pengayoman dengan nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris;
(3)kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi surat edaran;
(4)tulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah lambang negara/logo pengayoman ditulis dengan huruf kapital serta nomor surat edaran di bawahnya secara simetris;
(5)kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata surat edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
(6)rumusan judul surat edaran, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang. www.peraturan.go.id 2016, No.533 b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Edaran terdiri atas:
(1)latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran;
(2)maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran;
(3)ruang lingkup diberlakukannya surat edaran;
(4)peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain yang menjadi dasar pembuatan surat edaran; dan
(5)isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak; dan
(6)penutup. c) Kaki Bagian kaki Surat Edaran ditempatkan di sebelah kanan yang terdiri atas:
(1)tempat dan tanggal penetapan;
(2)nama jabatan pejabat penandatangan, yang ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;
(3)tanda tangan pejabat penandatangan;
(4)nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar; dan
(5)cap dinas. 4) Distribusi Surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat edaran diikuti dengan tindakan pengendalian. Format Surat Edaran dapat dilihat pada contoh 5a dan 5b. www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 5a FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Yth. 1. ....................

2.....................
3.dan seterusnya SURAT EDARAN NOMOR .............. TAHUN ..... TENTANG …………………………………
1.Latar Belakang ..................................................................................................................................
2.Maksud dan Tujuan ..................................................................................................................................
3.Ruang Lingkup ..................................................................................................................................
4.Dasar ..................................................................................................................................
5.Isi surat edaran ..................................................................................................................................
6.Penutup .................................................................................................................................. dan seterusnya. Ditetapkan di ……..………………. pada tanggal ......….……………… MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Tembusan :
1...............
2...............
3.dan seterusnya Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak Judul Surat Edaran yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Surat Edaran, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan seterusnya Memuat ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar ditetapkannya Surat Edaran Memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. Kota sesuai dengan alamat Instansi dan tanggal penandatanganan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar Daftar pejabat yang menerima surat edaran www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 5b FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. Yth. 1. ....................
2.....................
3.dan seterusnya SURAT EDARAN NOMOR .............. TAHUN ..... TENTANG …………………………………
1.Latar Belakang ..................................................................................................................................
2.Maksud dan Tujuan ..................................................................................................................................
3.Ruang Lingkup ..................................................................................................................................
4.Dasar ..................................................................................................................................
5.Isi surat edaran ..................................................................................................................................
6.Penutup .................................................................................................................................. dan seterusnya. Ditetapkan di ……..………………. pada tanggal ......….……………… NAMA JABATAN, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP NIP .................. Tembusan :
1...............
2...............
3.dan seterusnya Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Logo dan nama lembaga yang telah dicetak Judul surat edaran yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya surat edaran, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan seterusnya Memuat ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar ditetapkannya surat Memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. Kota sesuai dengan alamat Instansi dan tanggal penandatanganan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar Daftar pejabat yang menerima surat edaran www.peraturan.go.id 2016, No.533

f.Standar Operasional Prosedur Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2016, No.533
1. 2.Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) Naskah dinas penetapan dituangkan dalam bentuk keputusan.
a.Pengertian Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk: 1) menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/ keanggotaan/material/peristiwa; 2) Menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan /tim; dan 3) menetapkan pelimpahan wewenang.
b.Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani keputusan adalah pimpinan tertinggi lembaga atau pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang.
c.Susunan 1) Kepala Bagian kepala Keputusan terdiri atas: a) kop keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; b) kop keputusan yang ditandatangani sendiri oleh pejabat selain menteri menggunakan logo pengayoman, dengan nama lembaga ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; c) kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; d) nomor keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; e) kata penghubung tentang, yang ditulis dengan huruf kapital; f) judul keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital; dan www.peraturan.go.id 2016, No.533 g) nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma. 2) Konsiderans Bagian konsiderans Keputusan terdiri atas: a) kata menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan / tujuan / kepentingan / pertimbangan tentang perlu ditetapkannya keputusan; dan b) kata mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan. 3) Diktum Bagian diktum Keputusan terdiri dari hal-hal berikut: a) kata memutuskan yang ditulis seluruhnya tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan ditengah margin; b) kata menetapkan di tepi kiri dengan huruf awal kapital dan diakhiri tanda baca titik dua; c) nama yang tercantum dalam judul keputusan dicantumkan lagi setelah kata menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia yang ditulis dengan huruf awal kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik; dan d) untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi dengan salinan dan petikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Batang Tubuh Diktum keputusan diuraikan bukan dalam pasal, melainkan diawali dengan bilangan bertingkat/diktum Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya. 5) Kaki Bagian kaki Keputusan terdiri atas: a) tempat dan tanggal penetapan keputusan; b) jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma; c) tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan; dan www.peraturan.go.id 2016, No.533 d) nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.
