DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Mei 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5922);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); www.peraturan.go.id 2018, No.883 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMEGANG PATEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2.Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
3.Pelaksanaan Paten adalah kewajiban pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 2

(1)Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.
(2)Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Pasal 3

Dalam hal Pemegang Paten belum dapat melaksanakan Patennya di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemegang Paten dapat menunda pelaksanaan pembuatan produk atau penggunaan proses Paten di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan disertai alasan. www.peraturan.go.id 2018, No.883

Pasal 4

Permohonan penundaan Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pemberian Paten.

Pasal 5

Dalam hal Menteri menyetujui permohonan penundaan pelaksanaan pembuatan produk atau penggunaan proses Paten di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri memberitahukan kepada Pemegang Paten.

Pasal 6

Penundaan pelaksanaan pembuatan produk atau penggunaan proses Patennya di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sejak tanggal Keputusan dan dapat diperpanjang dengan disertai alasan.

Pasal 7

Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No.883 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5922);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); www.peraturan.go.id 2018, No.883 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMEGANG PATEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2.Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
3.Pelaksanaan Paten adalah kewajiban pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 2

(1)Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.
(2)Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Pasal 3

Pasal 4

Permohonan penundaan Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pemberian Paten.

Pasal 5

Pasal 6

Penundaan pelaksanaan pembuatan produk atau penggunaan proses Patennya di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sejak tanggal Keputusan dan dapat diperpanjang dengan disertai alasan.