DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491); www.peraturan.go.id 2020, No. 545
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP NOTARIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
2.Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai www.peraturan.go.id 2020, No. 545 kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
3.Laporan adalah pengaduan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan akibat perilaku dan/atau pelaksanaan jabatan Notaris, serta Laporan yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas.
4.Majelis Pemeriksa adalah tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris.
5.Sidang Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa terhadap Laporan dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.
6.Pelapor adalah pihak terkait yang dirugikan akibat perilaku dan/atau pelaksanaan jabatan Notaris.
7.Terlapor adalah Notaris, Notaris Pengganti dan/atau Pejabat Sementara Notaris, yang diduga melakukan perbuatan dan/atau pelanggaran perilaku dan/atau pelaksanaan jabatan Notaris.
8.Banding adalah upaya hukum yang dilakukan pihak yang keberatan terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah.
9.Pembanding adalah pihak yang melakukan upaya hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah.
10.Terbanding adalah pihak yang digugat secara Banding.
11.Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
13.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. www.peraturan.go.id 2020, No. 545

Pasal 3

(1)Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Majelis Pengawas Daerah;
2. b.Majelis Pengawas Wilayah; dan
3. c.Majelis Pengawas Pusat.
(2)Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

BAB II

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 4

(1)Majelis Pengawas dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris membentuk Majelis Pemeriksa.
(2)Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang pada tingkat:
1. a.Majelis Pemeriksa Daerah;
2. b.Majelis Pemeriksa Wilayah; dan
3. c.Majelis Pemeriksa Pusat.
(3)Majelis Pemeriksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(2)berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua; dan
2. b.2 (dua) orang anggota.
(4)Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
1. a.Pemerintah;
2. b.Notaris; dan
3. c.akademisi.
(5)Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. www.peraturan.go.id 2020, No. 545
(6)Dalam hal Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan hadir, dapat digantikan oleh Majelis Pengawas dari unsur yang sama.

Pasal 5

(1)Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.
(2)Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Majelis Pengawas menunjuk penggantinya.

Pasal 6

Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak:

a.Laporan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah;
b.hasil rekomendasi pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah; atau
c.permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat, diterima dan diregister.

Pasal 7

(1)Laporan diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. www.peraturan.go.id 2020, No. 545
(3)Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
(4)Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat maka Majelis Pengawas Pusat meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Pasal 8

(1)Selain Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Laporan dapat juga berasal dari Majelis Pengawas pada jenjangnya masing-masing.
(2)Laporan yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
1. a.hasil pemeriksaan berkala;
2. b.proses hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan; dan/atau
3. c.fakta hukum lainnya.

Pasal 9

Terhadap Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa secara berjenjang.

Pasal 10

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterima dan dicatat oleh sekretaris Majelis Pengawas.
(2)Pencatatan Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.identitas Pelapor dan Terlapor;
2. b.surat Laporan yang disampaikan kepada Ketua Majelis Pengawas Notaris; dan www.peraturan.go.id 2020, No. 545
3. c.bukti/fakta hukum dan lampiran dokumen.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam surat masuk Majelis Pengawas.

Pasal 11

(1)Sekretaris Majelis Pengawas Notaris melakukan pengadministrasian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dicatat pada buku register perkara yang memuat:
1. a.nomor dan tanggal register perkara;
2. b.nomor dan tanggal surat Laporan;
3. c.nama Pelapor;
4. d.nama Terlapor;
5. e.lampiran bukti atau keterangan lainnya yang dianggap perlu dilakukan pencatatan; dan
6. f.nama ketua, anggota, dan sekretaris Majelis Pemeriksa yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh Majelis Pengawas.
(2)Pengadministrasian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dalam 1 (satu) berkas perkara.
(3)Berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh sekretaris Majelis Pengawas kepada Majelis Pemeriksa.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491); www.peraturan.go.id 2020, No. 545
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP NOTARIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
2.Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai www.peraturan.go.id 2020, No. 545 kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
3.Laporan adalah pengaduan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan akibat perilaku dan/atau pelaksanaan jabatan Notaris, serta Laporan yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas.
4.Majelis Pemeriksa adalah tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris.
5.Sidang Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa terhadap Laporan dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.
6.Pelapor adalah pihak terkait yang dirugikan akibat perilaku dan/atau pelaksanaan jabatan Notaris.
7.Terlapor adalah Notaris, Notaris Pengganti dan/atau Pejabat Sementara Notaris, yang diduga melakukan perbuatan dan/atau pelanggaran perilaku dan/atau pelaksanaan jabatan Notaris.
8.Banding adalah upaya hukum yang dilakukan pihak yang keberatan terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah.
9.Pembanding adalah pihak yang melakukan upaya hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah.
10.Terbanding adalah pihak yang digugat secara Banding.
11.Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
13.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Majelis Pengawas Daerah;
2. b.Majelis Pengawas Wilayah; dan
3. c.Majelis Pengawas Pusat.
(2)Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

BAB II

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 4

(1)Majelis Pengawas dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris membentuk Majelis Pemeriksa.
(2)Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang pada tingkat:
1. a.Majelis Pemeriksa Daerah;
2. b.Majelis Pemeriksa Wilayah; dan
3. c.Majelis Pemeriksa Pusat.
(3)Majelis Pemeriksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(2)berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua; dan
2. b.2 (dua) orang anggota.
(4)Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
1. a.Pemerintah;
2. b.Notaris; dan
3. c.akademisi.
(5)Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. www.peraturan.go.id 2020, No. 545
(6)Dalam hal Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan hadir, dapat digantikan oleh Majelis Pengawas dari unsur yang sama.

Pasal 5

(1)Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.
(2)Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Majelis Pengawas menunjuk penggantinya.

Pasal 6

Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak:

a.Laporan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah;
b.hasil rekomendasi pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah; atau
c.permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat, diterima dan diregister.

Pasal 7

(1)Laporan diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. www.peraturan.go.id 2020, No. 545
(3)Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
(4)Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat maka Majelis Pengawas Pusat meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Pasal 8

(1)Selain Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Laporan dapat juga berasal dari Majelis Pengawas pada jenjangnya masing-masing.
(2)Laporan yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
1. a.hasil pemeriksaan berkala;
2. b.proses hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan; dan/atau
3. c.fakta hukum lainnya.

Pasal 9

Terhadap Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa secara berjenjang.

Pasal 10

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterima dan dicatat oleh sekretaris Majelis Pengawas.
(2)Pencatatan Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.identitas Pelapor dan Terlapor;
2. b.surat Laporan yang disampaikan kepada Ketua Majelis Pengawas Notaris; dan www.peraturan.go.id 2020, No. 545
3. c.bukti/fakta hukum dan lampiran dokumen.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam surat masuk Majelis Pengawas.

Pasal 11

(1)Sekretaris Majelis Pengawas Notaris melakukan pengadministrasian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dicatat pada buku register perkara yang memuat:
1. a.nomor dan tanggal register perkara;
2. b.nomor dan tanggal surat Laporan;
3. c.nama Pelapor;
4. d.nama Terlapor;
5. e.lampiran bukti atau keterangan lainnya yang dianggap perlu dilakukan pencatatan; dan
6. f.nama ketua, anggota, dan sekretaris Majelis Pemeriksa yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh Majelis Pengawas.
(2)Pengadministrasian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dalam 1 (satu) berkas perkara.
(3)Berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh sekretaris Majelis Pengawas kepada Majelis Pemeriksa.