d.Pengabsahan 1) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau administrasi umum atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi keputusan. 2) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri atas kata salinan sesuai dengan aslinya, nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat penandatangan, dan dibubuhi nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital.
e.Distribusi Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan.
f.Hal yang Perlu Diperhatikan Naskah asli dan salinan keputusan yang ditandatangani harus disimpan sebagai arsip. Format Keputusan sebagaimana tercantum pada contoh 6a, 6b, dan 6c dan format salinan Keputusan sebagaimana tercantum pada contoh 6d. www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 6a FORMAT KEPUTUSAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR ... TAHUN .... TENTANG …………………………………………………………………………… MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa...................................................................................... ...............................................................................................;
b.bahwa ..................................................................................... ...............................................................................................; Mengingat : 1. ...............................................................................................;
1. 2................................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ..................................................................................... KESATU : ...................................................................................................... KEDUA : ..................................................................................................... ...................................................................................................... KETIGA : ...................................................................................................... ...................................................................................................... dst. Ditetapkan di …………………….. pada tanggal …………………….. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Keputusan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 6b FORMAT KEPUTUSAN DITANDA TANGANI OLEH PEJABAT YANG MENGATASNAMAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR ... TAHUN .... TENTANG …………………………………………………………………………… MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa...................................................................................... ...............................................................................................;
b.bahwa ..................................................................................... ...............................................................................................; Mengingat : 1. ...............................................................................................;
1. 2................................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ..................................................................................... KESATU : ...................................................................................................... KEDUA : ..................................................................................................... ...................................................................................................... KETIGA : ...................................................................................................... ...................................................................................................... Ditetapkan di …………………….. pada tanggal …………………….. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIS JENDERAL, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP NIP ............................. Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Logo dan nama lembaga yang telah dicetak Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Keputusan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 6c FORMAT KEPUTUSAN DITANDA TANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ................................ TAHUN ...... TENTANG …………………………………………………………………………… SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Menimbang : a. bahwa...................................................................................... ...............................................................................................;
b.bahwa ..................................................................................... ...............................................................................................; Mengingat : 1. ...............................................................................................;
1. 2................................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG........................... KESATU : ...................................................................................................... KEDUA : ..................................................................................................... ...................................................................................................... KETIGA : ...................................................................................................... ...................................................................................................... Ditetapkan di …………………….. pada tanggal …………………….. SEKRETARIS JENDERAL, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP NIP ............................. Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Logo dan nama lembaga yang telah dicetak Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Keputusan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 6d FORMAT SALINAN KEPUTUSAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPUTUSAN ........................................................................... NOMOR ................................ TAHUN ...... TENTANG …………………………………………………………………………… NAMA JABATAN.............................................., Menimbang : a. bahwa...................................................................................... ...............................................................................................;
b.bahwa ..................................................................................... ...............................................................................................; Mengingat : 1. ...............................................................................................;
1. 2................................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN .................TENTANG .............................................. KESATU : ...................................................................................................... KEDUA : ..................................................................................................... KETIGA : ...................................................................................................... Ditetapkan di …………………….. pada tanggal …………………….. NAMA JABATAN, (sesuai subtansi keputusan) ttd. NAMA LENGKAP NIP ............................. Salinan sesuai dengan aslinya Nama Jabatan, Tanda Tangan Nama Lengkap Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Logo dan nama lembaga Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Keputusan Pencantuman ttd. di antara nama jabatan dan nama lengkap SALINAN Ruang pengabsahan Penomoran salinan berdasarkan angka arab www.peraturan.go.id 2016, No.533
2. 3.Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah)
a.Pengertian Surat Perintah adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat lain yang diperintah yang memuat apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas tertentu.
b.Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat perintah dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
c.Susunan 1) Kepala Bagian kepala Surat Perintah terdiri atas: a) kop surat perintah yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; b) kop surat perintah yang ditandatangani oleh pejabat selain menteri menggunakan logo pengayoman, dengan nama lembaga ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; c) kata surat perintah, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; dan d) nomor, yang berada di bawah tulisan surat perintah. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Perintah terdiri dari hal-hal sebagai berikut: a) Konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar: pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat perintah; dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat perintah tersebut; b) Diktum dimulai dengan frasa memerintahkan, yang ditulis dengan huruf kapital dicantumkan secara simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri serta nama, NIP dan jabatan pegawai yang mendapat perintah. c) Di bawah kata kepada ditulis kata untuk dengan perintah-perintah yang harus dilaksanakan. www.peraturan.go.id 2016, No.533 3) Kaki Bagian kaki Surat Perintah ditempatkan disebelah kanan bawah yang terdiri atas: a) tempat dan tanggal surat perintah; b) nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri dengan tanda baca koma; c) tanda tangan pejabat yang memerintahkan; d) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat perintah, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata tanpa mencantumkan gelar; e) cap dinas.
d.Distribusi dan Tembusan 1) surat perintah disampaikan kepada pihak yang mendapat perintah dan 2) tembusan surat perintah disampaikan kepada pejabat/instansi yang terkait.
e.Hal yang Perlu Diperhatikan 1) bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar; 2) jika perintah merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan; dan 3) surat perintah tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan. Format Surat Perintah sebagaimana tercantum pada contoh 7a dan 7b. www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 7a FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SURAT PERINTAH NOMOR ………............ MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Menimbang : a. bahwa ....................................................... ;
b.bahwa .......................................................; Dasar : 1. ..................................................................;
1. 2...................................................................; MEMERINTAHKAN : Kepada : 1. Nama : .............................. NIP : .............................. Jabatan : ..............................
2. 2.dan seterusnya. Untuk : 1. ..................................................................;
3. 2...................................................................;
4. 3...................................................................;
5. 4.dan seterusnya. Nama Tempat, Tanggal Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap Tembusan :
6. 1....................
7. 2.................... Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak Memuat peraturan/dasar ditetapkannya surat perintah Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan Daftar pejabat yang menerima perintah Memuat substansi arahan yang diperintahkan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar Nama jabatan yang menandatangani Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Memuat alasan tentang perlu ditetapkan surat perintah www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 7b FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. SURAT PERINTAH NOMOR ………............ NAMA JABATAN Menimbang : a. bahwa ....................................................... ;
b.bahwa .......................................................; Dasar : 1. ..................................................................;
1. 2...................................................................; MEMERINTAHKAN : Kepada : 1. Nama : .............................. NIP : .............................. Jabatan : ..............................
2. 2.dan seterusnya. Untuk : 1. ..................................................................;
3. 2...................................................................;
4. 3...................................................................;
5. 4.dan seterusnya. Nama Tempat, Tanggal Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap NIP .................................. Tembusan :
6. 1....................
7. 2.................... Logo dan nama lembaga yang telah dicetak Memuat peraturan/dasar ditetapkannya surat perintah Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan Daftar pejabat yang menerima perintah Memuat substansi arahan yang diperintahkan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar Nama jabatan yang menandatangani Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Memuat alasan tentang perlu ditetapkan surat perintah www.peraturan.go.id 2016, No.533 B. Naskah Dinas Korespondensi
8. 1.Naskah Dinas Korespondensi Intern (Nota Dinas) Jenis naskah dinas korespondensi intern hanya ada satu macam, yaitu nota dinas.
a.Pengertian Nota Dinas adalah Naskah Dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
b.Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Nota Dinas dibuat oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
c.Susunan 1) Kepala Bagian kepala Nota Dinas terdiri atas: a) kop nota dinas berisi nama instansi/satuan organisasi yang ditulis secara simetris di tengah atas; b) kata nota dinas, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; c) kata nomor, yang ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris. Nomor hanya diberikan untuk Nota Dinas unit kerja/satuan kerja; d) kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan tanda baca titik; e) kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital; f) kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan g) kata Tanggal, yang ditulis dengan huruf awal kapital. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Nota Dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas. 3) Kaki Bagian kaki Nota Dinas terdiri dari tanda tangan, nama pejabat, dan tembusan (jika perlu).
d.Hal yang Perlu Diperhatikan 1) Nota Dinas tidak dibubuhi cap dinas; 2) tembusan Nota Dinas berlaku di lingkungan intern instansi; dan www.peraturan.go.id 2016, No.533 3) Penomoran Nota Dinas dilakukan dengan mencantumkan nomor Nota Dinas, kode jabatan penanda tangan, kode klasifikasi arsip, bulan, dan tahun. Format Nota Dinas sebagaimana tercantum pada Contoh 8. www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 8 FORMAT NOTA DINAS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT JENDERAL NOTA DINAS NOMOR ........…………………… Yth. : …………………………….. Dari : …………………………….. Hal : …………………………….. Lampiran : (jika ada) Tanggal : …………………………..... ……………………………………………………………………………. .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ……………………………………………………………………………. .......................................................................................................................... ……………………………………………………………………………. .......................................................................................................................... Tanda Tangan Nama Lengkap NIP................... Tembusan:
1. 1.………………..
2. 2.……………….
3. 3.………………. Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap dinas Memuat laporan, pemberitahuan, pernyataan, atau permintaan yang sifatnya rutin, berupa catatan ringkas. Nama instansi www.peraturan.go.id 2016, No.533
4. 2.Naskah Dinas Korespondensi Ekstern (Surat Dinas) Jenis Naskah Dinas korespondensi ekstern hanya ada satu macam, yaitu surat dinas. 1) Pengertian Naskah Dinas Korespondensi Ekstern yang selanjutnya disebut Surat Dinas adalah Naskah Dinas pelaksanaan tugas seorang pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain di luar lembaga yang bersangkutan. 2) Wewenang Penandatanganan Surat Dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan 1) Kepala Bagian kepala Surat Dinas terdiri atas: a) kop surat dinas yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas yang telah dicetak, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; b) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop naskah dinas; c) tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; d) kata Yth., yang ditulis di bawah Hal, diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat; dan e) alamat surat, yang ditulis di bawah Yth. 2) Batang tubuh Bagian batang tubuh Surat Dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup. 3) Kaki Bagian kaki Surat Dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri atas: a) nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma; b) tanda tangan pejabat; www.peraturan.go.id 2016, No.533 c) nama lengkap pejabat/penanda tangan, yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar; d) stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan; dan e) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada). 4) Distribusi Surat Dinas disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat dinas diikuti dengan tindakan pengendalian. 5) Hal yang perlu diperhatikan 1) kop Naskah Dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat dinas; 2) Jika surat dinas dengan lampiran, pada kolom lampiran dicantumkan jumlahnya; dan 3) hal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa diakhiri tanda baca. Format Surat Dinas sebagaimana tercantum pada contoh 9a dan 9b. www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 9a FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Nomor : .................. Tgl, Bln, Thn Sifat : .................. Lampiran : .................. Hal : .................. Yth. ........................................... ………………………................... ………………………................... .........................................(Alinea Pembuka) ..................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ..............................................(Alinea Isi)............................................ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ..........................................(Alinea Penutup) ...................................... ........................................................................................................................... Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap Tembusan:
5. 1.………………..
6. 2........................
7. 3........................ Jalan H.R.Rasuna Said Kav.X-6 No.8, Telepon/Faksimili : 021-5213560 Jakarta Selatan Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak Alamat tujuan yang ditulis di Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. Nomor : .................. Tgl, Bln, Thn Sifat : .................. Lampiran : .................. Hal : .................. Yth. ........................................... ………………………................... ………………………................... .........................................(Alinea Pembuka) ..................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ..............................................(Alinea Isi)............................................ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ..........................................(Alinea Penutup) ...................................... ........................................................................................................................... Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap NIP ........................... Tembusan:
8. 1.………………
9. 2........................
10. 3........................ Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat Logo dan nama lembaga yang telah dicetak Alamat tujuan yang ditulis di
11. 3.Surat Undangan
a.Pengertian Surat Undangan adalah surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara, dan pertemuan.
b.Kewenangan Surat Undangan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
c.Susunan 1) Kepala Bagian kepala Surat Undangan terdiri atas: a) kop surat undangan yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan lambang negara garuda emas, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; b) kop surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri menggunakan logo pengayoman, dengan nama instansi ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; c) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah kiri di bawah kop surat undangan; d) tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; dan e) kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat (jika diperlukan). 2) Batang tubuh Bagian batang tubuh Surat Undangan terdiri atas: a) alinea pembuka; b) isi undangan, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan c) alinea penutup. www.peraturan.go.id 2016, No.533 3) Kaki Bagian kaki Surat Undangan terdiri atas nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar.
d.Hal yang Perlu Diperhatikan 1) format surat undangan sama dengan format surat dinas, yang membedakan adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada surat undangan dapat ditulis pada lampiran; 2) surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu; dan 3) surat undangan juga dapat mencantumkan hal-hal yang diperlukan (misalnya pakaian, konfirmasi kehadiran, dll). Format Surat Undangan sebagaimana tercantum pada contoh 10a,10b,10c, 10d dan 10e www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 10a FORMAT SURAT UNDANGAN DITANDA TANGANI OLEH MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Nomor : .................. Tgl, Bln, Thn Sifat : .................. Lampiran : .................. Hal : .................. Yth. ........................................... ………………………................... ………………………................... ..............................(Alinea Pembuka dan Alinea Isi).......................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... pada hari, tanggal : .............................. waktu : pukul..................... tempat : ............................... acara : ............................... ..........................................(Alinea Penutup) ...................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap Tembusan:
1. 1.………………..
2. 2........................
3. 3........................ Jalan H.R.Rasuna Said Kav.X-6 No.8, Telepon/Faksimili : 021-5213560 Jakarta Selatan Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat Lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri, dan jumlahnya cukup banyak, dapat dibuat pada daftar lampiran Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar Alamat instansi www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 10b FORMAT SURAT UNDANGAN DITANDA TANGANI OLEH PEJABAT SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ( UNIT KERJA ) Jalan…………………………….…………………. Telepon …………… Faksimili …………….. Laman : ………......…., Email : ...……...………….. Nomor : .................. Tgl, Bln, Thn Sifat : .................. Lampiran : .................. Hal : .................. Yth. ........................................... ………………………................... ………………………................... ..............................(Alinea Pembuka dan Alinea Isi) ......................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... pada hari, tanggal : .............................. waktu : pukul..................... tempat : ............................... acara : ............................... ..........................................(Alinea Penutup)...................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap NIP ........................ Tembusan:
4. 1.………………..
5. 2........................
6. 3........................ Tanggal pembuatan surat Logo dan nama lembaga yang telah dicetak Alamat tujuan yang ditulis di Bagian kiri, jika jumlahnya cukup banyak, dapat dibuat pada daftar lampiran Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 10c FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN Lampiran Surat Nomor : ..................... Tanggal : ..................... DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG
7. 1...................................................................................
8. 2...................................................................................
9. 3...................................................................................
10. 4...................................................................................
11. 5...................................................................................
12. 6...................................................................................
13. 7...................................................................................
14. 8...................................................................................
15. 9...................................................................................
16. 10................................................................................... Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap NIP............... Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 10d FORMAT KARTU UNDANGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara ............................................................................................. ................................................................................... ...................................................................... hari................/ (tanggal)...................., pukul............WIB bertempat di..............................  Harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan undangan dibawa  Konfirmasi ................................ Pakaian : Laki-laki : ................ Perempuan : ................. TNI/Polri : ................ www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 10e FORMAT KARTU UNDANGAN SELAIN MENTERI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIS JENDERAL mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara ............................................................. hari, tanggal : .......................................... pukul : .......................................... tempat : .......................................... * Harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan undangan dibawa * Konfirmasi ............................. Pakaian : Laki-laki : ..................... Perempuan : ..................... www.peraturan.go.id 2016, No.533 C. Naskah Dinas Khusus
17. 1.Surat Perjanjian
a.Pengertian Surat Perjanjian adalah Naskah Dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
b.Jenis Perjanjian Jenis perjanjian terdiri dari perjanjian dalam negeri dan perjanjian luar negeri. 1) Perjanjian Dalam Negeri Kerja sama antarlembaga di dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama atau perjanjian kerja sama. a) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Perjanjian yang dilakukan antar instansi pemerintah di dalam negeri, baik di pusat maupun di daerah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi wewenang, dan tanggung jawabnya. b) Susunan

(1)Kepala Bagian kepala terdiri atas: (a) lambang negara garuda emas untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diletakkan secara simetris, atau logo pengayoman untuk pejabat selain menteri yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama instansi; (b) nama instansi; (c) judul perjanjian; dan (d) nomor.
(2)Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat perjanjian kerja sama memuat materi perjanjian, yang dituangkan dalam bentuk pasal. www.peraturan.go.id 2016, No.533
(3)Kaki Bagian kaki surat perjanjian kerja sama terdiri dari nama penanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dianggap perlu), dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Perjanjian Internasional Proses pembuatan perjanjian internasional telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Format Perjanjian Dalam Negeri dapat dilihat pada contoh 11a dan 11b, dan 11c www.peraturan.go.id 2016, No.533 CONTOH 11a FORMAT SURAT PERJANJIAN ANTAR INSTANSI DALAM NEGERI YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT NEGARA PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA .......................................................... DAN ............................................... TENTANG ................................................................... NOMOR ........................... NOMOR ........................... Pada hari ini, ……….., tanggal ……, bulan ….., tahun ….., bertempat di …............, yang bertanda tangan di bawah ini 1 ............................. : ....................., selanjutnya disebut sebagai Pihak I 2 .............................. : ....................., selanjutnya disebut sebagai Pihak II bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang.................................., yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut: